TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri silaturahim bersama Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Tebingtinggi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, di Aula Kemenag, Jalan Pendidikan Kota Tebingtinggi, Senin (5/4).

Dalam arahannya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan kebijakan pemerintah tentang Covid-19 bukan menghalangi untuk bisa beribadah dengan baik, tetap beribadah dengan tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes) supaya Covid-19 tidak menyebar.

Disampaikan Umar, kegiatan belajar mengajar akan dimulai bulan Juli 2021. “Anak anak ini harus kita pikirkan, optimalkan agar bisa belajar bulan Juli 2021. Kita sampaikan supaya dapat diinformasikan dengan sebaik baiknya,” jelas Umar.

Umar juga menambahkan Safari Ramadan diperbolehkan diadakan di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan mengimbau agar menghadapi ramadan tidak panik, pemerintah menjamin minyak, gula, telor, daging, dan semua kebutuhan pokok tidak akan mengalami kenaikan harga. “Mari kita menyam but bulan Ramadan dan Sahwal dengan amal ibadah perbuatan baik,” tutup Umar.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kota Tebingtinggi Zulkifli Mangandar Limbong, menyampaikan kegiatan ini dilakukan terkait pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan, khususnya di Kota Tebingtinggi dan mengharapkan agar tetap menjaga protokol kesehatan.

“Terkait gejolak yang baru ini terjadi, yaitu pemboman di depan gereja di Makassar, terkhusus di Kota Tebingtinggi, adanya berbagai selebaran, dimana selebaran itu tidak benar, bertolak belakang, untuk memecah belah persatuan dan kesatuan,” bilangnya.

Ditambahkannya, saat ini di Kota Tebingtinggi sudah cukup dewasa, sampai sekarang aman aman saja. Mari kita pertahankan, selektif melihat masalah masalah yang ada jangan terus emosional, yang sifatnya tidak diinginkan.

“Dalam kegiatan ke Islaman, penyampaian syiar, khutbah, dengan hikmah dan khasanah, yang bagus dan lembut dengan tidak membuat menimbulkan suatu perpecahan,” bilangnya.

Sekretaris MUI Kota Tebingtinggi Hasbi Hasidiqi mewakili Ketua MUI, agar seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ustad ustadzah, menjadikan momen ini dalam memberikan ceramah, mendinginkan dan memberi pencerahan, membina umat. Berdasarkan Fatwa MUI No. 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi di tengah bulan suci Ramadan.

Pertama, vaksinasi dengan injeksi intra muskular atau otot tidak membatalkan puasa. Kedua, melakukan vaksinasi Covid-19 bagi ummat Islam hukumnya mubbah atau boleh, sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Ketiga, rekomendasi, pertama pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap umat Islam pada malam hari, jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa, dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi tubuh. Ketiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mewujudkan kekebalan tertentu dan terbebas dari wabah Covid-19,” jelasnya.

Kapolres AKBP Agus Sugiyarso menyampaikan, perkembangan situasi Kamtibmas tidak terlepas peran serta bersama dan menyampaikan kejadian masalah terorisme, seperti yang baru terjadi, peledakan gereja di Makassar, di Mabes Polri dimasuki orang tak dikenal, diduga terorisme.

“Kedepan kami akan perkuat keamanan di gereja gereja saat hari keagamaan Nasrani, begitu juga di bulan Ramadan kami akan mengadakan razia, ditempat diduga ada kegiatan maksiat, cafe. Kami sudah membuka Call Center 110, telepon, sampaikan ada informasi apa, supaya kami cepat mengatasi itu,” papar AKBP Agus Sugiyarso. (ian)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan baik dan lancar, Bupati Asahan H.Surya, BSc bersama Wakil Bupati Taufik Zainal dan jajaran Forkopimda turun langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Mutiara, Puskesmas Gambir Baru dan Puskesmas Sidodadi, Senin (5/4).

Dalam kesempatan itu, Bupati berpesan agar warga yang telah divaksin diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan.

“Ingat kita semua jangan lalai terhadap protokol kesehatan, biarpun telah divaksin kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan” ujar Bupati.

Menurut Bupati H. Surya, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bangkit dari persoalan pandemi yang sudah terjadi. “Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa karena tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan saja, tetapi juga pada semua aspek kehidupan,”katanya.

Bupati juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan vaksinasi nantinya, agar pandemi Covid-19 di kabupaten Asahan dapat segera teratasi.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, MSi mengatakan Sasaran vaksinasi Covid-19 tahun 2021 Kabupaten Asahan sebanyak 111.095 yang terdiri dari Tenaga Kesehatan 2.220, Pelayanan Publik 44.102, Lansia (>60 Th) 64.773.

Lebih lanjut dikatakan Dayat, untuk tahap I Tenaga Kesehatan dari 2.220 Nakes yang ada sudah selesai dilaksanan vaksinasi dosis I dan dosis II artinya sudah 100 %, sedangkan untuk Tahap 2 – termin I Pelayanan Publik termasuk TNI/Polri dari jumlah 400 Vial (multidose) untuk diberikan kepada 2.000 orang telah selesai dilaksanakan untuk dosis I (100%), sedangkan untuk dosis II masih berlanjut diharapkan dalam waktu dekat sudah selesai.

Sedangkan untuk tahap II-Termin II diterima 600 Vial (multidose) untuk diberikan kepada 3.000 orang, yang terdiri dari 2.800 pelayan publik dan 200 untuk kaum lansia, dari jumlah 2.800 pelayanan Publik sudah diberikan dosis I sebanyak 2.053 orang (60%), sedangkan dari jumlah 200 lansia sudah diberikan dosis I sebanyak 127 orang, dan diharapkan dalam waktu dekat tahap II – Termin II dapat selesai. (mag-9)

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Sibolga melakukan penandatanganan fakta integritas, dan siap berperan serta mendukung Kejatisu dalam memberikan pelayanan sesuai standar kepada masyarakat.

“Kita siap mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan hukum diwilayah Kejaksaan Sibolga,” ucap Kajari Sibolga, Henri Nainggolan usai mengikuti apel pencanangan Zona Integritas di wilayah Sumatera Utara, Senin (5/4).

Henri menjelaskan, penandatangan fakta integritas ini turut serta diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sibolga. “Seluruh pegawai ikut menandatangani, artinya kita sangat siap memberikan pelayanan sesuai dengan standart,” bebernya.

Dikatakan Henri, Kejari Sibolga siap menjalankan amanah dari Kejatisu untuk mewujudkan Kejaksaan dengan Motto “BISA” (Bijaksana, inovatif, sigap, dan amanah) dengan prinsip “KERJA” (Kreatif, Energik, Ramah, Yuridis dan Amanah Bekerja dengan hati)

“Harapan daripada apel pencangan pembangunan zona integritas adalah terhadap semua pegawai khususnya Kejaksaan Negeri Sibolga mampu mengemban amanat sesuai dengan tupoksi, penuh integritas moral dan amanah untuk mewujudkan kejaksaan sibolga yang profesional,”pungkasnya.(mag-8)

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang berharap Anak Muda Karo menjadi ujung tombak dalam memerangi penyakit masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Hal ini ditegaskan Cory saat membuka kegiatan Jambore Anak Muda Karo di Taman Madu Efi, Desa Kacinambun (Siosar), Kab.Karo, Senin (5/4) siang.

Kegiatan ini dimulai dengan rapit tes bagi seluruh panitia penyelenggara dan peserta di Makodim 0205 /TK. Usai rapit tes, rombongan dan peserta dibantu kendaraan milik Kodim 0205/TK bergerak menuju lokasi acara.

Jambore Anak Muda Karo ini diikuti 50-an kaum muda – mudi dari berbagai daerah di Kabupaten Karo yang digagas oleh Ketua Umum Edinta Lestari dan Anggota DPD RI, Dr. Badikenita Br Sitepu selaku Ketua Panitia. Kegiatan ini akan diselenggarakan selama 2 hari mulai 5-6 April 2021.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cory Sriwati br Sebayang berharap kegiatan jambore dapat membina mental para generasi muda penerus bangsa dapat menjadi suri teladan di daerah masing-masing. Serta dapat menjadi ujung tombak dalam memerangi penyakit masyarakat dan turut menyukseskan pembangunan.

“Saat ini Tanah Karo butuh peran anak muda yang punya mental pemberani dalam memerangi penyakit masyarakat seperti judi dan narkoba. Saya berharap dengan adanya kegiatan jambore ini, kaum muda mudi ini dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan panutan di daerah tempat tinggal mereka masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan seminar tentang empat Pilar Kebangsaan yang dimoderatori langsung oleh Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Haiyanto S.Sos. Dan seminar tentang bahaya judi dan narkoba yang di pandu oleh Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono SH, S.IK. (deo)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Aluwi S.H beserta para pejabat struktural mengikuti Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara virtual, Senin (5/4) di Aula Kejaksaan Negeri Asahan.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu, SH, MH memberikan pengarahan sekaligus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Kajatisu menyampaikan banyaknya program-program yang ditetapkan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam penegakan hukum, salah satunya Kejatisu telah merintis pembuatan Adhyaksa Corner di Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara, dengan tujuan melaksanakan misi organisasi untuk meningkatkan jumlah pemulihan aset di daerah. Hal ini dalam upaya kejaksaan melaksanakan fungsinya membantu Pemprov SU memulihkan aset yang dikuasai pihak lain.

Selain mendapat pengarahan, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan fakta integritas secara serentak dan penandatanganan komitmen bersama di Kejaksaan Negeri Asahan.

Dalam kesempatan itu, Kajari Asahan mengawali penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti oleh pejabat struktural Kejaksaan Negeri Asahan. (mag-9)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2022 di Aula Balai Kota, belum lama ini. Kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan turut dihadiri pejabat Pemprovsu, akademisi dari USU dan unsur lainnya.

Amir menjelaskan, melalui Musrenbang ini berharap agar seluruh OPD dan pemangku kepentingan lainnya dapat membangun komitmen yang sama dengan memberikan masukan-masukan konstruktif. Sehingga dihasilkan suatu rumusan strategis kebijakan anggaran untuk tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Binjai pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Musrenbang bertemakan pemulihan ekonomi masyarakat Kota Binjai melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Ada lima prioritas pembangunan di bawah kepemimpinan H Amir Hamzah.

Adalah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik, menurunkan tingkat kemiskinan serta penggangguran. “Selain itu, ada tujuh sasaran makro pembangunan daerah Kota Binjai yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2021,” beber Amir.

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen. Kedua, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,12 persen. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,42 persen. Keempat, indeks pembangunan manusia menjadi 77,5 persen. Kelima, gini ration 0,289. Keenam inflasi 0,42 persen dan terakhir, PDRB perkapita Rp11.588.000.

Kepada semua peserta Musrenbang, dia mengajak untuk memberikan saran dan masukan guna tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mampu mewujudkan masyarakat lebih sejahtera hingga Kota Binjai lebih maju, berbudaya serta religius.

“Diharapkan, melalui Musrenbang ini dapat bermanfaat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai,” tutup Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut, Efendy Pohan. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Mentoring Rehabilitasi Narkoba dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Kriston Napitupulu didampingi anggota terdiri Suherdi, Bintang Juwita Oktavia P, Rahmah Sari Novia Bancin, Epriana Tarigan, Mulyadi Sitepu dan Muhammad Syarif Hidayat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin (5/4) pagi.

Dalam kunjungan ini terungkap, pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Binjai berjalan sukses.

Bahkan, wargabinaan yang telah mengikuti program tersebut mengucapkan puji syukur seraya berterima kasih. “Pertama dan yang paling utama, saya menjadi lebih bertanggungjawab. Kemudian lebih disiplin, jujur dan saya lebih hidup sehat,” tambah dia.

Kegiatan mentoring diawali dengan pemberian penguatan kepada wargabinaan oleh Ketua Tim, Kriston Napitupulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait kegiatan rehabilitasi dan testimoni dari wargabinaan. Mereka yang mengikuti rehabilitasi terdiri dari medis, sosial dan narkotika ini merasa senang. Bahkan mereka juga menunjukan kreativitas mereka dengan menyanyikan yel-yel.

Tim mentoring juga mengunjungi blok rehabilitasi dan monitoring berdasarkan instrumen penilaian kesesuaian penyelenggaraan layanan rehabilitasi di pemasyarakatan. Hasilnya, cukup memuaskan.

Standarisasi rehabilitasi di pemasyarakatan mencakup SDM, sarana dan prasarana, sistem, mekanisme serta prosedurnya. Juga terkait dengan ketepatan penggunaan anggaran dan terkahir, tim mentoring melakukan rapat dengan Pokja Rehabilitasi dan Bendahara Lapas Binjai. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mempersilahkan para pimpinan OPD atau pejabat untuk mengundurkan diri, yang tak menerima dirinya sebagai pemimpin. Apalagi, bagi pejabat yang tidak dapat bersinergi dan loyal terhadap pimpinannya.

Demikian diucapkan Amir saat pimpin apel gabungan di halaman Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Kartini, Binjai Kota, Senin (5/4). Apel gabungan diikuti oleh pejabat dari eselon II dan III.

Amir menyatakan, adalah takdir Tuhan yang maha kuasa karena telah menempatkannya sebagai orang nomor dua di Kota Binjai. Bahkan saat ini, Amir sedang dalam proses administrasi untuk pengusulan sebagai Wali Kota.

Sayang, kata dia, sudah hampir dua bulan sejak dilantik, masih ada pimpinan OPD yang belum menerima takdir tersebut.

“Hampir 2 bulan sudah saya dilantik, saya merasa ada beberapa dari bapak/ibu belum bisa menerima takdir saya menjadi Wali Kota Binjai, khususnya para pimpinan OPD. Terlihat dari beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam menjalankan tugas, pejabat tersebut cuek, tidak antusias mendampingi dan membantu saya,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini.

Karenanya, Amir membuka pintu lebar-lebar untuk pejabat yang tak bersedia dipimpin olehnya untuk undur diri, mengikuti jejak Sekretaris Daerah, M Mahfullah Daulay yang kini menjabat Sekretaris BPBD Sumut. Amir yakin, masih banyak ASN di Binjai yang layak dan berkompeten untuk menggantikan pejabat tersebut. “Saya butuh ASN atau pimpinan yang pekerja keras, bertanggungjawab, punya dedikasi tinggi dan loyalitas kepada pimpinan yang tidak diragukan,” tukas Amir.

Apel gabungan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Apel digelar untuk penyampaian arahan dari Plt Wali Kota kepada ASN yang diwakili pejabat eselon II dan III.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, apel gabungan di lingkungan Pemko Binjai, memang ditiadakan. Dia menambahkan, sejumlah program kerja kedepannya.

Diantaranya untuk penanganan covid -19 kepada posko agar menindaklanjuti kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, penataan dan pendataan aset Pemko Binjai, dan realisasi PAD. Selanjutnya tertib ASN dan pegawai honorer, reformasi birokrasi serta pemulihan ekonomi. (ted)

KARO, SUMUTPOS.CO – Masih maraknya Keramba Jaring Apung (KJA) di DTW Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, mendapat perhatian serius dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Apalagi Kemenko Masves sudah berkali-kali melakukan peninjauan untuk mengidentifikasi jumlah KJA milik masyarakat dan perusahaan di Danau Toba sekitarnya, dan menjadi persoalan serius yang harus ditertibkan.

Hal ini ditegaskan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH saat mengajak Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, Sik, Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto dan Camat Merek Juspri Nadeak, mengunjungi DTW Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Kamis (1/4).

Menurut Bupati Karo, sejumlah kebijakan terkait Keramba Jaring Apung (KJA) antara lain melaksanakan penertiban perizinan usaha KJA sesuai dengan daya dukung, tidak mengizinkan perusahaan budi daya KJA untuk memperluas usaha, serta penertiban KJA yang tidak memiliki izin usaha dan lokasi kegiatan yang tidak sesuai dengan Pepres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Danau Toba dan Sekitarnya.

“Salah satu masalah yang terjadi saat ini adalah jumlah produksi KJA telah melebihi standar yang ditetapkan Pemprov Sumut melalui SK Gubernur Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba,” paparnya.

Bahkan Dewan Riset Daerah Sumatra Utara menilai operasional KJA di Danau Toba saat ini sudah melanggar sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pusat.

Selain itu, menurut Bupati Karo Terkelin Brahmana, daya dukung air danau dan kualitas air diakibatkan oleh banyaknya aktivitas budi daya perikanan di Danau Toba, serta operasional KJA telah berkembang di luar dari zona yang telah ditentukan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan sekitarnya.

Untuk itu, lanjutnya lagi, Pemkab Karo akan melakukan penertiban dan mengurangi usaha perikanan KJA di kawasan Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

“Sesuai data, usaha KJA ikan nila dan ikan mas total 458 KJA, nah ini sudah menyalahi ketentuan dan peraturan yang ada,” tegas Bupati.

Selanjutnya, tutur Terkelin Brahmana, Pemkab Karo akan menyerahkan sepenuhnya tekhis penertiban kepada Forkopimda yang mana pelaksanaan untuk verifikasi bulan April – Juni 2021, sedangkan hari “H” penghapusan KJA dengan batas waktu, Juni – Desember 2021.

Sementara Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, mengatakan akan menjalankan program penertiban KJA ini, seterusnya, sebagai Bupati terpilih dalam menjalankan estafet kepimpinan yang baru.

Sedangkan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo dan Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto menyebutkan bahwa saat ini masyarakat pengelola KJA sangat akomodatif dalam program pemerintah.

“Polri dan TNI siap bersinergi dan bergandengan tangan dalam menjalankan visi misi pemerintah, agar kawasan Danau Toba menjadi objek wisata bertaraf internasional bebas pencemaran dan kerusakan . Hal ini, sekaligus mendukung penataan dan pembangunan bagian utara pariwisata superprioritas Danau Toba,” tegasnya. (deo)