Senada, anggota Komisi A DPRD Medan Asmui Lubis, mengaku sempat menangkap opini pemindahan Lanud Soewondo. Di mana eks Bandara Polonia akan difungsikan layaknya Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. “Namun kita lihat sampai hari ini operasionalnya tidak dimaksimalkan. Di Halim pesawat-pesawat kecil masih bisa digunakan. Sangat disayangkan berdirinya apartemen mewah dan rumah di seputar kawasan tersebut. Dan itu milik warga-warga Tionghoa. Kemudian ada fasilitas water boom, cafe-cafe dan sebagainya. Jadi tidak kondusif lagi. Bagaimanapun itu harus dilestarikan suasana di seputar bandara,” papar politisi PKS Medan itu.
Pihaknya sangat mendorong agar TNI AU dapat melaksanakan kinerja sebaik-baiknya. Di samping itu dapat bersinergi dengan program Pemko Medan yang pasti memberi manfaat bagi masyarakat. “Kejadian kemarin sangat kita disayangkan. Sampai ada tindakan arogansi dan tidak manusiawi. Kita harap melalui pemindahan operasional Lanud Soewondo, TNI AU dengan segala programnya bisa maksimal. Selain itu juga kawasan bekas Bandara Polonia bisa menjadi RTH dan tempat wisata kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Zulkarnain mengatakan, persoalan perencanaan wilayah di kawasan Medan Polonia tersebut termasuk dari program Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. “Kita tidak ada mengkaji itu. Coba ditanya ke Dinas TRTB agar lebih akurat informasinya,” ujarnya singkat di gedung DPRD Medan, kemarin.
Kadis TRTB Medan Syampurno Pohan yang coba diminta keterangan tidak berhasil dikonfirmasi. Nada dering di selulernya terdengar tidak aktif. Padahal saat pertama dihubungi, nomor Syampurno masih terdengar aktif. (prn)
Senada, anggota Komisi A DPRD Medan Asmui Lubis, mengaku sempat menangkap opini pemindahan Lanud Soewondo. Di mana eks Bandara Polonia akan difungsikan layaknya Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. “Namun kita lihat sampai hari ini operasionalnya tidak dimaksimalkan. Di Halim pesawat-pesawat kecil masih bisa digunakan. Sangat disayangkan berdirinya apartemen mewah dan rumah di seputar kawasan tersebut. Dan itu milik warga-warga Tionghoa. Kemudian ada fasilitas water boom, cafe-cafe dan sebagainya. Jadi tidak kondusif lagi. Bagaimanapun itu harus dilestarikan suasana di seputar bandara,” papar politisi PKS Medan itu.
Pihaknya sangat mendorong agar TNI AU dapat melaksanakan kinerja sebaik-baiknya. Di samping itu dapat bersinergi dengan program Pemko Medan yang pasti memberi manfaat bagi masyarakat. “Kejadian kemarin sangat kita disayangkan. Sampai ada tindakan arogansi dan tidak manusiawi. Kita harap melalui pemindahan operasional Lanud Soewondo, TNI AU dengan segala programnya bisa maksimal. Selain itu juga kawasan bekas Bandara Polonia bisa menjadi RTH dan tempat wisata kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Zulkarnain mengatakan, persoalan perencanaan wilayah di kawasan Medan Polonia tersebut termasuk dari program Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. “Kita tidak ada mengkaji itu. Coba ditanya ke Dinas TRTB agar lebih akurat informasinya,” ujarnya singkat di gedung DPRD Medan, kemarin.
Kadis TRTB Medan Syampurno Pohan yang coba diminta keterangan tidak berhasil dikonfirmasi. Nada dering di selulernya terdengar tidak aktif. Padahal saat pertama dihubungi, nomor Syampurno masih terdengar aktif. (prn)
