Dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Keretakan hubungan politik di level elite dinilai mulai teperdaya dan mengemuka secara terbuka, dipicu oleh perbedaan pandangan mendasar terkait penanganan dan implementasi program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
ISU keretakan ini mencuat deras setelah Gibran melakukan kunjungan langsung untuk meninjau puluhan siswa yang diduga menjadi korban keracunan kit MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9). Dalam peninjauan tersebut, pernyataan tegas Gibran yang meminta orang tua siswa membawakan bekal dari rumah dan melarang mengonsumsi MBG menjadi perhatian luas. “Kamu hari ini pulang, besok sekolah ya,” ujar Gibran saat berbincang dengan salah satu orang tua siswa yang terdampak.
Gibran lantas menekankan pentingnya menjaga asupan makanan anak selama masa pemulihan. “Bawa bekel dari rumah, MBG jangan dimakan,” tegas mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Tidak berhenti di situ, Gibran juga mendorong percepatan proses investigasi agar penyebab pasti dari kasus keracunan ini segera terkuak. Ia berjanji akan menyampaikan hasil temuan secara transparan kepada keluarga korban. “Proses investigasi sedang berjalan, tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan. Kejadian ini tidak boleh berulang,” pungkasnya.
Pernyataan serta gestur politik Gibran di Batang tersebut memantik analisis tajam dari para pengamat politik. Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, tindakan Gibran mencerminkan bentuk perbedaan respons yang tajam dibanding gestur pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu indikator menguatnya retakan hubungan politik antara kubu Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran dengan Prabowo.
“Saya sih sudah berulang kali mengatakan, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu retak, gitu lho,” kata Ray Rangkuti saat ditemui di Jakarta, Rabu (30/9).
Ray menelaah, empati yang ditunjukkan Gibran di lapangan sejatinya dicitrakan sebagai bentuk antitesa dari sikap pemerintah pusat yang terkesan enggan mengakui celah kelemahan program tersebut. “Kalau pemerintah kita ini kan berkesan denial ya terhadap korban-korban keracunan ini. Menutupinya tidak mungkin, tetapi mau mencoba bahwa tidak ada masalah lah, kira-kira gitu. Nah, di posisi yang berbeda dilakukan oleh Gibran,” ucapnya.
Bahkan, Ray menyoroti penampilan visual Gibran yang dinilai secara sengaja membangun diferensiasi. Saat berada di Batang, Gibran memilih mengenakan pakaian berwarna hitam, berlawanan dengan ciri khas kemeja putih yang kerap diidentikkan dengan Prabowo dan jajaran kabinetnya. “Ya itulah lanjutan yang saya sebut berpisah. Karena intinya sekarang harus dibuat figur yang berbeda dengan Pak Prabowo, dia itu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo putih, dia hitam,” imbuh Ray.
Pandangan senada disampaikan Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad. Lewat analisisnya, Saidiman melihat adanya perbedaan pandangan substantif dan teknis antara Prabowo dan Gibran terkait pelaksanaan program MBG.
Menurut Saidiman, Gibran pada dasarnya mendukung program pemenuhan gizi, tetapi menghendaki agar penyalurannya diprioritaskan secara proporsional kepada masyarakat berpenghasilan paling rendah. Sebaliknya, Prabowo bersikukuh bahwa program ini harus bersifat universal dan menjangkau seluruh siswa di seluruh sekolah tanpa terkecuali.
“Ternyata presiden dan wakil presiden memiliki pandangan yang berbeda soal implementasi program MBG. Wapres menginginkan target MBG hanya pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah, sementara presiden ingin semua diberi makan,” kata Saidiman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).
Perbedaan tajam juga merembet pada tata kelola operational dapur MBG. Gibran dinilai lebih mendorong skema pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan dapur warga, seperti kantin sekolah dan UMKM sekitar. Di sisi lain, eksekusi program saat ini justru mendominasi model dapur terpusat (central kitchen) yang banyak dikelola oleh unsur militer dan kepolisian.
“Yang menarik, perbedaan ini tidak sungkan diungkapkan ke publik,” tegas Saidiman.
Saidiman menambahkan, manuver dan perbedaan pandangan di ranah publik ini membawa implikasi politik yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa konsolidasi kekuasaan di lingkaran elite pemerintahan belum sepenuhnya solid.
“Dari sekian lembar tafsir politik yang bisa dibaca dari sini, yang paling penting untuk sementara adalah bahwa ternyata kekuasaan Prabowo tidak sepenuhnya terkonsolidasi di kalangan elit,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Saidiman, bersambung dengan tren penurunan legitimasi politik di tingkat tapak yang terekam dalam berbagai survei opini publik belakangan ini. Pergeseran di tingkat akar rumput ini dinilai berdampak langsung pada kohesivitas internal elite politik.
“Runtuhnya legitimasi politik presiden di tingkat akar rumput, sebagaimana yang terpotret dalam survei opini publik, rupanya bergema jauh dan membuat loyalitas elit mulai retak,” ujarnya.
Ia mengimbau agar publik membaca dinamika ini bukan sebagai kejadian tunggal, melainkan serangkaian gejala politik yang saling berkaitan. “Ungkapan Wapres pada korban MBG ini, lalu pidato ketua Demokrat tentang demokrasi, juga pernyataan Ketua PAN mengenai MBG adalah gejala politik yang penting dibaca dalam satu tarikan nafas,” pungkas Saidiman. (bbs/jpc/adz)
