ROMA – Manjemen Kobe Bryant hampir mencapai kesepakatan tentang kemungkinan bintang NBA tersebut bergabung dengan klub Italia, Virtus Bologna.

Bintang Los Angeles Lakers ini direncanakan bermain di liga bola basket Italia selama pembicaraan antara serikat pemain dan pemilik klub NBA belum mencapai kesepakatan.

Ketua klub Bologna, Claudio Sabatini,  Jumat lalu  menyebut bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan sementara dengan agen Bryant, Rob Pelinka untuk 10 pertandingan dengan kontrak mencapai 3 juta dolar AS. “Pihak Virtus Pallacanestro Bologna dan manajemen tuan Bryant telah berhubungan secara intensif untuk mencapai kesepakatan,” demikian pernyataan tertulis, Senin (3/10)

“Tujuan utama adalah agar Kobe Bryant bermain di Italia yang akan membawa penyegaran secara ekonomi buat 17 klub di (liga) seri A dan menarik perhatian terhadap bola basket Italia,” imbuhnya. Perlu diketahui bahwa Kobe Bryant pernah tinggal di Italia saat berusia 6 hingga 13 tahun saat ayahnya bermain untuk liga Italia. (net/jpnn)

Caisar Sumut Pos, Fun Bike, Walk dan Aerobic

MEDAN- Sumut Pos, harian yang terpecaya, koran semua komunitas kembali menggelar aksi untuk para pembacanya. Sepeda santai, jalan santai dan aerobik merupakan pilihan untuk para pembacanya. Caisar Sumut Pos, Fun Bike, Walk dan Aerobic ini akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2011 mendatang di Lapangan Merdeka Medan, pukul 06.00 WIB.
“Jalan santai, sepeda santai dan aerobic sangat diminati masyarakat, karena itu kita pilih olahraga ini,” ujar Irfan, panitia Caisar Sumut Pos, Fun Bike, Walk dan Aerobic. Karena tema acara ‘senang’, tidak heran bila dalam acara ini tidak ada kategori untuk menentukan pemenang. “Tidak ada kategori, semua boleh ikut. Acara ini hanya untuk senang-senang saja,” tambah Irfan.

Biaya pendaftaran juga tidak memberatkan kantung, cukup membayar Rp10 ribu. “Para peserta akan diberi T-shirt, snack dan kupon lucky draw,” tambah Irfan.

Untuk hadiah lucky draw juga banyak pilihan, seprti sepeda, spring bed, kompor gas, rice cooker, televisi, hand phone, setrika, dan lainya.

Karena acara yang diadakan untuk membuat semua senang, maka untuk pendaftaran juga dapat dilakukan di banyak lokasi. “Silakan pilih, tempat mendaftar dapat dilakukan di tempat fitness di kota Medan, radio Smart FM atau harian Sumut Pos,” ujar nya.

Irfan juga menjelaskan, acara yang disponsori berbagai produk ini bertujuan memasyarakatkan olah raga. “Karena tidak dipungkiri, masyarakat mendambakan hidup sehat, dan salah satunya dengan olah raga,” ujar Irfan sambil kembali mengingatkan, acara ini dilakukan di lapangan Merdeka Medan, 9 Oktober 2011 pukul 06.00 WIB. (mag-9)

Pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011 tampaknya bakal terganjal di tengah jalan. Pasalnya, Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin tampaknya tak menyetujui pembentukan pansus PSB tersebut.

Amiruddin menegaskan, pembentukan Pansus PSB 2011 tidak perlu dilakukan. Dia menilai, pengusutan dugaan penyimpangan dalam peberimaan siswa baru (PSB) di sejumlah sekolah negeri favorit di Medan dan pencopotan Kadisdik Kota Medan Hasan Basri merupakan wewenang Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

“Sebenarnya, pembentukan Pansus PSB dan rekomendasi pencopotan Kadisdik Kota Medan itu tidak perlu. Itu kebijakan Wali Kota Medan untuk mencopot Kadisdik Kota Medan yang sudah menyalahi aturan PSB,” kata Amiruddin, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini di ruangannya, Senin (3/9) siang.

Menurutnya, usulan pembentukan Pansus PSB dan rekomendasi pencopotan Kadisdik Kota Medan sudah masuk ke meja kerjanya. Namun, perlu pembahasan lagi di kalangan pimpinan DPRD Medan. “Usulan Pansus dari Fraksi PKS dan rekomendasi dari komisi sudah masuk secara resmi. Tapi kita perlu bicarakan lagi di tingkat pimpinan Dewan yang sudah disurati. Namun, pansus tersebut belum lengkap,” bebernya.

Diungkapkannya, persoalan PSB ini seharusnya cukup dibahas di Komisi B saja. Namun, karena usulan itu sudah sampai ke pimpinan dewan, maka akan dilakukan konsultasi bersama sebelum disetujui. “Surat untuk pembahasan ini, sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan dewan. Mungkin sedang ada kesibukan lain, sehingga pimpinan yang lain belum meresponnya. Harusnya, pembahasan ini dilakukan hari ini (kemarin, Red),” cetus politisi Demokrat ini.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy juga mengakui kalau usulan dari Fraksi PKS sudah masuk ke pimpinan dewan, termasuk enam orang anggota DPRD Medan yang berasal dari lima fraksi berbeda. Menurutnya, dalam usulan ini, tidak perlu atas nama fraksi, tapi bisa juga dilakukan atas nama anggota dewan saja.

Untuk persetujuan, lanjut Ikhrimah, dapat diambil melalui rapat paripurna dengan seluruh anggota DPRD Medan dengan syarat setengah jumlah anggota DPRD Medan ditambah satu. “Semuanya kita serahkan dalam rapat, karena semuanya bisa saja terjadi dalam politik. Pembentukan Pansus PSB itu kan untuk mengurai masalah PSB di SMA negeri yang terjadi dan memperbaiki pola sistem PSB yang lebih konkrit ke depannya,” ungkap politisi PKS ini.

Ditegaskannya, dalam pembahasan Pansus PSB yang terbentuk nantinya, bisa saja timbul wacana untuk dilakukannya PSB ulang di seluruh SMA Negeri di Medan. “Itu semua bisa saja, termasuk PSB diulang dan mungkin-mungkin saja, keputusan hasil Pansus PSB nantinya seperti itu. Karena akan berdampak besar, tapi itu semua bisa saja muncul. Termasuk berbagai temuan masalah baru di lapangan terkait masalah PSB ini. Kita lihat saja nanti,” tegasnya.

Sementara Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidak mau langsung turun tangan menyelesaikan kasus kelas gelap di SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 dan SMAN 4 Medan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah Kemdiknas Hamid Muhammad mengatakan, persoalan tersebut masih ranahnya daerah.

“Jadi, tanyakan ke kadis pendidikan setempat. Prinsipnya harus diselesaikan,” ujar Hamid Muhammad kepada koran ini di Jakarta, kemarin (3/10). Dia tak mau berkomentar banyak lantaran belum menerima laporan.

Terpisah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mendesak agar DPRD Medan, khususnya komisi yang membidangi masalah pendidikan, tidak tinggal diam dan harus menuntaskan masalah tersebut.

Meski diakui, langkah lewat jalur politik di DPRD, seperti membentuk Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB), bukan hal yang gampang. “Karena banyak oknum pejabat yang terlibat itu tadi. Tapi bagaimana pun harus ditindak. DPRD juga tak boleh membiarkan masalah itu,” ujarnya saat dihubungi koran ini.

Komisi X DPR, lanjutnya, juga sering menerima pengaduan kasus-kasus serupa dari masyarakat. Biasanya, kasus terjadi di sekolah-sekolah favorit, terutama sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

“Kita juga sudah menerima banyak masukan dari para praktisi pendidikan, bahwa di sekolah-sekolah RSBI banyak terjadi pelanggaran hak-hak pendidikan warga negara. Selain diskriminatif dari segi biaya karena hanya anak orang kaya saja yang bisa masuk, juga dari anak-anaknya orang level elit,” terangnya.(adl/sam)

Terkait Kelas Gelap di SMA Negeri Medan

MEDAN- Masalah Penerimaan Siswa Baru (PSB) di beberapa sekolah negeri di Medan memancing reaksi keras dari segenap anggota Komisi E DPRD Sumut. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan Hasan Basri mendapat cecaran dan kritikan serta pertanyaan-pertanyaan pedas dari segenap anggota Komisi E DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan, Senin (3/9).

Bahkan, terlihat beberapa kali terjadi ketegangan antara Hasan Basri dengan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Richard Eddy M Lingga.

Dimana, Hasan Basri sempat mengatakan, Richard Eddy M Lingga “bandal” karena terus-terusan memberi cecaran dan pertanyaan-pertanyaan pedas.

Kejadian itu terjadi ketika sesi pertama RDP tersebut, setelah Hasan Basri memaparkan mengenai PSB di Medan, khususnya soal kelas gelap yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan khalayak ramai.

Dimulai saat seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Sopar Siburian mempertanyakan, kenapa kelas gelap bisa terjadi. Pertanyaan itu, langsung disambut anggota Komisi E lainnya, Richard Eddy M Lingga yang menanyakan soal dasar hukum adanya kelas gelap, serta data dari kasus tersebut.

Selanjutnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut Aduhot Simamora langsung mempersilahkan Hasan Basri menjawab pertanyaan itu dan dilanjutkan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA negeri di Medan yang hadir pada RDP itu.
Hal itu langsung ditimpali Richard Eddy M Lingga dengan mengatakan, para kepsek dan pegawai Disdik Medan lainnya tidak akan berani transparan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena Kadisdik Medan yang notebene pimpinan mereka hadir.

“Mana berani kepsek-kepsek ini menjawab, orang kadisnya ada di sini. Kalau waktu sidak, orang-orang ini berani mengatakan semuanya,” tegasnya.

Mendengar pernyataan itu, Hasan Basri sontak melihat dan menunjukkan jari telunjuknya ke arah Richard Eddy M Lingga dengan menyatakan, Richard Eddy M Lingga “bandal”. “Pak Lingga ini bandal,” katanya sembari mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya kepada Richard Eddy Lingga.

Kembali sesi pertanyaan dari anggota Komisi E DPRD Sumut dilanjutkan. Sekretaris Komisi E Taufan Agung Ginting mempertanyakan mengenai, siapa yang mengsinstruksikan dibentuk atau diadakannya kelas gelap tersebut.
“Apakah adanya kelas gelap ini, berdasarkan instruksi Wali Kota Medan, kadisnya sendiri atau memang kebijakan kepsek? Karena masalah ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Para Kepsek yang hadir ini, tidak perlu takut. Kalau memang bersalah, kan tidak harus juga diberi sanksi pidana. Masih ada sanksi administrasi. Misalnya, dari kepsek menjadi guru biasa. Kalau bagi kepsek yang memang jujur, tidak melakukan itu dan malah berupaya menghalang-halangi, bisa saja dari kepsek menjadi kadisnya menggantikan kadis sebelumnya,” kata Taufan.

Mendengar itu, Hasan Basri mempersilakan para kepsek menjawab pertanyaan anggota dewan itu. Namun lagi-lagi, Richard Lingga menimpali.

“Tidak akan berani mereka menjawab, meskipun pada sidak Komisi E beberapa waktu lalu, mereka menerangkan dengan jelas kepada kami. Lebih baik Pak Kadis yang menjelaskannya,” tandas Richard.

Mendengar itu, Hasan Basri seolah tak mau kalah. “Biar mereka yang menjawab, karena sejauh ini sosialisasi PSB telah diberikan. Ada program atau sistem yang ditangani mereka langsung, seperti Manajemen Berdasarkan Sekolah (MBS). Jadi, biar mereka yang menjawab. Biar jelas juga, siapa sebenarnya orang-orang yang meminta agar bisa dimasukkan ke “kelas” itu,” jawab Hasan Basri.

Namun, tak lama berselang, Hasan Basri langsung menarik ucapannya. “Tidak usahlah dibuka, karena tidak etis diungkapkan,” katanya sembari memerintahkan para kepsek menjawab pertanyaan dewan.

Kepsek SMAN 4 Medan, Ramzah Ram pada kesempatan itu terkesan membela Hasan Basri. “Benar ada, tapi itu tanpa diperintah siapapun. Saya bersumpah, tidak ada instruksi dari Pak Kadis. Ini karena untuk memenuhi jam sertifikasi guru-guru yang ada di sekolah kami,” akunya.

Sebelumnya, Kadisdik Medan Hasan Basri dalam paparannya menyampaikan, PSB tahun ini berdasarkan akuntabilitas tidak diskriminatif seperti yang berkembang saat ini.

“PSB berdasarkan akuntabilitas, tidak seperti yang berkembang akhir-akhir ini. PSB tahun ini berdasarkan 100 persen nilai UN. Namun, ini masih tahap sosialisasi. Jadi, tidak mudah melakukan sosialisasi itu,” terangnya.

Diujung rapat, disimpulkan beberapa rekomendasi yakni, Pemprovsu dan Pemko Medan diminta mengusut tuntas PSB di luar jalur resmi. Diharapkan tahun depan harus lebih baik, sesuai kemampuan daya tampung dan pendaftaran melalui media online agar lebih transparan dan terakhir adalah Disdik Sumut harus bersinergi, dengan Disdik Medan serta pihak-pihak sekolah negeri maupun swasta.(ari)

Delapan Kecamatan Sudah Layani e-KTP

MEDAN- Pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) masih belum berjalan maksimal. Kondisi ini disebabkan belum teratasinya masalah jaringan di sejumlah kecamatan, sehingga belum dapat terhubung ke pusat. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kota Medan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Darussalam Pohan dan sejumlah camat di gedung dewan, Senin (3/10).

“Sampai sekarang persoalan jaringan yang belum terkoneksi ke Jakarta belum teratasi. Begitu juga dengan perangkat yang sebelumnya akan diberikan, belum diterima masing-masing kecamatan. Seharusnya ada 148 set terdiri dari 42 set di seluruh kecamatan, sisanya pinjaman dari pemerintah pusat. Tapi sampai sekarang belum ada yang diterima kecamatan,” bebernya.

Namun begitu, lanjut Darussalam, sudah delapan kecamatan yang mulai menerapkan e-KTP, yakni Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Deli dan Medan Tuntungan Medan Kota, Medan Helvetia, Medan Petisah dan Medan Baru.

“Dari seluruh kecamatan tersebut, jumlah data yang sudah dientri sebanyak 10.597 data. Itu data dari lima kecamatan pertama, sedangkan data dari tiga kecamatan terakhir belum masuk ke Disdukcapil,” ungkapnya.

Untuk itu, tambahnya, Kecamatan Medan Baru yang sudah mulai melayani e-KTP dengan pelaksanaan secara bertahap. Sebagai simulasi, akan ada 100 wajib KTP yang akan dilayani.

“Kecamatan Medan Baru sudah siap melayani walaupun kendala yang juga terjadi pada kecamatan-kecamatan sebelumnya belum teratasi,” bebernya.

Camat Medan Baru, Robert Napitupulu menuturkan, total ada 49.412 jiwa wajib KTP di Kecamatan Medan Baru. Namun, untuk simulasi direncanakan hanya akan dilakukan pada 100 wajib KTP. “Targetnya sampai 100 wajib KTP yang akan dilayani dengan sistem e-KTP,” jelasnya.

Mengenai petugas, lanjut Robert, pihaknya menyiapkan empat orang untuk bertugas dari pagi sampai malam. Dan perangkat, ada dua perangkat yang standby di lokasi.” Selama pelaksanaan, kami juga akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan sehingga diperoleh hasil maksimal,” pungkasnya. (adl)

Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan kelompok petugas yang dibentuk untuk menjaga keamanan di lingkungan kerjanya. Namun Marta Diantri Sagala (27), yang bekerja sebagai Satpam di PT Canang Indah malah kepergok mengacak-acak kamar.

Kepling XI, Kelurahan Labuhan Deli, Medan Marelan, Ejekiel (40), Minggu (2/10) pagi. Akibatnya, Marta dihajar warga hingga babak belur dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Ameta Sejahtera.

Ceritanya, pagi itu sekira pukul 08.30 WIB, Ejekiel membantu istrinya berjualan sarapan pagi di depan rumah mereka. Tanpa disadarinya, Marta telah masuk ke rumahnya dan mengacak-acak kamar tidurnya untuk mencari barang berharga.
Hal ini diketahui Ejekiel ketika dia pergi ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, dia memergoki Marta Diantri di kamar. Karena aksinya ketahuan, Marta berusaha kabur dari pintu belakang. Spontan, Ejekiel berteriak maling.

Warga yang tengah ramai langsung menangkap Marta Diantri yang berusaha kabur. Dalam keadaan emosi, warga langsung memukuli Satpam PT Canang Indah ini dengan kayu balok hingga bapak dua anak ini terkapar bersimbah darah. Bahkan, luapan emosi warga semakin menjadi-jadi. Mereka ingin membakar Marta. Untungnya, aksi nekat warga ini bisa diredam sang kepling.

“Di sini sudah sering kali kehilangan, jangan-jangan dia yang sering maling di sini, makanya warga ngamuk dan langsung mukulinya hingga babak belur. Tadi kalau tidak ada kepling mungkin dia sudah dibakar,” kata seorang warga. (ril/smg)

MEDAN- Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum Panca Budi (SMH-Unpab) melakukan Pendidikan Dasar Angkatan III, dalam memenuhi syarat untuk masuk dan bergabung dalam organisasi SMH Unpab.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sibolangit, Jumat (30/9) hingga Minggu (2/10) lalu. Solidaritas mahasiswa Hukum Unpab ini merupakan organinasi kemahasiswaan yang bertujuan membentuk sumber daya manusia berwawasan intelektual yang mempunyai kualitas terbaik.

SMH Unpab mengadakan kegiatan dengan tema Pra Keadilan Demokrasi Kerakyatan dengan maksud agar mahasiswa Unpab selalu berkomitmen berjuang demi bangsa dan rakyat. Ketua Kaderisasi SMH Unpab, Riky mengatakan, kegiatan ini bertujuan mewujudkan mahasiswa yang mengerti akan peranan, fungsi dan tugasnya berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memahasiswakan mahasiswa dan agar mahasiswa mengerti tentang esensi dan eksistensinya sebagai mahasiswa.

“Untuk mewujudkannya, kami selaku generasi penerus bangsa yang bernaung di bawah organisasi ini mengadakan suatu kegiatan yang bernama Pelatihan Keadilan Demokrasi Kerakyatan,” kata Riky.

Dongan Nauli Siagian, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Unpab manambahkan, pelatihan keadilan demokrasi kerakyatan ini untuk membangun karakteristik kader yang memiliki rasa nasionalitas, menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara dan juga memahami makna dan jati diri sebagai mahasiswa. (fal)

Dugaan Korupsi Master Plan Kota Medan 2016 Senilai Rp1,5 M

MEDAN- Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Harmes Joni menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi master plan Kota medan 2016 di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/10). Selain Harmes Joni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Rehulina Purba juga menghadirkan tiga terdakwa lainnya yakni Susi Anggraini selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT Indah Karya Fadjrif Hikmana Bustami dan Kepala PT Indah Karya Cabang Medan Gatot Suhariyono selaku rekanan penyedia jasa konsultan.

JPU Rehulina Purba dalam dakwaannya menyebutkan, Harmes Joni selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) telah menyetujui pembayaran honor dan biaya operasional untuk 65 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang diajukan PT Indah Karya selaku penyedia jasa konsultan pada proyek penyusunan master plan Kota Medan 2016 tersebut.

Padahal kenyataannya, kata jaksa, dari 65 tenaga ahli itu hanya sembilan orang  yang bekerja. Namun yang dibayarkan untuk 65 orang. Karena perbuatan Harmes Joni tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,52 miliar.

Hal ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. “Seharusnya terdakwa selaku KPA meneliti dan memeriksa permintaan pembayaran honor dan biaya operasional untuk para tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang diajukan PT Indah Karya. Jika tidak sesuai, seharusnya terdakwa menolak pencairan dana tersebut,” kata Rehulina.

JPU menyebutkan, tahun anggaran 2006 Bappeda Kota Medan mendapat alokasi anggaran untuk pekerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan 2016 sebesar Rp4,75 miliar yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Medan 2006. (rud)