MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di usianya yang ke 131 tahun, Istana Maimun terus berbenah untuk menjadi ikon dan daya tarik wisatawan di Sumatera Utara (Sumut).

Pemerintah pusat juga turut ambil peranan membantu renovasi Istana Maimun agar lebih indah lagi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun mendukung upaya tersebut. Menurutnya, hal itu sangat berarti bagi masyarakat Sumut, karena Istana Maimun adalah gambaran wajah Sumut. Istana Maimun juga salah satu kebesaran di Sumut.

“Istana Maimun ini sacara defacto dan dejure saya akui itu adalah warisan. Namun secara harfiah tak bisa dilepaskan dari Sumut. Jadi, baik dan buruknya Istana Maimun, itu merupakan gambaran wajah Sumut. Istana Maimun merupakan warisan para pendahulu kita, ini merupakan sejarah. Makanya pantas saya mengatakan inilah wajah dan kebanggaan Sumut,” ucap Gubernur saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-131 Istana Maimun, sekaligus ulang tahun ke-21 Sultan Deli XIV Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam di Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis (29/8) malam.

Hadir di acara tersebut, Pemangku Sultan Deli XIV Tengku Raja Muda Deli Tengku Hamdy Osman Delikhan, Sripaduka Sultan Serdang Tengku Ahmad Tala’a, Ketua Yayasan Sultan Ma’moen Al Rasyid Tengku Reizan Ivansyah, dan Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman.

Edy Rahmayadi yang bergelar Laksamana Naradiraja, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan membangun Istana Maimun. Menurutnya, Pemprov Sumut juga bersedia membangun Istana Maimun.

“Saya tadi mendengar akan dibangun Menteri PUPR. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau tak ada yang membangun ini, Gubernur Sumut yang membangun, itu kita lakukan demi wajah Sumut, bukan yang lain-lain,” katanya.

Di akhir sambutannya, Edy juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 pada Sultan Deli XIV Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Di usia yang menanjak dewasa, Edy meyakini Sultan Mahmud sudah mampu untuk memimpin Istana Maimun.

Sementara itu, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam menceritakan sejarah pendirian Istana Maimun. Istana Mimun ini berdiri pada 26 Agustus 1888, di mana Istana Maimun dibangun oleh kakeknya, Sultan Deli Ma’moen Al Rasyid dan arsiteknya dari Belanda yaitu Ir Kapten Van Erp.

“Jadi Istana Maimun ini memiliki corak budaya yang sangat unik yaitu, mengambil motif gaya Melayu dan Timur Tengah serta Eropa. Oleh karena itu marilah, kita semua bersinergi dan menjaga marwah Istana Maimun,” katanya.

Sultan juga menyampaikan kesiapannya memimpin Istana Maimun. “Alhamdulillah di hari yang bersama ini saya sudah berusia 21 tahun. Di mana umur 21 sudah siap memimpin. Saat ini saya sedang menimba ilmu di Semarang, oleh karena itu saya dibantu oleh otok saya pemangku Sultan Deli atau Endaramo Raja Muda Datuk Empat Suku dan orang bergelar Negri Deli,” ucapnya. (prn/ila)

Rencana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam waktu dekat ini, langusung mendapatkan reaksi dari masyarakat. Beberapa peserta BPJS Kesehatan mengaku keberatan dengan rencana kenaikan itu. Alasannya, selain memberatkan, pelayanan yang diberikan juga masih buruk.

DITEMUI Sumut Pos di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Pirngadi Medan, Anton mengaku keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat di semua kelas.

“Seperti kami kan kelas II, biasanya bayar Rp51 ribu perbulan satu orangnya. Satu keluarga kami ada lima orang, jadi selama ini total kami bayar Rp255.000 per bulan. Kalau iuran perbulannya naik jadi Rp110 ribu per orang, jadinya kami harus bayar Rp550 ribu? Setengah juta lebih sebulan?.

Ya jelas tak sangguplah,” ucap Anton, warga Jalan Letda Sujono, yang ditemui Sumut Pos saat menjaga seorang keluarganya opname di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Jumat (30/8).

Anton menyebutkan, iuran saat ini saja sudah tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan BPJS. Apalagi bila harus dinaikkan iurannya, hal itu dinilainya justru semakin tidak sebanding antara pengeluaran dengan fasilitas yang didapat. “Kalau kita berobat jalan, lihatlah obat-obat yang diberi mereka.

Obat-obat generik yang murah-murah itunya yang diberikan, bukan obat-obat ‘berkelas’. Terus kalau dinaikkan lah iurannya, seperti apa rupanya pelayanan yang mau mereka berikan? Kalau obat-obatnya tetap yang generik juganya yang di kasih, ya mending tak usah jadi peserta BPJS lagi,” tandasnya.

Hal senada disampaikan peserta BPJS mandiri kelas I, Dedi Syahputra. Dia juga mengaku sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini. “Saya tidak setuju, karena menaikkan iuran dua kali lipat ini memberatkan saya yang harus membayar untuk tiga orang,” ujarnya.

Setidaknya, dia mengaku harus merogoh kocek hingga Rp480.000 per bulan untuk membayar iuran BPJS kesehatan untuk dirinya, istri dan seorang anaknya. Karenanya, dia berharap pemerintah membatalkan kebijakan yang tidak popular tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kota Medan yang mengawasi masalah kesehatan menyebutkan, keputusan itu sudah tentu akan menjadi beban berat bagi masyarakat, khususnya warga yang berkemampuan terbatas. “Kita sama-sama tahu, dengan iuran yang saat ini saja, warga di Kota Medan baru 82 persen yang ‘dicover’ BPJS.

Lantas kalau iurannya naik setinggi itu, berapa persen lah warga Medan yang dicover BPJS Kesehatan? Yang mampu saja mungkin masih pikir-pikir dengan iuran yang sebesar itu, bagaiman pula dengan mereka yang tak mampu? Tentu harus kehilangan Jaminan Sosialnya itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Jumat (30/8).

Dengan naiknya iuran BPJS hingga dua kali lipat, sebut Bahrum, akan membuat warga Kota Medan semakin jauh dari fasilitas jaminan kesehatan. “Padahal Pemko Medan sudah mengatakan, kesehatan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Medan selain pendidikan dan infrastruktur. Tapi kalau begini, tentu itu sulit terwujud,” jelasnya.

Untuk itu, Bahrum menyebutkan, pihaknya berharap agar pemerintah mau mengkaji kembali rencana tersebut. Ia menambahkan, pihaknya bukan menolak kenaikan iuran yanh disebut-sebut akan menutupi defisit BPJS Kesehatan yang sudah terlalu besar.

Akan tetapi, kenaikan iuran itu harusnya tidak setinggi yang ditetapkan tersebut. “Silahkan dinaikkan kalau memang harus dinaikkan, tapi ya tidak sebesar itu juga, masyarakat jelas banyak yang tidak mampu untuk membayarnya,” tutupnya.

BELUM FINAL

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebuytkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bakal diterapkan pada 1 September 2019. Langkah ini dilakukan untuk menuntaskan masalah defisit BPJS Kesehatan yang terus-terusan menggerogoti lembaga jaminan sosial kesehatan ini.

“Sudah,” ujar Puan singkat saat dikonfirmasi wartawan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah berlaku per 1 September 2019.

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kenaikan tersebut dan tinggal menunggu tanda tangan di PP tersebut. Namun, putri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini tidak memberitahukan besaran kenaikan, apakah mengikuti versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rujukannya ada pada hasil rapat dengan Komisi IX dan XI DPR RI.

“Kan, kemarin sudah dibahas oleh Kemenkeu dan sudah dibahas juga dengan Komisi IX dan XI, ya seperti itu ketentuannya. Ini (kenaikan iuran) memberikan penguatan kepada BPJS Kesehatan sehingga, Insyallah nantinya tidak akan deficit,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap ditanggung negara. “Tapi yang bisa saya pastikan untuk PBI tetap ditanggung oleh negara sehingga memang masyarakat yang namanya terdaftar dalam PBI tidak akan kemudian kesulitan,” tutur Puan.

Sementara, Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 September masih belum final. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus melewati dua tahap lagi sebelum disahkan lewat Peraturan Presiden (perpres). “Iya, tapi kan pembahasannya masih dua tahap lagi,” kata Ngabalin di gedung KSP, Jakarta, Jumat (30/8).

Ngabalin mengaku sudah mengetahui mengenai kabar kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meski demikian dia belum bisa memastikan penyesuaian berlaku secara menyeluruh pada 1 September 2019. “Tadi saya komunikasi juga dengan Ibu Menteri, cuma kan belum selesai pembahasan. Saya janji, saya akan memberikan informasi pertama kalau sudah selesai,” jelas dia.

Seperti diketahui, upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan terus dilakukan. Pasalnya, setiap tahun, lembaga tersebut terus mengalami defisit dengan nilai yang terus meningkat. Bahkan, hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi bakal defisit hingga Rp32,8 triliun.

Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Banyak pihak pun keberatan dengan langkah pemerintah tersebut. Pasalnya, besaran kenaikan iuran dinilai terlalu tinggi.

Untuk Kelas I, iuran akan naik seratus persen atau dua kali lipat yakni dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Untuk kelas II akan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu atau naik Rp59 ribu atau lebih dari seratus persen. Sedangkan untuk di kelas ke III, iuran akan naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 atau naik sebesar Rp16.500. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberian pin emas berikut setelan jas kepada anggota DPRD periode 2019-2024, dianggarkan Rp1,2 miliar. Masing-masing ke-100 anggota DPRD baru itu dapat dua pin emas dan dua potong jas. Termasuk untuk belasan para wakil rakyat petahana yang kembali duduk di kursi dewan. Yang berarti, koleksi pin emas para dewan ini bakal bertambah.

“Pin emas tidak lebih hanya sebuah prestise belaka. Tidak ada substansinya. Keuangan akan tergerus hanya untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Dewan yang sudah dapat kepercayaan rakyatn

sebaiknya tidak menerima pin emas lagi saat pengambilan sumpah jabatan nanti,” ujar pengamat anggaran, Elfenda Ananda kepada Sumut Pos, Kamis (29/8).

Diketahui, adapun pengadaan pin emas dan pakaian (setelan jas) bagi wakil rakyat terpilih sudah dianggarkan senilai Rp1,2 miliar oleh Sekretariat DPRD Sumut melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Masing-masing anggota dewan akan menerima dua pin emas, dengan berat 10 gram dan 6 gram. Untuk pakaian dinas dengan pin emas 10 gram dibanderol dengan harga Rp6,7 juta. Sedangkan pakaian dinas dengan pin emas 6 gram dibanderol Rp4 juta lebih.

Menurut Elfenda, anggaran sebesar itu kalau dipergunakan untuk kepentingan rakyat susah, banyak sekali gunanya. Antara lain bisa membangkitkan ekonomi rakyat. “Dari aspek keuangan, pin emas tidak mempunyai dampak apapun terhadap kepentingan rakyat. Lebih bagus anggaran tersebut diperuntukkan bagi rakyat kecil, baik sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian mereka,” katanya.

Mantan Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut ini juga menekankan, kepada DPRD Sumut yang mau habis masa periode untuk segera mengembalikan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada mereka. “Pastilah (fasilitas negara harus dikembalikan). Itu aset daerah yang tercatat milik daerah harus dikembalikan ke daerah,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut petahana, Zeira Salim Ritonga mengaku tidak mempermasalahkan pemberian pin emas kepada wakil rakyat yang kembali terpilih lima tahun mendatang. “Menurut saya karena pin tersebut diberi lima tahun sekali, barang tentu tidak menjadi permasalahan untuk diberikan kepada anggota dewan yang duduk kembali,” ujarnya.

Karena kata dia, masing-masing periode jabatan dewan juga berbeda. Dan juga bisa saja pin yang lama sudah rusak, hilang atau bentuk yang berubah. Persoalan pin, katanya tidak harus menjadi polemik, sebab memang setiap instansi memiliki pin. “Baik gubernur, PNS dan juga presiden. Dan memang aturannya lima tahun sekali,” pungkasnya.

Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis mengatakan, seluruh wakil rakyat terpilih saat pengambilan sumpah jabatan pada 16 September 2019, akan menerima pin emas dan jas yang sebelumnya sudah dialokasikan pengadaannya oleh sekretariat. “Untuk semua (100 anggota dewan) yang baru,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menyurati pimpinan dewan yang masih memegang kendaraan dinas untuk segera dikembalikan. Sementara untuk fasilitas lain yang mesti dikembalikan, Erwin menyebut tidak ada. “Kita akan surati untuk segera dikembalikan,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada ULP di Biro Administrasi Pembangunan, diketahui bahwa anggaran belanja untuk pembelian baju dinas dan pin emas sudah rampung. Artinya, sudah ada pemenang proyek yang akan mengerjakan pengadaan tersebut. “Sudah selesai pengadaan proyek untuk pengadaan baju dinas dan pin emas itu,” kata seorang pegawai yang berada di gedung lama kantor gubernur.

Disampaikannya, pengadaan tersebut dianggarkan dengan menelan biaya Rp 1,2 miliar. “Anggaran Rp 1,2 miliar untuk pengadaan baju dan pin emas,” katanya.

Pin DPRD Medan Cuma Disepuh Emas

Berbeda dengan anggota DPRD Medan, mereka tidak akan mendapatkan pin emas, melainkan cuma pin yang disepuh emas. “Anggota DPRD Medan terpilih periode mendatang bukan mendapatkan pin emas, tapi hanya pin biasa yang disepuh emas. Sekali lagi, bukan pin emas tapi pin yang disepuh emas” ucap Sekwan DPRD Medan, Abdul Azis kepada Sumut Pos, Kamis (29/8).

Namun, Azis tidak menyebutkan alasan mengapa ke-50 anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024 tidak mendapatkan pin emas seperti sebelumnya. “Ya dengan berbagai pertimbanganlah,” ujarnya.

Anggota DPRD Medan yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024, Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos mengatakan, setiap anggota DPRD Medan yang telah habis periodenya wajib untuk mengembalikan pin emas yang pernah didapatkan pada periode sebelumnya (2014-2019).

“Jadi aturannya kan sudah ada. Misalnya saya, pin emas yang saya dapat itu wajib saya kembalikan usai periode yang sekarang habis. Nanti diperiode berikutnya baru saya akan diberi lagi pin yang baru, entah itu emas atau hanya disepuh emas saya kurang tahu,” kata Rajuddin.

Disebutkan Rajuddin, pada periode 2014-2019, ia dan 49 anggota DPRD Medan lainnya mendapatkan pin emas sekitar 5 gram. “Ditahun 2014 kemarin kami dapat sekitar 5 gram,” tandasnya. (prn/map)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Papua memanas lagi. Massa membakar sejumlah gedung di Abepura dan Jayapura. Tidak sedikit juga fasilitas umum milik pemerintah yang telah dirusak. Massa juga merusak lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.

Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang melanggar hukum terkait situasi terkini di Jayapura dan Papua pada umumnya.

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya malam tadi, saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNIn

untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkistis serta rasialis,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.

Di Purworejo, Jokowi juga menyempatkan menyaksikan pagelaran wayang kulit. “Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura, dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkistis,” pinta.

Seperti diketahui, situasi dan kondisi di Jayapura kembali memanas. Aksi pembakaran sejumlah fasilitas publik juga terjadi di sejumlah titik di wilayah tersebut. “Kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak,” lanjut suami Iriana itu.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik maupun SDM agar semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai, dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh adat, ketua, tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi mari kita jaga Tanah Papua sebagai tanah yang damai,” kata Jokowi.

Terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengaku mendapat laporan, massa membakar sejumlah gedung dan merusak sejumlah fasilitas umum milik pemerintah. Awalnya massa membakar Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemudian berlanjut pada pengrusakan lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.

ý”Sudah membakar Gedung MRP, rutan juga dijebol. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Karena Wiranto takut akan ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Mereka bukan pendemo,” imbuhnya.

ýSelain itu, Wiranto juga mengatakan, aparat keamanan dari TNI dan Polri juga ia sarankan supaya tidak melakukan tindakan represif. Melainkan harus persuasif. Bahkan senjata api dan tajam tidak boleh digunakan untuk melakukan pengamanan di Papua.

Wiranto juga meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. “Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai. “Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman dan damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya.

ýSebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.

Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah. “Langsung menyerang aparat keamanan. 1 TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah,” ujar Dedi.

Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut.

“Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan, setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar juga kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor Bank BTN, di Jalan Koti Jayapura.

Massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura lalu massa bergerak mengarah ke kantor Gubernur Papua. “Informasi ada pembakaran di situ (Kantor MRP), cuma bagian mana saja yang dibakar kita belum tahu pastinya,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/8).

Usai membakar, sambung Eko, massa mulai bergerak ke arah pusat kota. “Massa ada di sekitar Skyland,” ucapnya.

Aksi protes kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.

Sebelumnya, aksi massa di Expo Waena sempat anarkis. Massa melemparkan batu ke arah aparat, mobil dinas Dandim 1701/Jayapura rusak akibat aksi tersebut. Dari pihak keamanan, sebanyak 500 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.

Akibat aksi ini, aktivitas perekonomian di Jayapura lumpuh dan masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah. (fat/jpnn/jpc)