JAKARTA- Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham memilih untuk mundur dari posisinya sebagai anggota DPR. Mantan Ketua Pansus Angket Century itu ingin berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya di partai berlambang beringin.

Idrus merasa dirinya tidak bisa setengahsetengah di DPR sekaligus menjalankan tugas sebagai sekjen partai. “Saya ingin menjalankan tugas sekjen dengan lebih fokus, konsentrasi dan serius lagi,” kata Idrus usai menyampaikan surat pengunduran dirinya sekaligus pamit kepada Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, kemarin (9/6). Turut mendampingi Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin. Idrus yang terpilih dari dapil Sulawesi Selatan III di DPR, duduk di Komisi II.

Dalam keterangan pers, Idrus menuturkan sekjen parpol merupakan posisi yang sangat penting dalam manajemen partai politik. Sekjen, jelas Idrus, harus memastikan parpol dapat berfungsi baik sebagai mesin politik. Ini dasar, Idrus keluar dari dewan.(pri/jpnn)

JAKARTA- Ketegangan politik kembali mencuat antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Ini dipicu oleh tudingan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rosyid Hidayat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Ketua DPP Partai Golkar Fadel Muhammad. Rosyid menyebut keluarga Fadel ikut bermain dalam sejumlah proyek di Kementerian tersebut.

“Kalau Pak Fadel merasa saya serang, ayo buka-bukaan, saya juga bisa,” kata Rosyid saat ditemui di Gedung DPR, kemarin (9/6).

Selentingan dari Rosyid itu awalnya mencuat dalam rapat kerja Komisi IV dengan Fadel Muhammad di gedung dewan, Rabu malam, lalu. Dia menuturkan dalam raker itu menyampaikan informasi mengenai keterlibatan sejumlah anggota keluarga Fadel Muhammad dalam kegiatan proyek kementerian.

“Dalam implementasi proyek saya dengar ada orang yang mengaku adiknya menteri, istrinya menteri, bisa memangil pejabat di kementerian Pak Fadel. Mulai eselon I dan eselon II, bahkan memangil direksi BUMN yang mau terlibat dalam proyek,” kata Rosyid.

Selain ada yang prosesnya dipanggil, lanjut dia, ada juga pejabat atau direksi BUMN yang berinisiatif mendatangi sendiri. “Mereka tahu jalurnya begitu,” ujarnya. Istri Fadel Muhammad adalah Hana Hasanah yang kini juga duduk sebagai anggota DPD dari Gorontalo.

Saat diminta menyebut proyek proyek apa saja yang dimaksud, Rosyid tidak bersedia membukanya. “Saya punya data lengkap, cuma nggak etislah di sebut satu persatu di sini,” ujar Rosyid yang terpilih dari dapil Jawa Tengah VI, yakni Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Magelang.

Usai raker tersebut, menurut Rosyid, banyak kalangan yang mengapresiasi langkahnya dengan membuka hal tersebut. “Malah ada beberapa eselon I yang ketemu saya, bilang bagus Mas, memang harus ada yang mengingatkan. Ini fakta ada keresahan di sana,” katanya.

Rosyid mengaku tidak punya motivasi politik apapun. Apalagi, sampai ingin mendorong tercungkilnya Fadel dari kursi menteri. “Seharusnya dia (Fadel) berterimakasih. Kalau saya mau menyerang, saya akan membuka semuanya. Kita menjalankan fungsi pengawasan kok,” ujar Rosyid.
Dia juga memastikan ini bukan counter terkait silang sengkarut isu Mr A yang dituding memiliki agenda untuk mengacak -acak internal Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui, salah satu spekulasi yang muncul menyebut Mr A itu adalah tokoh politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar sendiri telah membantahnya.
Saat dikonfirmasi, Fadel Muhammad membantah semua tuduhan dari Rosyid Hidayat. “Itu tidak benar. Saudara Rosyid mau cari gara -gara. Tapi, saya tidak mau menanggapi,” kata mantan Gubernur Gorontalo, itu.  Dia memastikan kementerian yang dipimpinnya bersih. Menurut Fadel, kementeriannya terkenal sangat anti korupsi. Bahkan laporan anggarannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(pri/jpnn)
“Jadi, saya acuhin saja orang pengecut yang menebar fitnah itu,” sindirnya.  Disentil soal motivasi politik di balik tuduhan ini, Fadel menolak untuk berspekulasi. “Biar mereka orang politik yang saling menyerang. Saya orang kerja ekonomi rakyat. Jadi, biar sajalah. Tuhan tidak buta,” tutur Fadel.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga yakin Fadel Muhammad sangat profesional di kementeriannya. “Saya kira tuduhan itu terlalu jauh. Saya yakin, keluarga Pak Fadel tidak ada urusan dengan itu,” katanya.
Dengan nada menyindir, dia berharap informasi tersebut bukan “fitnah” untuk merongrong citra partai beringin. Melainkan benar -benar demi perbaikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau arahnya menyerang Golkar jadi tidak indah, tidak sehat, dan yang rugi Partai Demokrat sendiri,” ujar Wakil Ketua DPR, itu.  Priyo mengatakan DPP Partai Golkar akan segera mengecek persoalan ini kepada kadernya yang menjadi Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo. “Apakah memang ada kesengajaan, politis, atau murni tugas mengontrol sebagai anggota DPR,” kata Priyo. (pri/jpnn)

JAKARTA- Malinda Dee seperti mendapat durian runtuh. Untuk mengobati radang di payudaranya, tersangka penggelapan dan pencucian dana nasabah sebesar Rp16 miliar itu dijatah bantuan sosial pembiayaan untuk masyarakat miskin dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Mabes Polri panen kritik. “Dana pengobatannya ditanggung pemerintah. Kan ada itu yang namanya Jamkesmas,” kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kemarin (9/6). Ito menambahkan, apabila ongkos pengobatan Malinda lebih dari plafon Jamkesmas, keluarga yang akan menambal kekurangannya.

Sayang, lagi-lagi Ito enggan menyebut besaran dana operasi untuk mantan senior relation manager Citibank itu. Rekan seangkatan Komjen Pol Susno Duadji itu beralasan, pembiayaan tahanan harus ditanggung negara. “Setiap tahanan di-cover oleh Jamkesmas,  tapi yang jelas semua tahanan menjadi tanggung jawab Dirjen Lapas,” katanya.
Seperti diwartakan, wanita bernama asli Inong Malinda itu mengalami jatuh sakit sejak dua minggu lalu. Selain tekanan darahnya melonjak tinggi, sosialita 47 tahun itu mengeluhkan pegal-pegal dan demam. Tim dokter RS Polri menduga Malinda mengalami peradangan akibat silikon yang menyangga payudaranya. Pekan depan, tim dokter merencanakan mengoperasi istri siri Andhika Gumilang itu.

Ongkos pengobatan Malinda yang dijatah Jamkesmas menuai kritikan. Salah satunya dari anggota Panja RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Rieke Dyah Pitaloka. Dia menyesalkan kebijakan tersebut.

Menurut dia, keputusan meng-cover biaya pengobatan Jamkesmas mencederai keadilan publik. “Ya kalau sakit memang harus diobati, tapi di sisi lain ini mencederai keadilan publik,” kata Rieke saat ditemui di gedung MK kemarin (9/6). Dia menuding reaksi yang terlalu cepat dari Mabes Polri. Padahal, masih banyak masyarakat miskin yang menderita penyakit  parah, kerap mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas bantuan sosial.

Rieke menuntut perlakuan setara antara Malinda dan masyarakat miskin terkait fasilitas Jamkesmas. “Seharusnya yang namanya mekanisme pelayanan kesehatan terutama untuk rakyat miskin itu diperlakukan sama seperti negara memperlakukan Malinda,” tegasnya. (aga/ken/jpnn)