Dia menyebutkan, kebanyakan para TKA asal Tiongkok itu berada di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat.
“Mereka umumnya sebagai pekerja (buruh angkut) sawit di perkebunan-perkebunan. Kalau saya tidak salah, di Deliserdang itu ada sebanyak 8 sampai 9 orang. Sedangkan yang di Langkat jumlahnya lebih banyak, hampir dua puluhan gitu,” kata pria yang akrab disapa Bob ini.
Lebih lanjut Bob mengatakan, menyangkut perizinan para TKA ini berada pada domain Imigrasi setempat. Pun demikian, kata dia, menurut aturan setiap TKA juga wajib melapor ke Dinsosnaker setempat. “Satu jam saja pun mereka di Medan, itu wajib lapor ke kita. Tapi umumnya tidak begitu, langsung ke Imigrasi saja mereka melapor,” ungkapnya.
Bob mengakui koordinasi pihaknya dengan Imigrasi sedikit mengalami hambatan. Contohnya, dia menyebutkan, terkait data jumlah TKA yang dimiliki Dinsosnaker Medan dan Imigrasi, memiliki perbedaan.
“Harusnya kalian (wartawan) kejar ke Imigrasi. Sebab mereka yang tahu berapa jumlah orang-orang asing yang masuk ke mari. Termasuk berapa hari mereka tinggal di sini, meski hanya diundang sebagai pembicara satu hari,” katanya.
Ia menilai pemberitaan soal maraknya peredaran TKA asal Tiongkok masuk ke tanah air, tidak sampai seheboh di daerah lain. Bahkan disebutnya hal itu hanya sebatas isu saja. Apalagi Kota Medan sejauh ini tidak ada terdeteksi TKA Tiongkok berada di sini.
“Saya kira itu baru sebatas isu-isu saja. Apalagi untuk di Medan tidak seperti daerah lain. Kalaupun ada itu di daerah Deliserdang. Kita tidak bisa menindak itu. Karena sempat saya kemarin berkomunikasi dengan Kapolres Belawan soal ini, saya sampaikan secara wilayah hukum memang masih Medan, namun untuk administrasi sudah masuk ke Deliserdang,” papar mantan Kadishub Medan ini.
Menyoal malam pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, Bob mengungkapkan akan banyak warga asing masuk ke Medan. Umumnya mereka berprofesi sebagai entertainer seperti disk jocky (DJ).
“Mereka juga datang dari Australia, Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini sebenarnya wajib mereka lapor ke kami. Tapi faktanya hal itu jarang dilakukan. Sebab menurut mereka, urusannya hanya ke Imigrasi saja,” pungkasnya. (mag1/adz)
