Pertemuan seluruh elemen nelayan turut dihadiri PSDKP, Ditpolair dan TNI AL akan berlangsung di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, pada hari ini, Rabu (21/2).
SUMUTPOS.CO – Pasca terjadinya pembakaran 8 unit kapal nelayan pukat teri, seluruh elemen nelayan dari berbagai daerah di Sumatera Utara dipertemukan untuk membahas pro dan kontra tentang aturan Permen KP nomor 71 tahun 2016.
Pertemuan seluruh elemen nelayan turut dihadiri PSDKP, Ditpolair dan TNI AL akan berlangsung di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, pada hari ini, Rabu (21/2).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Zony Waldy mengatakan, pertemuan seluruh elemen nelayan untuk memfasilitasi permasalahan pembakaran 8 kapal tangkap alat tangkap tarik dua yang terjadi di Belawan.
Pertemuan yang berlangsung akan mengundang seluruh elemen nelayan dari Tanjungbalai, Sibolga, Batubara, Serdangbedagai, Langkat dan Belawan.
“Keributan nelayan yang terjadi disebabkan adanya perselisihan nelayan terhadap aturan Permen KP nomor 71 tahun 2016, jadi besok (hari ini,Red) akan kita bahas bersama nelayan, agar tidak ada lagi keributan antar nelayan,” terang Zony, Selasa (20/2).
Dalam mediasi yang akan dilakukan, lanjut Zony, untuk mencari solusi kisruh antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat trawl. Karena, masalah ini yang menjadi faktor keributan yang terjadi di tengah – tengah nelayan.
“Kita berharap, dengan adanya pergantian alat tangkap larangan kepada alat tangkap yang diizinkan, akan menjadi solusi untuk menyelesaikan kedua belah pihak dari nelayan,” harap Zony.
Permasalahan pergantian alat tangkap ini, kata Zony, sudah dilakukan survei ke beberapa daerah di Sumut oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dari pusat. Namun, belum ada keputusan mengenai perganti alat tangkap untuk alat tangkap yang dilarang.
“Sampai saat ini, pukat yang dilarang masih menunggu alat tangkap pengganti. Jadi ini akan kita bahas bersama untuk segera dilaporkan ke pusat, agar permasalahan ini segera disikapi dari Kementrian Perikanan dan Kelautan,” tegas Zony.
