MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dari Presiden Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Jumat (27/11), menyerahkan secara simbolis dokumen serupa kepada 15 satuan kerja (satker) serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) untuk 21 bupati dan wali kota se-Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan.

Edy mengaku, penyerahan DIPA dan TKD ini, menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang meminta seluruh satker maupun kepala daerah, untuk memaksimalkan serapan anggaran, demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang tengah lesu karena dampak pandemi Covid-19.

“Saya percepat ini, karena saya ingin langkah konkret. Karena rakyat ingin uang segar di tengah-tengah kita. Pandemi Covid-19 membuat rakyat sulit berbuat. Mereka berharap pada APBD dan APBN. Pendapatan dari yang lain sangat sulit. Sehingga butuh percepatan serapan anggaran di provinsi dan daerah,” ungkap Edy.

Edy juga menuturkan, langkah awal yang perlu dilakukan, yakni meminta seluruh pemkab dan pemko untuk segera menyusun administrasi lelang (tender). Dia berharap, hal tersebut mulai dapat dilakukan awal Desember 2020. Sehingga pada Januari 2021, pengerjaan program prioritas pembangunan sudah bisa dilaksanakan.

“Begitu kemarin kami dapat DIPA dan TKD, 2 hari kemudian kami susun untuk diserahkan kepada satker-satker yang berhak menerima, serta bupati dan wali kota. Setelah itu lakukan persiapan lelang. Untuk menyelesaikan hal tersebut, saya mengerti susah sekali. Tapi bisa kalau dilakukan sekarang,” imbaunya.

Meski demikian, Edy menegaskan, prosedur tender yang dilakukan jangan sampai melanggar regulasi. Dia tidak ingin percepatan serapan anggaran ini, justru berakhir dengan permasalahan di ranah hukum.

“Makanya saya ajak Dirkrimsus (Polda Sumut) untuk ikut mengawasi dan mencermati,” bebernya.

Adapun program prioritas percepatan pembangunan pada 2021, sesuai Instruksi Presiden, berfokus pada 3 hal, yakni pertanian, kesehatan, dan terakhir pendidikan.

“Karena kondisi Covid-19, kami balik prioritas kedua adalah tentang kesehatan. Ketiga baru bicara tentang pendidikan. Karena pada 1 Januari nanti, akan ada pendidikan temu muka, berarti membuka kembali sekolah. Dengan syarat, apabila kondisi Covid-19 bisa terkendali dengan baik,” jelas Edy.

Kepala Kanwil DJPb Sumut, Tiarta Sebayang, mendukung penuh instruksi Gubernur Sumut untuk percepatan penyerapan anggaran. Sebab masyarakat sangat menunggu berputarnya ekonomi, sehingga menopang pendapatan.

“Dan sebenarnya tidak ada alasan lagi menunda penyerapan. Sebab dana sudah ada, sudah tersedia. Anggaran pemerintah inilah yang diharapkan masyarakat. Seraplah segera, masyarakat menunggu, agar ada uang berputar, dan agar ekonomi bisa bergairah lagi,” katanya.

Sementara Pjs Bupati Serdangbedagai, Irman Oemar mengatakan, siap melaksanakan instruksi Gubernur Sumut tersebut.

“Sedang kami persiapkan, apa yang diinstruksian Pak Gubernur tadi, baik di anggaran Pemkab Sergai dan selaku kita di Kominfo Sumut. Mudah-mudahan di awal Januari nanti sudah action,” pungkasnya. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta mempertimbangkan, bahkan tidak usah memberikan penyertaan modal kepada 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut. Pasalnya, penyertaan modal tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2017 Pasal 23. Kecuali, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa keempat BUMD tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Ustad Syahrul Siregar mengatakan, pada ayat pertama Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 itu menyebutkan, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah daerah. Kemudian ayat dua menyatakan, penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagai mana dimaksud ayat satu, dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerinyah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. “Semua yang ada di pasal tersebut belum ada dilakukan oleh BUMD-BUMD itu. Maka kita menolak penyertaan modal tersebut,” kata Ustad Syahrul di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (27/11/2020).

Lebih lanjut, dia menyatakan, Fraksi PDIP tidak mempersoalkan bila BUMD tersebut melakukan pinjaman modal ke Bank Sumut karena sesuai dengan pasal 26 PP 54 Tahun 2017 yang membolehkan dilakukan peminjaman modal sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. “Bila penyertaan modal tidak mampu memenuhi pasal 23 PP Nomor 54 tahun 2017, maka bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 54 Tahun 2017. Pendapat ini semata-mata didorong oleh keinginan luhur untuk memberdayakan semua BUMD di lingkungan Pemprovsu dapat berjalan sesuai koridor bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan tentunya juga menjadi keuntungan rakyat Sumut, karena keuntungan tersebut menjadi salah satu sumber PAD,” bebernya.

Fraksi PDI Perjuangan menilai, kebijakan terhadap peminjaman modal yang dilakukan BUMD tentu menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh direksi dalam bekerja lebih giat dan lebih profesional serta menghilangkan kesan, pemerintah selalu memanjakan BUMD yang belum memberikan keuntungan kepada PAD, lebih jauh sikap memanjakan ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa BUMD dijadikan “ATM” oleh oknum terentu untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menerima Ranperda APBD Sumut tahun anggaran 2021 menjadi Perda dengan berbagai catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprovsu. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Sumut 2021 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Jumat (27/11).

“ Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan menerima dengan berbagai pendapat, catatan, masukan dan kritikkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Rudi Hermanto saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam pandangan akhir fraksi yang ditandatangani Mangapul Purba sebagai Ketua dan Ustad Syahrul Effendi Siregar sebagai Sekretaris dinyatakan, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tanahnya subur dan indah, sumber daya air yang melimpah, namun tidak dikelola dengan baik oleh Gubernur Sumut sehingga target PAD masih dalam katagori sangat rendah yang tidak memungkin membawa rakyat Sumut hidup sejahtera.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menolak rencana Pemprovsu untuk melakukan pinjaman atau utang sebesar Rp6,5 Triliun untuk pembangunan infrastruktur karena utang tersebut akan menjadi beban APBD tahun berikutnya dan juga rencana tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan DPRD Sumut.

Bukan itu saja, Fraksi PDI Perjuangan juga menolak pernyertaan modal kepada BUMD-BUMD di Sumut, karena kebijakan tersebut dinilai terlalu memboroskan keuangan daerah. Direksi BUMD dipersilahkan penyusun bisnis plannya lalu melakukan pinjaman modal selazimnya sebuah perusahaan bisnis, sehingga direksi BUMD dapat bekerja secara profesional.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa kewajiban PT Inalum sebesar Rp1.050 Triliun atas pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap harus menjadi target PAD Tahun Anggaran 2021 dan dengan berbagai usaha merealisasikan target tersebut. Secara keseluruhan, RAPBD Tahun Anggaran 2021 sesungguhnya masih belum mencerminkan Sumut yang bermartabat dan akan berdampak pada melencengnya target sukses dalam RPJMD Sumut 2018 – 2023.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat, Polsek Medan Timur menggelar Operasi Yustisi Covid-19 di Kota Medan.

Kegiatan yang dipimpin Kanit Sabhara, Ipda Iwan Setiawan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Surat Perintah Kapolrestabes Medan Nomor: Sprint/3369/IX/OPS.2/2020 tertanggal 14 September 2020.

Pada kesempatan itu, Iwan mengatakan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Tepatnya di lokasi 1 Jalan Perwira 1, lokasi 2 Jalan Bengkel, dan lokasi 3 Jalan Perwira 1 simpang Jalan Satu, pada Rabu (25/11) lalu.

Sedangkan jumlah personel Polsek Medan Timur yang dikerahkan ada sebanyak 5 orang, dan berganung dengan personel TNI serta Satpol PP 10 orang, dan dari kelurahan 4 orang.

“Dari hasil tindakan operasi ini, di Jalan Perwira 1 tindakan sita KTP satu orang, tindakan sosial sebanyak 5 orang. Di Jalan Bengkel diberikan tindakan sosial juga sebanyak 5 orang. Dan di Jalan Perwira 1 simpang Jalan Satu, tindakan sosial sebanyak 2 orang,” ungkap Iwan, Jumat (27/11).

Iwan juga mengatakan, untuk pengendara roda 2, roda 3, dan roda 4, juga diberikan tindakan sosial.

“Sementara, bagi pelanggar yang tidak memakai masker langsung diberikan sanksi hukuman dari petugas, yakni dengan cara meminta mereka mengucapkan teks Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya,” pungkasnya. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa pandemi Covid-19 memang menjadi beban baru para orangtua. Karena itu, orangtua mendadak harus menjadi guru pengganti di rumah, lantaran anak-anak tidak bersekolah secara tatap muka. Hal lain yang juga ikut menambah beban, yakni dampak ekonomi akibat pandemi, yang menimbulkan masalah baru di dalam keluarga.

Karena itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut), Nawal Edy Rahmayadi, menyemangati para orangtua untuk terus mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya.

“Saat mendampingi anak agar mandiri, dewasa, ceria, serta mampu berorientasi pada prestasi yang mendukung cita-citanya, orangtua juga wajib menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak) kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kepada orang dewasa saja,” ungkap Nawal saat membuka Webinar Parenting Akbar dengan tema ‘Menjaga Kesehatan Mental Anak di Masa Pandemi’ di Kantor TP PKK Sumut Jalan Teuku Cik Dik Tiro Medan, Jumat (27/11).

Di sisi lain, lanjut Nawal, pola asuh keluarga yang baik harus tetap dijalankan.

“Maka orangtua punya peran aktif dapat menghindari perilaku salah dan menjalankan pola asuh di keluarga,” jelasnya, didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.

Nawal juga mengharapkan, TP PKK tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota beserta organisasi perangkat daerah, diharapkan dapat mendorong masyarakat sebagai orangtua mampu melaksanakan pola asuh yang baik.

“Mari bersama menjadikan dampak pandemi ini sebuah tantangan baru, sehingga kita mampu melewatinya secara bersama-sama,” imbaunya.

Kepada seluruh relawan TP PKK di Sumut, Nawal mengharapkan, agar dapat menjalankan peran 4 prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

“Keempat prinsip tadi dijadikan acuan sebagai orangtua dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang jadi bagian perlindungan anak, terutama TP PKK yang jadi relawan tangguh dalam menjalankan program PKK,” sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Nurlela mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program Dinas PPPA Sumut dalam penguatan pemenuhan hak anak atas pendidikan kreativitas dan budaya dalam bentuk Webinar Parenting Akbar. Kegiatan tersebut diikuti seluruh TP PKK, Dinas PPPA kabupaten kota, serta Dinas Pendidikan kabupaten kota se-Sumut. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan dan semangat para peserta dalam mengasuh anak. (mea/saz)

Teks Foto

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beragam bantuan pemerintah dikucurkan di tengah pandemi corona. Selain untuk masyarakat dan pelaku UMKM, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) juga menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah. Dana tersebut tentu menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata.

Rencananya, dana hibah tersebut dapat dicairkan dalam bulan ini juga. Untuk itu, pengusaha hotel dan restoran di Kota Medan diminta segera mengirim data usaha serta persyaratan yang dibutuhkan. “Di Kota Medan kita sudah menyosialisasikannya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Hotel dan restoran sudah kita surati,” kata Kadis Pariwisata Kota medan, Agus Suriono kepada wartawan, Jumat (27/11)n

Agus menjelaskan, untuk kriteria hotel dan restoran yang bisa mendapatkan bantuan tersebut, adalah hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata. “Selain itu, hotel dan restoran memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang masih berlaku,” kata Agus.

Kriteria lainnya adalah hotel dan restoran membayarkan dan memiliki bukti pembayaran membayar PHPR (Pajak Hotel dan Pajak Restoran) sampai 2019. Dikatakannya, hibah ini direncanakan akan dikucurkan tahun ini. Untuk skala usaha, menurut Agus, tidak ada batas seberapa besar usaha tersebut. “Jadi tidak terbatas seberapa besar hotel atau restorannya. Yang penting memiliki TDUP dan sudah bayar pajak hotel dan pajak restoran,” jelasnya.

Untuk jumlah hotel yang akan menerima dana hibah ini, Agus mengaku belum mendapat data pasti, karena saat ini sedang dalam tahap verifikasi. Namun sudah ada hotel dan restoran yang menyerahkan berkasnya. “Jadi sampai sekarang belum tahu akan berapa hotel dan restoran di Medan yang mendapat hibah ini. Jika ingin mendaftar, silakan ke Dinas Pariwisata. Pendaftarannya sampai tanggal 27 November,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Denny S Wardhana menyambut baik dan berterimakasih atas program dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini sudah ada anggota asosiasi yang melakukan pendaftaran ke Dinas Pariwisata meski jumlah pastinya ada di Dinas Pariwisata. Menurut dia, program ini akan sedikit membantu operasional hotel dan restoran saat pandemi. “Apalagi sampai saat ini okupansi belum stabil. Jadi pelaku usaha harus pintar pintar mengatur bagaimana biaya operasional bisa tertutupi,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, dana hibah pariwisata merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial dan recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi. “Untuk memanfaatkan program ini, para pelaku industri hotel dan restoran perlu memahami kriteria dan mekanisme dalam memperoleh dana hibah pariwisata ini,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL/07.02/M-K/2020 mengenai petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka PEN 2020, kriteria daerah penerima hibah pariwisata antara lain, beroperasi di wilayah yang tercakup dalam 10 Destinasi Super Prioritas (DSP), 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Ibu Kota Provinsi, Destinasi Branding, Daerah dengan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran minimal 15 persen dari total PAD Tahun anggaran 2019, dan Daerah yang termasuk 100 Calender of Event (COE).

Adapun pembagian dana hibah pariwisata dengan total dana Rp3,3 triliun, yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sebesar 70 persen untuk dialokasikan sebagai bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan, 30 persen digunakan pemerintah daerah untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (gus)