MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 55 orang warga terjaring ketika Tim Satgas Covid-19 Pemko Medan menggelar razia masker di Jalan Ring Road Gagak Hitam, persisnya depan Ringroad City Walk (RCW), Senin (28/12). Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan warga karena kedapatan tidak mengenakan masker,tim yang terdiri dari unsur Satpol PP Kota Medan.

Dinas Pariwisata serta Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) menahan sebanyak 8 kartu identitas diri (KTP).

Sedangkan bagi warga yang terjaring dan tidak membawa KTP, tim memberikan sanksi pembinaan berupa menyanyikan salah satu lagu nasional yang diketahui serta melafalkan Pancasila. Sebelum dipersilahkan meninggalkan lokasi razia, keseluruhan warga yang terjaring tersebut diingatkan untuk senantiasa mengenakan masker sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona.

Razia masker dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Tim gabungan selanjutnya meletakkan dua plank di seperempat ruas jalan yang berisikan permohonan maaf atas terganggunya kelancaran jalan menyusul dilakukannya razia masker. Setelah itu tim melakukan setiap warga yang melintas, baik berjalan kaki maupun mengendarai kenderaan bermotor baik roda dua, roda empat maupun truk diperiksa untuk memastikan telah mengenakan masker atau tidak.

Bagi warga yang tidak menggunakan masker, tim yang dipimpin Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan diwakili Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan M Irvan Pane langsung menghentikannya. Sebelum melakukan pendataan, warga yang tidak pakai masker diminta membersihkan tangan terlebih dulu menggunakan hand sanitizer dan kemudian diberi masker. Bagi yang membawa KTP, tim pun menahannya sebagai sanksi sekaligus memberikan efek jera.

Warga yang tidak membawa KTP, mereka pun diminta untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang diketahui serta melafalkan Pancasila. “Selama pandemi Covid-19 kami minta untuk selalu mengenakan masker, terutama saat melakukan aktifitas di luar rumah. Sebab, memakai masker merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah penularan virus Corona,” kata Irvan kepada warga yang terjaring.

Selain warga yang melintasi Jalan Ringroad, tim juga mendatangi RCW. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah pengunjung mau pun karyawan yang bekerja di plaza tersebut telah memakai masker atau tidak. Di samping itu juga untuk memastikan pengelola plaza telah menerapkan protokol kesehatan, seperti pengadaan wastafel cuci tangan maupun penerapan social distancing. Salah satu yang menjadi objek utama pengawasan adalah Smarco Superstore Supermarket yang berada di lantai dasar.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, RCW telah menerapkan protokol kesehatan. Selain tersedia sejumlah wastafef, pengunjung yang hendak memasuki plaza lebih dulu dicek suhu tubuhnya menggunakan thermo gun oleh salah seorang pertugas di pintu masuk. Di samping itu juga, pengunjung yang tidak memakai masker tidak diperkenankan memasuki plaza berlantai empat tersebut. Dari hasil pengawasan, tim melihat seluruh pengunjung yang datang seluruhnya mengenakan masker.

Saat memasuki Smarco Superstore, tim mendapati karyawan supermarket itu sebagian besar tidak mengenakan sarung tangan plastik seperti yang telah diisyaratkan untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona. Melihat itu, Irvan pun langsung menegur salah seorang penangungjawab Smarco Superstore. Pria mengenakan kemeja merah dipadu celana panjang hitam itu minta maaf dan langsung memerintahkan seluruh karyawan yang ada di supermarket tersebut untuk mengenakan sarung tangan.

“Kita apresiasi kepada pengelola RCW, sebab mereka telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hanya saja kita menemukan banyak karyawan di Smarco Superstore yang tidak mengenakan sarung tangan. Alhamdulillah, setelah kita ingatkan, mereka pun langsung memakainya. Kita harapkan semua patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti yang terrtuang dalam Perwal No.27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19,” ungkap Irvan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tengah mengusulkan nomor induk kepegawaian (NIK) para calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kerja Pemko Medan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Totalnya, ada 100 calon PPPK yang lulus hasil seleksi penerimaan PPPK tahun 2019 yang sedang diusulkan NIK-nya oleh Pemko Medan.

“Untuk PPPK tahun 2019 itu, sudah kita usulkan NIK-nya baru saja beberapa hari yang lalu, sebelum libur Natal. Ini sedang kita usulkan, lagi diproses, ya kita tunggu lah,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (28/12).

Dikatakan Muslim, dari 199 tenaga honorer K2 yang ikut seleksi penerimaan PPPK itu, hanya ada 100 orang yang lulus seleksi. Sehingga saat ini, pihaknya menunggu NIK ke-100 orang tersebut keluar untuk diproses ke tahap selanjutnya.

“Nanti setelah NIK yang 100 orang itu keluar, baru lah dikeluarkan SK-nya. Untuk NIK-nya kemungkinan menunggu satu bulan juga baru turun dari pusat, apalagi bulan ini ada libur Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Oleh karena itu, Muslim memprediksi jika para PPPK belum bisa bekerja dan mendapatkan hak nya sebagai pegawai PPPK di awal tahun atau di bulan Januari seperti halnya para CPNS yang lulus dari seleksi CPNS Pemko Medan 2019.

“Setelah keluar SK-nya, kan harus dibuatkan lagi kontrak kerjanya, karena mereka kan pegawai kontrak. Kontraknya itu per lima tahun. Jadi kemungkinan, mereka baru akan bisa bekerja mulai bulan Februari atau Maret,” terangnya.

Setidaknya, dari 100 orang itu, lanjut Muslim, ada beberapa formasi atau tenaga PPPK yang akan mulai dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Medan. “Mulai dari tenaga pendidik atau guru, lalu tenaga kesehatan dan sebagian lainnya untuk tenaga penyuluh,” pungkanya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH meminta Pemko Medan untuk melakukan pembekalan bagi para tenaga PPPK yang akan mulai bekerja di tahun 2021 mendatang.

“Walaupun mereka sudah cukup berpengalaman karena mereka adalah pegawai honorer K2, tapi mereka tetap butuh pembekalan agar bisa menjadi pegawai yang profesional. Mereka harus bisa terampil dan profesional seperti halnya para PNS, karena sebetulnya memang tidak ada bedanya mereka dengan para PNS. bedanya hanya mereka pegawai yang di kontrak,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan telah menerima jumlah calon PPPK yang dinyatakan lulus. Dari 199 peserta yang ikut ujian, hanya ada 100 peserta yang lulus Passing Grade dan dinyatakan lulus ujian. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin punya kiat agar dirinya terhindar dari penularan Covid-19. Orang nomor satu di Polda Sumut ini memiliki strategi untuk terhindar dari penyebaran virus corona di tengah kesibukannya dan juga tetap fit selama pandemi.

“Paling utama agar terhindar dari Covid-19 adalah hati yang gembira serta pikiran tenang. Kebanyakan orang bila sudah bicara Covid-19 pasti cemas, di situlah imun tubuh kita lemah dan bisa terpapar,” ungkap Martuani kepada wartawan di Mapolda Sumut belum lama ini.

Menurutnya, kondisi hati yang gembira dan pikiran tenang adalah obat sehingga tubuh tetap sehat. Dengan begitu, tentunya bisa melakukan aktivitas sehari-hari melayani masyarakat. “Kitanya dulu sehat, baru melakukan aktivitas melayani masyarakat,” ucap mantan Kapolda Papua ini.

Selain hati dan pikiran, kata Martuani, menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 juga menjadi strategi terhindar Covid-19. Sebab, perkembangan Covid-19 di Sumut mesti harus disadari masih berada pada masa pandemi, sehingga tetap membutuhkan kewaspadaan dan konsistensi untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

“Selalu mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari guna memutus rantai penularan Covid-19, caranya dengan menjalankan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan memakai sabun,” kata dia dia.

Diutarakan Martuani, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus menjadi bagian dari kebutuhan hidup agar tetap sehat tanpa Covid-19. Jangan pernah abai sedikitpun karena berpotensi tertular, sehingga terjadi lonjakan angka penderita Covid-19 yang tentunya sangat tidak diharapkan.

Lebih lanjut mantan Asisten Operasi Kapolri ini mengungkapkan, strategi lain terhindar Covid-19 ialah selalu membuat organ tubuh bergerak. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan berolahraga. “Olahraga yang sering saya lakukan adalah bersepeda. Bersepeda sudah lama menjadi rutinitas, bukan sewaktu bertugas di Sumut saja,” ujar Martuani.

Dengan bersepeda, sambung dia, membuat tubuh menjadi sehat dan tetap bugar. Begitu juga dengan olahraga lain. “Saya selalu aktif bersepeda untuk menjaga imun tubuh. Selain membuat kita sehat, bersepeda juga membantu kita terhindar dari penyakit salah satunya kanker prostat. Maka dari itu, rajinlah berolahraga agar tubuh kita tetap bugar dan fit,” tutur lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 ini.

Martuani menambahkan, dalam menjaga imun tubuhnya ada ramuan khusus dari bahan-bahan alami. Ramuannya seperti serai, cengkeh, kunyit, madu dan kulit kayu manis, yang diracik menjadi jamu dan diminum satu gelas setiap malam. “Ramuan itu sangat mujarab, enggak perlu yang mahal tapi sederhana saja,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut diminta transparan dalam proses lelang jabatan yang sedang berjalan sampai saat ini. Pasalnya hingga kini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum menerima laporan dari tim pansel atas hasil akhir seleksi terbuka tersebut.

“Ya, KASN belum ada menerima laporan resmi dari pansel (Pemprovsu) soal hasil seleksi terbuka itu. Kami tentu berpedoman pada saat apabila semua ketentuan itu ditetapkan oleh pansel sebelum pelaksanaan seleksi terbuka dimulai.

Jadi baik ambang batas nilai, ketentuan apapun tentu harus sudah ada sebelum selter dimulai. Itulah yang jadi pedoman,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana menjawab Sumut Pos, Senin (28/12).

Menurutnya setiap tahapan ada dalam ketentuan, bahwa pansel harus menyampaikan ke publik. Baik itu menyangkut penilaian dan sebagainya. “Pada saat seleksi terbuka, tahapan apa saja yang mau dipublikasikan. Misalnya seleksi administrasi, tahap penulisan makalah, sampai hasil tiga besar siapa-siapa saja. Itulah salah satu yang KASN tunggu,” katanya.

Pihaknya justru masih menanti hasil kerja pansel guna menyampaikan kepada PPK, dalam hal ini gubernur Sumut. Sehingga menjadi bahan pertimbangan pihaknya apabila nanti secara resmi laporan dimaksud sudah disampaikan ke KASN maupun Badan Kepegawaian Negara.

“Baik ke BKN dan KASN itu akan terkait, sebab menyangkut formalitas dari sudut pandang administrasi negara. Namun demikian, apapun kita berbicara, apabila belum ada laporan ‘kan sulit. Atas dasar apa?” katanya.

Lantas apakah soal substansi penilaian oleh gubernur selaku PPK boleh juga dibuka ke publik? Kusen menyebut bahwa sejak awal sebelum seleksi terbuka dimulai, tahapan ini mesti disepakati oleh pansel.

“Intinya jika semua dapat dipertanggungjawabkan, silakan. Apakah itu tidak memenuhi kriteria, misalnya, silakan. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Termasuk kepada orang-orang yang ikut dalam selter tersebut. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang berpandangan negatif tentang pelaksanaan selter di Pemprovsu. Apalagi pansel yang membentuk gubernur. Pansel dibentuk dengan pertimbangan punya kompetensi,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku telah memilih nama-nama untuk mengisi 15 posisi JPTP. Menurutnya, sosok yang ia pilih merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi dari masing-masing jabatan. “Saya sudah tandatangani. Sudah ditindaklanjuti ke BKD. Tanya saja sama dia,” ujarnya menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu.

Bahkan, kata Edy, proses selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah akan mengirimkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi ke KASN untuk disetujui. Di sisi lain Gubsu juta mengungkapkan, adapun empat jabatan yang tidak terisi yakni; Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencananya, keempat jabatan yang masih tetap kosong itu bakal kembali dilelang dalam seleksi yang akan dibuka pada 2021.

“Yang empat Dispenda (BPPRD, red), pariwisata, hukum dan satu lagi BPBD,” sebutnya.

Sedangkan 15 jabatan yang terisi dalam JPTP saat ini, yakni Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Sayang, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Ketua Pansel R Sabrina enggan merespon konfirmasi Sumut Pos. Pesan via WhatsApp yang dikirimkan kepadanya beberapa hari lalu, terlihat hanya dibaca saja. (prn/ila)