25.6 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Bukti Demokrat Pecah

Kisruh PD Pematangsiantar di Mata Pengamat

MEDAN- Terpilihnya Wali Kota Siantar Hulman Sitorus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Siantar, dinilai tidak fair oleh kader Partai Demokrat Siantar. Kader Demokrat Siantar menilai, ada rekayasa dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Siantar tersebut.

Karena hal itu, kader Demokrat Siantar meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk membatalkan hasil Muscab. Menyikap hal itu, sejumlah anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang dimintai tanggapannya oleh Sumut Pos, Jumat (16/12), bungkam.

“Saya tidak mengetahui masalah itu. Belum ada koordinasi dengan DPP Sumut dan belum ada informasi dari pusat. Jadi saya tidak bisa memberi komentar,” ungkap anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Dewan Pertimbangan DPD Demokrat Sumut Arifin Nainggolan.
Hal senada diungkapkan Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan DPD Partai Demokrat Sumut, Nurhasanah SSos. “Aduh, saya tidak bisa mengomentari masalah itu,’n
jawabnya.

Sementara, nomor handphone Ketua DPD Demokrat Sumut HT Milwan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Tahan Manahan Panggabean, tidak aktif, sehingga tidak bisa dikonfirmasi Sumut Pos.

Terkait persoalan itu, pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio SS MA menilai, apa yang terjadi di Siantar, merupakan bukti nyata adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Dan itu tidak hanya berdampak di Siantar, tapi juga di Sumut dan pusat.
“Ini menunjukkan adanya faksi-faksi di tubuh Demokrat. Dan bukan hanya di Siantar, tapi juga di Sumut dan pusat. Ini menunjukkan Demokrat tidak solid,” katanya.

Lebih lanjut Warjio mengatakan, munculnya persoalan ini juga akan memberi dampak negatif pada pemilu yang akan datang, baik Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. “Suara Demokrat akan terpecah. Peluang Demokrat relatif akan berkurang,” tegasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, sebaiknya DPP Partai Demokrat tanpa terkecuali DPD Tingkat I Partai Demokrat Sumut untuk turun tangan, mengatasi persoalan itu.(ari)

Kisruh PD Pematangsiantar di Mata Pengamat

MEDAN- Terpilihnya Wali Kota Siantar Hulman Sitorus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Siantar, dinilai tidak fair oleh kader Partai Demokrat Siantar. Kader Demokrat Siantar menilai, ada rekayasa dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Siantar tersebut.

Karena hal itu, kader Demokrat Siantar meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk membatalkan hasil Muscab. Menyikap hal itu, sejumlah anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang dimintai tanggapannya oleh Sumut Pos, Jumat (16/12), bungkam.

“Saya tidak mengetahui masalah itu. Belum ada koordinasi dengan DPP Sumut dan belum ada informasi dari pusat. Jadi saya tidak bisa memberi komentar,” ungkap anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Dewan Pertimbangan DPD Demokrat Sumut Arifin Nainggolan.
Hal senada diungkapkan Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan DPD Partai Demokrat Sumut, Nurhasanah SSos. “Aduh, saya tidak bisa mengomentari masalah itu,’n
jawabnya.

Sementara, nomor handphone Ketua DPD Demokrat Sumut HT Milwan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Tahan Manahan Panggabean, tidak aktif, sehingga tidak bisa dikonfirmasi Sumut Pos.

Terkait persoalan itu, pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio SS MA menilai, apa yang terjadi di Siantar, merupakan bukti nyata adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Dan itu tidak hanya berdampak di Siantar, tapi juga di Sumut dan pusat.
“Ini menunjukkan adanya faksi-faksi di tubuh Demokrat. Dan bukan hanya di Siantar, tapi juga di Sumut dan pusat. Ini menunjukkan Demokrat tidak solid,” katanya.

Lebih lanjut Warjio mengatakan, munculnya persoalan ini juga akan memberi dampak negatif pada pemilu yang akan datang, baik Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. “Suara Demokrat akan terpecah. Peluang Demokrat relatif akan berkurang,” tegasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, sebaiknya DPP Partai Demokrat tanpa terkecuali DPD Tingkat I Partai Demokrat Sumut untuk turun tangan, mengatasi persoalan itu.(ari)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/