Home Blog Page 1294

Jelang Kunjungan Tim Monitoring Provinsi, Ketua TP PKK Dairi Tinjau Persiapan Kecamatan Lae Parira

PAPARAN: Ketua TP PKK Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata sampaikan paparan saat melakukan peninjauan jelang kunjungan tim monitoring Pemrovsu.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata, meninjau persiapan Kecamatan Lae Parira, sebagai binaan Iva Test jelang kunjungan tim monitoring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lakukan penilaian.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Rabu (2/8/2023) mengatakan, kunjungan itu dilaksanakan pada Selasa (1/8/2023) untuk memastikan persiapan sudah siap, hingga penilaian nantinya berjalan baik.

Dalam kesempatan itu, Romy Mariani Simarmata mengatakan, untuk evaluasi nanti, ada beberapa hal yang harus disempurnakan untuk penilaian di antaranya inovasi untuk iva test.

“Inovasi yang dilakukan Kecamatan Lae Parira adalah pembentukan duta iva test satu orang setiap desa. Duta iva test ini untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya iva test karena masih terdapat masyarakat khususnya wanita yang menganggap tabu akan pemeriksaan iva test,” kata Romy Mariani.

Evaluasi selanjutnya adalah untuk aplikasi sistem dasawisma (Sidasa) di mana untuk Kecamatan Lae Parira, capaiannya masih 60%. Diharapkan kepada seluruh operator Sidasa yang telah ditentukan, agar memaksimalkan tugas yang telah ditentukan.

“Segala persiapan akan kita lakukan dengan maksimal, kita berharap Kecamatan Lae Parira akan masuk untuk tahap selanjutnya dalam penilaian tingkat Sumut,” ujar Romy.

Tim monitoring Provinsi akan hadir pada Kamis (3/8/2023) dan kegiatan dilaksanakan di Kantor Camat Lae Parira.

Sekretaris PKK Dairi, Meri Saragih melaporkan, Kecamatan Lae Parira sebagai binaan iva test masuk nominasi penilaian tingkat Provinsi.

Persiapan sudah dilakukan untuk memantapkan evaluasi diantaranya, pemantapan administrasi buku PKK mulai dari desa hingga kecamatan. Capaian iva test sudah 100%.

“Dan duta iva test yang telah terbentuk, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ucap Meri.

Hadir Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Agel Siregar, Kepala Dinas Kesehatan, Henry Manik, Kabid Kesehatan Masyarakat, Imelda Purba dan lainya. (rud).

Syaiful Ramadhan Minta Anggaran di Disnaker Ditambah

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Medan terus menjadi perhatian DPRD Kota Medan. Untuk itu sebagai upaya mencari jalan keluar persoalan pengangguran dikalangan anak muda Kota Medan, Pemerintah Kota diminta memberikan fokus anggaran yang memadai.

Melihat persoalan ini, DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan menambah anggaran di Dinas Keternagakerjaan (Disnaker) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk menambah anggaran guna mengatasi angka pengangguran, khususnya untuk kalangan anak muda di Kota Medan. Kita melihat banyak pengangguran di kalangan anak muda,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, Rabu (2/8/2023).

Syaiful Ramadhan menilai, anggaran yang ada du Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan saat ini terbilang masih sangat kecil, sehingga tidak banyak program yang bisa dilakukan Pemko Medan untuk menanggulangi masalah angka pengangguran di kalangan muda.

“Saya melihat anggaran di Dinas Ketenagakerjaan sangatlah kecil, dari Rp17 Miliar anggaran yang tersedia, saya lihat hanya Rp2 Miliar saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Medan ini juga mengusulkan agar penambahan anggaran nantinya difokuskan untuk pelatihan-pelatihan kepada anak muda, sehingga mereka terpacu untuk mengembangkan kreatifitasnya.

“Saya meminta adanya penambahan anggaran untuk pelatihan-pelatihan, mengingat anak-anak muda kita sekarang kreatif-kreatif, konten kreator dan mereka bisa mandiri dengan itu,” katanya.

Kepada Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, terang Syaiful, dirinya juga telah menyampaikan pentingnya penambahan anggaran tersebut, mengingat potensi anak-anak muda saat ini cenderung kreatif. Selain itu, minat anak muda akan peningkatan skill (pelatihan) juga terbilang tinggi.

“Inilah perlunya kita tambahkan anggaran untuk menambah skill anak-anak muda di Kota Medan. Apalagi nanti mungkin ada (dan) hibah, mereka diberi peralatan, ada diberi laptop, diberi handphone dan diberi paket internet. Mungkin itu sudah cukup untuk memberi akses bagi mereka bekerja dirumah,” pungkasnya.
(map/ram)

PLN Gulirkan 17 Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial bersama Kementerian

Secara simbolis peluncuran 70 program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memukul gendang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.A, Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Bupati humbang hasundutan Dosman Banjarnahor, General Manager PLN UID Sumatera Utara Awaluddin Hafid dan para muspicab

HUMBANG HASUNDUTAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut HUT Republik Indonesia yang ke 78, PT PLN (Persero) bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan orkestrasi 82 Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial Lintas Kementerian dan BUMN tahap 1 di Sumatera Utara. Integrasi ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 yang diresmikan pada tanggal 30 Mei 2023.

Secara simbolis, 82 program pemberdayaan masyarakat diserahkan dalam acara Festival Perhutanan Sosial, dengan tajuk “Merdeka Berdaya, Sambut HUT 78 Republik Indonesia” di lapangan Simanganrungsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara(1/8/2023).

Festival Perhutanan Sosial dihadiri langsung Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.A, Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Bupati humbang hasundutan Dosman Banjarnahor. Turut hadir General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara Awaluddin Hafid sebagai tamu VVIP.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Awaluddin Hafid mengatakan dalam sambutannya, program kolaborasi ini sejalan dengan program Green yang fokus pada pelestarian lingkungan serta program pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat.

“Hingga semester I tahun 2023, PLN telah melaksanakan sebanyak 572 program yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 150 ribu orang, 5.691 usaha masyarakat dan 13.656 tenaga kerja telah merasakan melalui program lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Selain itu, PLN telah melakukan penanaman pohon sebanyak 36.211 pohon dengan luas area 309 Ha,” ungkap Awalluddin.

Awaluddin menambahkan partisipasi PLN dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam perhutanan sosial di Sumatera Utara akan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dalam menyediakan bibit unggul tanaman produktif, pelatihan hingga pendampingan pengelolaan hasil tanaman.

“Terdapat 17 program yang akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penanaman yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Salaon Dolok, Desa Hariara Pintu, Desa Ronggurni Huta, di Kabupaten Samosir dan Desa Hutaraja Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara,” paparnya.

Selain itu, PLN juga akan menyediakan 7.800 bibit unggul tanaman produktif seperti bibit petai, bibit jengkol, bibit durian, bibit kopi dan bibit kaliandra. Kemudian PLN juga akan memberikan 7 peralatan pendukung serta 50 unit stup lebah madu di 4 desa tersebut.

“Kita (PLN) berharap melalui program ini dapat dirasakan dampak positif serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dikawasan hutan sosial,” tutur Awaluddin. (rel/ila)

Angka Pengangguran Cukup Tinggi, Syaiful Ramadhan Minta Anggaran di Disnaker Ditambah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Medan terus menjadi perhatian DPRD Kota Medan. Untuk itu sebagai upaya mencari jalan keluar persoalan pengangguran di kalangan anak muda Kota Medan, Pemerintah Kota diminta memberikan  fokus anggaran yang memadai.

Melihat persoalan ini, DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan menambah anggaran di Dinas Keternagakerjaan (Disnaker) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk menambah anggaran guna mengatasi angka pengangguran, khususnya untuk kalangan anak muda di Kota Medan. Kita melihat banyak pengangguran di kalangan anak muda,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, Rabu (2/8).

Syaiful Ramadhan menilai, anggaran yang ada du Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan saat ini terbilang masih sangat kecil, sehingga tidak banyak program yang bisa dilakukan Pemko Medan untuk menanggulangi masalah angka pengangguran di kalangan muda.

“Saya melihat anggaran di Dinas Ketenagakerjaan sangatlah kecil, dari Rp17 miliar anggaran yang tersedia, saya lihat hanya Rp2 miliar saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Medan ini juga mengusulkan agar penambahan anggaran nantinya difokuskan untuk pelatihan-pelatihan kepada anak muda, sehingga mereka terpacu untuk mengembangkan kreativitasnya.

“Saya meminta adanya penambahan anggaran untuk pelatihan-pelatihan, mengingat anak-anak muda kita sekarang kreatif-kreatif, konten kreator dan mereka bisa mandiri dengan itu,” katanya.

Dirinya juga telah menyampaikan kepada Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan akan pentingnya penambahan anggaran tersebut, mengingat potensi anak-anak muda saat ini cenderung kreatif. Selain itu, minat anak muda akan peningkatan skill (pelatihan) juga terbilang tinggi.

“Inilah perlunya kita tambahkan anggaran untuk menambah skill anak-anak muda di Kota Medan. Apalagi nanti mungkin ada (dan) hibah, mereka diberi peralatan, ada diberi laptop, diberi handphone dan diberi paket internet. Mungkin itu sudah cukup untuk memberi akses bagi mereka bekerja di rumah,” pungkasnya. (map/ila)

Revitalisasi Tiga Gapura Batas Kota Medan Telah Selesai

GAPURA BATAS KOTA: Salah satu gapura batas kota yang selesai dibangun Pemko Medan, tanpa menghilangkan identitas etnis lokal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) mengklaim telah selesai melakukan revitalisasi pembangunan tiga gapura yang terdapat di tiga pintu masuk Kota Medan.

Adapun ketiga gapura, itu yakni Gapura Batas Kota di Jalan Gatot Subroto (Kampung Lalang), Gapura Batas di Jalan Sisingamangaraja (Amplas), dan Gapura Batas Kota Medan di Jamin Ginting (Tuntungan).

Pemko Medan menegaskan, bahwa pembangunan ketiga Gapura Batas Kota tersebut telah sesuai dengan janji Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan tidak menghilangkan sedikitpun identitas etnis lokal yang ada.

“Tidak itu saja, ketiga gapura juga kini sebagai objek rekreasi baru karena dilengkapi dengan taman,” ucap Endar, Selasa (1/8).

Dikatakan Endar, tidak hanya sebagai tanda batas Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang, ketiga gapura itu juga menjadi lambang, etalase sekaligus identitas Kota Medan.

“Dengan mengusung identitas etnis lokal, melalui revitalisasi yang dilakukan ini, Pak Wali ingin menghadirkan etalase sekaligus identitas Kota Medan sejak dari pintu masuk,” ujarnya.

Endar selanjutnya menjelaskan konsep, arti dan makna desain ketiga gapura tersebut. Untuk Gapura Batas Kota Medan di Jalan Gatot Subroto, bagian kepala bervisi ke masa depan (modern), sedangkan bagian kaki dan badan berlandaskan (berakar) budaya.

“Arti dan makna desain, adalah sepasang menara yang membentuk mata panah sebagai lambang kemajuan dalam pembangunan Kota Medan,” ungkap Endar.

Kemudian silloute Istana Maimun dan Masjid Raya melambangkan salah satu kejayaan Tanah Deli dan ikon Kota Medan. Selanjutnya, Keris Melayu melambangkan kekuatan dan persatuan. Lalu, warna emas yang melambangkan keberanian dan keberagaman serta motif Gorga yang melambangkan keberagaman dan kultur Batak.

Untuk Gapura Batas Kota Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan Amplas, kata Endar, arti dan makna desainnya tidak jauh berbeda dengan Gapura Batas Kota Medan Pinang Baris.

Dikatakannya, gapura tersebut memiliki sepasang menara yang membentuk mata panah untuk melambangkan kemajuan dalam pembangunan Kota Medan. Kemudian, silloute Istana Maimun dan Masjid Raya sebagai salah satu lambang kejayaan Tanah Deli dan ikon Kota Medan.

“Kemudian, keris Melayu melambangkan kekuatan dan persatuan. Lalu, warna merah ulos melambangkan keberanian dan keberagaman kultur serta motif gorga melambangkan keberagaman kultur,” tuturnya.

Sedangkan Gapura Batas Kota Medan Tuntungan, sambung Endar, memiliki penyajian sopo angin dan tumbuk lada yang mengedepankan identitas etnis Karo dan Melayu reduksi.

“Gapura di Medan Tuntungan ini dilengkapi dengan taman persimpangan yang terintegrasi dengan adanya perkerasan, penghijauan serta adanya elemen vertikal dan dilengkapi dengan bangunan sopo angin sebagai simbol adat Karo,” pungkasnya. (map/ila)

Pemko Medan Dukung Digelarnya Jambore Nasional Volkswagen Indonesia

KUNJUNGAN: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Volkswagen Indonesia Sumatera Utara di Balai Kota, Selasa (1/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan mendukung Volkswagen Indonesia Sumatera Utara menggelar Jambore Nasional Volkswagen Indonesia (JNVI) Ke-52 di Kota Medan. Melalui Jambore Nasional ini, diharapkan dapat memperkenalkan pariwisata dan budaya daerah yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh peserta.

 “Kita sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan para komunitas yang ada di Kota Medan seperti komunitas pencinta mobil VW ini. Apalagi event ini dapat mengajak masyarakat Kota Medan untuk ikut serta melakukan kegiatan positif,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima Volkswagen Indonesia Sumatera Utara di Balai Kota, Selasa (1/8/2023).

 Didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Laksamana Putra  Siregar dan Plt Kadis Pariwisata Viza Fandhana, orang nomor satu di Pemko Medan ini berpesan agar komunitas Volkswagen Indonesia Sumatera Utara untuk ikut serta mendukung kelestarian alam melalui penggunaan kendaraan listrik. “Mungkin bisa (penggunaan kenderaan listrik) sharing ke sesama penggiat otomotif lainnya,” harapnya.

 Sebelumnya, Ketua Umum Volkswagen Sumatera Utara Heri Purwoko menyampaikan, JNVI Ke-52 akan digelar di Sumut. Dengan target memperkenalkan pariwisata dan budaya daerah, jelasnya, Kota Medan dipilih sebagai tuan rumah. Dikatakannya, JNVI akan di gelar di Pekan Raya Sumatera Utara pada 19-20 Agustus 2023 mendatang.

 Dengan digelarnya JNVI ini, Heri berharap masyarakat dapat merasakan manfaat adanya komunitas otomotif, khususnya Volkswagen Indonesia. Selain itu, imbuhnya, guna  membangkitkan generasi muda terampil dalam bidang otomotif. “Kami berharap Pak Wali dapat hadir nantinya. Apalagi nanti juga akan ada city tour di Kota Medan,” ujar Heri. (rel)

Awasi Stabilitas Harga Sembako dan LPG, Polres Labuhanbatu Sidak Pasar

OPERASI PASAR: Polres Labuhanbatu laksanakan Operasi Pasar guna mengawasi dan menjamin ketersediaan, distribusi, dan kestabilan harga Bahan Pokok serta LPG 3 kg.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Polres Labuhanbatu laksanakan Operasi Pasar guna mengawasi dan menjamin ketersediaan, distribusi, dan kestabilan harga Bahan Pokok serta LPG 3 kg di dua kabupaten. Yakni, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara, Senin (31/7).

Operasi pasar ini dilakukan oleh Satgas Pangan Polres Labuhanbatu dengan melibatkan stake holders terkait. Di antaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labura dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kab Labuhanbatu.

“Pelaksanaan sidak atau Operasi Pasar kali ini dilakukan di 10 lokasi,” kata Kasi Humas Polres Labuhanbatu Iptu Parlando Napitupulu kepada wartawan.

Adapun ke 10 lokasi itu, Pasar Inpres Aek Kanopan Kecamatan, Kualuh Hulu, Pasar Gelugur Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu. Kemudian, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Damuli Kecamatan Kualuh Selatan. Kilang padi Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan. Agen tabung gas LPG Damuli Kualuh Selatan.

Lanjut ke Pasar Sigambal Kecamatan Rantau Selatan, Pasar Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu. Agen Gas LPG di Desa Bulu Cina, Bilah Hulu. Pasar Modern Suzuya dan Pasar Modern Brastagi Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

“Tujuan dilaksanakan sidak atau operasi pasar ini adalah untuk menjamin ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun hambatan dalam distribusi serta kestabilan harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” katanya.

Hal ini juga dilakukan sebagai respons dalam menindaklanjuti adanya isu kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah. Dari hasil sidak pasar yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kelangkaan bapokting maupun lonjakan harga serta tidak ditemukan adanya penimbunan maupun penyimpangan yang dilakukan.

Operasi Pasar oleh Satgas Pangan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Program Prioritas Kita yg disampaikan oleh Kapolda Sumut khususnya pada Program Ketiga, “Percepatan Penanganan Program Prioritas Pemerintah” yaitu dalam hal Percepatan Transformasi Ekonomi.

“Polres Labuhanbatu siap mendukung pelaksanaan Program Prioritas Kita guna terwujudnya Polri Presisi menuju Sumatera Utara maju,” tandasnya. (fdh/han)

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Bupati Dairi, Minus Golkar, Sebanyak Enam Fraksi DPRD Menolak

TOLAK: Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Dairi, menolak laporan per­tanggungjawaban Bupati Dairi, tentang pelaksanaan APBD TA 2022 pada Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi, Senin (31/7). Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Dairi, menolak atau tidak dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi Tahun Anggaran (TA) 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun keenam fraksi tersebut, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Gerindra, Demokrat, Hanura, PDIP, dan Pertaki. Sementara Fraksi Partai Golkar, dalam pandangan akhir fraksi mereka, menyatakan dapat menerima.

Pendapat akhir fraksi disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Dairi, Senin (31/7) lalu. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani, didampingi Wakil Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang.

Pada awal sidang, Sabam mempersilakan Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dairi Juangga Silaban, menyampaikan hasil keputusan Rapat Banggar atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dairi TA 2022. Banggar merekomendasikan Ranperda dimaksud, dibahas di masing-masing fraksi dan mendapatkan pengesahan.

Disampaikan Juangga, dalam hasil rapat yang disampaikan masing-masing komisi serta fraksi, maka Banggar DPRD Dairi memberikan sejumlah catatan untuk perhatian serta dilakukan perbaikan oleh Pemkab Dairi. Seperti, ditemukan penempatan fungsional guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sesuai formasi, pengangkatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi. Banggar juga meminta bupati, supaya pejabat yang diangkat menduduki jabatannya, paling sedikit 2 tahun pada posisi yang ditempatkan.

Selanjutnya, dalam kunjungan lapangan terkait laporan pertanggungjawaban bupati, Komisi 2 DPRD Dairi menemukan, puluhan ton pupuk tidak berizin edar, dan penumpukan pupuk bersubsidi di satu kios non-subsidi. Hal itu dianggap sangat merugikan petani. Karena sebagian besar petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, namun di sisi lain, ada penimbunan dilakukan oknum pemilik kios. Dewan menuding, pemerintah melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak melakukan tugas pengawasan secara maksimal.

DPRD mendorong tugas KP3 dimaksimalkan, sehingga pengawasan lebih baik, sebagai upaya peningkatan produksi pertanian Kabupaten Dairi. “Karena ada ratusan juta Rupiah dana monitoring pupuk dan pestisida, serta pengawasan minyak dan gas (migas) yang dikelola KP3 setiap tahunnya,” ungkap Juangga. DPRD juga menyoroti mobil ambulance di RSUD Sidikalang yang tak memiliki dokumen atau BPKB, agar dibereskan. Selanjutnya, DPRD mendorong Pemkab Dairi, agar upah honorer disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Selanjutnya, pada penyampaian pandangan akhir fraksi, ada 6 fraksi yang hampir semua memberikan penilaian negatif, terhadap kinerja pemerintahan pasangan Bupati/Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing. Sehingga, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022, tidak dapat diterima dan ditolak.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Nasib Marudur Sihombing dalam pandangan akhir fraksi, menyatakan, Eddy-Jimmy gagal melaksanakan reformasi birokrasi. Dia juga menyoroti, keberadaan layanan 119 yang tidak optimal menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya minta supaya layanan itu dihentikan, dan aset seperti ambulance, dikembalikan ke RSUD Sidikalang yang sangat membutuhkan,” tegasnya.

Setelah semua menyampaikan pandangan akhir fraksi, pimpinan sidang, Sabam menyampaikan, dari 7 ada 6 fraksi menyatakan menolak Ranperda dimaksud ditetapkan jadi Perda.

Sementara itu, usai melantik Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Surung Charles Bantjin, Eddy mengatakan, sangat menghargai semua proses persidangan yang dilaksanakan legislatif bersama eksekutif, dalam pembahasan Ranperda tersebut. Terkait dinamika penolakan Ranperda oleh 7 fraksi, dia juga sangat menghargai.

“Itu dinamika, di sisi lain pemerintahan dan pembangunan harus berjalan terus. Atas kondisi ini, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah bagaimana supaya P-APBD TA 2023 bisa digunakan,” katanya.

“Supaya anggaran itu bisa digunakan, kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Terkait penolakan laporan pertanggungjawaban itu, kondisi TA 2022 dengan 2023 berbeda. Pada 2022, legislatif sama sekali tidak melakukan pembahasan terhadap Ranperda yang diajukan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi TA 2021,” imbuh Eddy.

Namun, lanjut Eddy, pada Ranperda yang diajukan pada 2023 ini, dibahas legislatif. Hanya saja tidak disahkan, karena dominan fraksi menolak Ranperda tersebut. “Anggaran bisa tetap digunakan dengan dasar hukum melalui Peraturan Kepala Daerah,” pungkasnya. (rud/saz)

Bupati Simalungun Tinjau Lokasi Pembangunan PT Sheel Oil Indonesia

BINCANG: Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, saat berbincang di lokasi pembangunan PT Sheel Oil Indonesia.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, didampingi Asiaten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba, meminpin Rapat Koordinasi dengan pegawai administrator dan meninjau langsung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

Rapat tersebut dilaksanakan terkait Perpres No 8 Tahun 2022, Permenko No 10 Tahun 2023, yang digelar di Gedung Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei, Kantor Administrator KEK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (1/8).

Dalam rapat itu, Radiapoh meminta agar para pegawai KEK Sei Mangkei lebih aktif mengetahui perkembangan, dan juga membantu dalam pembuatan dokumen bagi perusahaan, agar para investor yang datang ke Kabupaten Simalungun merasa nyaman.

“Kita juga harus mengetahui perusahaan yang berada di KEK Sei Mangkei. Hal itu terkait dengan kewajibannya ke Kabupaten Simalungun apakah sudah dipenuhi atau belum?” ungkap Radiapoh.

Plt Kepala Administrator KEK Sei Mangkei Ronald Banjarnahor, memaparkan terkait izin perusahaan yang melakukan pembangunan di KEK Sei Mangkei. Menurutnya, perusahaan yang ada di kawasan tersebut sudah ada izinnya. “Pihak perusahaan yang mengurus langsung ke PT Kinra. Dan pihak merekalah yang menyerahkan ke kita (Pemkab Simalungun),” tuturnya.

“Kalau kewajiban PT Sheel Oil Indonesia itu, dokumennya belum ada diserahkan ke Pemkab,” jelas Ronald.

Mendengar penjelasan Ronald, Radiapoh langsung mengajak ke lokasi pembangunan PT Shell Oil Indonesia, yang masih dalam proses pembangunan, untuk menanyakan terkait izin dan kewajibannya kepada Pemkab Simalungun.

Setiba di lokasi, Radiapoh berdialog dengan Firman Marunduri, seorang penanggung jawab dalam pembangunan PT Sheel Oil Indonesia. Firman menjelaskan, pembangunan sudah mencapai 23 persen, dan terkait pengurusan izin serta dokumen lainnya, itu sudah langsung ke pihak PT Kinra.

“Semua pembayaran serta kewajiban, sudah langsung berkomunikasi dengan pihak PT Kinra,” katanya lagi.

Kemudian, dia mangatakan, air dan listrik yang digunakan perusahaan itu, semuanya langsung dari PT Kinra, yang sudah ada disediakan pipa air maupun listrik.

Dari penjelasan Firman, Radiapoh meminta agar dalam melaksanakan pembangunan, harus memperhatikan lingkungan dan juga keselamatan.

“Kalau nanti PT Shell Oil Indonesia sudah beroperasi, agar memprioritaskan masyarakat Simalungun untuk direkrut bekerja, dan bekerja sama dengan Disnaker Simalungun,” imbaunya.

Usai berdialog dengan pihak PT Sheel Oil Indonesia, Radiapoh meminta kepada Administrator KEK Sei Mangkei, agar melihat dan mempelajari perjanjian dengan pihak PT Kinra saat pembangunan KEK Sei Mangkei.

“Perjanjian awalnya dengan pihak PT Kinra itu, harus diketahui. Dan dokumennya harus ada sama kita (Pemkab Simalungun). Biar kita nantinya tidak salah melangkah. Dan apa saja yang dibutuhkan di sini, harus disiapkan. Terkait tenaga kerja, kalau bisa harus masyarakat Simalungun,” pungkasnya. (mag-7/saz)

Aktivitas Diduga Ilegal di Padangtualang, Penambangan Darat Bebas Beroperasi

BEBAS: Aktivitas penambangan tanah urug diduga ilegal bebas beroperasi di Desa Bulu Telang, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat, Selasa (1/8).Teddy Akbari/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – Aktivitas penambangan diduga ilegal, sepertinya banyak terjadi di sejumlah lokasi Kabupaten Langkat. Ditambah lagi, dengan adanya pembangunan jalan tol dari Kota Binjai menuju Kota Langsa, Aceh, oknum-oknum mafia pertambangan pun kian gencar melakukan aktivitas penambangannya, yang diduga berlangsung secara ilegal.

Setelah jurnalis Sumut Pos yang melakukan penelusuran terkait aktivitas ilegal penambangan pasir dan batu di Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat, kali ini ada temuan lain. Adalah penambangan darat atau pengerukan tanah urug, yang berlokasi di Kecamatan Padangtualang.

Keuntungan dapat mereka raup, karena material tanah urug dibutuhkan untuk proyek pembangunan jalan tol. Namun sayangnya, aktivitas penambangan diduga ilegal itu, berdampak kepada kerugian negara. Selain itu, aparat penegak hukum juga diduga tutup mata. Alhasil, penambang tanah urug di Desa Bulu Telang, Kecamatan Padangtualang ini, pun terkesan kebal hukum. Sebab, persyaratan izin yang belum lengkap, tapi para pengusaha tambang tetap eksis melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Informasi diperoleh di lapangan, Selasa (1/8), lokasi penambangan tersebut diduga ilegal, alias belum mengantongi izin. Meski demikian, alat berat ekskavator tetap melakukan aktivitas penambangan. Bahkan, truk berukuran besar terus hilir-mudik membawa dan menunggu antrean agar bak pengangkutnya diisi dengan tanah urug itu.

Menanggapi adanya dugaan tanah urug yang mengalir ke proyek pembangunan jalan tol, Manajer PT Hutama Karya Indonesia (HKI), Sunardi menyatakan, pihaknya tidak pernah atau tak mengizinkan pengambilan material dari quary yang ilegal, atau tidak mengantongi izin penambangan.

Atas informasi dugaan ilegal penambangan tanah urug, menurutnya, pihaknya akan melakukan pengecekan. Disebut-sebut, penambangan tanah urug ini diduga dilakukan PT APPP.

“Kami akan cek ke lapangan, setelah diketahui ketidaksesuaian antara izin penambangan dan lokasi pengambilan,” ungkap Sunardi.

Pantauan wartawan, aktivitas penambangan tanah urug ini diduga sudah berjalan sejak beberapa tahun belakangan. Akibatnya, bukit-bukit bekas kerukan, sudah menjadi tebing cadas dan berpotensi terjadi longsor. Namun demikian, tidak ada penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menyikapi hal tersebut.

Dugaan, hasil penambangan tanah urug ini dijual ke proyek pemba­ngunan jalan tol, karena jaraknya tidak jauh. Artinya, dari lokasi penambangan tanah urug menuju proyek pembangunan jalan tol, jaraknya hanya sekitar 3 kilometer.

Humas PT HKI Proyek Tol Binjai-Langsa, Candra menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi PT APPP, agar untuk tidak mengisi lagi material.

“Sudah kita stop penerimaan barang dari APPP,” bebernya.

Akibat aktivitas penambangan tanah urug ini, kabarnya, sempat terjadi adu mulut antara masyarakat dengan pengawas, yang diduga berasal dari oknum TNI. Masyarakat dari Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang, sempat menghentikan laju truk pengangkut material tanah urug, karena lahan sawit mereka longsor akibat dari aktivitas penambangan tersebut. (ted/saz)

1...1,2931,2941,295...15,695Page 1,294 of 15,695