MEDAN, SUMUTPOS.CO – KLASTER-KLASTER baru penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus bermunculan. Setelah klaster perkantoran, lingkungan rumah-rumah sakit dan berbagi lokasi umum lainnya, kini klaster penyebaran Covid-19 telah merambah hingga ke lingkungan Pasantren. Sebab, berbeda dengan sekolah pada umumnya yang saat ini sudah mengambil jalur daring (dalam jaringan), pesantren justru masih memfasilitasi para siswa atau santrinya untuk berada di lingkungan pesantren guna menuntut pendidikan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (11/10). Dikatakan Sudari, pihaknya telah mendapatkan laporan jika sudah ada satu pesantren di kawasan Jalan Jamin Ginting Kota Medan yang santrinya telah terkonfirmasi positif Covid-19, begitu juga dengan para guru yang ada di pesantren tersebut.

“Saya baru dapat laporan, salah satu pesantren di kawasan Jalan Jamin Ginting Medan ada yang siswanya positif Covid, guru-gurunya juga. Tapi sampai saat ini, pesantren itu masih beraktifitas seperti biasa,” ucap Sudari kepada Sumut Pos, Minggu (11/10).

Dikatakan Sudari, hal ini tentu cukup membahayakan keselamatan dan kesehatan para siswa atau santri lainnya. Seharusnya, yayasan pengelola pesantren tersebut dapat mengutamakan keselamatan dan kesehatan para santri serta guru yang ada di pesantren tersebut.

“Apa bedanya dengan sekolah umum, mereka sudah enam bulan lebih belajar daring, padahal mereka sama-sama generasi bangsa yang harus kita selamatkan dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti wabah Covid yang semakin tinggi di Kota Medan, tempat yang paling aman bagi anak-anak kita adalah tetap berada di rumah,” katanya.

Bila melihat risiko penularan Covid-19, terang Sudari, justru pesantren memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dari sekolah pada umumnya. Sebab para santri bukan hanya berada di lingkungan itu saat belajar, tetapi mereka juga berada di pesantren tersebut sebagai tempat tinggal.

Selain pesantren, anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan ini juga turut menyoroti sekolah-sekolah yang bukan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, melainkan di bawah Departemen Agama Kota Medan. Sebab saat ini kata Sudari, sekolah madrasah tingkat SD dan SMP sederajat di Kota Medan banyak yang sudah kembali belajar ke sekolah.

“Tapi ke sekolahnya itu tidak pakai seragam melainkan pakai baju bebas, dan tidak setiap hari. Seharusnya sebelum ada instruksi dan izin untuk kembali belajar di sekolah dari departemen agama, mereka tidak boleh ke sekolah dulu. Satu hal yang harus kita ingat bersama, bahwa Kota Medan belum terlepas dari pandemi ini,” tegasnya.

Untuk itu lanjut Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, Komisi II dalam waktu dekat akan memanggil pihak yayasan pengelola pesantren dan departemen agama Kota Medan untuk duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Medan guna mempertanyakan hal itu.

“Kita mau tanya, apa alasan Yayasan Pesantren itu membiarkan anak-anak kita tetap berada disana dalam kondisi seperti ini. Lalu untuk Depag, kita juga mau minta agar mereka turut mengawasi halnya yang terjadi seperti di pesantren tersebut. Termasuk pengawasan mereka terhadap sekolah-sekolah Madrasah yang saat ini mulai ke sekolah lagi,” tandasnya.

Terpisah, anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, Afif Abdillah meminta gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan untuk segera bertindak dan mengambil langkah cepat atas klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah merambah ke lingkungan pesantren.

“Gugus tugas harus bertindak cepat. Bila ada yang positif, maka harus segera diisolasi, para santri dan guru harus semua di Swab dengan segera. Lokasi pesantren harus segera dilakukan penyemprotan disinfektan” tukas Afif.

Afif menegaskan, sampai saat ini belum ada tindakan serius dari gugus tugas Kota Medan dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Medan. Sebab faktanya, dari hari ke hari jumlah penyebaran di Kota Medan masih terus meningkat dan belum menunjukkan penurunan.

“Setiap klaster harus jadi perhatian, harus ada intensitas penanganan disana. Tetapi yang kita lihat sampai saat ini, masih banyak klaster yang belum ditangani secara maksimal,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 36 personel Kepolisian terluka saat mengamankan aksi menolak Omnibus Law di DPRD Sumut, Kamis (8/10) dan Jumat (9/10) lalu. Enam diantaranya harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Polda Sumut karena mengalami luka yang cukup serius.

Untuk melihat kondisi dan memberi semangat kepada personel yang menjalani perawatan medis, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin menjenguk mereka, Sabtu (10/10) lalu. Setibanya di RS Bhayangkara, didampingi sejumlah PJU Poldasu, Martuani langsung menuju Ruang Teratai 3 di lantai II, tempat Briptu M Tivani dirawatn

Ia memberikan semangat kepada Tivani yang tengah terbaring akibat tindak kekerasan para demonstran saat mengamankan aksi di Gedung DPRD Sumut, Kamis (8/10) lalu. “Kamu sehat kan? Enggak takutkan? Masih tetap semangatkan,” kata Martuani kepada Tivani.

Mendengar pertanyaan itu, Tivani pun langsung menjawab bahwa dirinya masih bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai personil polisi. “Siap jenderal. Saya masih tetap semangat menjalani tugas,” ujar Tivani.

Kemudian, Kapoldasu begerak ke Ruangan Teratai 6 untuk melihat kondisi Bripka Darto Silaban yang menjadi korban penganiayaan serta mobil dinas yang dikendarai dibakar para demonstran.

Kepada Kapolda, Darto menerangkan bahwa saat demo yang berujung aksi anarkis itu, dia tengah membawa sejumlah kantong darah untuk menolong pasien yang tengah dirawat di RS Bhayangkara Polda Sumut. “Sangat anarkis para demonstran itu jenderal. Beruntung dalam peristiwa itu saya berhasil menyelamatkan diri,” ungkapnya.

Mendengar pengakuan itu, Martuani pun langsung menyemangati Darto agar tidak takut saat melaksanakan tugas negara. “Kamu tetap semangat dan tidak takut,” tutur Martuani.

Usai menjenguk, kepada wartaan Martuani menyebutkan, kedatangannya ke RS Bhayangkara untuk melihat kondisi anggota yang terluka saat bertugas mengamankan aksi demo di Kantor DPRD Sumut yang berujung anarkis beberapa waktu yang lalu. “Ada 36 personel yang terluka saat mengamankan aksi demo menolak Omnibus Law di DPRD Sumut. Di mana, enam diantaranya harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Polda Sumut. Alhamdulillah kondisi anggota yang terluka sudah mulai membaik,” katanya.

Diketahui, ke enam personil yang terluka bernama Briptu M Tivani, Bripka Darto Silaban, Brigadir Rudi Hariyanto, Bripka Muhammad Rifky, Bripda Usma Hakim Sibuea, dan Bripda Restu Giawa.

“Semoga saya doakan para personil yang terluka segera pulih dan secepatnya kembali bertugas,” pungkasnya.

198 Orang Dipulangkan, 27 Jadi Tersangka

Sementara, Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan, dari 243 orang pengunjuk rasa yang diamankan dalam aksi menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10) dan Jumat (9/10) lalu, 27 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sisanya, 198 orang dipulangkan kepada orangtuanya, dan 21 orang diserahkan ke Satgas Covid-19 untuk diisolasi karena reaktif saat rapid test.

“Benar, ada sebanyak 27 orang telah kita tetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa anarkis selama dua hari terkait penolakan UU Omnibus Law yang terjadi di DPRD Sumut,” kata Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja didampingi Wadirreskrimum Polda Sumut, AKBP Faisal Napitupulu, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, ke-27 orang tersangka tersebut masih diperiksa secara intensif guna mencari siapa dalang dan provokator unjuk rasa anarkis tersebut. “Mereka akan dipersangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHPidana tentang pengetusakan dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara,” tegasnya.

Hari Ini, SBMI akan Turun ke Jalan

Aksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih berlanjut. Rencananya hari ini, Senin (12/10), giliran Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) akan turun ke jalan.

Ketua Umum SBMI, Rintang Berutu mengatakan, dalam aksi nantinya dilakukan bersama elemen buruh lainnya untuk meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan. “Besok (hari ini, red) kita akan menggelar aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 1.000 orang pekerja/buruh dengan sasaran Kantor DPRD dan Pemprov Sumut,” ujar Rintang kepada wartawan, Minggu (11/10),

Menurut Rintang, para buruh menolak Klaster Ketenagakerjaan masuk dalam UU Omnibus Law yang ditetapkan DPR RI. Sebab, aturan tersebut telah menghilangkan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh yang telah diterima selama ini.

“Kami menganggap bahwa UU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh DPR RI bersama dengan Presiden RI adalah tindakan mengabaikan hak-hak dasar warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Rintang didampingi Sekretaris Umum SBMI, Aris Rinaldi Nasution.

Diutarakan Rintang, penetapan UU Omnibus Law hanya mengedepankan kepentingan investor dan pemilik modal. “Dalam aksi nanti, ada 10 Serikat Pekerja/Buruh yang akan turun ke jalan, yakni SBMI Merdeka, Serbundo, SPN Sumut, SBSI F. Lomenik Sumut, SBSI F Garteks Sumut, SBBI, PPMI Sumut, SBSI 1992 Sumut, FSB Kamiparho dan FSB Kikes,” tukasnya. (mag-1/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengobatan pasien Covid-19 dengan metode convalescent plasma (mentransfer atau memasukkan plasma darah penuh antibodi milik pasien yang telah sembuh ke tubuh penderita Covid-19), sudah mulai diterapkan 3 rumah sakit di Kota Medan. Diyakini, metode ini merupakan salah satu cara ampuh dalam mempercepat proses pemulihan pasien Covid-19.

Sejak awal bulan lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) mulai menjajaki metode pengobatan dengan transfer antibodi tersebut untuk kemudian dikembangkan lebih lanjutn

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, saat ini metode tersebut telah mulai dijalankan di rumah sakit.

Sedikitnya, sudah ada 3 rumah sakit di Medan yang telah menerapkannya, yakni RSUPHAM, RS Columbia Asia, dan RS Bunda Thamrin. “Sudah dijalankan, kalau tidak salah sudah ada 3 rumah sakit yang telah menerapkan convalescent plasma ini untuk mengobati pasien Covid-19,” ungkap Aris kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Menurut Aris, metode convalescent plasma ini memang dapat membuat upaya pengobatan penderita Covid-19 menjadi lebih baik. Karena kesembuhan yang didapatkan bakal semakin cepat. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan angka yang signifikan dari kesembuhan pasien Covid-19 di Sumut. Sebab, transfer plasma yang diambil dari penderita Covid-19 yang telah sembuh ini dapat meningkatkan imunitas penderita yang masih sakit. “Namun demikian, persoalannya plasmanya ini masih susah untuk mendapatkannya karena harus diperoleh dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, terkait perkembangan kasus Covid-19 di Sumut, Aris yang juga merupakan salah satu anggota Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Sumut menyampaikan, bahwa terjadi penambahan kasus positif sebanyak 85 orang, sehingga akumulasinya kini menjadi 11.332 orang.

“Kemudian, untuk angka sembuh didapakan kembali dengan jumlah 157 orang, sehingga totalnya naik menjadi 8.706. Selanjutnya, kasus meninggal bertambah 6 orang, dan kini jumlahnya menjadi 468 orang. Sedangkan kasus suspek bertambah 14 orang, sehingga saat totalnya 920 orang,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, RSUP HAM tengah mengembangkan penanganan pasien Covid-19 dengan metode convalescent plasma. Direktur Utama (Dirut) RSUP HAM dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K) mengatakan, saat ini tim yang mengembangkan metode convalescent plasma sudah dibentuk. Rencana ke depan, rumah sakit milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini akan menjadi model penanganan efektif untuk kesembuhan pasien Covid-19. “Kita (RSUP H Adam Malik) akan menjadi pusat plasma compalation. Bahkan, baru-baru ini juga sudah ada datang staf ahli menteri (kesehatan) untuk menguatkan ini,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (16/9).

Dijelaskan Zainal, metode convalescent plasma itu adalah mengambil antibodi pasien Covid-19 yang telah sembuh dan kemudian dimasukkan ke tubuh pasien yang terinfeksi virus corona. Sebab, pasien Covid-19 yang sembuh sudah memiliki antibodi sehingga sifatnya dapat menguatkan. “Jadi, convalescent plasma ini mentransfer antibodi, itu sudah dilakukan dan plasmanya dibawa dari RSPAD Gatot Subroto (Jakarta),” terangnya.

Praktisi dan pengamat kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU), Dr dr Umar Zein DTM&H SpPD KPTI mengatakan, dalam pengobatan melalui metode convalescent plasma ini tentunya harus ditopang dengan teknologi yang mumpuni. Secara teori, pengobatan melalui metode ini bisa dilakukan akan tetapi banyak proses yang harus diperiksa lantaran memiliki efek.

“Metode itu seperti transplantasi atau transfusi darah. Maka, golongan darah pendonor harus sama, resusnya juga sama dan banyak lagi yang harus dicocokkan,” jelasnya. Oleh karena itu, dalam melawan virus corona melalui antibodi harus dipersiapkan dengan benar-benar. Sebab ada zat-zat lain yang bereaksi atau berhubungan dengan darah si pendonor.

Penerima Vaksin Covid-19 Mulai Dipetakan

Satgas Penanganan Covid-19 Sumut saat ini juga telah mulai melakukan pemetaan atau maping terhadap calon penerima prioritas untuk vaksinasi pencegahan virus corona. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga kelompok yang bakal menjadi prioritas penerima vaksin sebagai tahapan awal. “Sudah dilakukan maping untuk uji klinis vaksin Covid-19. Ada tiga kelompok yang menjadi prioritas, yaitu para tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan Satpol PP,” ungkapnya kepada wartawan akhir pekan lalu.

Aris yang juga salah satu anggota Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut ini juga menyebutkan, pasca uji klinis ini nantinya selesai dilakukan, baru akan dilakukan vaksin secara menyeluruh terhadap masyarakat Sumut. Pendataan ini juga sudah disampaikan oleh Menkomaritim kepada Satgas Penanganan Covid-19. “Jadi gambarannya, dilakukan maping dulu, baru selanjutnya vaksin secara menyeluruh,” tandasnya.

Diketahui, pemerintah pusat saat ini terus mengupayakan ketersediaan dan penyediaan vaksin Covid-19. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto memaparkan, ada beberapa kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. “Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” ujar Menkes Terawan pada situs Kemenko Kemaritiman dan Investasi, beberapa waktu lalu

Menkes Terawan juga mengatakan saat ini kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. “Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” sebutnya.

Saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan kerjasama antar lembaga BUMN khususnya Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat dalam pengadaan cold chain equipment inventory sehingga kapasitas vaksin bisa memuat 300 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia saat ini tengah menjajaki diskusi dengan negara lain terkait komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kerja sama tengah dijalin dengan China, Arab, dan Inggris. “Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia,” ujar Menlu Retno. (ris)