MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif terhadap seluruh sektor, termasuk industri rumah sakit, khususnya di Sumatera Utara (Sumut). Dampak tersebut salah satunya dirasakan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan yang mengalami penurunan pendapatan.

Direktur Utama RSUP HAM dr Zainal Safri SpPD-KKV, SpPJ (K) mengatakan, pendapatan rumah sakit menurun 20 persen pada tahun 2020. Hal itu disebabkan tak lain akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 berdampak kepada kunjungan pasien yang berobat. Akibatnya, target pendapatan rumah sakit tahun 2020 menurun sekitar 20 persen,” ujar dr Zainal Safri kepada wartawan baru-baru ini.

Ia mengaku, penurunan pemasukan rumah sakit untuk tahun ini tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapatan rumah sakit kebanyakan dari klaim BPJS, pasien umum, asuransi swasta dan lainnya.

“Kita juga setiap tahun melaporkan ke pusat (Kementerian Kesehatan) berapa pendapatan rumah sakit selama setahun. Ya tahun ini pendapatan terjadi penurunan 20 persen dari target,” kata Zainal tanpa membeberkan secara detail berapa target pendapatan pertahun dengan alasan tidak memegang data.

Menurut Zainal, pada awal 2020 direksi rumah sakit sudah menyusun rencana strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Salah satu rencana tersebut, yaitu membuat rumah sakit ini menjadi pusat unggulan jantung dan layanan onkologi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan di awal bulan Maret ternyata terjadi pandemi Covid-19. Karena itu, persiapan rencana strategis itu tertunda. “Segala dana dialihkan ke penanganan Covid-19,” ucap dia.

Zainal menyebutkan, memasuki bulan Juli 2020, pasien mulai meningkat kembali karena sudah menuju new normal. “Masa new normal pasien kembali meningkat dan rencana kembali ke awal, yaitu menyiapkan pelayanan unggulan jantung. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sekarang ini untuk pusat jantung itu benar-benar sudah siap menjadi pusat pelayanan. Sebab ada beberapa alat yang kita siapkan sudah datang, dan mudah-mudahan pada 2021 kita akan betul-betul menjadi pusat layanan jantung,” harapnya.

Lebih lanjut Zainal mengatakan, pihaknya akan membuat model untuk pelayanan jantung dengan sistem paket. “Kita nanti tidak hanya di pasien BPJS saja, tapi kita akan mengarah ke pasien-pasien umum dan pasien asuransi, sehingga layanan jantung nanti betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara,” tuturnya.

Meski begitu, untuk pelayanan onkologi memang masih butuh waktu. Zainal memperkirakan akan melakukan persiapan lebih baik pada 2021. “Bukan pelayanan jantung dan onkologi saja yang akan diunggulkan di rumah sakit ini, ada satu lagi layanan yang kita unggulkan yaitu medical check up,” kata Zainal.

Layanan medical check up tersebut sudah dipindahkan ke Gedung Paviliun. “Jadi kita nanti juga akan melayani pasien untuk medical check up mulai dari paket yang standar sampai yang platinum. Tentunya pelayanan yang lain berangsur-angsur sedang mulai pulih, dan mudah-mudahan rumah sakit ini ke depannya bisa tumbuh lebih baik,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program keringanan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Provinsi Sumatera Utara telah berakhir pada Selasa (15/12). Adapun hasilnya, diklaim Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), sudah capai target sesuai yang ditetapkan.

“Ya terealisasi target Rp200 miliar, tapi sedang kami rekap,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPRD Sumut, Riswan menjawab konfirmasi wartawan, Rabu (16/12). Kepala Bidang PKB pada BP2RD Sumut, Syaiful Bahri mengakui belum mengetahui pasti berapa realisasi penerimaan dari pemutihan denda tahun ini. ”Kebetulan kami sedang di Surabaya, ada tugas soal e-Commerce. Jumat nantilah ya (hasil realisasinya),” tutur dia. 

Seperti diketahui, program pemutihan denda PKB dan BBNKB ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 45 Tahun 2020, bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. 

Selain itu, pemutihan denda ini juga ditujukan untuk meringankan para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya di tengah kondisi pandemi Covid-19, di mana berdampak pada sulitnya perekonomian. 

Syaiful Bahri sebelumnya mengamini tujuan pemberlakukan program dimaksud. Selain itu guna membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi saat ini, menurut dia, bahwa hampir seluruh anggaran dinas-dinas di lingkup Pemprovsu dipangkas buat penanggulangan Covid-19 termasuk stimulus ekonomi di dalamnya. 

“Di tahun anggaram 2020 ini, alokasi biaya penanganan Covid saja dari APBD lebih dari Rp1,5 triliun dianggarkan oleh Pemprovsu. Itulah wujud kebijakan yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat Sumut,” terangnya. Adapun program keringanan administrasi PKB dan BBNKB ini, dilaksanakan Pemprov Sumut melalui dua tahapan. Tahap pertama dimulai dari 19 Oktober 2020 dan tahap kedua berlangsung dari 16 November 2020. Namun kemudian program tersebut diperpanjang hingga 15 Desember 2020. “Semula Pemprov hanya merancang program pemutihan pajak selama sebulan, yakni 15 Oktober hingga 14 November 2020. Namun, pemprov menilai program tersebut terlalu singkat. Karena adanya Covid-19, para wajib pajak mengalami keterbatasan pergerakan karena harus menerapkan protokol kesehatan,” katan Syaiful Bahri, beberapa waktu lalu. (prn/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan umat Islam di Medan melakukan aksi pembelaan terhadap Habib Rizieq Shihab dan penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di depan Masjid Raya Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (16/12).

Adapun aliansi yang mengikuti aksi ini antara lain Forum Umat Islam (FUI), Aliansi Masyarakat Cinta Masjid, serta beberapa jamaah berbagai aliansi. Aksi ini dihadiri oleh ratusan umat Islam yang berasal dari berbagai aliansi. Tampak massa aksi membawa poster yang bertuliskan penolakan terhadap penahanan HRS dan penembakan enam laskar FPI. Sesekali mereka juga meneriakkan takbir.

Koordinator aksi, Heriansyah mengatakan aksi ini berupa Flashmob dan membentangkan spanduk sepanjang 3 kilometer.

“Aksi ini kami lakukan untuk menolak tindakan aparat yang terkesan sepihak menahan HRS dan melakukan penembakan kepada enam orang laskar FPI,” ujar Heriansyah kepada awak media.

Selain Flashmob dan pembentangan spanduk, Heriansyah mengatakan ratusan orang juga akan melakukan penandatanganan petisi. Ia pun meminta seluruh umat muslim Kota Medan untuk ikut menandatangani petisi itu.

“Kita juga ada aksi penandatanganan petisi dan akan mengajak seluruh umat muslim Kota Medan untuk ikut menandatangani petisi ini. Di mana perlakuan terhadap Habib Rizieq Shihab dan laskar FPI itu sudah merupakan penistaan Hak Asasi Manusia,” kata dia.

Menurut Heriansyah, penahanan HRS merupakan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia. “Ini sudah pelanggaran HAM, kalau memang Habib Rizieq Shihab ditahan karena pelanggaran protokol kesehatan, kami minta semua yang melanggar protokol kesehatan juga ditahan termasuk kerabat presiden,” tuturnya.

Pendemo sempat memblokir jalan Masjid Raya menuju Jalan Brigjen Katamso. Massa juga tampak membentangkan spanduk sepanjang 3 Kilometer dan berorasi. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih penghargaan KPPU Award 2020 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia (RI), setelah ditetapkan menjadi salah satu Pemenang Juara Kategori Persaingan Usaha KPPU Award Provinsi.

Penghargaan KPPU Award Pratama tersebut diterima Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Selasa (15/12), di The Westin Hotel, Jalan Haji R Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ketua KPPU RI Kurnia Toha mengatakan, KPPU Award Tahun 2020 ini merupakan yang pertama, sebagai apresiasi yang diberikan KPPU terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemprov yang dianggap memiliki kontribusi terbaik terhadap dua peran utama KPPUn

yakni sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan kemitraan. Proses penilaiannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan berbagai variabel berdasarkan interaksi yang telah dilaksanakan KPPU dengan K/L dan Pemprov.

“Penilaian dititikberatkan kepada upaya inisiatif dalam pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam kebijakan yang diambilnya,” kata Kurnia Toha, dalam acara Diseminasi dan Penganugerahan Adaptasi Persaingan Usaha Sehat dan Pola Kemitraan Ideal dalam Kebijakan Pemerintah.

Disampaikan juga, kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal merupakan dua faktor penting dalam manfaat terbesar bagi masyarakat. Untuk itu, koordinasi perlu dilakukan antar K/L di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam perumusan, pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan ekonomi.

Selama 20 tahun, katanya, KPPU selalu mengedepankan misi tersebut dan menilai bahwa adaptasi kebijakan persaingan dan pola kemitraan yang ideal mulai terbentuk di kalangan pembuat kebijakan.

“Untuk itu, kami bermaksud mengapresiasi pemerintah atas kinerja tersebut melalui penganugerahan KPPU Award bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang konsisten menjalankan kebijakan usaha dan pola kemitraan yang ideal,” katanya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPU atas penghargaan yang telah diberikan. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dan motivasi dalam pengembangan bidang ekonomi.

“Saya atas nama rakyat Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara mengucapkan apresiasi. Ini sebagai penyemangat untuk majunya perekonomian, terkhusus di Sumatera Utara. Semoga dengan semangat ini, memberikan objektivitas dalam berkarya dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang bersifat perekonomian secara riil dan pasti untuk penggerak ekonomi,” kata Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan, untuk pemulihan ekonomi, prioritas yang harus dilakukan pertama adalah jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Objektivitas dalam pelaksanaan ekonomi juga merupakan suatu kegiatan yang pasti. Karena ekonomi itu bisnis, harus pasti. Kalau tidak pasti, orang tidak mau berbisnis, orang tidak mau mengucurkan investasinya. Orang tidak akan mau bergerak dalam persoalan ekonomi ini kalau tidak pasti.

“Inilah yang kami lakukan, sehingga sedang kita benahi kepastian ini. Ini yang sedang kita lakukan sehingga dianggap ini sudah berjalan atau posisi yang lebih baik, sehingga kami mendapatkan KPPU Award. Itu pun masih di level bawah. Tapi ini bukan persoalan Award-nya, persoalan ini ekonominya harus objektif, ini yang kami laksanakan di Sumatera Utara,” ujar Edy Rahmayadi, didampingi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinugroho dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala KPPU Medan Ramli Simanjuntak, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumut Nursalim Affan Hasibuan, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sumut Hendra Dermawan Siregar, usai acara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan acara penganugerahan KPPU Award Tahun 2020 untuk K/L dan Pemprov. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong kebijakan persaingan usaha dan membentuk pola kemitraan yang sehat dan operasional.

“Saya mengapresiasi atas terselenggarannya KPPU Award dalam bentuk penghargaan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang konsisten dalam mendorong kebijakan  persaingan usaha dan membetuk pola kemitraan yang ideal di lingkup kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Airlangga juga mengucapkan selamat kepada para penerima KPPU Award, semoga hal ini akan memacu semua pihak yang terkait untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi ke depan dan menjadi contoh serta inspirasi bagi K/L maupun Pemprov lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang mendorong kebijakan persaingan usaha dan membetuk pola kemitraan yang sehat dan operasional.

Sementara itu para pemenang KPPU Award Tahun 2020 adalah untuk pemenang juara kategori persaingan usaha KPPU Award Provinsi adalah sebagai berikut : KPPU Award Utama Lampung, KPPU Award Madya Jawa Barat, KPPU Award Pratama Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Sedangkan untuk pemenang juara kategori kemitraan KPPU Award Provinsi adalah sebagai berikut :  KPPU Award Utama Jawa Barat, KPPU Award Madya Lampung, KPPU Award Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta  dan Jambi.

Penerima Anugerah KPPU Award Tingkat Pusat Kategori Persaingan Usaha adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Utama), Kementerian Keuangan RI (Madya), Kementerian Perdagangan RI (Madya), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Pratama), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Pratama), dan Kementerian BUMN RI (Pratama).

Penerima Anugerah KPPU Award Tingkat Pusat Kategori Kemitraan adalah Kementerian Perhubungan RI (Utama), Kementerian Pertanian RI (Madya), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Pratama).

Acara yang diawali dengan penayangan video sorotan KPPU berlangsung tertib dengan penerapan protokol kesehatan. Pemberian penghargaan kepada para pemenang KPPU Award 2020 oleh Ketua KPPU RI Kurnia Toha dan diakhiri dengan paparan diseminasi persaingan usaha sehat dan pola kemitraan ideal oleh Anggota KPPU Chandra Setiawan.

Hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Mewakili DI Yogyakarta, serta perwakilan KPPU provinsi. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pascapelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Polres Pelabuhan Belawan menggelar rapid tes secara massal kepada seluruh personel. Acara tersebut berlangsung di Aula Wira Satya Mapolres Pelabuhan Belawan, Rabu (16/12) pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaan rapid tes yang berlangsung secara keseluruhan bagi personel dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 pasca melakukan kegiatan pengamanan selama Pilkada Kota Medan.

Para personel silih berganti melakukan rapid tes yang dilaksanakan tim medis dari Polres Pelabuhan Belawan dan Puskesmas Belawan.

“Kegiatan ini bukan pertama kali kita lakukan, sebelumnya sudah pernah kita melakukan rapid tes. Mengingat banyaknya aktivitas anggota di luar selama pengamanan Pilkada, secara rutin kembali kita lakukan rapid tes,” kata Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan.

Berdasarkan pengecekan secara massal, tidak ada ditemukan sejumlah personel dinyatakan reaktif. Meskipun begitu, ia tetap menekankan kepada seluruh jajaran personel untuk tetap mematuhi protokol kesehatan menjalankan tugas.

“Kita akan tetap mengecek kepatuhan personel selama tugas dalam menerapkan protokol kesehatan, begitu juga di lingkungan kerja tetap kita lakukan sterilisasi pencegahan virus corona dengan melakukan penyemprotan secara berkala dan memfasilitasi cuci tangan,” tutupnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa mendatangi PLN (Persero) Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Rabu (16/12). Suasana nyaris ricuh dan sempat bentrok dengan satuan pengaman di sana.

Dalam demo itu, massa mengusung sejumlah poster berisi kecaman terhadap kinerja perusahaan BUMN.  Meski pagar ditutup pihak keamanan, tetap tak membuat aksi mereda. Mereka tetap menggelar mimbar bebas di depan pintu masuk kantor.

Untuk meredakan suasana yang mulai memanas sekaligus mengakomodir aspirasi mereka, perwakilan kantor PLN UIKSBU mencoba berkomunikasi dengan para demonstran.

Namun di tengah upaya itu, suasana mendadak ricuh saat mereka mulai membakar ban bekas. Untuk mengantisipasi kobaran api, pihak keamanan dengan sigap langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan (Apar).

Namun bukannya mereda, keadaan malah nyaris tak terkendali. Apalagi saat seorang pengunjukrasa nekat menerobos masuk ke areal kantor dan yang lainnya mulai melakukan aksi goyang pagar. Namun situasi yang sempat memicu kepanikan itu, berhasil diredam setelah penyusup itu bisa diamankan satpam kantor.

Namun, aksi demo ini bukanlah sungguhan. Tapi hanya kegiatan Simulasi Tanggap Darurat yang digelar K3 PT PLN PLN UIKSBU. Kegiatan tersebut digelar guna meningkatkan kewaspadaan di jajaran pegawai dan petugas keamanan.

Pejabat K3 PLN UIKSBU, Fathdi Akbar selaku penyelenggara kegiatan menjelaskan, apa yang terjadi ini merupakan cara mereka untuk merangsang responsif seluruh jajaran pegawai dan petugas keamanan secara khusus, dalam menghadapi gangguan seperti itu.

“Segala kemungkinan tentu bisa terjadi. Kita ingin jika aksi yang menjurus anarkis terjadi, semua pihak bisa cepat tanggap dan tau apa yang dilakukan sehingga semua bisa cepat dinetralisir meski hal demikian tentu tak kita inginkan,” tegas Fathdi.

Agar simulasi ini berlangsung secara alami, sambungnya, pihak PLN UIKSBU pun sengaja melibatkan kalangan aktivis mahasiswa secara langsung.

“Ada mahasiswa yang berperan sebagai kelompok pengunjukrasa dan kita juga bekerjasama dengan pihak BPBD Sumut, Teratai Rescue Satbrimob Poldasu, Satgas Covid-19 dan Dinas P2K Pemko yang turut membantu dalam kegiatan simulasi ini. Jadi, unjukrasa ini merupakan puncak dari kegiatan simulasi tanggap darurat setelah pagi tadi kita juga telah melakukan sosialisasi penangan Covid-19,” pungkasnya. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI FSPMI) melakukan aksi damai tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di sekitar bundaran SIB Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (16/12).

Puluhan massa ini tampak melakukan orasi dan membawa poster yang bertuliskan penolakan terhadap pasal-pasal yang merugikan di dalam Omnibus Law. Aksi ini dilakukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia secara virtual.

Puluhan massa juga melakukan aksi doa bersama dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan pencabutan pasal-pasal yang merugikan kaum buruh. Massa aksi juga menaiki tepi kolam tugu bundaran SIB sambil meneriakkan “lawan, lawan, lawan!”.

Ketua DPW FSPMI Sumatra Utara, Willy Agus Utomo mengatakan aksi ini merupakan satu dari aksi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.”Jadi hari ini kami melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini seluruh buruh juga melakukan aksi yang sama yang terpusat di Jakarta tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Willy, Rabu (16/12).

Ia menuturkan aksi ini dilakukan untuk mendukung adanya judicial review Omnibus Law. “Jadi aksi ini kita siarkan secara langsung melalui Zoom yang juga bersamaan dengan seluruh wilayah di Indonesia. Sebentar lagi kita menunggu live bersama rekan-rekan yang berada di Jakarta,” katanya.

Willy mengatakan meskipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pihaknya akan terus berusaha untuk melakukan penolakan.

“Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang akan terus dilakukan untuk membatalkan pengesahan Omnibus Law yang sangat banyak merugikan kaum buruh. Kami sangat memohon kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Presiden Jokowi untuk dapat mendengarkan aspirasi para kaum buruh yang tidak hentinya melakukan penolakan,” pungkasnya. (trb/ila)