26.7 C
Medan
Sunday, May 5, 2024

Menaker: Isu Serbuan TKI Ilegal Lebay

Hanif Dhakiri

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menilai, isu serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang marak di media sosial, merupakan sikap yang terlalu berlebihan atau lebay. Pasalnya, hal itu bisa membuat bangsa lupa untuk membangun daya saing.

“Istilah yang dipakai itu lebay, karena faktanya tidak seperti itu. Ada yang illegal, ya. Tapi jumlahnya masih kecil dan terkendali,” ungkap Hanif, usai membuka acara Silaturahim Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Garuda Plaza Medan, Jumat (3/2) lalu.

Hanif yang juga didampingi Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Ketua DPW PKB Sumut Ance Selian, dan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap, menyebutkan, pemerintah tidak menampik adanya kemungkinan masuknya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia melalui berbagai cara. Namun ia menegaskan, jumlahnya tidak seperti yang diisukan di sosial media belakangan ini. “Kalau dibanding tenaga kerja asing di negara lain, tentu lebih kecil. Di Sinagpura itu, jumlah tenaga kerja asing sepertiga dari penduduknya. Sementara kita secara nasional saja cuma 74 ribu,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, kasus-kasus yang terjadi seputar tenaga kera asing ilegal jumlahnya kurang dari 1.000 per tahun. Meskipun jumlahnya tergolong kecil, tapi tetap ditanggapi serius dan ditangani. Dengan begitu, Hanif kembali mengingatkan agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan. “Khawatir boleh saja, tapi masyarakat jangan terlalu khawatir. Karena nanti malah lupa, kita ini harus membangun daya saing, terutama SDM,” sebut Hanif.

Menurut Hanif, isu menakut-nakuti soal serbuan tenaga kerja asing ilegal ini, sudah muncul sebanyak 3 kali dalam 2 tahun terakhir, yakni pada Februari 2015, kedua sekitar April 2016, dan selanjutnya pada Desember 2016. Begitu juga sebelum digelarnya Pilpres 2014.

Hanif juga mengatakan, bahan baku konflik yang paling berbahaya dan mudah disulut ada 3, yakni soal agama, etnis, dan komunis. Karenanya, ia meminta agar masyarakat lebih jeli dan cerdas menyikapi berita dan informasi yang beredar, terutama di sosial media, sebab banyaknya informasi yang hoax. “Saya minta agar kita lebih cerdas dalam menyikapi informasi beredar, terutama melalui sosial media. Karena banyak sekali hoax di sana,” katanya.

Sementara Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, dalam sambutannya mengatakan, kondisi bangsa saat ini tengah dilanda persoalan degradasi moral di semua tingkat kehidupan masyarakat. Baik pejabat, pemuda, wanita, pelajar, mahasiswa, termasuk pemangku moral dan bukan tidak mungkin tokoh lintas agama. “Maraknya penyimpangan tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup orang banyak. Hal ini mengganggu nilai kebangsaan, hingga memicu terjadinya perbuatan tidak baik, seperti pergaualn bebas, kenakalan remaja, tingginya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua akibat dari menurunnya wawasan kebangsaan dan moral dari sendi kehidupan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, bangsa ini harus tegas kepada siapapun yang merusak persatuan, kerukunan, dan toleransi. Selruh pemimpin pada tingkatan dan bidang apapun, memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai dan perilaku luhur, serta persaudaraan. “Empat konsensus dasar nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), haruslah menjadi dasar kekuatan bangsa,” ujar Erry.

Pada kesempatan itu, Erry meminta tegas menolak segala bentuk kekerasan yang terkait dengan kemajemukan bangsa. Namun di sisi lain, ia berharap, seluruh masyarakat harus dapat mengelola perbedaan itu secara arif, agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan bangsa. “Saya ingin menyampaikan kembali, bangsa kita harus tegas kepada siapapun yang merusak persatuan, kerukunan, dan toleransi. Kita harus menjunjung tinggi dan mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua IKA PMII Sumut Salman Ginting, dalam sambutannya, mengajak kader PMII untuk mengangkat kejayaan NU di Sumut. “NU di Sumut harus besar,” pungkasnya. (bal/saz)

Hanif Dhakiri

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menilai, isu serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang marak di media sosial, merupakan sikap yang terlalu berlebihan atau lebay. Pasalnya, hal itu bisa membuat bangsa lupa untuk membangun daya saing.

“Istilah yang dipakai itu lebay, karena faktanya tidak seperti itu. Ada yang illegal, ya. Tapi jumlahnya masih kecil dan terkendali,” ungkap Hanif, usai membuka acara Silaturahim Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Garuda Plaza Medan, Jumat (3/2) lalu.

Hanif yang juga didampingi Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Ketua DPW PKB Sumut Ance Selian, dan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap, menyebutkan, pemerintah tidak menampik adanya kemungkinan masuknya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia melalui berbagai cara. Namun ia menegaskan, jumlahnya tidak seperti yang diisukan di sosial media belakangan ini. “Kalau dibanding tenaga kerja asing di negara lain, tentu lebih kecil. Di Sinagpura itu, jumlah tenaga kerja asing sepertiga dari penduduknya. Sementara kita secara nasional saja cuma 74 ribu,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, kasus-kasus yang terjadi seputar tenaga kera asing ilegal jumlahnya kurang dari 1.000 per tahun. Meskipun jumlahnya tergolong kecil, tapi tetap ditanggapi serius dan ditangani. Dengan begitu, Hanif kembali mengingatkan agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan. “Khawatir boleh saja, tapi masyarakat jangan terlalu khawatir. Karena nanti malah lupa, kita ini harus membangun daya saing, terutama SDM,” sebut Hanif.

Menurut Hanif, isu menakut-nakuti soal serbuan tenaga kerja asing ilegal ini, sudah muncul sebanyak 3 kali dalam 2 tahun terakhir, yakni pada Februari 2015, kedua sekitar April 2016, dan selanjutnya pada Desember 2016. Begitu juga sebelum digelarnya Pilpres 2014.

Hanif juga mengatakan, bahan baku konflik yang paling berbahaya dan mudah disulut ada 3, yakni soal agama, etnis, dan komunis. Karenanya, ia meminta agar masyarakat lebih jeli dan cerdas menyikapi berita dan informasi yang beredar, terutama di sosial media, sebab banyaknya informasi yang hoax. “Saya minta agar kita lebih cerdas dalam menyikapi informasi beredar, terutama melalui sosial media. Karena banyak sekali hoax di sana,” katanya.

Sementara Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, dalam sambutannya mengatakan, kondisi bangsa saat ini tengah dilanda persoalan degradasi moral di semua tingkat kehidupan masyarakat. Baik pejabat, pemuda, wanita, pelajar, mahasiswa, termasuk pemangku moral dan bukan tidak mungkin tokoh lintas agama. “Maraknya penyimpangan tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup orang banyak. Hal ini mengganggu nilai kebangsaan, hingga memicu terjadinya perbuatan tidak baik, seperti pergaualn bebas, kenakalan remaja, tingginya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Semua akibat dari menurunnya wawasan kebangsaan dan moral dari sendi kehidupan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, bangsa ini harus tegas kepada siapapun yang merusak persatuan, kerukunan, dan toleransi. Selruh pemimpin pada tingkatan dan bidang apapun, memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga nilai-nilai dan perilaku luhur, serta persaudaraan. “Empat konsensus dasar nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), haruslah menjadi dasar kekuatan bangsa,” ujar Erry.

Pada kesempatan itu, Erry meminta tegas menolak segala bentuk kekerasan yang terkait dengan kemajemukan bangsa. Namun di sisi lain, ia berharap, seluruh masyarakat harus dapat mengelola perbedaan itu secara arif, agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan bangsa. “Saya ingin menyampaikan kembali, bangsa kita harus tegas kepada siapapun yang merusak persatuan, kerukunan, dan toleransi. Kita harus menjunjung tinggi dan mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua IKA PMII Sumut Salman Ginting, dalam sambutannya, mengajak kader PMII untuk mengangkat kejayaan NU di Sumut. “NU di Sumut harus besar,” pungkasnya. (bal/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/