Gubsu Harus Turun Tangan
Sementara pengamat transportasi, Medis Sejahtera Surbakti meminta Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi turun tangan demi mempercepat realisasi pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang ditarget tuntas akhir tahun ini. “Gubernur harus turut andil dalam hal ini. Segeralah lakukan pendekatan dan komunikasi langsung dengan masyarakat yang berpolemik, agar masalahnya tuntas dan tidak berlarut,” kata Medis Sejahtera Surbakti kepada Sumut Pos, Jumat (29/9).
Diakuinya, masalah pembebasan lahan sudah begitu klasik terjadi di wilayah Sumatera Utara. Menurut dia, di sinilah gubernur perlu menunjukkan peran dan kekuatannya selaku decision maker, guna mengatasi masalah dimaksud. “Dengan semua aspek pendekatan, saya pikir tak ada masalah yang tidak selesai. Masyarakat harus diedukasi mengenai proses ganti rugi atau ganti untung atas pembebasan lahannya,” katanya.
Disebutkannya, Gubsu juga perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementrian BUMN untuk mendorong solusi terbaik atas masalah tersebut. Karena ia menilai, secara teknis tidak ada keraguan dan kendala apapun terhadap proyek itu. “Kan ini cuma masalah nonteknis saja. Masyarakat menjadi sektor terpenting atas suksesnya sebuah pembangunan, terlebih mereka yang terkena imbas,” ujar akademisi dari Universitas Sumatera Utara itu.
Melalui pendekatan dan unsur edukasi itu pulalah, Gubsu perlu mengambil sebuah kebijaksanaan. “Masyarakat harus diberi pemahaman, bahwa suksesnya pembangunan ruas tol Medan-Binjai akan memberi manfaat besar baginya dan juga masyarakat Sumut secara umum,” katanya.
Upaya yang sudah lazim ialah, sebut dia pendekatan sosial budaya ataupun aspek hukum. Apalagi target yang ditetapkan pemerintah terhadap pengerjaan kedua ruas tol di Sumut itu, sudah terukur meski menyisihkan persoalan pembebasan lahan. “Tentu banyak cara dan saya kira Kementrian BUMN sudah memiliki berbagai upaya kearah itu. Secara sudut pandang teknik saya pikir tidak ada masalah. Tinggal bagaimana caranya melakukan pendekatan-pendekatan seperti sosial budaya atau hukum,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, belum dapat dikonfirmasi perihal masalah ini. Namun sebelumnya, ia pernah mengatakan kalau ruas tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, menjadi prioritas Kementrian PU-Pera tahun ini.
Bahkan saking prioritasnya, pemerintah pusat menunda proyek pembangunan Fly Over Kampunglalang. “Sampai saat ini memang ada penundaan, informasinya untuk mengejar pekerjaan tol Medan-Binjai. Karena kalau itu (tol Medan-Binjai) tempo hari tidak jadi, maka Fly Over Kampunglalang lah yang difokuskan,” ujarnya kepada Sumut Pos kala itu.
Mantan Kepala BPPT Kota Medan ini juga menambahkan, pertimbangan pemerintah pusat tidak melanjutkan perencanaan pembangunan Fly Over Kampunglalang saat ini, dikarenakan khawatir masyarakat yang memanfaatkan ruas tol Medan-Binjai nanti akan berkurang. Sedangkan aspek lainnya, kata Wiriya, kehadiran tol Medan-Binjai akan dapat mengurai kemacetan di kawasan dari Kampunglalang sendiri.
Soal pembebasan lahan, beberapa waktu lalu diakuinya kerap menjadi kendala dan dilema tersendiri bagi pemerintah. Karena lahan tersebut telah lama dikuasai oleh masyarakat. Menurut dia butuh pendekatan persuasif dan pemahaman secara komprehensif, sehingga masyarakat mau menjual lahannya sesuai ketentuan berlaku.
