30.7 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

BIN Khawatirkan ‘Rekaman’ Pokemon Go

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, ada rencana pihaknya untuk mengundang Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara sebelum masa reses nanti. Nah, saat itu Komisi I juga akan mempertanyakan tentang game Pokemon tersebut.

“Ya, sebelum reses nanti, Komisi I undang Pak Rudiantara, tapi bukan hanya soal Pokemon saja. Banyak hal lain yang lebih penting seperti pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Telekomunikasi,” kata Tantowi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (18/7).

Politikus Golkar itu mengakui, salah satu isu terkini di dunia adalah soal Pokemon Go. “Tapi jangan diberitakan DPR panggil Menkominfo hanya bahas Pokemon saja,” pintanya.

Dia menjelaskan, setiap game yang beredar menjadi hak warga negara menikmatinya. Pemerintah ujarnya, harus perhatikan ketika game tersebut agak mengganggu keamanan informasi negara.

“Kerisauan saya, game Pokemon itu menggunakan teknologi The Global Positioning System (GPS) dan melalui permainan masuk kemana-mana. Ini yang harus menjadi perhatian, apakah peralatan ini dibuat penciptanya untuk maksud tertentu. Dia kan dibebaskan. Apa iya begitu saja maksudnya, apa ada kekuatan yang menungganginya dalam rangka tertentu?” pungkasnya. (bbs/jpnn/adz)

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, ada rencana pihaknya untuk mengundang Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara sebelum masa reses nanti. Nah, saat itu Komisi I juga akan mempertanyakan tentang game Pokemon tersebut.

“Ya, sebelum reses nanti, Komisi I undang Pak Rudiantara, tapi bukan hanya soal Pokemon saja. Banyak hal lain yang lebih penting seperti pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Telekomunikasi,” kata Tantowi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (18/7).

Politikus Golkar itu mengakui, salah satu isu terkini di dunia adalah soal Pokemon Go. “Tapi jangan diberitakan DPR panggil Menkominfo hanya bahas Pokemon saja,” pintanya.

Dia menjelaskan, setiap game yang beredar menjadi hak warga negara menikmatinya. Pemerintah ujarnya, harus perhatikan ketika game tersebut agak mengganggu keamanan informasi negara.

“Kerisauan saya, game Pokemon itu menggunakan teknologi The Global Positioning System (GPS) dan melalui permainan masuk kemana-mana. Ini yang harus menjadi perhatian, apakah peralatan ini dibuat penciptanya untuk maksud tertentu. Dia kan dibebaskan. Apa iya begitu saja maksudnya, apa ada kekuatan yang menungganginya dalam rangka tertentu?” pungkasnya. (bbs/jpnn/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/