JAKARTA– Anggota TNI dan Polri bakal kian sibuk. Selain terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mereka akan dikerahkan menjadi agen perlindungan sosial (perlinsos).
Tugas utama agen perlinsos adalah membantu warga yang kesulitan mendaftar bantuan sosial karena keterbatasan teknologi atau literasi digital. Mereka juga membantu pengecekan, verifikasi, dan pembaruan data kependudukan serta status bansos, termasuk pengajuan sanggah atau validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Pemerintah memang menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital. Selain TNI dan Polri, para ASN hingga masyarakat umum didorong membantu warga miskin melakukan registrasi dan verifikasi data.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, perlinsos digital memiliki tiga tujuan utama. Yakni, registrasi ulang penerima bansos, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penyederhanaan proses melalui teknologi.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terbuka terhadap data yang dinamis dan menghadirkan teknologi yang berkeadilan. Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital. Saat ini, baru sekitar 5,6 juta keluarga yang telah mendaftar dengan dukungan lebih dari 289 ribu agen perlinsos.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan lebih banyak tenaga pendataan. Sebab, tidak semua masyarakat melek teknologi. Kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil berisiko tertinggal dalam proses pendataan.
Pemerintah mendorong perluasan agen perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Masyarakat diminta membantu mendaftarkan tetangga yang tergolong miskin ke dalam sistem perlinsos digital agar dapat menerima bansos.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, akurasi data perlinsos harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, registrasi tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat yang memiliki perangkat dan mampu menggunakan aplikasi.
Perlu keterlibatan banyak pihak untuk membantu masyarakat masuk ke sistem digitalisasi perlindungan sosial. “Upaya melakukan registrasi data ini membutuhkan dukungan semua masyarakat agar semua terlibat mendaftar. Kemudian agen-agen yang membantu dari TNI, Polri, kementerian, lembaga, badan, pemerintah daerah, pendamping desa, petugas PKH, dan semua menjadi agen-agen yang membantu masyarakat meregistrasikan diri dalam data digitalisasi perlindungan sosial,” paparnya.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengerahan tersebut diperlukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terlebih, masih ada warga yang sulit mengakses layanan digital dan tidak memiliki gawai.
’’TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai (ditugaskan khususnya) di gunung-gunung sana, di kampung-kampung yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri turun,” paparnya.
Dengan pengerahan berbagai elemen tersebut, pemerintah menargetkan pemutakhiran data rampung pada akhir 2026. Penyaluran bansos melalui perlinsos digital diharapkan mulai diterapkan pada 2027.
Luhut mengatakan, data dari agen perlinsos akan digunakan untuk memperbarui pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil yang selama ini digunakan BPS. Jumlah penerima bansos bisa bertambah jika ditemukan warga miskin yang belum terdata. “Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, uji coba sistem perlinsos digital saat ini dilakukan di 43 daerah. Pemerintah juga menugaskan tim untuk memperluas proses verifikasi dan validasi ke 200 daerah tambahan.
Menurut Tito, aplikasi tersebut mengintegrasikan berbagai data dengan basis utama data kependudukan Ditjen Dukcapil. Data itu dilengkapi informasi biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata. Untuk mempercepat proses, teknologi pengenalan wajah menjadi salah satu yang digunakan.
“Data-data utamanya adalah data Dukcapil yang punya biometrik, karena fingerprints, face recognition, iris, tapi yang paling cepat lah face, wajah,” ujar Tito.
Data kependudukan tersebut kemudian diintegrasikan dengan informasi kepemilikan lainnya. Di antaranya data pertanahan dari ATR/BPN, data kendaraan dari kepolisian, serta informasi kepemilikan atau kekayaan lainnya.
Dengan integrasi tersebut, kondisi calon penerima bansos dapat diverifikasi lebih menyeluruh. Tito mencontohkan, sistem dapat mendeteksi penerima bantuan yang tercatat memiliki aset seperti kendaraan atau tanah. Data tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kelayakan penerima.
Tito menegaskan, agen perlinsos bukan pihak yang menentukan apakah warga yang didaftarkan bakal menerima bansos. Mereka hanya membantu menghubungkan warga miskin yang kesulitan mengakses laman perlinsos digital.
Karena itu, dia meminta masyarakat berhati-hati jika ada pihak yang meminta imbalan. Masyarakat yang menjadi korban pungutan liar diminta melapor. “Ditangkap aja. Tentu harus dilaporkan dong. Makanya disampaikan kegiatan untuk mengaktifkan bansos digital ini gratis,” pungkasnya. (mia/oni/jpg)
