Home Blog Page 13565

Di Sergai, Oknum Polisi Tembak Polisi

PERBAUNGAN- Briptu Agus Herianto, personel kepolisian yang bertugas Direktorat Narkoba Poldasu, tadi malam kena tembak. Pelakunya, Aiptu Antonius Situmorang, petugas Sat Narkoba Polres Sergai yang diduga sebagai bandar narkoba.

Ceritanya, petugas Narkoba Poldasu yang mendapat kabar tentang bisnis haram Aiptu Antonius, langsung mengintai. Dalam upaya pembuntutan, terjadi perang mulut. Aiptu Antonius keberatan saat akan diperiksa. Dia langsung marah dan menembak paha Briptu Agus yang sedang bersama timnya.

Aksi itu langsung membangunkan warga setempat. Dengan bantuan penduduk Dusun 12, Desa Kota Galuh, Perbaungan, Sergai itu, Aiptu Antonius langsung diciduk. “Kejadian berlangsung menjelang dini hari tadi. Dari TKP ditemukan 19 butir H-5 yang kita duga milik Aiptu Antonius. Dia ditangkap setelah diteriaki maling,” ujar Kapolsek sembari memastikan, Aiptu Antonius sudah diamankan, Kamis (3/5) dini hari.

AKP Marluddin juga menjelaskan, akibat luka tembak yang diderita, Briptu Agus terpaksa dilarikan ke RSU Perbaungan. Namun karena peralatan yang kurang memadai, dia dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, di komplek Brimobdasi, Jalan Wahid Hasyim.

“Paha kirinya jebol ditembus timah panas, Bang. Tapi, sampai sekarang masih dalam perjalanan menuju ke sini,” ujar seorang petugas di rumah sakit Bhayangkara Medan, seraya menyebutkan, Aiptu Antonius, memang dikenal sebagai bandar narkoba di wilayah Sergai. (lik/smg)

Pengusaha Pilih Karyawan Kontrak

Sistem Outsourcing Dihapus

MEDAN-Rencana pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing langsung direpon pihak pengusaha di Sumatera Utara. Kebijakan itu akan membuat mereka memilih memakai karyawan kontrak. Pasalnya, untuk memakai karyawan permanen dibutuhkan pemikiran panjang.

“Tidak semua pekerjaan itu bersifat terus-menerus, melainkan sementara, dan ini fakta. Kalau begini, apa mungkin kita mengambil karyawan permanen. Itu sama saja dengan membuat kita rugi,” ujar Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa kepada Sumut Pos, Rabu b(2/5).

Laksamana menambahkan, sistem kontrak yang nantinya juga akan diberlakukan oleh pengusaha dipastikan akan sesuai dengan peraturan yang ada. “Kita negara hukum jadi walau sistem kontrak yang dilakukan, pasti akan sesuai dengan peraturan,” tambah Laksamana.

Terkait dengan kesiapan para pengusaha dengan penghapusan outsourcing ini, Laksamana menyatakan bahwa mereka siap dengan segala kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. “Dan, semoga pemerintah membuat kebijakan tersebut bukan hanya karena 1 kepentingan, melainkan sebaliknya kepentingan untuk semua,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam bidang industri, kepentingan tersebut tersangkut pada 2 sektor, yaitu pelaku usaha dan pekerja. “Jadi, buatlah kebijakan tersebut dengan memandang kepentingan kita pengusaha dan juga para pekerja,” tambahnya.

Untung rugi dalam kebijakan ini juga sudah mulai dipelajari oleh pengusaha. “Dalam setiap kebijakan akan menimbulkan untung dan rugi, kalau kita hanya mengharapkan kepastian saja, tidak lebih. Seperti setiap tanggal 1 Mei, kita bigung mau buat apa, apakah libur atau absen bagi buruh. Karena kalau dilarang merayakan May Day, kita yang di amuk,” ungkapnya.

Apa yang diungkapkan Laksamana sudah dapat dibaca para pakar. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan, M Ishak, bila outsourcing dihapuskan, maka ada kemungkinan perusahaan akan memilih tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan sistem outsourcing. “Outsourcing itu sebenarnya sebuah istilah ya, yang sama saja dengan kontrak. yang membedakan ini nantinya hanyalah perekrutan dan masa kerja, di mana perusahaan langsung yang melakukan dan waktunya sedikit lebih lama dibandingkan dengan outsourcing,” ujar Ishak, kemarin.

Jadi, bila bertambahnya tenaga kontrak juga tidak menjadi alasan akan kemakmuran bagi si tenaga kerja. “Ingat, intinya tenaga kerja meminta untuk menghapus outsourcing agar buruh dapat terjamin masa depannya. Tetapi kalau dikontrak apa bedanya?” tambah Ishak.

Nantinya, dalam kontrak, perusahaan akan menggunakan jangka waktu seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya. Walau harus mengeluarkan uang untuk membayar Tunjangan Hari Raya, tetapi dengan sistem kontrak perusahaan akan dibebaskan dari yang namanya tunjangan hari tua. Dirinya menjelaskan, untuk jangka panjang dan jangka pendek yang diuntungkan dalam outsourcing ini adalah pengusaha. “Jangka pendek mereka tidak perlu mengeluarkan biaya produksi dalam perekrutan, sedangkan jangka panjang, mereka tidak perlu mengeluarkan dana pensiunan,” ungkapnya.

Dampak lain yang akan timbul dengan penghapusan outsourcing ini menurut Ishak adalah adanya kenaikan ongkos produksi. Pasalnya, perusahaan yang harus bekerja secara maksimal untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan ini akan memakan waktu yang sedikit agak lama. Tetapi yang paling jelas terlihat dari penghapusan sistem jasa ini adalah pengangguran yang akan bertambah.

“Zaman teknologi tinggi ini, perusahaan akan membuka lowongan secara online, yang belum tentu diketahui oleh masyarakat. Nah, biasanya mereka mengantar ke perusahaan outsourcing, tapi dengan sistem online ini akan membuat mereka juga kehilangan kesempatan untuk bekerja,” jabar Ishak.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga menuturkan, pada prinsipnya dengan dicabutnya sistem outsourcing semakin menandakan sistem perekonomian yang kapitalis.

“Sistem ini sudah terintegral. Sebenarnya, jika sistem ini dicabut makin kapitalis dari sistem outsourcing itu sendiri. Ini butuh pemahaman yang luas,” urainya.

Dengan kenyataan itu, lanjutnya, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, sebenarnya lebih terbuka peluang dengan sistem outsourcing. Artinya, orang-orang yang memiliki kemampuan itu bisa lebih mengeksplorasi kemampuannya dengan tidak bekerja di satu tempat saja.

“Hanya akan meletakkan orang-orang yang punya kemampuan untuk kerja di satu tempat saja. Maka dari itu, katakanlah buruh itu dianggap tidak memiliki kemampuan. Harusnya, buruh itu diberi pendidikan dan pengajaran, agar lebih memiliki kemampuan sehingga bisa mencari atau berpindah ke tempat kerja lainnya, yang lebih baik,” tegasnya.

Kenyataan ini jelas meresahkan bagi buruh yang menanti kepastian. Humas Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU), Erwin Manalu, menambahkan, kebijakan pemerintah tersebut sudah terlambat. “Kita sudah terlanjur sakit, baru dibuat kebijakan. Ini membuat kita apatis. Kalau memang terjadi dan kebijakan tersebut memang benar adanya, ya kita bersyukur. Tapi kalau tidak jadi, kita cuma bilang sudah biasa,” ungkapnya.

Erwin juga menegaskan untuk menolak sistem kontrak yang akan dilakukan sebagai pengganti outsourcing. “Apa bedanya kontrak dengan outsourcing? Tidak ada kok. Kita meminta agar perusahaan memperkerjakan karyawan dengan sistem permanen, bukan yang lain,” tambah Erwin.

Permintaan untuk dijadikan sebagai karyawan tetap bukanlah tanpa alasan, mengingat banyaknya pabrik yang menghasilkan produk yang bersifat reguler. “Jadi, kok kita dikontrak pula?” tegasnya. (ram/ari)

Demokrat Ngotot Gaet Abdillah

JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tetap menganggap Abdillah merupakan salah satu tokoh penting di Sumut. Tim Khusus DPP PG yang bertugas menghadapi pilgub Sumut sudah mengantongi data lengkap mengenai mantan walikota Medan itu.

Nama Abdillah pun dipastikan masuk dalam daftar nama-nama kandidat yang akan disurvei Demokrat Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menyebutkan, survei akan digelar paling lambat akhir Mei 2012.  “Saat ini, biodata masing-masing kandidat sedang dalam proses verifikasi, untuk selanjutnya diserahkan ke tim survei. Data Pak Abdillah juga sudah lengkap di kita,” ujar Jhonny Allen Marbun kepada Sumut Pos di Jakarta, Rabu (2/5).

Jhonny Allen, yang juga Koordinator Tim Khusus bentukan DPP PG itu, menegaskan keseriusannya mengincar Abdillah sabagai cagub. Abdillah dinilai berhasil saat menjadi wali kota Medan dan masih sangat populer.

“Saya pandang beliau bagus. Kota Medan relatif baik saat dipimpinnya,” ujar anggota DPR RI asal Sumut itu.
Alasan lain, kata Jhonny Allen, selama ini hubungan Demokrat dengan Abdillah juga cukup baik. “Beliau selalu sinergis dengan Partai Demokrat,” imbuh pentolan tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres Demokrat di Bandung, itu, tanpa menjelaskan makna kata ‘sinergis’.

Sudahkah keinginan ini disampaikan ke Abdillah? Jhonny mengaku belum dan itu dianggap tidak perlu. Dalihnya, dirinya sebagai koordinator Tim Khusus, hanya berupaya mencari tokoh-tokoh mumpuni yang layak memimpin Sumut ke depan.

Namun, dia tidak memungkiri kemungkinan ada ganjalan aspek hukum bila Abdillah dimajukan sebagai calon. Jika ada ganjalan aspek hukum itu, Demokrat tak akan memaksakan diri mengusung Abdillah. “Karena aspek hukum bukan wewenang kita,” katanya.

Yang dimaksud Jhonny adalah ketentuan di Undang-Undang Pemilu terbaru, yang mengatur mengenai mantan napi yang ingin maju sebagai calon, baik calon legislatif (caleg) maupun calon kepala derah. Di UU itu sama ketentuannya dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009, yang membolehkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih penjadi peserta pemilu, termasuk pemilukada.

Namun, dengan ketentuan harus memenuhi empat persyaratan. Pertama, tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials). Kedua, berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Terkait dengan munculnya nama Ketua DPW PAN Sumut, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, yang juga akan maju di pilgub Sumut, Jhonny Allen mengaku sudah lama mendengarnya. Karenanya, nama adik kandung Gubernur Sumut non aktif Syamsul Arifin itu, menurut Jhonny, juga sudah masuk dalam daftar 25 nama yang akan disurvei.
Sedang mengenai bakal ikut majunya Ketua Dewan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumut, Anuar Shah alias Aweng, Jhonny Allen mengaku baru mendengarnya. “Wah, kalau Aweng baru dengar saya,” kata Jhonny.

Dia menilai, munculnya nama-nama baru di bursa pencalonan pilgub Sumut, merupakan hal yang baik. Hal ini, lanjutnya, menandakan panggung politik di Sumut sangat dinamis. Semakin banyak kandidat, kata Jhonny, maka akan semakin baik. “Karena rakyat Sumut punya banyak pilihan. Ini bagus, setidaknya dibanding Pilgub sebelumnya, yang tak banyak peminat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jhonny Allen membeber ada 25 nama yang masuk daftar akan disurvei. Ke-25 nama itu mayoritas sudah beredar di publik. Antara lain, HT Milwan, Gus Irawan, Chairuman Harahap, T Erry Nuradi (bupati Serdang Bedagai), Amri Tambunan (bupati Deliserdang), Sutan Batoegana, Hasbullah Hadi, Letjen (Purn TNI) AY Nasution (mantan Pangkostrad), Tritamtomo (mantan Pangdam I BB/anggota DPR F-PDIP), RE Nainggolan (mantan Sekdaprov Sumut), mantan bupati Madina, Bintatar Hutabarat (PLN), Parlindungan Purba (DPD), Rahmat Shah (DPD), Abdillah, dan sejumlah nama lagi.  Terbaru, disebut Ondim juga masuk daftar.

Jhonny juga mengatakan, jika Abdillah tidak memungkinkan untuk dimajukan, maka  diajak duduk sebagai Dewan Penasihat atau semacam konsultan bagi Partai Demokrat menghadapi Pilgub Sumut ini. (sam)

Pemerintah Bentuk Pengawas Ketenagakerjaan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans ) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, tertanggal 20 April 2012.

Komite ini dibentuk karena pelaksanaan sistem outsourcing di beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin merajalela menekan dan menyengsarakan para pekerja/buruh.

Muhaimin menjelaskan, keberadaan aturan tersebut berguna untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah yang dilakukan oleh Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Sehingga, mampu memastikan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti pelaksanaan sistem outsourcing, upah minimum, hubungan industrial, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan jaminan sosial untuk tenaga kerja.

“Komite pengawasan ketenagakerjaan melakukan pemantauan, memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Menteri atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan daerah,” jelas Muhaimin di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (2/5).

Disebutkan, keanggotaan komite pengawasan ketenagakerjaan ini terdiri dari 19 orang. Yakni, terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pihak terkait yang lainnya yang dianggap perlu. Sedangkan susunan keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan mekanisme dan tata kerja, terang Muhaimin, akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemenakertrans.

“Fungsinya adalah mendorong semua pihak untuk menjalankan peraturan serta kepentingan mereka di tempat kerja, dalam hal ini, melalui tindakan pencegahan, pendidikan, dan jika diperlukan, penegakkan hukum,” kata Muhaimin.

Lebih jauh Ketua Umum DPP PKB ini menambahkan, komite ini juga  memberikan masukan kepada menteri dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan serta mengumpulkan dan menganalisis data. “Maka itu diharapkan nantinya dapat memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta  memperbaiki sinergi dan koordinasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang selama ini terputus sejak otonomi daerah,” imbuhnya.

Rencana pemerintah yang akan menghapus sistem outschorcing dalam skema perburuhan di Indonesia, disambut antusias oleh buruh. Karena menurut buruh, sistem tersebut tidak lebih dari sistem kapitalis yang secara otomatis menindas para buruh, sehingga para buruh tidak pernah merasakan kesejahteraan dari apa yang mereka hasilkan selama ini.

Penegasan itu dikemukakan Kepala Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Buruh Sumatera Utara (SBSU), M Amrul Sinaga SH kepada Sumut Pos, Rabu (2/5).

“Perjuangan SBSU bersama elemen serikat pekerja/serikat buruh secara masif sangat jelas, pemerintah harus menghapus sistem kerja outsourcing. Dan terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans), pelaksanaan sistem kerja outsourcing yang diperkirakan akan terbit pada Bulan Juli ini, tidak berdampak banyak pada kesejahteraan kaum buruh,” tegasnya.

Hal itu, sambungnya, karena sebenarnya dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah menjelaskan, pekerjaan yang boleh di-outsourcing adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

“Kita contohkan seperti petugas kebersihan dan/atau petugas pengamanan. Artinya, ketika ada perusahaan yang mempekerjakan buruh outsourcing pada bagian proses produksi maka dinas tenaga kerja melalui pengawas ketenagakerjaan seharusnya bertanggungjawab dan bertindak tegas dengan menutup perusahaan-perusahaan tersebut. Namun langkah ini tidak dijalankan, karena faktanya hingga saat ini masih sangat banyak perusahaan penerima kerja maupun perusahaan  pengerah jasa tenaga kerja outsourcing yang menyalah. Jadi walaupun permenaker tersebut diterbitkan artinya tetap melegitimasi keberadaan outsourcing,” tegasnya. (cha/jpnn/ari)

Hardiknas di Karo Diwarnai Demo Dugaan Ijazah Palsu

KABANJAHE-Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012 diwarnai aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Karo (AMK). Mereka mendatangi gedung DPRD Karo dan menuntut legalitas ijazah Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

Di depan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Karo, AMK menyatakan jika  ijazah pria yang kerap disebut KJ dalam pencalonannya itu terdapat ketidakberesan dokumen. Kena Ukur Surbakti dianggap tidak memenuhi syarat formal dan material.

Alasan massa, pada surat keterangan  pengganti ijazah SD no 422.1/292/SD/05 yang dikeluarkan  Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo tahun 2005 tertulis nama  KENA UKUR/Pa Korbet Surbakti. Sementara di surat keterangan pengganti ijazah STM no 422/416/SMK-2/2010, tertanggal 7 Agustus 2010,  tertulis nama KENA UKUR SURBAKTI.

“Ini  merupakan bukti awal kecurangan yang dilakukan. Masalah ini harus diproses. Kami minta DPRD Karo agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Jika terbukti, kami tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak layak. Apalagi hari ini hari Pendidikan Nasional. Jadi apa nantinya kabupaten ini jika dipimpin oleh orang yang tidak memiliki  keabsahan ijazah,” tegas Ikuten mewakili AMK.

Menyahuti demonstran, Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, menyatakan pihaknya akan menggelar RDP yang melibatkan sejumlah pihak, Senin (7/5) mendatang.

“DPRD adalah wakil  saudara-saudara. Dalam posisi apapun kami tetap bersikap netral. Percayalah DPRD Karo, tidak berpihak terhadap sebelah pihak,” ujarnya menjawab pendemo.

KPUD Karo Dituding Berbohong
Setelah dari DPRD Karo, aksi unjuk rasa AMK berlanjut ke depan Kantor KPUD Karo. Mereka menanyakan alasan KPUD meloloskan Kena Ukur Surbakti sebagai peserta Pilkada Karo tempo hari. Padahal, ijazah Kena Ukur Surbakti mencurigakan. “Apakah ada konspirasi antara KPUD Karo dengan Kena Ukur Surbakti.

Selain itu, pihak KPU, 10 hari lalu telah berjanji akan memplenokan masalah ini. Apakah sudah diplenokan atau tidak. Jika sudah, berikan salinan notulen rapat kepada kami agar kami ketahui apakah KPU sudah bekerja atau tidak,” pinta Ikuten mewakili AMK.

Menyikapi masalah itu, seorang anggota KPUD Karo, Jesaya Pulungan SH menjelaskan, permintaan demonstran terkait arsib berkas pencalonan diri Bupati Karo dan pasangannya, merupakan arsib negara dan tidak dapat diberikan. Dihadapan massa, pihak KPUD Karo telah menggelar rapat pleno mengenai pencalonan bupati Karo. Bila saat ini AMK meminta itu, KPUD Karo dengan beralasan menyatakan, hasil rapat pleno merupakan dokumen negara.

Amatan Sumut Pos di lapangan, situasi sempat memanas ketika terjadi adu mulut antara demonstran dengan anggota KPUD Karo Jesaya Pulungan SH. Kedua belah pihak sempat emosi dan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Saat nyaris terjadi bentrok fisik, pihak kepolisian segera mengamankan anggota KPUD ke salah satu ruangan.

Akhirnya, setelah difasilitasi pihak kepolisian, empat perwakilan AMK  melakukan dialog lebih lanjut di ruang kerja KPUD Karo. Namun hingga unjuk rasa usai sekitar pukul 16.00 WIB, pihak KPUD Karo tidak memberikan salinan hasil rapat pleno KPUD Karo yang dinyatakan telah digelar. Tak pelak, AMK menuding KPUD belum melakukan rapat pleno sesuai yang dijanjikan dan telah melakukan pembohongan.

Sebelumnya, Kena Ukur Surbakti memimpin upacara peringatan Hardiknas di Lapangan Samura Kabanjahe. Dalam upacara tersebut, dia membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bertema Hardiknas tahun 2012 sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara.

Pengambilan tema ini terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mobilitas fisik dan nonfisik (termasuk kebudayaan dan peradaban) semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antarperadaban atau terbentuknya konvergensi peradaban. Dalam kaitan dengan inilah, peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. (wan/mag-19)

Golkar

Oleh: Valdesz J. Nainggolan
Kepala Koord. Liputan Sumut Pos

TERINGAT petatah-petitih ‘’gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah’’, saya tergelitik membedahnya dalam konflik internal Partai Golkar belakangan.

Polemik terbuka antara Ketua Dewan Penasihat Akbar Tandjung dan Ketum DPP Aburizal Bakrie (Ical) terkait rencana Rapimnas Partai Golkar pada Juli mendatang menambahn daftar sejarah konflik partai beringin ini. Seorang kawan diskusi mengingatkan saya gaya klasik berpolitik Akbar. ‘’Dia itu kan sutradara. Itu artinya setiap scene dia yang atur,’’ katanya.

Gaya berpolitik ala sutradara ini mencairkan ingatan perjalanan Partai Golkar di tangan Akbar. Sejak terpilih sebagai orang nomor satu mengalahkan Edy Sudrajat dalam Munaslub 9-11 Juli 1998, Akbar gemar menjadi sentrum di atas silang kepentingan politik. Ingatlah bagaimana Partai Golkar mematahkan laporan pertanggungjawaban BJ Habibie di SU MPR 19 Oktober 1999.

Partai Golkar gemilang menggagas poros tengah yang mengusung Gus Dur menjadi presiden. Akbar berhasil menembus kursi ketua DPR. Jabatan strategis yang belakangan merontokkan Gus Dur dari kursi presiden. Sekali lagi, Partai Golkar lewat tangan Akbar menjadi sentrum persilangan konflik di sumbu kekuasaan. Toh gaya politik rupa-rupanya kalah kekal dibanding zaman.

Dalam buku ‘’The Golkar Way’’ (2007), Akbar mengungkapkan keresahannya soal arus (baca: gaya) kekuatan politik baru yang mencuat saat Munas VII Partai Golkar di Bali. Munas yang melengserkannya setelah dikalahkan Jusuf Kalla. Dia tersentak sadar spesies ‘’politik saudagar’’ merasuki tubuh Golkar. Seni melobi, kemampuan diplomasi, dan sentrum atas arus kepentingan perlahan tergerus oleh kekuatan kapital.

Di situ Akbar menulis: ‘’Orientasi kepemimpinan saudagar bersifat jangka pendek, mengedepankan spekulasi bisnis, serta cenderung tidak menghargai proses melainkan hasil akhir. Corak kepemimpinan begitu cenderung mengabaikan penguatan kelembagaan politik.’’ Begitupun Akbar tidak mengekang hak saudagar dalam berpolitik, dia hanya ‘benci setengah mati’ dengan gaya saudagar memimpin parpol.
Barangkali saat mengantar Ical ke kursi nomor satu, Akbar punya impian menarik Golkar ke khittah-nya.

Parpol yang diisi kader-kader yang cerdas memainkan arus, gemar melobi, dan menjadi sentrum kepentingan. Sayang gaya politik kembali kalah kekal dibanding zaman. Kader-kader yang direkrutnya mulai menghilang, tak sanggup mengikuti gaya politik ‘sang guru’ yang dinilai lamban dan tak relevan. Akbar menggeliat menjadi sentrum dengan mendorong JK dan sejumlah sesepuh parpol itu sebagai capres. Akbar mengingatkan mekanisme konvensi di tubuh partai.

Saat ini juga Akbar tersungkur di tengah arus kapitalisasi politik yang dicemaskannya. Militansi ‘anak-anak didiknya’ tergilas kegagahan modal yang menjadi ‘nyawa’ parpol sejak era reformasi demokrasi. Akbar mungkin lupa arus politik yang dimainkannya relevan bila regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat dan lokal masih terpusat di parlemen. Sejak era demokrasi langsung dimulai negeri ini siapapun sulit menepis kapital menjadi faktor penentu dan pemersatu. Dari tingkat bupati/walikota hingga presiden. Parlemen hanya menjadi penyeimbang politik sesudahnya.

Sekali lagi, Akbar terjebak dengan gaya politiknya yang terlampau kekal. Mengutip halaman lain di bukunya: ‘’Partai politik bukanlah perusahaan yang dijalankan dengan pendekatan bisnis untung-rugi ala saudagar. Parpol adalah lembaga politik yang harus dikelola dengan mind set kepemimpinan politik, yang punya idealisme, visi, menghargai proses, change and continuity, dan orientasi jangka panjang.’’

Dalam konteks lokal arus yang dimainkan Akbar mulai mewarnai dinamika politik menjelang Pilgubsu 2013. Berbagai spanduk yang memuat foto dirinya menyebar di titik-titik strategis. Toh, peta politik akan mudah membaca siapa ‘’orang A’’ dan siapa ‘’orang I’’. Wah, saya jadi teringat petatah-petitih di atas! (*)

Meninggal Setelah Dua Tahun Mengidap Kanker

Pagi Ini Menteri Kesehatan Dimakamkan di San Diego Hills

Setelah sempat mengalami masa kritis, Menkes nonaktif Endang Rahayu Sedyaningsih akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir kemarin (2/5) di RSCM Kencana. Endang meninggal setelah hampir dua tahun berjuang melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Dia wafat pada pukul 11.41 WIB.

“Ibu Endang telah meninggal dunia di tempat perawatan intensif. Kami sudah berupaya melakukan yang terbaik dan memberikan perawatan semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain,”jelas Direktur Utama RSCM Akmal Taher ditemui di RSCM Kencana, kemarin.

“Akmal menuturkan, jenazah akan disemayamkan di kediaman almarhumah di Jalan Pendidikan Raya III Blok J-55 Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur. Jenazah dibawa menuju rumah duka pada pukul 14.05 WIB. Jenazah sampai di rumah duka pada pukul 14.58 WIB. Jenazah Endang dibalut kain kafan berwarna putih diselimuti kain hijau dengan tulisan kaligrafi.

Suasana rumah duka di kediaman Endang cukup padat. Para pelayat terus berdatangan. Mulai dari saudara, kerabat dekat, para tetangga, hingga para staf di lingkungan Kemenkes. Sejumlah jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II juga ikut datang melayat. Diantaranya, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pertanian Suswono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menhut Zulkifli Hasan, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menkominfo Tifatul Sembiring hingga Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meutia Hatta.

Sebelumnya, saat jenazah masih berada di rumah sakit, tampak Menkokesra Agung Laksono, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Para menteri tersebut merasa kehilangan dengan meninggalnya Endang.
Tidak hanya jajaran menteri, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono pun ikut menyampaikan rasa belasungkawanya ke rumah duka.

Menkes meninggalkan suami, Dr Reanny Mamahit, SpOG dan tiga orang anak, yakni Arinanda Wailan Mamahit, Awandha Raspati Mamahit, Rayinda Raumanen Mamahit. Selama menerima tamu yang melayat, sang suami menampakkan kesedihan yang mendalam. Dia lebih banyak diam.

Sementara itu, ketiga putranya juga tampak sedih. Bahkan putra keduanya, Awandha Raspati Mamahit yang baru saja tiba dari Jenewa, Swiss tak kuasa menahan tangis. Dia terus memeluk foto ibunya. Beberapa kerabat pun berusaha menenangkannya.

Menurut rencana, jenazah Menkes akan diberangkatkan ke kantor Kemenkes untuk mendapatkan penghormatan terakhir pada pukul 07.00 hingga pukul 09.00 WIB. “Besok (hari ini, Red)akan diberangkatkan dari rumah duka untuk penghormatan terakhir di Ruang Leimena, Gedung Kemenkes.

Lalu pada pukul 09.00 WIB akan diberangkatkan ke San Diego Hills, Karawang untuk dimakamkan. Bertindak sebagai inspektur upacara saat pemakaman adalah Presiden SBY,”jelas Sekjen Kemenkes Ratna Rosita, kemarin.

Menkes Endang Sedyaningsih akhirnya menyerah pada penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Pejabat kelahiran 1 Februari itu terdeteksi memiliki kanker saat menjalani check up kesehatan rutin pada bulan Oktober 2010. Kanker yang diderita Endang sudah mencapai stadium lanjut yakni stadium IV.

Dari pemeriksaan lebih lanjut itulah ditemukan adanya kanker di tubuhnya .Setelah menerima berita tersebut, Endang lantas mengaku telah melaporkan kondisinya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menerima dukungan untuk berobat.

Sejak saat itu, Endang menjalani pengobatan baik di dalam negeri dan luar negeri selama kurang lebih satu setengah tahun. Dia mengupayakan pengobatan di RSPAD, RS Gading Pluit, dan rumah sakit di luar negeri. Pengobatan yang selama ini telah dijalani alumnus Harvard University itu antara lain radiasi lokal dan bedah beku. Tujuannya untuk mengobati kanker secara lokal serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Endang tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas kementrian selaku Menkes. Hal itu juga diakui rekan-rekan sesama Menteri dalam KIB jilid II. Mereka mengungkapkan, Endang sama sekali tidak pernah mengeluhkan penyakitnya. Dia bahkan tetap aktif mengikuti rapat kabinet dan sejumlah kunker ke daerah-daerah. Bahkan, beberapa menteri mengaku terkejut mendengar Endang menderita sakit kanker paru-paru.

Namun, sekitar tiga minggu lalu, Endang, merasakan keluhan nyeri di tubuhnya. Karena itu, lantas menjalani perawatan intensif di RSCM Kencana. Selama berada di sana, kondisi Endang sempat membaik.

Bahkan saat beberapa menteri dan juga Presiden SBY datang menjenguk pada Kamis (26/4) lalu, Endang mampu berkomunikasi bahkan bercanda. Namun, pada kesempatan yang sama, Endang juga menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menkes kepada Presiden SBY. Saat itu juga, Presiden SBY mengumumkan pengunduran diri Endang serta menunjuk Wamenkes Ali Gufron Mukti , untuk mengambil alih tugas-tugas kementrian kesehatan.

Setelah pengumuman pengunduran diri tersebut, kondisi Endang bukannya membaik, justru memburuk. Puncaknya, pada Selasa (1/5) lalu, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mulai kehilangan kesadaran. Endang mengalami masa kritis. Keesokan harinya, dia akhirnya meninggal. (ken/jpnn)

Duo Wahidin Beda Nasib

Grand Final Libala 2012

MEDAN- Dua tim basket Wahidin mengalami nasib berbeda pada lanjutan Grand Final Libala 2012 di GOR Angsapura Medan, Rabu (2/5) kemarin. Tim putra SMA Wahidin melaju mulus ke semifinal dengan menyingkirkan SMA Sultan Agung Pematang Siantar, 87-54. Sementara langkah tim putri SMA Wahidin dijegal SMA Sutomo 1 yang memenangkan duel 79-33. Sisa tiket final putra menjadi milik SMA Methodist 2 yang menekuk SMA Juanda Tebingtinggi 76-66.

Pertarungan tim putri Wahidin kontra Sutomo 1 yang diprediksi berlangsung ketat, di luar dugaan berlangsung timpang. Wahidin justru tampil loyo. Ketangguhan Wahidin sebagai juara DBL 2012 nyaris tak terlihat. Hanya enam angka yang mampu ditorehkan di awal. Berbanding terbalik dengan Sutomo 1 yang langsung tancap gas.

Pelatih Sutomo 1, Sunny mengatakan, timnya tampil cukup apik dengan offence yang maksimal. Hanya saja menghadapi laga puncak kontra Methodist 2 nanti dirinya perlu memperbaiki defence. “Masih ada celah di defence yang harus kita perbaiki di partai final nanti. Kalau offence sudah tak ada masalah,” tambahnya.
Sementara Pelatih Wahidin, Herijanto mengakui performa timnya sangat buruk. “Performa anak-anak sangat menurun.

Akurasi jelek sekali. Lari pun susah. Untuk perebutan tempat ketiga nanti menghadapi Wiyata Dharma kita akan berusaha memperbaikinya,” pungkasnya.(mag-18)

Timnas tak Diminati

Semen Padang dan Arema Tarik Pemain dari Pemusatan Latihan

JAKARTA- Pemusatan latihan timnas senior PSSI yang digelar di Jogjakarta tidak berjalan maksimal. Selain tak satupun pemain Indonesia Super League (ISL) yang bergabung, ada juga klub Indonesia Premier League (IPL) yang menarik pemainnya dan enggan mengirim pemain untuk bergabung ke pemusatan latihan.

Klub IPL yang menarik pemainnya adalah Semen Padang. Ketika dihubungi, Ketua Umum Semen Padang (SP) Erizal Anwar mengatakan pihaknya memulangkan dua pemainnya dari TC timnas dengan alasan kebutuhan klub yang tengah berjuang di kompetisi IPL dan Piala Indonesia. Dua pemain itu adalah Hengki Ardiles dan Vendri Mofu.

Dua pemain lainnya, Ferdinand Sinaga dan Abd Rahman, punya alasan lain sehingga tidak ada dalam pemusatan latihan. Menurut Erizal, Ferdinand sejak awal sudah tidak mau ikut TC timnas. “Hanya dua pemain yang kami panggil untuk pulang dari TC timnas. Mereka adalah Hengki dan Vendri,” ujar Erizal.
“Kalau Ferdinand, sejak awal dia memang tidak mau ikut TC timnas dan memilih fokus bersama klub. Sedangkan Abdul Rahman tetap kami izinkan ikut TC. Namun dia sendiri yang akhirnya memutuskan pulang ke klub,” sambung Erizal.

Erizal juga mengungkapkan, awalnya, PSSI menyatakan kepada klub bahwa kompetisi akan diliburkan ketika para pemain dipanggil ikut TC timnas. “Nyatanya, kompetisi tetap bergulir. Tidak mungkin bagi kami berjuang di kompetisi dengan banyaknya pemain ikut pemusatan latihan timnas. Apalagi, ternyata, agenda timnas bukanlah agenda FIFA,” beber Erizal.

Semen Padang punya alasan kuat untuk menarik pemainnya. Sebab memang banyak pemainnya yang dipanggil. Yaitu Ferdinand Sinaga, Hengki Ardiles, Abd Rahman, Vendri Mofu, Jandia Eka Putra, dan Yosua Pahabol.

“Bayangkan kalau ada dua pemain kami terkena akumulasi kartu kuning. Berarti kami kehilangan begitu banyak pemain utama. Bagaimana kami mau berkompetisi dengan baik jika para pemain andalan kami tidak bisa dimainkan?” papar Erizal.

Sementara itu, Arema Indonesia tidak melepas dua pilarnya ke timnas. Yaitu Gunawan Dwi Cahyo dan Legimin Raharjo. “Kedua pemain ini masih sangat dibutuhkan perannnya dalam tim. Terutama, untuk persiapan laga melawan Navibank Saigon,” jelas Brillyanes Sanawiri, Manager Tim Arema Indonesia.

Arema akan menjalani pertandingan penting, saat menjamu Navibank Saigon, pada Selasa (8/5), di Stadion Gajayana, Kota Malang. Begitu pentingnya pertandingan, karena Singo Edan harus memenangkan pertandingan dengan selisih minimal 3 gol, jika ingin lolos ke babak kedua. Inipun, dengan syarat Ayeyawady harus takluk di kandang Kelantan FC, pada pertandingan yang digelar bersamaan.

“Kami ingin memaksimalkan kekuatan saat melawan Navibank (Saigon). Sekecil apapun peluang yang ada harus kita maksimalkan, baik di liga domestik maupun di Piala AFC,” urai Brilly, sapaan akrab Brillyanes Sanawiri.

Arema akhirnya hanya melepas dua pemain mudanya “ke pemusatan latihan timnas. yaitu Aji Saka dan Chaerul Rifan. Meski memberangkatkan penjaga gawang muda Aji Saka, kemungkinan besar, pemain asli Malang ini akan kembali dipanggil untuk memperkuat Arema menjamu Navibank Saigon. (ali/jpnn/ko/jpnn)

PSMS Minta Jaminan Keamanan

MEDAN- Kekerasan yang dialami para pemain PSMS di Stadion H Dhimurtala Lampineung Banda Aceh dalam lanjutan Liga Premier Indonesia, Sabtu (28/4) lalu, masih menyisakan trauma mendalam bagi anak-anak Ayam Kinantan. Karenanya, manajemen PSMS mendesak PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) memerintahkan Persiraja Banda Aceh memberikan jaminan keamanan kala PSMS kembali bertandang ke stadion yang sama dalam leg pertama Piala Indonesia babak III Rabu (9/5) mendatang.

Chief Executive Officer (CEO) PSMS Medan, Freddy Hutabarat mengatakan, ada dua opsi yang diminta pihaknya kepada LPIS terkait jadwal pertandingan leg pertama Piala Indonesia tersebut. Pertama, jaminan keselamatan pemain dan ofisial tim tamu dan perangkat wasit pertandingan agar pertandingan bisa berjalan lancar. Diyakini, ketidaktegasan wasit memimpin pertandingan terjadi karena intimidasi dan teror berlebihan yang dilakukan suproter tuan rumah.

“Kalau tidak besok (hari ini, Red) atau paling lambat Jumat (5/5), kami akan kirimkan surat ke PT LPIS terkait keberatan kami untuk bertanding menghadapi Persiraja. Kami harapkan adanya jaminan keselamatan bagi tim tamu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/5).

Opsi kedua, jika Persiraja tidak mampu menjamin keselamatan tim tamu, PSMS Medan berharap, pertandingan bisa digelar di stadion yang netral. Pasalnya, jarak antara tribun penonton dengan lapangan Stadion H Dhimurtala sangat dekat. Selain itu, tidak adanya jerjak tinggi yang menjadi pembatas tribun penonton ke lapangan, sehingga penonton dengan leluasa mengintimidasi pemain dengan caci-maki plus lemparan benda-benda tertentu ke lapangan.(saz)

1...13,56413,56513,566...15,782Page 13,565 of 15,782