MEDAN– Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) konsisten menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
ASB dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan target kinerja yang terukur. Dengan begitu, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Citra Effendi Capah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemko Medan, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (12/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Citra mengapresiasi inisiatif Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan yang menggelar forum tersebut. Menurutnya, penguatan ASB tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.
“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan dokumen ASB secara berkelanjutan, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel agar implementasi ASB berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Citra di hadapan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Asmui Rasyid Marpaung dan perwakilan OPD Pemko Medan.
Citra menegaskan, ASB tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan dalam proses penganggaran. Lebih dari itu, ASB merupakan instrumen strategis untuk membantu pemerintah daerah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki dasar perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“ASB membantu kita memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan yang rasional, beban kerja yang terukur, serta target kinerja yang jelas. Penerapan ASB yang tepat akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil,” jelasnya.
Menurut Citra, penerapan ASB yang konsisten juga dapat mendorong OPD lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan. Anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya kebutuhan belanja, tetapi juga harus dikaitkan dengan output dan manfaat yang ingin dicapai.
Dengan pendekatan tersebut, perencanaan anggaran diharapkan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan pada pencapaian program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski terus didorong, Pemko Medan menyadari penerapan ASB di lingkungan perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Citra menyebutkan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan ASB di antara OPD. Selain itu, integrasi serta penyempurnaan data yang menjadi dasar penyusunan anggaran juga masih perlu diperkuat.
Karena itu, FGD tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan teknis yang muncul dalam penerapan ASB.
Melalui forum tersebut, seluruh peserta didorong berdiskusi secara terbuka, bertukar pengalaman dan mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“FGD ini hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi antar-pemangku kepentingan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah,” harap Citra.
Citra juga berharap para narasumber dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta, terutama terkait penerapan ASB sesuai perkembangan regulasi terkini.
Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah akademisi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Medan, Dr Ir Immanuel Panusunan Tua Panggabean.
Menurut Citra, pemahaman yang sama di antara seluruh OPD menjadi salah satu kunci agar penerapan ASB tidak berjalan sendiri-sendiri. Keseragaman pemahaman juga diperlukan agar penyusunan anggaran antarpemangku kepentingan dapat terintegrasi dan memiliki standar yang jelas.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.“Saya berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum berbagi informasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti bersama dalam mengoptimalkan penerapan Analisis Standar Belanja demi mewujudkan tata kelola Pemko Medan yang semakin baik,” pungkasnya. (map/ila)
