25 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 37

Tarif Parkir Belum Turun Sepenuhnya, Oknum Masih Pakai Tarif Lama

KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemko Medan sudah resmi menurunkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat masing-masing Rp2.000 dan Rp4.000, nyatanya praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana.

Seperti parkirkan yang ada di Jalan Masjid Raya saat pembukaan Ramadan Fair pada Rabu (25/2/2026) malam, tampak juru parkir (jukir) mengutip retribusi Rp3.000 kepada para pengguna parkir tepi jalan. Bahkan, situasi itu dimanfaatkan beberapa oknum dengan meminta tarif hingga Rp5.000 kepada pengguna jasa parkir.

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Brigjen Katamso, dimana tarif parkir kendaraan roda dua masih Rp3.000 dan kendaraan roda empat Rp5.000.

Menanggapi hal itu, Kabid Parkir Dishub Kota Medan Kesmedi Dagobert Sianipar, mengaku akan segera mengecek beberapa lokasi yang disinyalir masih menerapkan tarif parkir lama.
“Sudah kita turunkan anggota ke beberapa lokasi untuk mengecek. Kebijakan ini kan masih baru, tentu butuh waktu untuk tersosialisasikan secara menyeluruh. Target kita satu minggu ini semua sudah beres,” kata Kesmedi saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Dijelaskannya, pasca tarif parkir diturunkan, Dishub Kota Medan sudah langsung mensosialisasikan kepada para vendor parkir yang ada di Kota Medan.“Dari 7 vendor yang ada, semalam (Rabu) baru 1 vendor yang bisa kita komunikasikan, karena vendor lain belum terhubung. Hari ini kita masifkan lagi komunikasi dengan vendor lain,” jelasnya.

Memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Kesmedi menyebut Tim Cakrawala Dishub Medan maupun Satgas terus melakukan pemantauan dan patroli di lapangan. “Kalau ada yang masih mengutip dengan tarif lama tentu akan kita tindak. Ini anggota juga terus patroli sembari melakukan razia para juru parkir (jukir) liar,” pungkasnya.

Diminta Perkuat Sistem Pelaporan Online
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendukung penuh kebijakan penurunan tarif parkir tepi jalan di Kota Medan sejak 25 Februari 2026, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat melalui Peraturan Walikota (Perwal) Medan No.9 Tahun 2026.

Menurut Afif, kebijakan yang diambil Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemko Medan kepada masyarakat. “Kita mendukung penuh penurunan tarif parkir tepi jalan yang dilakukan Wali Kota Medan. Kita menilai, Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026 itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” ucap Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Kamis (26/2/2026).

Dikatakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu, penurunan tarif tersebut sejatinya dilakukan untuk memberikan stimulus agar ekonomi masyarakat dapat lebih baik.
“Wali Kota Medan menyadari betul bahwa saat ini masyarakat masih merasa kesulitan secara finansial, sehingga perlu dibantu dengan kebijakan yang bersifat stimulus. Tentunya, ini merupakan langkah yang baik ditengah jeritan masyarakat karena mahalnya bahan-bahan pokok,” ujarnya.

Afif Abdillah juga mendukung langkah Pemko Medan yang terus membenahi sistem perparkiran di Kota Medan. Sebab selain menurunkan tarif retribusi parkir, Wali Kota Medan juga berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa parkir tepi jalan.

“Kebijakan penurunan tarif parkir yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan ini tentunya sangat berdampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi,” katanya.

Guna memastikan peningkatan pelayanan di bidang perparkiran tepi jalan tersebut, Afif Abdillah mendorong dilakukannya pengawasan yang kuat melalui sistem pelaporan online.
“Seperti yang disampaikan Wali Kota Medan, nantinya harus ada Satgas khusus untuk mengawasi jalannya sistem perparkiran di Kota Medan. Alhamdulillah, saat ini Dishub Medan memiliki Tim Cakrawala yang setiap harinya melakukan pengawasan,” tuturnya.

Afif Abdillah pun mendukung langkah Pemko Medan yang akan melakukan pelatihan kepada setiap juru parkir (jukir) di Kota Medan agar dapat mengikuti setiap peraturan yang ada dan bersikap ramah kepada masyarakat.

“Saya sepakat bahwa jukir harus diberi pelatihan, mereka harus bersikap sopan, ramah, dan mengedukasi masyarakat. Kemudian, setiap jukir wajib menggunakan atribut resmi seperti rompi, identitas, dan memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir,” tegasnya.

Terakhir, Afif juga mendukung penuh kebijakan Pemko Medan yang mewajibkan seluruh jukir untuk menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi terkait.
“Ini juga salah satu yang paling penting, seluruh jukir di Kota Medan harus terbebas dari narkoba. Kita mau setiap jukir di Kota Medan sehat secara keseluruhan, baik fisik maupun mental,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan secara resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu (25/2/2026). Penurunan tarif retribusi parkir yang berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 tersebut tertuang di dalam Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, saat ini tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 2 di Kota Medan hanya dikenakan Rp2.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 4 di Kota Medan hanya dikenakan Rp4.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 4 dikenakan tarif Rp5.000.
Pembayaran retribusi parkir tepi jalan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual (tunai) maupun secara digital ataupun nontunai dengan penggunaan Q-RIS. (map/ila)

Jamin Keamanan Mudik 2026, KAI Divre I Sumut Pasang 2.293 Bantalan Sintetis

PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.
PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.

SUMUTPOS.CO – Menjelang dimulainya masa Angkutan Lebaran 2026 pada 11 Maret mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara telah menuntaskan pemasangan 2.293 batang bantalan sintetis.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan keandalan prasarana dengan mengganti bantalan kayu pada jembatan kereta api yang mengalami penurunan kualitas, sehingga perjalanan selama masa mudik tetap aman dan lancar.

Plt Manager Hubungan Masyarakat Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa penyelesaian program ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan lintas menjelang periode Angkutan Lebaran.

Menurut Anwar, penggantian bantalan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara.

“Selesainya pemasangan bantalan sintetis semakin memperkuat aspek keselamatan perjalanan kereta api. Material ini memiliki stabilitas yang baik serta lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Program penggantian bantalan di wilayah Divre I Sumatera Utara telah berlangsung sejak 2022 dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas teknis.

Hingga Februari 2026, total 2.293 bantalan sintetis telah terpasang pada 48 jembatan rangka baja yang tersebar di lintas Belawan–Rantauprapat, termasuk jalur menuju Siantar dan Tanjungbalai. Anwar menjelaskan bahwa pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik yang membutuhkan peningkatan keandalan struktur.

Dari sisi teknis, Anwar menuturkan bahwa bantalan sintetis memiliki durabilitas tinggi serta ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan cuaca maupun paparan zat kimia dibanding bantalan kayu konvensional. Selain itu, kemampuan peredaman getaran dan suara tetap terjaga sehingga tidak mengurangi kenyamanan operasional.

“Dengan usia pakai yang dapat mencapai puluhan tahun, bantalan sintetis memberikan nilai tambah dari sisi keandalan maupun efisiensi perawatan jangka panjang,” jelas Anwar.

Anwar mengatakan, penggunaan material sintetis juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip keberlanjutan. Peralihan dari bantalan kayu ke sintetis membantu mengurangi kebutuhan material berbasis kayu sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.

“KAI Divre I Sumatera Utara terus mendorong penerapan teknologi yang mendukung keselamatan sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya ini kami lakukan agar layanan kereta api tetap andal sekaligus ramah lingkungan,” pungkas Anwar.

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melakukan pemantauan dan perawatan prasarana secara berkala guna memastikan seluruh perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran 2026 berjalan selamat, aman, dan tepat waktu.(san/ila)

Kunjungi Sumut, Jaksa Agung Lakukan Evaluasi Internal

KETERANGAN: Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, memberikan keterangan terkait kunjungan Jaksa Agung ke Sumut di Kantor Kejati Sumut, Kamis (26/2/2026).
KETERANGAN: Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, memberikan keterangan terkait kunjungan Jaksa Agung ke Sumut di Kantor Kejati Sumut, Kamis (26/2/2026).

SUMUTPOS.CO – Kunjungan ST Burhanuddin ke Sumatera Utara (Sumut) dipastikan murni dalam rangka kerja dan evaluasi internal. Hal ini ditegaskan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meluruskan isu yang berkembang, termasuk soal penahanan tiga unit mobil di Kejaksaan Negeri Medan serta dinamika mutasi kepala kejaksaan negeri (Kajari).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna, menyampaikan bahwa agenda Jaksa Agung ke Sumut bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan profesional, berintegritas, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Tidak ada kaitannya dengan penahanan tiga mobil itu. Kunjungan ini untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, menjunjung tinggi integritas, asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak asasi manusia,” ujar Anang di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (26/2/2026).

Dalam rangkaian kunjungannya, Jaksa Agung menyambangi sejumlah satuan kerja, di antaranya Kejaksaan Negeri Deliserdang, Kejaksaan Negeri Langkat, hingga Kejari Medan. Selain mengevaluasi penanganan perkara, perhatian juga diberikan pada kondisi sarana dan prasarana kantor.

Menurut Anang, beberapa bangunan kantor kejaksaan di daerah dinilai sudah cukup lama, sementara volume barang bukti yang ditangani terus meningkat. Kondisi ini dinilai perlu pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola administrasi, khususnya barang bukti, dapat berjalan lebih tertib dan optimal.

Disinggung mengenai mutasi Kajari di Deliserdang dan Padanglawas, Anang membenarkan adanya penarikan pejabat sebagai bagian dari proses evaluasi. Ia menegaskan, mutasi dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan utama, yakni aspek kepemimpinan (leadership), potensi konflik kepentingan (conflict of interest), serta profesionalisme dalam penanganan perkara.

“Ada yang dipromosikan secara diagonal ke jabatan fungsional. Artinya bukan demosi, tapi evaluasi jabatan struktural. Prinsipnya, jika ada aduan yang dinilai serius dan berdampak pada profesionalitas, maka segera kita tarik untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tegasnya.

Terkait dugaan pungutan liar yang sempat menyeret nama salah satu Kejari di Sumut, pihaknya menyatakan masih melakukan pendalaman. Proses akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau ada pelanggaran etik tentu diproses. Tapi saat ini masih sebatas aduan. Kita profesional, tidak bisa hanya berdasarkan dugaan,” katanya.

Di sisi lain, Jaksa Agung disebut turut mengapresiasi capaian kinerja Kejati Sumut, terutama dalam penanganan perkara dan pemulihan kerugian negara. Kehadiran pimpinan tertinggi korps Adhyaksa itu diharapkan menjadi suntikan semangat bagi seluruh jajaran agar tetap bekerja secara hati-hati, bermartabat, dan berkeadilan. (man/ila)

Pemko Medan Kembali Hadirkan Mudik Gratis 2026, Sediakan 4.000 Kuota Penumpang

Plt Kadis Perhubungan Kota Medan, Suriono S.SiT MT. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Plt Kadis Perhubungan Kota Medan, Suriono S.SiT MT. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar baik bagi warga Kota Medan yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa terbebani biaya transportasi. Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) kembali menggelar program tahunan Mudik Gratis pada tahun 2026 dengan tajuk “Mudik Bareng Pemko Medan 2026”.

Melalui Dinas Perhubungan Kota Medan, Pemko Medan menyiapkan sebanyak 4.000 kuota bagi masyarakat yang ingin merayakan momen kebersamaan di kampung halaman.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Suriono S.SiT MT, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga, sekaligus memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman.

“Alhamdulillah, Pemko Medan kembali menggelar program Mudik Gratis di tahun 2026 ini. Total kita siapkan kuota untuk 4.000 penumpang,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Adapun tahun ini terdapat 12 daerah tujuan mudik yang telah disiapkan, yakni Pakpak Bharat, Sidikalang, Tarutung, Sibolga, Rantau Prapat, Kota Pinang, Sibuhuan, Gunung Tua, Sipirok, Padang Sidempuan, Panyabungan, dan Natal. Daerah-daerah tersebut merupakan tujuan favorit warga Medan setiap musim mudik.

Untuk mengikuti program ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran pada 2 hingga 4 Maret 2026 di Taman Ahmad Yani mulai pukul 09.00 WIB. Saat mendaftar, calon penumpang diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP sebagai persyaratan administrasi.

Setelah proses pendaftaran, tiket keberangkatan dapat diambil pada 9 dan 10 Maret 2026 di lokasi yang sama, yakni Taman Ahmad Yani, juga mulai pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, keberangkatan peserta mudik dijadwalkan pada 16 dan 17 Maret 2026 dari Terminal Amplas pukul 14.00 WIB. Penumpang diimbau untuk hadir paling lambat dua jam sebelum waktu keberangkatan guna menghindari keterlambatan.

Program Mudik Gratis Pemko Medan ini setiap tahunnya mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain membantu meringankan beban biaya, program ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan selama arus mudik berlangsung. (map/ila)

40 Ribu Pekerja Informal di Medan Terdaftar BPJS

WAWANCARA: Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.
WAWANCARA: Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat jaring pengaman sosial kembali ditegaskan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas melalui peluncuran Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD Pemko Medan bersama BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Central, Rabu (25/2/2026). Program ini dinilai strategis karena langsung menyasar perlindungan pekerja informal sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Wali Kota menegaskan kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan upaya konkret menjamin masa depan masyarakat. Ia menjelaskan manfaat kepesertaan sangat besar, mulai dari pembiayaan kecelakaan kerja hingga santunan kematian, bahkan beasiswa pendidikan anak sampai kuliah jika peserta terdaftar minimal tiga tahun.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin muncul persoalan sosial baru akibat kepala keluarga meninggal dunia tanpa perlindungan.

“Karena itu, pemberdayaan kepala lingkungan menjadi ujung tombak sosialisasi dan rekrutmen peserta di tingkat warga,” ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala BPJS Medan Kota Jefri Iswanto, sejumlah pimpinan OPD, camat, lurah, serta perwakilan kepala lingkungan se-Kota Medan.

Ia menyebutkan, tahun lalu setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, realisasi mencapai 40.435 orang atau 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan. Bahkan, ada kepala lingkungan yang berhasil mendaftarkan hingga 300 peserta. Ke depan, target tersebut akan ditingkatkan menjadi 50 peserta per kepala lingkungan.

Rico Waas juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, yang memastikan biaya perawatan kecelakaan kerja dapat ditanggung penuh tanpa batas nominal selama sesuai ketentuan. Hal ini dinilai menjadi bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Selain peluncuran program, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis beasiswa dan klaim santunan kepada ahli waris peserta. Hingga kini tercatat 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan dari program tersebut.

Wali Kota menegaskan keberlanjutan program menjadi prioritas karena pelayanan publik sejatinya merupakan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan perangkat daerah terus diperkuat agar perlindungan pekerja meningkat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.

“Ini bukan hanya program, tetapi ikhtiar memastikan masa depan masyarakat lebih terjamin dan risiko sosial dapat dicegah sejak awal,” tegasnya. (map/ila)

Tindaklanjuti Instruksi Kapolri dalam Rapim 2026, Kapoldasu Gelar Tes Urine Serentak

TES URINE: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat memimpin langsung pelaksanaan tes urine, di Aula Tribrata Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos
TES URINE: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat memimpin langsung pelaksanaan tes urine, di Aula Tribrata Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos

SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memimpin langsung pelaksanaan tes urine terhadap Jajaran Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) se-Sumut, dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (25/2) sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri guna memastikan internal Polri bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan yang digelar hingga sore tersebut itu diikuti Wakapolda, seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres jajaran, para Kasatker, serta Kasat Narkoba Polres.

Kapolda Whisnu mengatakan, tes urine ini merupakan langkah konkret memperkuat pengawasan internal sekaligus wujud komitmen menjaga marwah institusi.

“Ini bentuk keteladanan pimpinan. Dimulai dari saya, Wakapolda, hingga seluruh pejabat utama dan kapolres. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di tubuh Polri,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Kapolri agar seluruh jajaran melakukan langkah preventif dan pengawasan melekat guna mencegah pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Menurut dia, komitmen “zero pelanggaran” harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan. Setiap personel yang terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan disiplin maupun hukum yang berlaku. “Kepercayaan masyarakat adalah modal utama kami. Karena itu, penguatan integritas harus dimulai dari internal,” ujarnya.

Selain pelaksanaan tes urine, Kapolda Whisnu dalam arahannya juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan profesionalisme, responsif terhadap dinamika sosial, serta cepat melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menurunkan public trust.

Rapim 2026 tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Polda Sumut mendukung dan mengamankan program kerja pemerintah tahun 2026 di wilayah Sumut dengan tetap mengedepankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. (dwi/ila)

Dosen dan Mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada, Terapkan Teknologi Irigasi di Gayo Lues

PROGRAM: Dosen dan Mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Telusung Desa Pers Rigeb Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Aceh, kemarin.
PROGRAM: Dosen dan Mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Telusung Desa Pers Rigeb Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Aceh, kemarin.

ACEH – Pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025, ratusan hektare lahan pertanian terdampak akibat rusaknya sistem irigasi.

Di Dusun Telusung Desa Pers Rigeb Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Tangguh Bencana bahkan sempat terancam gagal panen karena aliran air sawah terputus.

Menjawab kondisi tersebut, tim mahasiswa bersama dosen Institut Kesehatan Deli Husada melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi irigasi alternatif berbasis pompa air portable dan reservoir penampung air.

Program ini difokuskan pada pemulihan akses air irigasi sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan desa. Pompa air portable dimanfaatkan untuk mengalirkan air dari sumber air Sungai terdekat menuju lahan persawahan, sementara reservoir berfungsi menstabilkan distribusi air ke setiap petakan sawah agar pengairan lebih merata dan efisien.

Aliah, salah satu petani anggota Kelompok Tani Tangguh Bencana, mengungkapkan bahwa sebelum adanya bantuan tersebut para petani kesulitan mengairi sawah akibat saluran irigasi sawah yang rusak akibat banjir bandang.

“Setelah bencana, sawah kami sulit diairi karena saluran rusak. Dengan adanya pompa dan bak penampung ini, kami bisa kembali menyelamatkan padi yang telah ditanam dan berharap hasil panen membaik,” ujarnya.

Tidak hanya menghadirkan teknologi, program ini juga memperkuat kelembagaan kelompok tani melalui pelatihan pengoperasian alat, penyusunan jadwal distribusi air, serta pembentukan sistem pengelolaan dan iuran perawatan secara kolektif. Hasilnya, lebih dari 70 persen lahan sawah yang sebelumnya terdampak kini berhasil diselamatkan dan kembali memasuki masa panen. (rel/lek/azw)

Diduga Tetap Beroperasi, Anggota DPD RI Penrad Siagian Desak Pemerintah Eksekusi Pencabutan Izin PT Gruti di Nisel

NIAS SELATAN, SumutPos.co– Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), pada 24-25 Februari 2026. Kunjungan ini bertujuan merespons keresahan warga terkait dugaan aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) pascapencabutan izin operasional oleh pemerintah pusat.

Dalam dialog yang digelar di Teluk Dalam bersama Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) dan GMKI, masyarakat melaporkan bahwa PT Gruti masih melakukan aktivitas di lapangan. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 89 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026, izin usaha pemanfaatan hutan perusahaan tersebut telah resmi dicabut.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau izinnya sudah dicabut, mengapa masih ada aktivitas? Mengapa justru masyarakat yang ditekan?” keluh seorang warga bermarga Zega di hadapan Senator.

Tinjau Langsung Basecamp Perusahaan

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Rabu (25/2/2026), Penrad Siagian turun langsung meninjau lokasi basecamp PT Gruti di Desa Wawabunijawa, Kecamatan Pulau Batu Utara. Penrad didampingi anggota DPRD Nias Selatan Amoni Zega dan Lulu Sarumaha, serta unsur TNI-Polri setempat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan fakta lapangan dan menghindari simpang siur informasi. “Kita ingin semua jelas. Aspirasi sudah didengar, sekarang kita cek langsung agar rekomendasi yang kami bawa ke pusat memiliki dasar faktual yang kuat,” tegas Penrad.

Soroti kriminalisasi dan dampak lingkungan, Pdt Penrad Siagian secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan haknya. Ia mengingatkan bahwa posisi hukum masyarakat saat ini sangat kuat seiring dengan dicabutnya legalitas perusahaan oleh negara.

“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun. Ketika izin dicabut, maka tidak ada lagi dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi. Sangat tidak adil jika masyarakat justru dikriminalisasi dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

Tak hanya soal hukum, Penrad juga menyoroti kerusakan ekologis akibat 39 tahun operasional PT Gruti. Mulai dari penutupan aliran sungai hingga perubahan habitat satwa liar seperti buaya yang kini mulai masuk ke permukiman warga, menjadi bukti nyata dampak lingkungan yang memprihatinkan.

Bawa Persoalan ke Tingkat Nasional

Senator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Kerja Pengaduan Masyarakat BAP DPD RI ini berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat nasional. Ia mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau keberadaan tenaga kerja asing di area tersebut.

“Polisi harus netral dan proporsional. Ini konflik agraria yang harus diselesaikan dengan dialog dan keadilan, bukan tekanan. Kami akan upayakan mekanisme pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta jika persoalan ini tidak segera tuntas di tingkat daerah,” pungkas Penrad.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat Pulau-Pulau Batu untuk mendapatkan kepastian hukum serta memulihkan ruang hidup mereka yang selama puluhan tahun terbelenggu konflik kehutanan. (adz)

Kendalikan Inflasi di Ramadan & Idulfitri, TPID Dairi Gelar Gerakan Pangan Murah

PANGAN MURAH: Pemkab dan TPID Dairi saat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pasar Sumbul, Selasa (24/2).SUMUT POs/istimewa.
PANGAN MURAH: Pemkab dan TPID Dairi saat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pasar Sumbul, Selasa (24/2).SUMUT POs/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten Dairi bergerak cepat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Melalui program Gerakan Pangan Murah, TPID hadir langsung di tengah masyarakat guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Kegiatan ini digelar di Pasar Sumbul, Kecamatan Sumbul, Selasa (24/2), serta di Pasar Tigabaru, Kecamatan Pegagan Hilir, Senin (23/2). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang rutin dilakukan saat momen hari besar keagamaan.

Kepala Bagian Perekonomian yang juga Sekretaris TPID Dairi Lipinus Sembiring, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, kita menjual sembako berupa beras jenis SPHP kemasan 5 kilogram dan minyak goreng jenis Minyakita kemasan 1 liter,” ujar Lipinus, Rabu (25/2).

Ia menambahkan, program ini terlaksana melalui sinergi TPID bersama sejumlah pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen dalam mengendalikan inflasi serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, momen Ramadan dan Idul Fitri kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga. Karena itu, intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah dinilai efektif untuk menjaga keseimbangan harga.

“Melalui kegiatan ini diharapkan stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat warga memanfaatkan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Dairi pun berkomitmen terus memantau perkembangan harga dan stok pangan agar inflasi tetap terkendali sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. (rud/ila)

Rakor Lintas Kementerian Bahas Jalan Alternatif Medan–Karo dan Tol Medan–Berastagi, Usulan Bupati Karo Direspons Kemenkoinfra

RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.
RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.

KARO – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons usulan peningkatan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual, Selasa (24/2), sebagai tindak lanjut atas permohonan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Karo.

Sebelumnya, Bupati Karo Antonius Ginting, telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dalam audiensi di Jakarta, Rabu (18/2).

Rakor tersebut diikuti para Asisten Deputi di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.

Dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Antonius Ginting didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparannya, Bupati Karo menegaskan posisi strategis daerahnya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), kawasan agropolitan dan sentra produksi hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam kerangka Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menurutnya, dukungan infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk memperkuat konektivitas wilayah, menjamin kelancaran distribusi logistik hasil pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan.

“Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, kami harapkan menjadi prioritas pemerintah pusat. Belakangan ini jalur tersebut kerap terdampak longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata,” ujar Antonius.

Dalam rakor tersebut, sejumlah usulan prioritas dipaparkan, di antaranya pembangunan jalan alternatif Medan–Karo, pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi, peningkatan Dermaga Tongging sebagai gerbang utara Danau Toba, pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, hingga rehabilitasi drainase dan trotoar di sejumlah ruas jalan di Kabanjahe.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga mengusulkan penanganan banjir di daerah irigasi rawa Paya Lahlah, program Inpres jalan dan irigasi, serta penyusunan RDTR untuk Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, dan Tigabinanga.

Sebelumnya dalam audiensi di Jakarta, Bupati Karo bersama tokoh diaspora Karo Hery Sebayang juga menyampaikan usulan pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, pembangunan Jalan Tol Medan–Karo, peningkatan Dermaga Tongging agar dapat melayani penyeberangan ferry ke Samosir, hingga perbaikan daerah irigasi guna mendukung ketahanan pangan.

Menanggapi usulan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh proposal Pemerintah Kabupaten Karo sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional. Rakor lintas kementerian digelar untuk menyamakan persepsi, melakukan sinkronisasi program, serta merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan.

Melalui rangkaian audiensi dan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Targetnya, Kabupaten Karo dapat berkembang sebagai kawasan pertumbuhan baru, sentra pangan unggulan, sekaligus destinasi pariwisata strategis di kawasan Danau Toba. (deo/ila)

1...363738...15,673Page 37 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor