Home Blog Page 2437

KKN di Desa Penanggalan Binangaboang, Mahasiswa Unimed Jelajahi Perkebunan Gambir

KKN: Mahasiswa Unimed KKN di Perkebunan Gambir Desa Penanggalan Binangaboang, Kabupaten Pakpak Bharat.

PAKPAKBARAT, SUMUTPOS.CO – Dua puluh satu mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) baru saja melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penanggalan Binangaboang, Kabupaten Pakpak Bharat. Tugasnya pun cukup menantang. Dari merancang berbagai program kerja, hingga menjelajah Perkebunan Gambir Dusun Empat, Desa Penaggalan Binangaboang.

Penelusuran itu pun dilaksanakan pada Rabu (27/7). Atau tak lama setelah perayaan HUT Kabupaten Pakpak Bharat di Kantor Kepala Desa Penanggalan Binangaboang.

Untuk sampai di Dusun Empat ini, para mahasiswa rela melewati kebun jeruk, sungai dan kebun jagung dengan berjalan kaki. Hal itu dilakukan demi melihat secara langsung Perkebunan Gambir yang menjadi komoditas andalan dari Desa Penanggalan Binangaboang, khususnya Dusun Empat ini.

Dengan didampingi Kepala Dusun Empat, Anson Bancin, peserta KKN menelusuri Perkebunan Gambir dengan antusias. Selain untuk memenuhi hasrat ingin tahu akan komoditas khas desa penanggalan juga menjalin silaturahim antarmahasiswa KKN Unimed dengan warga Dusun Empat.

Kegiatan ini juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru kepada mahasiswa Unimed yang melaksanakan KKN di Desa Penanggalan Binangaboang. Tatapan sekelompok mahasiswa itu sangat berbinar melihat tanaman Gambir yang terhampar luas di perkebunan. “Kami sangat antusias menjelajah Perkebunan Gambir. Ini merupakan pengalaman berharga. Di perkebunan ini kami dapat menyaksikan secara langsung wujud dari tumbuhan gambir yang belum pernah sebelumnya kami lihat,” ujar Tiopiolina, mahasiswi KKN Unimed.

Perkebunan Gambir yang terdapat di Desa Penanggalan Binangaboang ini memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Terutama untuk masyarakat setempat yang telah berhasil mengolah tanaman Gambir menjadi teh yang memiliki nilai jual yang cukup untuk menopang ekonomi masyarakat setempat. Hanya saja, Teh Gambir ini baru marak dipasarkan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat saja. Sehingga, masih banyak masyarakat luas yang belum mengenal Teh Gambir asal Desa Penanggalan Binangaboang.

Maka dari itu para mahasiswa ini berencana untuk membantu menaikkan pasar Teh Gambir ini dengan mempromosikannya melalui media sosial. “Kami berencana membantu pemasaran produk teh gambir ini dengan cara endorsement produk yang mana nanti akan kami posting di akun instagram @kkn.desapenanggalan dan akun instagram setiap anggota kelompok KKN kami,” ujar Tiopiolina. (rel/dek)

“Dengan cara tersebut, kami berharap produk Teh Gambir yang dihasilkan oleh Desa Penanggalan Binangaboang ini dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik di wilayah Sumatra Utara, maupun di Indonesia,” ucapnya melanjutkan.

Selain Perkebunan Gambir, ada juga sungai Lae Ordi yang baru-baru ini dikunjungi oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi. Lokasi ini turut menjadi destinasi yang wajib didatangi oleh para mahasiswi untuk melepas penat dengan menikmati keindahan sungai Lae Ordi.

Ya, berbagai kegiatan di Desa Penanggalan Binangaboang, mewarnai kegiatan KKN yang akan berlangsung selama satu bulan tepatnya hingga 20 Agustus 2022 nanti. “Dalam kegiatan KKN ini juga kami turut terlibat dalam menata kantor kepala desa, berpartisipasi dalam pesta marga Bancin, mengunjungi sekolah, serta bermain dan belajar bersama anak-anak desa,” pungkasnya. (rel/dek)

Penyusunan Data Profil Desa di Dairi, Bupati Target Selesai November 2022

SOSIALISASI: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kadispemdes, Bahagia Ginting narasumber dari Dispemdes Provsu dan peserta sosialisasi penyusunan profil Desa foto bersama di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Jumat (5/8).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menegaskan, penyusunan data profil desa segera diselesaikan. Penegasan disampaiman Eddy, disela membuka sosialisasi penyusunan profil desa di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Jumat (5/8).

Informasi Kunikasi Publik, Iswan Togatorop mengatakan, Eddy KA Berutu mengapresiasi kehadiran jajaran pemerintah Desa dalam kegiatan itu. Eddy menginginkan sosialisasi diikuti dengan serius sehingga penyusunan profil desa bisa segera tuntas. “Saya menargetkan, bulan November 2022 memdatang pemerintah desa bisa menuntaskanya,” tegas Eddy.

Eddy mengatakan, penyusunan profil desa harus selaras dengan visi Kabupaten Dairi yakni mewujudkan Dairi Unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman.

Menurut Eddy, penyusunan profil desa agar kita memiliki gambaran potensi desa yang lebih akurat. “Sehingga, bisa menetapkan rencana anggaran di tahun 2023 guna mendorong pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Bagi peserta, Eddy berharap, memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya supaya bisa diaplikasikan di desa masing-masing. ”Segera bentuk pokja desa, agar dapat mennjalankan tugas dengan baik serta lakukan pendataan dengan akurat. Bulan November harus tuntas pendataan dan dibukukan. Saya akan berikan apresiasi serta penghargaan untuk 10 desa yang cepat menyelesaikannya,” tandas Eddy.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bahagia Ginting menyampaikan, jumlah peserta mengikuti sosialisasi 322 orang dengan peserta merupakan perangkat desa se-Kabupaten Dairi. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 4-5 Agustus 2022. Hadir camat dan kepala desa se-Kabupaten Dairi serta narasumber dari Dispemdes Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (rud/azw)

Hari Ini, Bharada E Ajukan Diri Jadi JC

JADI JC: Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berkeinginan menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Penasihat Hukum langsung menindaklanjuti keinginan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Hari ini (8/8), mereka berniat menyampaikan permohonan resmi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar segera diproses. Keterangan yang selama ini belum diungkap akan mereka sampaikan.

Deolipa Yumara sebagai salah seorang anggota Tim Penasihat Hukum Bharada E mengungkapkan hal itu saat diwawancarai oleh Jawa Pos (grup Sumut Pos), kemarin (7/8). Menurut dia, Bharada E bisa membantu penyidik untuk mengungkap peran pihak lain yang jauh lebih besar. Dia berani menyatakan itu lantaran kliennya turut mengalami dan menyaksikan peristiwa yang terjadi di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri pada 8 Juli lalu. “Bukan (hanya) meyakini. Tapi, (Bharada E) mengalami,” tegas dia.

Setelah tim penasihat hukum lama mundur dan tim penasihat hukum baru masuk, Bharada E langsung buka-bukaan. Semua keterangan yang sebelumnya tidak dia sampaikan, akhirnya dia ungkap. Deolipa menyebut, kliennya diperintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. “(Diperintah oleh) atasan langsung, atasan yang dia jaga,” imbuhnya. Selain itu, Bharada E juga sudah menyampaikan pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Namun demikian, Deolipa belum bisa menyampaikan nama-nama tersebut. Menurut dia, hal itu masuk dalam materi penyidikan. Sehingga pihaknya tidak bisa sembarangan membukanya kepada publik. “Nanti penyidik yang akan menyampaikan semuanya secara lengkap,” jelas dia. Setelah berubah sikap, lanjut dia, kondisi kliennya jauh lebih baik. “Saat ini orangnya tambah sehat, tambah seger,” ujar dia.

Menurut Deolipa, kliennya tidak memiliki motif apapun untuk menghabisi nyawa Yosua. Karena itu, dia yakin keterangan kliennya dapat dipertanggungjawabkan. Itu pula yang membuat mereka percaya diri segera menyampaikan permohonan kepada LPSK agar Bharada E bisa menjadi justice collaborator. “Kami mengajukan ke LPSK permohonan sebagai justice collaborator,” imbuhnya. Dengan begitu, penanganan kasus yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo itu semakin terang.

Sebelumnya, Bharada E juga sudah menyampaikan permohonan untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Namun, permohonan yang diajukan oleh tim penasihat hukum lama itu sudah pasti kandas. “Karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Tentu kami tidak bisa memberikan perlindungan,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Namun demikian, LPSK tidak menutup diri atas perubahan sikap Bharada E dan keinginan yang bersangkutan menjadi justice collaborator. Hasto memastikan bahwa permohonan resmi tim penasihat hukum Bharada E akan direspons sesuai prosedur yang berlaku. LPSK akan memastikan lebih dulu ketersediaan Bharada E menjadi justice collaborator, memastikan Bharada E bukan pelaku utama, dan memastikan keterangan dari Bharada E signifikan pengaruhnya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Meski permohonan resmi belum masuk, dia menegaskan, secara prinsip LPSK juga ingin kasus tersebut tuntas.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kasus itu harus dibuka apa adanya. Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa ada beberapa hal yang akan diperoleh Bharada E bila sudah diberi lampu hijau menjadi justice collaborator. “Pertama berkas perkaranya dipisah dari pelaku lain, kemudian tahanannya juga dipisah untuk keamanan, yang bersangkutan juga berhak atas keringanan hukuman,” beber Hasto.

Tidak sampai di situ, LPSK juga akan berusaha memberikan layanan total dengan mencari tahu kondisi dan situasi yang dialami oleh Bharada E. “Kalau keluarga juga ikut mengalami ancaman, tentu saja kami berkewajiban untuk mengamankan keluarganya,” ujar dia. LPSK menjamin semua pihak yang berada di bawah perlindungan mereka bisa menyampaikan keterangan secara terbuka dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Menyusul langkah tegas Polri dengan membawa dan menempatkan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, kemarin Polri juga telah menahan dua orang polisi. Yakni Bharada RE dan Brigadir RR. Keduanya merupakan sopir dan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. “Sudah ditahan di (Rutan) Bareskrim,” ungkap Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo sangat mungkin turut diproses pidana. “Pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional dan sekaligus bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice” terang Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menekankan bahwa proses atas dugaan pelanggaran etik bisa berjalan beriringan dengan proses hukum pidana. Mahfud menyebut, sanksi atas pelanggaran etik tidak diputus oleh hakim. Hukumannya juga bersifat administratif. “Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya adalah sanksi pidana seperti masuk penjara, hukuman mati, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain,” bebernya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Mudzakir Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan, dalam menjerat Bharada E, Tim Khusus menggunakan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penggunaan Pasal 55 dikombinasikan dengan Pasal 56 itu menimbulkan tanda tanya. “Pasal 55 itu pasal penyertaan, yang artinya pelakunya lebih dari satu orang atau pelaku dua orang atau lebih. Siapa ini?” tuturnya.

Dengan begitu, ada orang lain yang turut melakukannya. Baik, penyuruh atau penganjur perbuatan pidana. Kondisi bahwa Bharada E itu disuruh seseorang yang punya kewenangan lebih besar atau pangkat lebih tinggi. Sehingga, membuat Bharada E tidak bisa menolak membuatnya tidak bisa dipidana. “Perlindungan terhadap Bharada E bisa berupa SP3, surat perintah penghentian penyidikan,” jelasnya.

Namun, bila ternyata Bharada E merupakan salah satu pelaku penembakan. Maka, jalan yang bisa ditempuh adalah menjadi justice collaborator. “Bukan pelaku utama dan membantu mengungkapkan kasus,” terangnya. Dia menegaskan, dalam kasus ini secepatnya Tim Khusus harus menemukan kebenaran materil. Yakni, siapa pelaku sesungguhnya, siapa eksekutor sesungguhnya, atau justru otak dan eksekutornya orang yang sama. “Ini bukan perkara sulit tidak sulit seperti yang disebut Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan berani tidak berani. Kalau profesional itu syaratnya obyektif dan berani,” tegasnya kepada Jawa Pos.

Meski tidak sebanyak dua hari lalu (6/8), kemarin masih ada personel Korps Brimob yang berdatangan dan bersiaga di sekitar Bareskrim. Menurut Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto, kehadiran Brimob itu justru memberikan kesan sebagai dukungan terhadap Bareskrim untuk menuntaskan kasus dengan transparan dan seadil mungkin. “Bentuk dukungan ke Bareskrim,” jelasnya.

Bukan hanya ke Bareskrim, pengerahan pasukan itu juga merupakan bentuk dukungan kepada Bharada E. Diketahui Bharada E merupakan anggota Brimob yang diperbantukan ke Divisi Propam Polri. “Agar Bharada E mendapatkan keadilan semestinya tanpa ada tekanan,” ungkapnya. Menurutnya, pengamanan untuk Bharada E menjadi sangat penting karena menjadi saksi pelaku. Yang memiliki banyak informasi yang bisa digali untuk membuka kasus seterang mungkin. “Persoalan terbukti atau tidak, nanti di pengadilan,” urainya.

Berdasar sumber Jawa Pos, Bharada E memang belum lama diberi izin untuk membawa dan menggunakan senjata api. Sumber itu menyebut, jumlah orang yang masuk dan berada di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri saat peristiwa terjadi lebih dari tiga orang. “Kuncinya ya di-file dan barang bukti yang dihilangkan,” ungkapnya. Dia pun menyampaikan bahwa Bharada E tidak bertindak sendiri. “Kambing hitam,” imbuh dia. (idr/syn/jpg)

 

Belum Temui Timsus, Komnas HAM dan LPSK, Putri Tak Dapat Izin Temui Irjen Ferdy

JENGUK: Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (kanan) bersama anak pertamanya dan penasihat hukumnya Arman Hanis mendatangi Mako Brimob untuk menjenguk Irjen Ferdy Sambo, Minggu (7/8) petang.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – UNTUK kali pertama setelah peristiwa 8 Juli lalu, istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi muncul ke muka publik. Bersama tim penasihat hukumnya, dia mendatangi Mako Brimob kemarin petang (7/8). Mereka datang ke sana untuk menjenguk dan memberikan dukungan kepada Irjen Ferdy Sambo. Dengan terbata-bata, Putri menyampaikan, dirinya tetap percaya penuh kepada suaminya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Putri dihadapan awak media setelah dirinya mencoba menemui Irjen Ferdy Sambo.

“Saya Putri. Bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya,” ujarnya. Putri pun sempat meminta doa untuk keluarganya. “Saya mohon doa, kami sekeluarga bisa menjalani masa yang sulit ini,” kata dia. “Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami,” tambahnya.

Hanya, kemarin Putri yang datang bersama anak pertamanya belum mendapat izin untuk bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo. “Belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok bisa bertemu,” ujar Arman Hanis, penasihat hukum Putri. Dia tidak menjelaskan mengapa kliennya belum boleh bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob. Namun, dia menegaskan bahwa kedatangannya bersama kliennya untuk memberi dukungan kepada mantan kepala Divisi Propam Polri itu.

Menurut Arman kliennya sudah mendapat izin psikolog sehingga bisa datang ke Mako Brimob. “Alhamdulillah kami bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog,” kata Arman kepada awak media. Keterangan itu disampaikan oleh Arman mengingat sampai kemarin kliennya sama sekali belum memberikan keterangan apapun terkait insiden berdarah di rumah dinas suaminya. Baik kepada tim khusus (timsus) bentukan Kapolri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengakui pihaknya belum bisa meminta keterangan Putri sampai saat ini. Itu lantaran kondisi Putri yang disebut-sebut mengalami trauma pasca insiden nahas 8 Juli lalu. Jika dipaksakan, Komnas HAM tentu tidak bisa maksimal menggali keterangan. “Kita mesti menghormati hak terduga korban kekerasan seksual,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Taufan tak memungkiri bahwa keterangan Putri sejatinya sangat dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa penembakan Yosua di rumah dinas eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Namun, Komnas HAM tidak bisa berbuat banyak lantaran Putri selaku pihak yang melaporkan dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan punya hak yang harus dilindungi dan dihormati.

Meski belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran, Taufan menyebut semua orang wajib menghormati (to respect) hak-hak Putri sebagai pihak yang melaporkan dugaan pelecehan. “Kalau memang benar (trauma, Red), memang harus benar-benar kita hormati hak-haknya. Tapi kalau ternyata tidak, maka bisa dimulai pemeriksaan (oleh Komnas HAM),” kata Taufan.

Untuk membuktikan klaim trauma tersebut, Komnas HAM mengusulkan tim khusus Polri untuk melibatkan tim psikologis independen guna menguji apakah benar Putri mengalami trauma atau disebut post-traumatic stress disorder (PTSD). “Pelabelan trauma selama ini sepihak, karena tak ada tim pendampingan ataupun regu psikolog independen yang dapat memastikan klaim itu,” imbuhnya.

Sementara itu, LPSK sampai saat ini juga belum bisa berhasil mendapat cerita dari Putri. Penyebabnya sama. Yakni Putri masih terguncang pasca insiden meninggalnya Yosua pada 8 Juli lalu. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, pihaknya sejatinya sudah pernah bertemu dengan Putri pada 16 Juli lalu. Namun, pihaknya tidak mendapatkan keterangan apa pun. “Masih terguncang,” ujarnya.

Edwin menyebut pihaknya kembali mengagendakan pertemuan dengan Putri dalam waktu dekat. Yakni, Selasa (9/8) mendatang. Hanya, dia belum bisa memastikan apakah Putri sudah siap menceritakan kepada LPSK terkait apa yang dialami. Termasuk apakah LPSK akan memberikan pendampingan kepada Putri. “Yang jelas (pertemuan, Red) jadi Selasa (9/8) depan,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Di sisi lain, tante Yosua, Roslin Emika Simanjuntak, kembali memberikan petunjuk baru soal kedekatan Yosua dengan istri Sambo. Salah satunya sebuah pesan ucapan selamat ulang tahun yang ditengarai dikirim Putri untuk Yosua. Dalam pesan berbahasa Inggris itu, Putri menganggap Yosua bukan sekadar bodyguard, tapi juga sebagai teman dan keluarga.

“I’m so grateful to have you as a bodyguard, friend n family. You’re such a great staff,” (Saya sangat bersyukur memiliki kamu sebagai pengawal, teman, dan keluarga. Kamu adalah staf yang hebat). Begitu potongan kalimat dalam pesan terusan yang diunggah Roslin di akun Facebook-nya belum lama ini.

Tak hanya kutipan pesan, Roslin juga mengunggah foto Yosua di depan kue ulang tahun berukuran jumbo. Namun, Roslin belum bisa dikonfirmasi terkait kapan foto itu diambil. Termasuk kapan pesan singkat yang ditengarai dari Putri untuk Yosua itu dikirim. (syn/tyo/jpg)

Kasus Pencatutan Identitas di Syarat Anggota Parpol, Bawaslu Kaji Potensi Pidana

VERIVIKASI: Petugas KPU melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Parpol calon peserta Pemilu 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (7/8).FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus pencatutan identitas komisioner KPU dalam syarat keanggotaan partai politik mendapat atensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Lembaga pengawas itu akan menindaklanjuti untuk mengecek motif terkait indikasi pelanggaran tersebut.

Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, data puluhan anggota KPU yang masuk dalam sistem informasi partai politik (Sipol) akan menjadi temuan awal. Jika benar terjadi, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Sebab, ada dua kemungkinan terkait itu. ’’Bisa saja karena kesengajaan parpol atau sebaliknya memang yang bersangkutan masuk sebagai anggota parpol,’’ ujarnya di Hotel Burobudur, Jakarta, Minggu (7/8)n

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, pihaknya juga tengah mengumpulkan kasus-kasus serupa. Di Bawaslu, dia juga sudah memerintahkan jajaran di seluruh daerah untuk mengecek apakah ada yang dicatut atau tidak. ’’Kita lagi mendata, menelusuri info awal tersebut untuk kami jadikan apakah ini temuan,’’ ujarnya.

Soal tindakan jika hal itu dilakukan sengaja, Bagja menyebut sangat bergantung pada fakta yang didapat. Pihaknya juga akan melakukan kajian dan analisa lebih dulu. ’’Apakah nanti masuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lain atau pidana,’’ imbuhnya.

Yang terpenting untuk saat ini, kata dia, nama-nama anggota partai yang terindikasi melanggar harus dibersihkan sekaligus diperbaiki. ’’Nanti proses pidananya menyusul atau tidak akan kita lihat,’’ tuturnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyerahkan aspek pelanggaran hukum pada kasus pencatutan nama kepada Bawaslu RI. Sebab, mandatori, penelusuran dugaan pelanggaran memang kewenangan mereka. ’’Pelanggaran atau tidak itu otoritas bawaslu,’’ kata dia.

Adapun KPU, akan bekerja pada ranah administrasi. Di mana jika ada data yang diberikan partai tidak sesuai atau melanggar, maka akan dilakukan klarifikasi. Bila data benar, maka dinyatakan memenuhi syarat. Namun jika mencatut, maka akan dinyatakan data tidak memenuhi syarat. ’’Bagi KPU sifatnya hanya administratif,’’ tegasnya.

Pimpinan Bawaslu dan DKPP kemarin melakukan pemantauan verifikasi administrasi yang berlokasi di Hotel Burobudur Jakarta. Di situ, mereka melihat langsung kerja para staf KPU yang mengecek keterpenuhan data yang disetor sejumlah partai yang sudah mendaftar. Dalam proses verifikasi, KPU menerjunkan delapan tim. Di mana masing-masing terdiri dari 12 orang.

Hasyim menuturkan, tim verifikator bekerja secara profesional. Untuk menghindari penyelewengan, semua tim tidak diperkenankan membawa telepon seluler saat bekerja. Mereka juga diinapkan di hotel. Hal itu semata-mata agar tim terhindar dari komunikasi pihak luar, khususnya partai politik.

Sebelumnya, adanya pencatutan nama sebagai anggota partai politik terungkap setelah KPU membuka akses data yang masuk dalam sistem informasi partai politik (sipol) sejak Rabu (3/8) malam.

Keanggotaan parpol merupakan salah satu syarat penting pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Sesuai UU Pemilu, syarat untuk menjadi peserta pemilu adalah memiliki 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota. Ternyata, ada partai yang diduga mencatut nama penduduk untuk memenuhi syarat tersebut.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, setidaknya sudah ada 98 orang yang melaporkan namanya dicatut sebagai anggota partai dalam laman sipol. Laporan tersebut disampaikan KPU dari berbagai daerah. Antara lain terjadi di Kalimantan Timur, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Barat hingga Riau.

Tak hanya itu, bahkan ada juga nama komisoner yang dicatut dan diklaim sebagai anggota partai. ’’(Padahal) Mereka tidak pernah menyerahkan KTP dan tidak pernah memproses permohonan keanggotaan partai,’’ ujarnya kemarin (4/8).

Idham mengajak masyarakat umum untuk mengecek apakah namanya terdata dalam sipol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan melalui laman infopemilu.kpu.go.id. Yakni pada menu ‘Cek Anggota Partai’. Jika terjadi kesalahan atau pencatutan, masyarakat dapat langsung mengadu melalui menu ‘Lapor’.

Terkait identitas partai yang diduga mencatut, Idham enggan membeberkan. ’’Kan belum selesai masa verifikasi administrasi. Nanti akan diklarifikasi ke partai yang bersangkutan,’’ ujarnya.

Jika dari klarifikasi terbukti ada pelanggaran, maka nama yang disetor akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga berpengaruh pada keterpenuhan jumlah anggota yang diajukan.

Sementara itu, peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, jika terbukti, pencatutan nama tersebut harus ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya penggunaan dokumen tanpa hak izin orang yang bersangkutan merupakan pelanggaran. ’’Bahkan dalam konteks hukum pidana itu merupakan pemalsuan dokumen,’’ ujarnya.

Dalam konteks pemilu, kasus-kasus tersebut bisa dilaporkan atau dijadikan temuan Bawaslu. Sehingga bisa menjadi basis pengawasan terhadap syarat keterpenuhan parpol sebagai peserta pemilu.

Diakuinya, perilaku pencatutan nama ini menjadi tantangan tersendiri. Sebab, tidak semua orang memiliki akses dan pengetahuan yang cukup. Bagi partai non parlemen, kata dia, mungkin masih bisa ditelisik saat verifikasi faktual. Di mana masyarakat bisa diklarifikasi atas kebenaran data yang diajukan.

Namun, kata Ihsan, hal itu sulit diklarifikasi pada syarat keanggotaan yang diajukan parpol penghuni DPR. Hal itu tak terlepas dari putusan MK. Dimana partai parlemen cukup menjalani verifikasi administrasi. (far/bay/jpg)

 

Wujudkan Visi dan Misi Bobby, Pemko Medan Tingkatkan Kemampuan SDM dalam Pelayanan Publik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya dalam peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik Pemko Medan melalui BKDPSDM Kota Medan menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Customer Service di Grand Kanaya Hotel, Senin (8/8). Peningkatan pelayanan publik ini juga merupakan salah satu visi dan misi Wali Kota Medan Bobby Nasution dimasa kepemimpinannya.

Bimtek yang diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan khususnya di bidang pelayanan publik ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Umum Renward Parapat. Dalam pertemuan ini dihadirkan pemateri dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI), Dra Isti Heriani dan Plt Kaban BKDPSDM Sutan Tolang Lubis diwakili Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Alfa Rheza Daulay.

Dalam membacakan sambutan Bobby Nasution, Asmum Renward Parapat mengatakan salah satu Indikator keberhasilan SDM terkhusus yang berada di garda Depan pelayanan publik adalah Kualitas layanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Peningkatan kompetensi dalam melayani customer adalah suatu keharusan, agar lebih meningkatkan pengetahuan dan perubahan mindset dalam pengelolaan pelayanan pemerintah Kota Medan.

Menurut Renward Parapat, sebagai pelayan masyarakat sudah menjadi kewajiban kita memberikan yang terbaik, profesional, tulus dari hati. Jangan pernah berfikir karena sangat dibutuhkan,dimana masyarakat tidak punya pilihan lain sehingga kita tidak perlu meningkatkan quality service kepada masyarakat.

“Pemikiran ini sangatlah keliru, terutama di era kemajuan informasi dan teknik, masyarakat menjadi semakin kritis. Mau tidak mau menjadi tantangan bagi semua terkhusus bapak/ibu yang bertugas di pelayanan publik agar merubah mindset sebagai abdi masyarakat yang melayani bukan dilayani,” Jelasnya.

Dijelaskan Renward Parapat, Pemko Medan terus berupaya dalam membenahi kualitas Pelayanan publik menjadi lebih baik melalui Peningkatan sarana dan prasarana yang semakin memadai, serta memanfaatkan informasi dan teknologi. Namun sarana dan prasarana yang baik jika tidak didukung boleh SDM yang mempuni yang memiliki integritas dalam melayani tentunya tidak akan menghasilkan layanan yang memuaskan.

“Saya berharap pertemuan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga inspirasi serta motivasi kepada para peserta semua sehingga dapat berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memberikan performa pelayanan yang terbaik, memiliki mindset melayani dan menjadi teladan bagi SDM di masing-masing OPD”. Ujar Renward Parapat.

Sementara itu, Dra Isti Heriani dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI), sebagai fasilitator menjelaskan dalam Bimtek ini dirinya akan menyampaikan kebijakan secara nasional terkait dengan pelayanan publik, baik itu standar minimal pelayanan agar bisa di akses masyarakat maupun pelayanan yang tidak berbayar atau transparan. Artinya pelayanan ini harus objektif tidak membedakan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat terasa terlayani.

“Selain memberikan materi kita juga akan mengajak peserta untuk menguraikan apa saja yang dirasa oleh mereka kurang dalam pelayanan publik. Nantinya kita akan petakan sehingga akan kita berikan masukan sebagai perbaikan dalam pelayanan publik,” Jelasnya.

Sebelumnya,Plt Kaban BKDPSDM Sutan Tolang Lubis diwakili Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Alfa Rheza Daulay, SE, MSi, mengungkapkan bahwa Bimtek yang digelar selama 4 hari, mulai tanggal 08 sampai tanggal 11 Agustus 2022 ini diikuti oleh seluruh ASN di Pemko Medan khususnya di bidang pelayanan publik.

“Pelatihan Bimtek Customer Service ini diselenggarakan dengan tujuan melatih dan memperkuat softskill PNS di lingkungan OPD yang berorientasi pelayanan dan memiliki SOP front office agar mampu menerjemahkan seluruh proses pelayanan dalam bahasa yang mudah dipahami dan terasa nyaman ketika di terima oleh pengguna pelayanan terutama masyarakat,” Jelasnya.

Alfa Rheza menjelaskan materi yang akan diberikan pada Bimtek ini diantaranya Orientasi Program, Building Learning Commitment (BLC), Pelayanan Publik Sebagai Amanah UU ASN, Pelayanan Dari Hati, Fasilitas Pelayanan, Komunikasi Pelayanan, Manajemen Perubahan, Implementasi Customer Service, Menyusun dan Seminar Rencana Aksi serta Warap Up. (rel)

Petugas Pulkam, Haji 2022 Rampung

PULANG: Petugas Daerah Kerja (Daker) Makkah pulang ke Tanah Air disambut Kemenag di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (7/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama menyatakan, seluruh operasional penyelenggaraan layanan Ibadah Haji tahun 2022 telah selesai. Hal tersebut ditandai dengan kepulangan para petugas Daerah Kerja (daker) Makkah kembali ke Tanah Air dalam dua gelombang.

Gelombang pertama terdiri dari 237 petugas yang tiba di tanah air pada Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB disusul gelombang kedua sebanyak 271 petugas yang tiba Minggu (7/8) siang. Kedatangan dua gelombang petugas haji ini disambut langsung Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

“Alhamdulillah, semalam saya menyambut kedatangan para petugas haji. Siang ini saya juga kembali ke Cengkareng untuk menyambut para petugas. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah dengan ikhlas dan tanpa kenal lelah melayani para jemaah,” kata Yaqut.

Yaqut menyebut para petugas haji adalah garda terdepan dalam pelayanan kepada jemaah. Mereka adalah orang-orang yang selama operasional haji memberikan pelayanan secara cepat hingga jemaah haji Indonesia merasa nyaman dan aman. “Sejak awal saya memang berpesan, layanilah para jemaahn

seolah mereka adalah orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita. Dan ternyata para petugas haji benar-benar melayani dengan total dan profesional,” terang pria yang akrab disapa Gus Men ini.

Yaqut berharap para petugas haji tetap sehat, kembali ke rumah dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga masing-masing dengan penuh kegembiraan. Ia juga mendoakan semoga para petugas haji yang juga ikut beribadah haji di sela-sela bertugas mendapat haji mabrur. “Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada para petugas haji,” tuturnya.

Tidak ketinggalan, Yaqut juga menyampaikan apresiasi kepada para awak media yang tergabung dalam tim Media Center Haji (MCH). Para jurnalis dengan disiplin tinggi mengawal peliputan penyelenggaraan haji. “Berkat teman-teman media, informasi dan kebijakan haji tersosialisasikan dengan baik ke jemaah. Anggota keluarga di Tanah Air juga bisa mengikuti tahapan penyelenggaraan ibadah haji para jemaah. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mengawal keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan ibadah haji,” sebut Menag.

Meski demikian, masih tersisa beberapa layanan yang mesti dirampungkan oleh Kemenag di Madinah. Yakni proses pemulangan Para jemaah yang diberangkatkan pada gelombang kedua. Saat ini mereka tengah menyelesaikan ibadah Arbain (salat wajib berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi). Mereka kemudian dipulangkan secara bertahap dari dari Madinah sejak 30 Juli 2022. Proses pemulangan jemaah dari Madinah akan berlangsung hingga 13 Agustus 2022.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pada penyelenggaraan haji tahun depan, calon jamaah usia 65 tahun ke atas akan jadi prioritas. Karenanya, ia meminta masyarakat yang sudah mengantri lama namun belum bisa berangkat haji tahun ini tak perlu khawatir.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah Arab Saudi menetapkan batasan usia untuk calon jamaah haji yang bisa berangkat je Tanah Suci. Yakni, untuk usia di bawah 65 tahun. Alasannya, karena penyelenggaraan ibadah haji masih dalam masa pandemi Covid-19. “Insya Allah akan menjadi prioritas pada musim haji tahun depan,” katanya.

Dikatakan Yandri, ada kurang lebih 57 ribu calon jemaah haji dengan usia lanjut yang menanti untuk diberangkatkan menuju tanah suci. Mereka memerlukan perhatian daru pemerintah untuk benar-benar jadi prioritas. Lebih lanjut, Yandri juga menyinggung soal kenaikan biaya haji.

Yang mana, kenaikan ini sampai mendekati angka Rp 100 juta. “Namun masyarakat hanya membayar rata-rata Rp 35 juta rupiah,” ungkapnya. Ada subsidi yang diberikan dari nilai manfaat dana haji yang telah dikelolah. Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa tak penggunaan dana haji yang bukan untuk kepentingan haji. Semua dikembalikan untuk jamaah. (tau/mia/jpg)

Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020, Hukuman Mantan Sekretaris KPUD dan PPK Diperberat

PUTUSAN: Tiga terdakwa kasus korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Sergai saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman eks Sekretaris KPUD Serdangbedagai (Sergai) Darma Eka Surbakti dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Chairul Miftah Nasution. Kedua terdakwa korupsi dana hibah Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sergai ini, dihukum masing-masing membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp287.722.626.

Majelis hakim banding diketuai Tigo Manullang dalam amar putusannya, mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2022, Nomor 96/Pid.Sus.TPK/2021/ PN.Mdn tersebut, sekedar mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan. “Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp287.722.626, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” ujarnya sebagaimana dikuti dari website PN Medan, Minggu (7/8).

Selain itu, kata hakim, jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” tegasnya. (gus/azw)

Sementara dalam putusan pokoknya, kedua terdakwa tetap dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Kedua terdakwa dinilai terbukti sah dan meyakinkan bersalah, melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara itu, satu terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Rahmansyah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, hingga kini putusan bandingnya belum keluar. (man/azw)

Poldasu Diminta Usut Kasus Penembakan Hariadi, LBH Medan: Sudah 7 Tahun Berlalu

TUNJUKKAN: Hariadi, korban penembakan yang pelakunya belum juga ditemukan hingga 7 tahun, saat menunjukkan hasil foto rontgen bagian tubuhnya yang ditembus peluru.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga bantuan hukum (LBH) Medan, meminta Polda Sumut mengambil alih dan mengusut tuntas kasus penembakan yang dialami seorang warga bernama Hariadi. Pasalnya hingga kini, sudah 7 tahun berlalu pelaku penembakan belum juga terungkap.

Kepala Divisi Sosial Politik LBH Medan Maswan Tambak mengatakan, kasus penembakan itu terjadi tahun 2015, dan sudah dilaporkan oleh kakak korban Dewi Hartati ke Polsek Medan Baru dengan Nomor : STTLP/170/XI/2015/SPKT MDN Baru.

Namun sudah 7 tahun berjalan, pelaku tak kunjung ditemukan, demikian pula sudah setahun, permohonan pengalihan penanganan perkara ke Polda Sumut, juga tidak menemukan titik terang.

“Sampai saat ini tidak ada langkah hukum yang pasti dan konkrit untuk dapat mengusut peristiwa yang dialaminya, kemudian Hariadi memohon kepada Polda Sumut untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Kini sudah genap satu tahun permohonan Hariadi kepada Polda Sumut namun tidak ada tindaklanjut sehingga patut diduga pihak Polda Sumut melakukan pembiaran,” kata Maswan, Sabtu (6/8) kemarin.

Dia menjelaskan, terjadinya peristiwa penembakan itu, terjadi pada 22 November 2015, sekitar pukul 19.00, saat Hariadi menyalip sebuah mobil sedan karena hendak mengambil penumpang di Jalan Iskandar Muda Simpang Jalan Syailendra Medan.

“Kemudian terjadi cek-cok antara Hariadi dengan pengendara mobil, dengan ciri-ciri badan kekar dan rambut cepak. Setelah cekcok, dari dalam mobil si pengendara mobil menembak Hariadi di bagian lengan sebelah kiri dan menembus dada, kemudian pengendara mobil tersebut melarikan diri,” ungkapnya.

Kemudian, setelah penembakan, Hariadi dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dirawat. Atas peristiwa tersebut, Dewi Hartati merupakan kakak kandung Hariadi membuat Laporan Polisi ke Polsek Medan Baru dengan Nomor : STTLP/170/XI/2015/SPKT MDN Baru.

Usai membuat laporan polisi, pihak Polsek Medan Baru telah memeriksa Dewi Hartati dan Hariadi. Setelah melakukan perawatan awal, pihak rumah sakit Bhayangkara tidak mampu melakukan operasi untuk pengangkatan peluru karena peralatan tidak memadai. Kemudian Hariadi telah beberapa kali dirujuk ke rumah sakit lain tetapi terkendala dengan biaya yang terlalu tinggi untuk melakukan operasi.

“Hariadi juga pernah meminta untuk dilakukan operasi di RSH Adam Malik, namun awalnya pihak RSH Adam Malik tidak bisa melakukan operasi karena keterbatasan alat. Namun setelah disurati dan ada rekomendasi dari Kanwil Menkumham, akhirnya pihak RSH Adam Malik dapat melakukan operasi. Dikarenakan saat itu istri Hariadi sedang hamil, akhirnya Hariadi memilih untuk menunda operasi agar bisa mencari nafkah untuk keluarga,” terangnya.

Dalam proses penyelidikan, lanjutnya, pihak penyidik telah mengamankan sebuah mobil sedan Mitsubishi Eterna BK 74 CK yang diduga digunakan pelaku saat penembakan. Kemudian pihak penyidik meminta bantuan Dirlantas Polda Sumut, untuk mengidentifikasi nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka yang terdapat pada mobil tersebut.

Setelah teridentifikasi, dan diketahui identitasnya, penyidik lalu memanggil nama yang bersangkutan tetapi tidak hadir tanpa alasan. Namun, setelah bertahun-tahun pihak Polsek Medan Baru hingga saat ini tidak ada melakukan upaya lanjutan yang konkrit, sehingga, kata dia, patut diduga pihak Polsek Medan Baru tidak mampu menangani serta mengungkap peristiwa yang dialami oleh Hariadi.

“Melihat hal tersebut pada 3 Agustus 2021 LBH Medan mengirimkan Surat Permohonan Pengalihan Penanganan Perkara dengan Nomor: 183/LBH/PP/VIII/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 kepada Kapolda Sumut dan Dirkrimum Polda Sumut,” ujarnya.

LBH Medan, lanjutnya, juga sudah berulangkali mencoba untuk menanyakan perkembangan atau mengikuti tindaklanjut permohonan pengalihan penanganan kasus tetapi tidak ada jawaban yang jelas untuk menjalankan permohonan tersebut.(man/azw)

“Melihat tidak ada respon yang baik dari pihak Polda Sumut terhadap permohonan pengalihan penanganan perkara akhirnya LBH Medan kembali mengirim surat dengan Nomor 145/LBH/PP/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal mohon tindaklanjut dan atensi dengan harapan pihak Polda Sumut benar-benar serius menjalankan penanganan perkara,” ungkapnya.

 

Maswan menambahkan, hal ini justru berbanding terbailik, jika dibandingkan dengan perkara lain yang ditangani atau diambil alih oleh pihak Polda Sumut seperti Kasus perjudian di MMTC kota Medan, kasus perjudian tembak ikan di Pematangsiantar, kasus penganiayaan anak di bawah umur oleh mantan kader PDIP dan kasus penganiayaan pedagang sayur. (man/azw)

 

 

Empat Tersangka Terjaring GKN di Patumbak

TERJARING GKN: Petugas Kepolisian saat melakukan GKN, di Jalan Perjuangan Pasar XII, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, pada Jumat (5/8) sore. Istimewa/Sumut Pos.

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Empat pengguna narkoba diamankan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor (Reskrim Polsek) Patumbak dalam kegiatan Gerebek Kampung Narkoba (GKN), di Jalan Perjuangan Pasar XII, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, pada Jumat (5/8) sore.

Adapun, ke empat tersangka pengguna narkoba, yakni DS (27), ED (45), MF (27) dan ED (40), seluruhnya warga Jalan Balai Desa Pasar XII, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Chaniago melalui Kanitreskrim Polsek Patumbak, AKP Ridwan mengatakan, GKN tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

“Kita bersama Polrestabes Medan menggerebek perkampungan yang disinyalir sebagai sarang peredaran narkoba, berdasarkan informasi masyarakat. Hasil GKN itu, kami berhasil mengamankan empat orang sebagai penyalahguna,” ujar Ridwan, Sabtu (6/8).

Saat dilakukan penggerebekan, lanjutnya, pihak kepolisian tidak mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Namun, tidak ditemukan barang bukti pada mereka dan pengedar atau bandar narkoba di TKP.

“Kita hanya menemukan dua paket sabu-sabu, tetapi tidak ditemukan pada ke empat tersangka,” sebutnya.

Selain dua paket sabu-sabu, sambung Ridwan, petugas juga menyita Handphone (Hp), botol minuman ringan sebagai alat isap sabu-sabu, timbangan elektrik dan beberapa plastik klip kosong. “Mereka pun langsung diboyong ke Mapolsek Patumbak,” tandasnya. (dwi/azw)

1...2,4362,4372,438...15,923Page 2,437 of 15,923