25.6 C
Medan
Saturday, May 4, 2024

Erry Dilantik setelah Jokowi Pulang dari Eropa

Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL Kanselir Jerman, Angela Merkel (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo, melakukan inspeksi militer pada 18 April 2016 di Chancellery, Berlin.
Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL
Kanselir Jerman, Angela Merkel (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo, melakukan inspeksi militer pada 18 April 2016 di Chancellery, Berlin.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Tengku Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara definitif, direncanakan baru akan dilaksanakan setelah kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara-negara Eropa. Tengku Erry nantinya akan dilantik oleh presiden di Istana Negara bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan Riau terpilih, hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama.

“Untuk Sumut akan dibarengkan pelantikannya dengan Kalteng dan Riau. Tapi jadwalnya belum ada, karena presiden juga sedang ke Eropa,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapsupen Kemendagri) Dodi Riadmadji di Jakarta, Senin (18/4).

Pelantikan Tengku Erry dimungkinkan, setelah sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, memvonis Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pudjonugroho tiga tahun penjara. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut terbukti bersalah menyuap mantan Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, atas kedudukannya sebagai anggota DPR. Atas vonis tersebut, baik Gatot maupun jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama tidak mengajukan banding.

Dengan demikian putusan pengadilan telah berkekuatan final. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah mengantarkan salinan putusan Kemendagri. Sehingga kementerian yang digawangi Tjahjo Kumolo tersebut, dapat memproses penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian Gatot secara permanen. Sekaligus juga merancang SK pengangkatan Tengku Erry, untuk kemudian diusulkan pelantikannya ke presiden.

“Keppres (Keputusan Presiden, red) pelantikan kemungkinan juga akan diterbitkan setelah presiden pulang dari Eropa,” ujar Dodi.

Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebut, Presiden Joko Widodo beserta rombongan, melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara Eropa sejak Minggu (17/4) hingga Sabtu (23/4). Dengan demikian pelantikan Tengku Erry belum dapat dilakukan dalam pekan ini.

Sementara itu, Pemprovsu pun bergerak cepat agar Tengku Erry Nuradi dapat segera dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif menggantikan Gatot Pujo Nugroho. Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi ketika dikonfirmasi mengatakan, pelantikan dirinya sebagai gubernur defenitif masih belum jelas. Sebab, masih menunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri, kata dia, baru bisa menjadwalkan pelantikan dirinya sebagai gubernur defenitif setelah menerima salinan putusan hukum atas nama Gatot Pujo Nugroho. Maka dari itu, Erry sudah menginstruksikan kepada Biro Hukum Setdaprovsu untuk menjemput salinan putusan tersebut ke MA untuk selanjutkan diserahkan kepada Mendagri.

“Biro Hukum sudah menjemput salinan putusannya, dan akhir pekan lalu salinan putusan tersebut sudah diantarkan langsung Biro Hukum ke Mendagri, kita tunggu saja apa hasilnya,” ujar Erry kepada wartawan usai sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2015 di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Senin (18/4).

Mengenai calon pendampingya kelak, Erry kembali menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan partai pengusung meski pada akhirnya ia yang memutuskan. Perihal kemungkinan Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Efendi Siregar yang bakal diusulkan sebagai Wakil Gubernur Sumut. Erry mengaku bisa menerima sosok tersebut meski berstatus tersangka di Tipikor Poldasu.

“Azas praduga tidak bersalah harus kita kedepankan, Pak Zul merupakan sosok yang baik. Tidak ada masalah dengan beliau, asalkan diusulkan oleh dua partai pengusung yakni PKS dan Hanura,” ungkap bekas Bupati Sergai ini.

Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Siregar mengaku, persoalan hukumnya di Tipikor Poldasu sudah selesai alias SP3. Sehingga tidak ada masalah terkait adanya wacana pengusulan dirinya sebagai Wakil Gubernur Sumut. “Tidak ada masalah, kan keputusan akhir ada di Pak Erry. Semua juga menunggu keputusan partai,” ungkap Zulkifli.

Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL Kanselir Jerman, Angela Merkel (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo, melakukan inspeksi militer pada 18 April 2016 di Chancellery, Berlin.
Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL
Kanselir Jerman, Angela Merkel (kiri) dan Presiden RI Joko Widodo, melakukan inspeksi militer pada 18 April 2016 di Chancellery, Berlin.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Tengku Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara definitif, direncanakan baru akan dilaksanakan setelah kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara-negara Eropa. Tengku Erry nantinya akan dilantik oleh presiden di Istana Negara bersama Gubernur Kalimantan Tengah dan Riau terpilih, hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama.

“Untuk Sumut akan dibarengkan pelantikannya dengan Kalteng dan Riau. Tapi jadwalnya belum ada, karena presiden juga sedang ke Eropa,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapsupen Kemendagri) Dodi Riadmadji di Jakarta, Senin (18/4).

Pelantikan Tengku Erry dimungkinkan, setelah sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, memvonis Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pudjonugroho tiga tahun penjara. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut terbukti bersalah menyuap mantan Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, atas kedudukannya sebagai anggota DPR. Atas vonis tersebut, baik Gatot maupun jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama tidak mengajukan banding.

Dengan demikian putusan pengadilan telah berkekuatan final. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah mengantarkan salinan putusan Kemendagri. Sehingga kementerian yang digawangi Tjahjo Kumolo tersebut, dapat memproses penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian Gatot secara permanen. Sekaligus juga merancang SK pengangkatan Tengku Erry, untuk kemudian diusulkan pelantikannya ke presiden.

“Keppres (Keputusan Presiden, red) pelantikan kemungkinan juga akan diterbitkan setelah presiden pulang dari Eropa,” ujar Dodi.

Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebut, Presiden Joko Widodo beserta rombongan, melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara Eropa sejak Minggu (17/4) hingga Sabtu (23/4). Dengan demikian pelantikan Tengku Erry belum dapat dilakukan dalam pekan ini.

Sementara itu, Pemprovsu pun bergerak cepat agar Tengku Erry Nuradi dapat segera dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif menggantikan Gatot Pujo Nugroho. Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi ketika dikonfirmasi mengatakan, pelantikan dirinya sebagai gubernur defenitif masih belum jelas. Sebab, masih menunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri, kata dia, baru bisa menjadwalkan pelantikan dirinya sebagai gubernur defenitif setelah menerima salinan putusan hukum atas nama Gatot Pujo Nugroho. Maka dari itu, Erry sudah menginstruksikan kepada Biro Hukum Setdaprovsu untuk menjemput salinan putusan tersebut ke MA untuk selanjutkan diserahkan kepada Mendagri.

“Biro Hukum sudah menjemput salinan putusannya, dan akhir pekan lalu salinan putusan tersebut sudah diantarkan langsung Biro Hukum ke Mendagri, kita tunggu saja apa hasilnya,” ujar Erry kepada wartawan usai sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2015 di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Senin (18/4).

Mengenai calon pendampingya kelak, Erry kembali menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan partai pengusung meski pada akhirnya ia yang memutuskan. Perihal kemungkinan Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Efendi Siregar yang bakal diusulkan sebagai Wakil Gubernur Sumut. Erry mengaku bisa menerima sosok tersebut meski berstatus tersangka di Tipikor Poldasu.

“Azas praduga tidak bersalah harus kita kedepankan, Pak Zul merupakan sosok yang baik. Tidak ada masalah dengan beliau, asalkan diusulkan oleh dua partai pengusung yakni PKS dan Hanura,” ungkap bekas Bupati Sergai ini.

Ketua DPD Hanura Sumut, Zulkifli Siregar mengaku, persoalan hukumnya di Tipikor Poldasu sudah selesai alias SP3. Sehingga tidak ada masalah terkait adanya wacana pengusulan dirinya sebagai Wakil Gubernur Sumut. “Tidak ada masalah, kan keputusan akhir ada di Pak Erry. Semua juga menunggu keputusan partai,” ungkap Zulkifli.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/