Yuyun, sapaan akrab Wahyuningrum, menuturkan saat ini pihaknya masih menunggu proses peralihan pengoperasionalan jembatan timbang. Setelah rampung, Kemenhub segera melakukan evaluasi untuk masing-masing jembatan timbang. Yang tidak sesuai akan ditutup dan dialihfungsikan. Ditargetkan, evaluasi rampung akhir November 2016.
”Kita lihat efektif gak, lalu liat jaringan jalannya disentra industry atau tidak,” paparnya.
Dari hasil tersebut, lanjut dia, baru akan dilakukan standarisasi dan pembenahan menyeluruh pada jembatan timbang. Kemenhub sudah menyiapkan anggaran khusus untuk merombak jembatan timbang ini.
Soal salah kaprah persepsi jembatan timbang turut dibenarkan oleh Dirjen Binda Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ari Setiadi Moerwanto. Dia mengatakan, ada dua salah kaprah di jembatan timbang ini. yakni, pemerintah daerah yang menjadikan jembatan timbang sumber PAD dan pungli yang terjadi.
Menurutnya, karena dijadikan sumber PAD, tak jarang ada muatan overloaded yang dibiarkan terus jalan. angkutan hanya dikenakan denda dengan dalil melanggar aturan. ”Hal itu kemudian diperparah dengan pungli. pas,” keluhnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Fahri Djemi Francis mengatakan, pihaknya sudah sepakat terkait pilot project tersebut. menurutnya, langkah ini baik untuk membrangus para oknum nakal yang mengalami kerusakan moral.“Kami akan berikan dukungan, kami juga sudah sepakat dengan rencana pilot project di tiga daerah itu,” tuturnya.
Kendati begitu, sebagai mitra Kemenhub, pihkanya berjanji akan terus mengawal perbaikan yang ada. Bila memang belum mencapai harapan, maka Komisi V siap duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hediyanto W Husaini mendesak agar reformasi fungsi dan disiplin jembatan timbang ini disegerakan. Pasalnya, dampak buruk muatan overloaded bagi jalan sudah menghawatirkan. ”Ada beberapa faktor mengapa jalan cepat rusak, seperti drainase, tonase overloaded dan mutu jalan,” ungkapnya.
Menurutnya, operasional jembatan timbang wajib diawasi secara ketat. Bukan hanya oleh dinas perhubungan saja, tapi melibatkan lembaga lain seperti lembaga konsumen ataupun HPJI. “Intinya perlu pengawasan secara langsung,” tegasnya.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendukung penuh pelibatan swasta dalam masalah pelayanan publik. Menurutnya, swasta dibutuhkan apalagi nanti penempatan jembatan timbang diharapkan tak hanya ditepi jalan namun dari awal perjalanan angkutan barang. Misalnya, dikawasan industry.
”Demikian pula yang di tepi jalan harus ada perubahan luasan yang ada. serta penggunaan TI,” ungkapnya.
Selain jembatan timbang, ada sektor-sektor lain yang bisa juga diswastakan. Seperi, pengurusan SIM dan KIR. Menurutnya, ini bisa membantu pemerintah seperti pada pengurusan KIR untuk angkutan umum berbasis online yang masih mengular. ”Negara-negara maju pengurusan SIM juga tidak lagi ditangani polisi. Tapi ini memang harus disertai dengan kompetensi dan regulasi yang jelas,” tegasnya. (jun/mia/jpg)
