teddi/sumut pos
MERIAH:
Puncak HBA di Binjai berlangsung meriah. Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar, foto bersama masyarakat.
Teddi/sumut pos MERIAH: Puncak HBA di Binjai berlangsung meriah. Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar, foto bersama masyarakat.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perayaan acara puncak Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) tahun 2019, berlangsung meriah di halaman belakang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Senin (22/7).
Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar mengungkapkan rasa optimisnya bahwa masyarakat masih memercayai institusi Kejaksaan dalam setiap penanganan perkara, khususnya di wilayah hukum Kota Binjai.
“Kita harus bekerja lebih baik lagi. Lebih fokus lagi dalam setiap penanganan perkara hukum di Kota Binjai, baik perkara pidana umum maupun pidana khusus. Karena saya yakin, masyarakat selalu mengawasi kinerja kita. Saat ini kita harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu kepada kita,” ungkap Kajari.
Victor juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kinerja Kejari Binjai dalam berbagai hal. Terutama masyarakat Kota Binjai. Bahkan, pihaknya siap menerima kritik dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja Kejari Binjai ke depan. “Di sini kami juga siap menerima kritik dan saran untuk kinerja kami yang lebih baik lagi,” ujar dia.
Usai mendengarkan sambutan dari Kejari Binjai, acara dilanjutkan dengan makan siang dan bernyanyi bersama, serta penarikan undian Luckydraw dengan hadiah utama satu unit sepeda motor. (ted)
bambang/sumutpos
BUKU PENGANTAR: Penyerahan buku pengantar Ranperda RPJMD Langkat 2019–2024 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Langkat.
Bambang/sumutpos BUKU PENGANTAR: Penyerahan buku pengantar Ranperda RPJMD Langkat 2019–2024 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, menyatakan mendukung 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019. Hanya saja, ada sebagian poin dari Ranperda yang menurutnya memerlukan penambahan dasar hukum dan peringkasan materi.
“Ranperda Wajib Belajar MDTA, perlu dituangkan didalam kebijakan daerah sebagai payung hukum untuk menjalankannya. Untuk Ranperda Larangan Membawa HP ke Sekolah, memang sudah selayaknya penggunaan HP dibatasi bagi anak, terlebih saat proses belajar mengajar. Sebab dari hasil beberapa penelitian, penggunaan HP yang berlebihan dapat menggangu tumbuh kembang anak,” kata Bupati didampingi Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, pada rapat Paripurna DPRD Langkat, Senin (22/7).
Untuk Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Bupati berharap, dapat lebih membantu melindungi tenaga kerja lokal secara keseluruhan. “Semoga dengan disahkan Ranperda ini, bagi pelaku usaha yang lalai melindungi tenaga kerjanya, dapat dikenakan sanksi pidana,”sarannya.
Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Museum, Bupati menyarankan perlu penambahan materi, sebagai upaya mencegah dan menanggulangan dari kerusakan , kehancuran, atau kemusnahan meseum. Juga perlu menambah dasar hukumnya, yaitu Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No: PM.01/PW.007/MKP/2010, tentang penetapan Masjid Azizi, Komplek Makam Kesultanan Langkat, Gedung Kerapatan Sultan Langkat, dan Museum Daerah Langkat sebagai cagar budaya.
Untuk Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Bupati menyarankan, perlu adanya penambahan materi yang mengatur tentang sisitem kearsipan dan jaringan informasi kearsipan daerah, guna dimasukkan kedalam Ranperda.
Untuk Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan, menurut Bupati, perlu diatur dalam sebuah regulasi derah, sebagai diamanahkan dalam pasal 10 UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
Terakhir, Ranperda Pelayanan Publik, Bupati berpendapat pengertian penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Ranperda terlalu luas. “Contohnya soal materi yang mengatur subtansi kerja Ombusman, sebaiknya dihapus saja. Karena Ombusman merupakan lembaga negara, yang mempunyai mekanisme kerja sendiri. Bukan kewenangan daerah mengaturnya,”ujar Bupati.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Surialam, ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, oleh Ketua DPRD Langkat dan Bupati Langkat.
Ketau DPRD Langkat mengatakan, rapat diskors sampai Selasa 23 Juli 2019, guna mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi atas pendapat Bupati terhadap Ranperda.
Usai rapat paripurna, dilanjutkan dengan rapat tentang penyampaian pengantar Ranperda RPJMDLangkat 2019 – 2024, oleh Bupati. (bam)
solideo/sumut pos
gotong-royong: Masyarakat gotong-royong membersihkan areal Puskemas Kuta Mbaru yang titerjang lahar dingin, Senin (22/7).
Solideo/sumut pos Gotong-royong: Masyarakat gotong-royong membersihkan areal Puskemas Kuta Mbaru yang titerjang lahar dingin, Senin (22/7).
KARO, SUMUTPOS.CO – Pasca diterjang banjirblahar dingin gunung Sinabung pada Rabu malam lalu, Puskesmas Desa Kuta Mbaru, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, belum beroperasi hingga Senin (22/7). Saat itu, lahar dingin yang membawa material batu dan lumpur menyebabkan Puskesmas tutup sementara.
“Kami masih melakukan gotong-royong. Ini kami lakukan demi kepentingan bersama, serta menjaga lingkungan kami terhindar dari bencana alam bila kembali menerjang wilayah desa kami,” ujar warga sekitar Sembiring Depari.
Warga terlihat membersihkan sisa material lahar di dingin mulai di jalur parit serta sekitar Puskesmas Pembantu. Material lumpur berwarna kecoklatan bertumpuk di kawasan itu.
Depari menegaskan, masyarakat Desa Kuta Mbaru menyadari kewajiban untuk menjaga lingkungan desa dan mengantisipasi terjadinya bencana. “Kita bersama bapak-bapak di sini tetap aktif melaksanakan gotong-royong. Seperti hari ini, kita membersihkan parit serta membersihkan Puskesmas,” pungkasnya.
Pengoperasian kembali Puskesmas Desa Kuta Mbaru diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Sebab, material seperti lumpur menumpuk dengan ketinggian mencapai satu meter, membutuhkan waktu untuk pembersihan.
Kepala Desa Kuta Mbaru, Boy Leo Rona Perangin-angin mengatakan, pembersihan dilakukan warga, Pemerintahan Desa, Pemda Karo, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya.
“Hanya saja, volume material yang dibawa arus lahar dingin sangat tinggi. Butuh waktu untuk tahap penyelesaian. Tumpukan material berupa tanah pasir berlumpur, masih terdapat di dalam Puskesmas setinggi satu meter,” ujar Boy.
Dia menegaskan, obat-obatan yang tersimpan di dalam Puskesmas Pembantu aman dan kini sudah dipindahkan ke Puskesmas Tiga Nderket. Untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara dialihkan ke Puskesmas Pembantu Simpang Desa Sukatendel.
“Pustu Simpang Desa Sikatendel berjarak 1,5 kilometer atau ke Puskesmas Tiga Nderket yang berjarak 2 kilometer,” kata Boy.
Kepala Desa Kuta Mbaru menyebutkan, dalam peristiwa lahar dingin Sinabung itu, terdapat empat rumah warga dan Pustu Kuta Mbaru terendam lumpur dan material yang terbawa saat kejadian.
“Banyak berita simpang siur di media terkait jumlah pasti rumah yang terdampak lumpur lahar dingin Gunung Sinabung. Pastinya empat rumah terkena lahar dingin Gunung Sinabung. Kediaman Johanes Sembiring, Jaka Surbakti, Juhen Sembiring, dan Masliani br Barus. Juga Puskesmas Pembantu,” jelas Boy.
Kadis Kesehatan Pemkab Karo, Irna S. br Sembiring mengatakan, belum berfungsinya Puskesmas tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Jjarak Pustu Desa Sukatendel dan Puskesmas Tiga Nderket tidak jauh dari Desa Kuta Mbaru,” pungkas Irna. (deo)
Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos FOTO: Wisatawan lokal dan mancanegara selalu menyempatkan diri datang ke Balai Peringatan Chiang Kai-Shek, Taipei dan ber-wifie berlatar gedung putih tempat presiden pertama Taiwan itu dikenang rakyatnya.
SUMUTPOS.CO – Berkunjung ke Taipei, maka jangan lupa untuk menginjakkan kaki di Chiang Kai-Shek Memorial Hall yang berada di Zhongshan South Road, Distrik Zhongzheng. Ya, di sini, merupakan menjadi sejarah awal perjalanannya Taiwan hingga menjadi Negara maju. Dan yang paling menarik, mengunjung landmark Kota Taipei ini tidak dipungut biaya apapun, alias gratis.
Chiang Kai-Shek adalah Presiden pertama Taiwan yang juga pemimpin Partai Kuomintang (KMT) setelah meninggalnya Dr Sun Yat Sen. Arsitektur Balai Peringatan Chiang Kai-shek ’15 terinspirasi oleh Tiantan di Beijing. Keempat sisi struktur ini mirip dengan piramida di Mesir. Bahannya adalah marmer putih.
Atapnya dihiasi dengan kaca biru tua sebagai bagian dari pantulan biru langit dan matahari yang cerah. Itu menambah sentuhan kemegahan. Sementara sisi tamannya ditanami dengan howets merah. Secara keseluruhan, enam warna biru, putih dan merah mengekspresikan bendera nasional Taiwan dan semangat kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.
Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos PATUNG: Sejumlah wisatawan mengabadikan momen berfoto dibelakang patung Chiang Kai-Shek, di Balai Peringatan Chang Kai-Shek, Taipei belum lama ini
Pada area landmark Kota Taipei itu, ada juga tempat untuk pertunjukan bertaraf internasional. Yakni Teater Nasional dan Konser Nasional Ha11.Wor1. Musisi terkenal (seperti pemain cello besar Yo Yo Ma dan pemain biola besar Shao Lian Lin) dan grup piano terkenal telah melakukan pertunjukan di sana. Taman dengan bunga-bunga indah, perbukitan mini dan piants, kolam, jembatan hias dan air terjun serta rumput hijau menghadirkan keindahan pemandangan wah yang mengelilingi daerah itu dengan desain nostalgia.
Tempat ini diperkaya dengan keindahan taman tradisional Tiongkok. Terdapat pula berbagai kegiatan yang terjadi di alun-alun. Ada konser tenor tiga dunia yang terkenal di dunia, pertunjukan band sekolah, pertunjukan pemandu sorak dan pameran. Seseorang dapat menghormati pemimpin bersejarah yang hebat, serta berpartisipasi dalam kegiatan relaksasi penduduk setempat. Tempat itu menyediakan tempat yang nyaman. pemandangan sederhana di antara gedung-gedung tinggi Taipei.
Pemandu Biro Wisata Taiwan,
Adi Carlo yang membawa rombongan Taiwan Familiaritazion Tour for Indonesian KOL
& Media pada awal Juli 2019 menjelaskan, Balai Peringatan Chiang Kai-Shek
dibangun di atas lahan seluas lebih dari 25 hektare dengan dikelilingi taman
luas. Tempat ini menyimpan sejarah panjang Taiwan sejak perang sipil di China
Daratan.
Di dalam balai tersebut,
terdapat patung raksasa Chiang Kai-Shek yang terbuat dari perunggu dalam posisi
duduk. Para pengunjung selalu mendokumentasikan momen untuk berfoto dengan
latar patung Chiang Kai-Shek tersebut.
“Patung Chiang Kai-Shek dibuat
menghadap ke arah barat (China Daratan). Sesuai pesan beliau (Chiang Kai-Shek)
yang berharap suatu saat bisa kembali ke China Daratan yang berada di
barat,” katanya.
Puas mencuci mata di Balai Chiang
Kai-Shek, tidak ada salahnya untuk mengunjungi kota lain di Taiwan yaitu Yilan.
Di sini juga terdapat landmark kota yang kerap dikunjungi anak muda yaitu Jimmy
Park. “Nama Jimmy diambil dari nama ilustrator dan penulis buku bergambar
terkenal Taiwan. Karyanya sangat populer dan digandrungi oleh anak-anak muda di
Taiwan,” sambung Adi Carlo.
Foto; Pran Haisbuan/Sumut Pos PERTUNJUKAN SENI: Pertunjukkan seni dapat dinikmati para wisatawan jika berkunjung ke The National Center for Traditional Arts, Yilan, Taipei.
Di Jimmy’s Park, baik tua
maupun muda dapat bersenang-senang dengan berfoto bersama patung-patung dan
karya sang seniman. Usai mengunjungi Jimmy’s Park, wisatawan juga dapat
melihat-lihat salah satu ikon di Kota Yilan yaitu The National Center for
Traditional Arts. Tempat ini merupakan pusat kerajinan tradisional dan pusat
pertunjukan seni dan drama bagi warga Taiwan. Anda dapat berjalan santai di antara
kreasi artistik, mendengarkan musik yang elegan, dan menikmati pertunjukan
opera yang menarik dan bahkan dapat berpartisipasi dalam proses penciptaan
artistik sendiri.
Taipei juga cocok bagi Shopaholic.
Berbagai brand internasional tersedia di ibukota ini. Misalnya, di gedung
Taipei 101 yang didalamnya ada fasilitas mal, brand Gucci, Celine, dan lainnya
tersedia di gedung tertinggi di Taiwan ini.
Para pelancong juga bisa membeli
pernak-pernik ataupun souvenir khas Taiwan di Distrik Ximending. Di situ, selain
banyak outlet barang-barang bermerek terdapat toko souvenir, dan oleh-oleh khas
Taiwan dengan harga miring. Dipastikan kantong Anda gak bakalan ‘koyak’ untuk
membeli barang sebagai oleh-oleh buat keluarga dan sahabat.
Seru bukan? Tunggu apalagi saatnya berkunjung ke Taiwan! (prn)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit memastikan, jadi tidaknya pengajuan hak interpelasi (bertanya) kepada Bupati Humbang Hasundutan yang sebelumnya molor, masih menunggu masukan dari 4 fraksi pengusul.
“Masukan yang dimaksud yakni apakah usulan berlanjut atau tidak untuk dibahas di Banmus. Jika masukan sudah ada, kita akan kembali ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan penetapan pengajuan hak interpelasi dan membentuk siapa-siapa saja anggota di interpelasi. Sebelumnya rapat Banmus 1 Juli 2019 gagal karena hanya dihadiri 5 dari dari 13 anggota,” ungkap Manaek kepada Sumut Pos, Senin (22/7).
Sebelumnya, 4 fraksi yang menyatakan akan menggunakan hak interpelasi adalah, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Amanat Demokrat. Jumlah itu sudah memenuhi syarat jumlah pengajuan hak interpelasi yang hanya 2 fraksi.
Hak interpelasi rencananya untuk mempertanyakan keputusan Bupati Humbahas tentang temuan BPK Sumut atas APBD tahun anggaran 2018, terkait kenetralan PNS pada Pemilu 2019, dan Pelaksanaan APBD TA 2019.
Dikonfirmasi tentang pengajuan interpelasi ini, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Jimmy Togu Purba, mengatakan, lambatnya pembahasan di Banmus karena kesibukan masing-masing anggota dewan yang masih aktif ini, berupa reses.
“Tidak dibatalkan. Habis reses, rapat nanti kita lanjutkan. Nanti kita tanya ke pengusul, yakni keempat fraksi. Tapi kita belum mengundang. Kita lihatlah nanti hari Selasa,” katanya.
Obral Hak Interpelasi
Menanggapi ketidakjelasan pengajuan hak interpelasi ini, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Humbahas, Lambok Situmeang, meminta DPRD agar jangan mengobral janji akan menggunakan hak interpelasi, namun ternyata tidak jelas.
“ Ini namanya bualan. Enggak serius. Kalau serius… mana?” tanyanya di Dolok Sanggul.
Menurut dia, pengajuan hak interpelasi memang hak DPRD. Namun harus ada alasan kuat dan hindari unsur subjektivitas. “Kalau mau menggunakan hak interpelasi, diskusikan dulu dengan akademisi. Jangan seperti hak angket tempo lalu, yang ujungnya kita nilai sama jual obralan,” kata dia.
Ia juga meminta DPRD selektif. Karena mempertaruhkan integritas DPRD. (mag-12)
gusman/sumut pos
SEDIH: Khairani Ritonga menangis melihat jasad suaminya Fachruddin Pulungan di kamar jenazah RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (20/7).
Gusman/sumut pos SEDIH: Khairani Ritonga menangis melihat jasad suaminya Fachruddin Pulungan di kamar jenazah RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (20/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama, pasangan suami istri Fachruddin Pulungan (60) dan Khairani Ritonga, akhirnya pupus. Sang suami, Fachruddin meninggal dunia sehari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci di RSUP H Adam Malik Medan. Tangis Khairani pun pecah sambil memeluk jenazah suaminya di kamar jenazah rumah sakit milik pemerintah pusat itu.
Fachruddin Pulungan dan istrinya Khairani Ritonga tercatat sebagai jamaah calon haji (Calhaj) Kloter 9 Embarkasi Medan asal Kota Padangsidimpuan.
Informasi dari Humas Embarkasi Medan, Abdul Azhim, Fachruddin yang menetap di Jalan Tengku Umar Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan itu, sebelumnya mengalami sakit paru-paru saat pemberangkatan ke Asrama Haji Medan.
“Sebelumnya dia sempat dirawat di rumah sakit Kota Padangsidimpuan. Saat acara pelepasan di daerah, jamaah dibawa dan di rujuk ke RS Adam Malik. Sementara sang istri ikut bus rombongan jamaah ke Asrama Haji Medan,” ungkap Abdul Azhim kepada wartawan, Minggu (21/7).
Setelah sempat ditangani pihak rumah sakit, lanjutnya, pada Sabtu (20/7) sore, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. “Almarhum langsung di bawa ke rumah duka, dan akan dimakamkan pada Minggu (21/7) siang.
Istri almarhum tetap melanjutkan keberangkatan ke Tanah Suci,” katanya.
Mengetahui suami tercinta meninggal dunia, tangis Khairani pun pecah di kamar jenazah RSUP H Aadam Malik. Khairani memeluk erat jasad suaminya tercinta yang sudah terbujur kaku di bangsal rumah sakit. Ia memegangi wajah suaminya, sambil meratapinya dan mengusap-usap tubuhnya.
Ia sedih, lantaran niat untuk menunaikan ibadah haji bersama suaminya tidak bisa terlaksana.
Diketahui, Fachruddin merupakan pensiunan guru agama SD Negeri Sitinjak dan menjadi pengurus BKM Masjid Jihad. “Beliau meninggalkan 3 orang putra dan 2 orang putri,” sebut Azhim.
Dari 384 calhaj asal Kota Padangsidimpuan, tercatat 9 orang menunda keberangkatannya. Di antaranya, manifes 174, 316, 371, 389, 390 dan 393 asal Kabupaten Tapanuli Selatan, sakit sebelum masuk ke Asrama Haji Medan. Kemudian, 207 dan 230 sebab sakit setelah masuk ke Asrama Haji Medan. “Jamaah calon haji atas nama Siti Immah Nasution (67), manifes 165 kloter 9, di rujuk ke RS Haji Medan di sebabkan keseleo dan terjatuh di dalam masjid Namiroh Asrama Haji Medan,” jelasnya.
Kloter 1 Bertolak ke Makkah
Kloter 1 asal Kota Medan yang berjumlah 393 calhaj, Minggu (21/7) di kabarkan bertolak ke kota Suci Makkah. “Hari ini jamaah haji kloter 1 MES di kabarkan oleh ketua kloter 1 adalah hari ke 8 dikota suci Madinah. Insya Allah pelaksanaan salat arbain bagi jamaah haji di Kota Suci Madinatul Munawarah selesai Isya malam ini,” ungkap Abdul Azhim.
“Kemudian kami laporkan, insya Allah Minggu pagi ba’da subuh tanggal 21 Juli 2019 pukul 09.00 WAS, jamaah haji kloter 1 yang berjumlah 393 orang seluruhnya akan berangkat bertolak ke kota suci Makkah melakukan umroh dan sebelumnya mengambil Miqat di Bir Ali,” sambungnya.
Lebih lanjut katanya, kondisi jamaah kloter 1 menurut tim dokter kesehatan dalam keadaan sehat. “Sebelumnya tim petugas kloter 1 melakukan visitasi menchek keadaan jamaah ke kamar jemaah menjelang keberangkatan. Sekaligus menghimbau kepada seluruh jamaah, agar tidak terlalu banyak melakukan aktifitas yang melelahkan karna kondisi cuaca yang panas, sehingga kondisi jemaah kembali fit sebelum keberangkatan ketanah suci Makkah esok hari,” pungkasnya. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Periodisasi masa jabatan bakal berakhir September tahun ini, anggota DPRD Sumut yang masuk Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) terus mengebut usulan pemekaran. Setelah mengadakan pertemuan dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan staf khusus presiden, mereka segera menjadwalkan kunjungan ke Komisi II DPR RI.
“Setelah ke Komisi II DPR, kami akan segera menjadwalkan keliling ke kabupaten/kota yang menjadi bagian dari usulan pemekaran Provinsi Sumteng,” ujar Ketua I Panja Pembentukan Provinsi Sumteng, Aripay Tambunan menjawab Sumut Pos, Minggu (21/7).
Bentuk dukungan diperlukan dari Komisi II DPR, karena alat kelengkapan dewan tersebut membidangi pemerintahan yang di dalamnya juga sekaitan tentang daerah otonomi baru (DOB). Sedangkan keliling ke semua kabupaten/kota yang termasuk dalam radar DOB, kata dia, sebagai bentuk konsolidasi.
“Semua tahapan akan dikebut sekaligus memaksimalkan dukungan dari semua pihak terkait, agar rencana pemekaran segera terwujud,” katanya.
Senada, Ketua Umum Panja Pembentukan Provinsi Sumteng, Burhanuddin Siregar, menyebutkan agenda lainnya adalah bertemu para fraksi di DPRD Sumut dan para ketua partai politik di Sumut. Tujuannya membangun kesepahaman bersama terkhusus para dewan di wilayah Tabagsel.
“Setelah itu kami akan membawa rencana ini ke Komisi II DPR, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada presiden,” tutur politisi PKS tersebut.
Pihaknya juga mengajak seluruh komponen masyarakat Tabagsel untuk menyatukan persepsi menyikapi wacana ini. Di samping itu meminta para tokoh dan penggagas dua provinsi sebelumnya, Tapanuli dan Nias, untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan yang sama ini.
“Kami tentu menyambut terbuka jika ada keinginan dari mereka untuk sama-sama berjuang, agar presiden mencabut kebijakan moratorium DOB. Apalagi kami memahami selama lima tahun menjabat, kami belum maksimal memeperjuangkan daerah kami. Semoga melalui pemekaran ini, Tabagsel dan sekitarnya menjadi daerah yang berkembang serta maju,” katanya.
Diketahui, Panja Pemekaran Provinsi Sumteng telah menyerahkan naskah kajian kepada Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Publik Bappenas RI, Ikin Wibawa Sanusi, Kamis (18/7) lalu. Naskah diserahkan usai Panja yang terdiri dari anggota DPRD Sumut 7 (Tapanuli Bagian Selatan) dan Sumut 6 (Labuhanbatu Raya) melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, guna mendorong percepatan terbentuknya Provinsi Sumteng.
Anggota DPRD Sumut 7 yakni Burhanuddin Siregar (Ketua Umum), Sutrisno Pangaribuan (Sekretaris Umum), Fahrizal Effendi Nasution (Ketua III), Ahmadan Harahap (Ketua VI), Roby Agusman Harahap (Sekretaris I). Anggota DPRD Sumut dari Labuhan yakni Raya Aripay Tambunan (Ketua I) dan Novita Sari Sihombing (Bendahara Umum) serta Anggota DPRD Sumut Darwin Lubis (Penasehat) mewakili putra daerah Mandailing Natal.
Sutrisno Pangaribuan, dalam kesempatan itu menjelaskan kunjungan ke Bappenas bermaksud memberitahu bahwa keinginan pemekaran Sumteng sudah sangat besar.
“Jangan nanti bila DPR menyetujui daerah otonomi baru, Bappenas terlambat mengetahuinya. Kami juga harus membantu pemerintah pusat untuk mengantisipasi keinginan yang sangat kuat terkait pemekaran ini. Dan ini berhubungan dengan keuangan negara karena presiden saat ini sedang berencana untuk pemekaran ibukota negara. Dan kami tahu, pemekaran Provinsi Sumteng tidaklah memerlukan anggaran sebesar pemekaran ibukota negara. Kami harus membantu pemerintah pusat menyampaikan dorongan yang sangat kuat untuk pemekaran Sumteng,” katanya.
Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Publik Ikin Wibawa Sanusi, mengatakan pihaknya belum dapat menjawab seluruh informasi yang disampaikan Panja Pemekaran Provinsi Sumteng terkait keterbatasan wewenangnya.
“Sebelumnya kami mohon maaf bahwa direktorat terkait belum dapat memfasilitasi kedangan pihak bapak. Dimana mereka memiliki agenda lain ditempat berbeda terkait RPJMD. Kami mengusulkan agar bapak/ibu dapat menjadwalkan atau berkonsultasi kembali. Semua masukan sudah kami catat dan kami akan menyampaikan ke direktorat terkait,” ungkapnya.
Kans Pemekaran Fifty-fifty
Menanggapi wacana pemekaran provinsi Nias, Sumteng dan Protap dari Sumut, akademisi asal Sumut, Shohibul Anshor, beranggapan peluangnya tergantung keputusan Presiden RI, Joko Widodo. Menurutnya, isu pemekaran cukup kuat namun bisa juga dipupuskan.
“Kalau dipresentasekan… masih fifty-fifty, bisa saja iya bisa saja tidak. Semuanya tergantung dari pak Jokowi. Kita lihat terlebih dahulu susunan kabinet yang akan dibentuk begitu beliau dilantik nanti sebagai presiden untuk periode kedua,” ungkap Shohibul, Minggu (21/7).
Menurutnya, pemekaran memang perlu dilakukan. Semua pihak, khususnya warga di Sumut menganggap Pulau Nias berjarak cukup jauh. “Warga Sumut bahkan Sumut Pos sendiri ‘kan juga menganggap Nias itu jauh, sama seperti ke luar negeri. Jadi kalau memang dimekarkan masih layak. Apalagi Nias punya potensi sumber daya alam dan manusia yang memadai,” terangnya.
Nah, seandainya Nias berhasil dimekarkan menjadi provinsi baru, sudah barang tentu bakal terbentuk opini bahwa provinsi lainnya semisal Tapanuli dan Sumteng juga punya kelayakan untuk dimekarkan pula.
“Pastinya ketika nanti Nias berhasil dalam pemekarannya, akan dua Tapanuli dan Sumteng pasti meminta untuk dimekarkan. Seperti kita ketahui, Nias memiliki seorang tokoh di kalangan penguasa, ada Yasona Laoli di sana. Peluang Nias yang saya rasa cukup besar,” tuturnya lagi.
Begitupun pemekaran tersebut masih tergantung Presiden. Arus opini pemekaran tiga provinsi baru dari Sumut tetap tergantung RI 1 dan susunan kabinet yang baru. “Kalau masih Tjahyo Kumolo yang jadi Mendagri, kemungkinan bisa. Karena dia kan dekat pula dengan elit politik di Sumut,” tegasnya. (prn/dvs)
Situs
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina mengunjungi Museum Situs Kota China, Minggu (21/7). Sabrina mendengarkan penjelasan mengenai Situs Kota China dari pendiri Museum Situs Kota China, Ichwan Azhari.
Situs
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina mengunjungi Museum Situs Kota China, Minggu (21/7). Sabrina mendengarkan penjelasan mengenai Situs Kota China dari pendiri Museum Situs Kota China, Ichwan Azhari.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Kota Medan, Minggu (21/7). Lokasi seperti Kesawan, Situs Kota China hingga Hutan Mangroven
diharapkan bukan sekadar peninggalan masa lalu.Dalam kunjungan tersebut, Sekda mendatangi Maktab atau tempat belajar (sekolah) dalam istilah Bahasa Arab yang beradan
di kawasan Kesawan, belakang Masjid Bengkok. Menurutnya, sekolah tersebut bukti peninggalan sejarah dunia pendidikan yang masih ada. Karena itu, meskipun menjadi situs, bangunan tersebut masih bermanfaat. “Jadi kaluaupun mau buat museum, ya tidak sekadar peninggalan. Karena tetap ada kegiatan belajar mengajar,” ujar Sabrina didampingi sejarawan Phil Ichwan Azhari.
Selanjutnya, Sekda mendatangi Museum Situs Kota China di Medan Marelan, untuk melihat peninggalan sejarah kuno yang disebutkan berasal dari berbagai negara pada masa lampau. Menurutnya, apa yang ada di tempat ini sangat baik dan memberikan pendidikan sejarah khususnya bagi generasi muda. “Kalau bisa di tempat ini, dibuat juga informasi mengenai situs menggunakan bahasa asing, Inggris dan China. Minta bantuan nanti kepada yang paham. Supaya yang datang bisa mengerti,” sebut Sekda.
Di halaman belakang Museum Kota China, Sekda juga sempat menikmati pertunjukan Teater Rumah Mata yang menampilkan cerita tentang Tembikar, hasil karya pendahulu menggunakan bahan tanah. Penampilan sederhana dari anak muda penduduk sekitar pun mendapat apresiasi. Apalagi di bagian lain halaman belakang itu, ada kegiatan pengolahan sampah plastik dan botol air mineral menjadi meja dan barang berguna lain.
Tidak hanya itu, beranjak dari Museum Kota China, Sekda juga mendatangi Rumah Baca yang dikelola Rumah Mangrove Indonesia. Baginya, kepedulian aktivis penjaga hutan mangrove kepada anak usia sekolah begitu penting. Karena masih banyak anak nelayan yang ikut melaut dan tidak sekolah akibat tuntutan ekonomi. “Kasihan juga kan kalau seusia mereka harus melaut, karena mereka itu harusnya sekolah. Bagus lah ada kegiatan Rumah Baca, biar anak-anak itu bisa mendapat pendidikan,” sebut Sekda.
Sementara Sejarawan Phil Ichwan Azhari menuturkan, di Kota Medan ada begitu banyak bukti sejarah peninggalan masa lalu. Namun banyak juga yang hilang karena alasan pembangunan dan sebagainya. Termasuk juga hutan mangrove di kawasan Medan Utara yang diperkirakan berusia tua. “Banyak yang kita coba perjuangkan supaya bangunan bersejarah tidak diruntuhkan, tetapi memang sering kalah. Jadi tinggal barang-barang yang tersisa yang bisa kita kumpulkan sebagai bukti sejarah,” ujar Ichwan yang juga membawa Sekdaprov mengunjungi lokasi hutan manvrove di Danau Siombak. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah peserta seleksi mahasiswa mandiri (SMM) 2019 di Universitas Sumatera Utara meningkat dibanding tahun lalu. Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum menjadi favorit dengan jumlah peserta mencapai 1.712.
Guna memastikan proses seleksi berjalan lancar, Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum turun langsung melihat proses seleksi, Sabtu (20/7). Tidak sendirian, dia didampingi Wakil Rektor I USU Prof Dr Ir Rosmayati MS, Wakil Rektor III Bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Drs Mahyuddin KM Nasution MIT PhD, serta Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Elvi Sumanti ST MHum.
Ada tiga lokasi tempat pelaksanaan seleksi yang didatangi Runtung. Pertama Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terakhir ia menuju Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Kepada wartawan, Runtung menjelaskan, jalur SMM 2019 ini diikuti 8.404 peserta dengan rincian 4.151 peserta ujian kategori IPA, 3.065 peserta ujian kategori IPS dan 1.188 orang peserta ujian kategori IPC.
“Alhamdulillah, pelaksanaan seleksi mahasiswa mandiri tahun ini berjalan lancar dan panitia tidak menemukan hal-hal yang menjadi kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Dari tiga lokasi yakni di Fakultas Ekonomi, FISIP dan FKM yang ditinjau tingkat kehadiran lebih 90 persen, artinya tingkat kehadiran tinggi,”kata Runtung.
Ia menyebut, jumlah peserta tahun ini naik dari tahun 2018 yang mencapai 8.080 orang. Untuk yang diterima pada SMM tahun ini 30 persen dari seluruh daya tampung USU di tahun 2019.
Prodi favorit pada SMM ini ada pada Ilmu Hukum (1.712), Manajemen (1.464), Teknologi Informasi (1.022), Ilmu Kesehatan Masyarakat (984), Pendidikan Dokter (973).
“Daya tampung keseluruhan 7.000 an dan untuk SMM hanya 2.075 peserta dari seluruh studi S1. Tentu bagi yang tidak beruntung masuk jalur mandiri, ada jalur program studi D III ,” ujarnya seraya menambahkan pengumuman hasil SMM 2019 disampaikan, Sabtu 27 Juli 2019 atau melalui http://penerimaan.usu.ac.id.
Pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa program Diploma III (SPMPD) terdapat 15 program studi yang ada di USU dan akan dibuka 8 s/d 31 Juli 2019. Sedangkan pelaksanaan ujian tulis, Sabtu 3 Agustus 2019. Pengumuman dilaksanakan Sabtu 10 Agustus 2019.
Sementara itu tentang seleksi Internasional telah dilaksanakan pada 11 Juli 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Prof Runtung, peserta yang mengikuti seleksi internasional tersebut hanya diterima 10 persen dari daya tampung. Jumlah peserta yang mendaftar 104 orang, namun yang mengikuti seleksi hanya 84 orang. Sedangkan program studi yang dipilih yakni Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi. “Jumlah yang tidak hadir ada 20 orang dengan berbagai alasan,” katanya.
Disinggung berapa biaya perkuliahan Internasional, Prof Runtung mengungkapkan untuk kedokteran mencapai Rp75 juta pertahun, sedikit lebih mahal dari program mandiri. Namun begitu, USU merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang belum menggunakan Sumbangan Pembinaan Institusi (SPI).
“Hanya bagi mahasiswa mandiri nanti dikenakan biaya Dana Kelengkapan Akademik (DKA). Dari tahun ke tahun jumlahnya belum kita naikkan hanya Rp7,5 juta, selain itu tidak ada sumbangan lainnya, “ jelas Rektor.
Mengenai perbedaan program reguler dan mandiri, Prof Runtung mengatakan uang kuliah mandiri lebih mahal dari reguler. Namun untuk memeroleh beasiswa diperuntukkan untuk program reguler. “Mengenai hak lain sama semua, perkuliahan kita gabung baik mahasiswa reguler dan mandiri, tidak ada perbedaan dan ijazahnya sama, “ ujarnya.
Prof Runtung mengatakan perkuliahan akan dilaksanakan 26 Agustus 2019. Tidak ada melakukan perpeloncoan pada mahasiswa baru. USU akan melakukan penyambutan mahasiswa baru yang lebih difokuskan dengan wawasan kebangsaan, pengenalan fasilitas kampus dan etika mahasiswa. “Semua dilakukan di dalam ruangan dan didampingi oleh dosen, tidak ada perpeloncoan, “ tegasnya. (dvs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai Konferda V PDIP Sumut, Sabtu (20/7), riak-riak ketidakpuasan dari kalangan internal partai mulai muncul. Sejumlah kader senior yang tak masuk dalam struktur kepengurusan mulai bersuara. Satu di antaranya, Baskami Ginting.
Nama kader senior partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru. Padahal sebelum konferda, namanya bahkan digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPD PDIP Sumut periode 2019-2024.
Seperti dikutip Sumut Pos dari situs medanbisnisdaily.com, Minggu (21/7), Baskami mengatakan, dari 23 nama pengurus baru yang terpilih, banyak di antaranya merupakan wajah baru yang belum cukup dikenal. Menurutnya, ini menandakan arah penguatan partai lima tahun ke depan tidak jelas. “Ini ‘kan bukan pengurus setingkat PAC (kecamatan), harusnya yang dipilih adalah orang-orang yang sudah dikenal, bukan seperti sekarang,” ungkap Baskami yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Sumut.
Kedua, di antara sosok pengurus terpilih, ada di antaranya orang-orang yang sudah “dibuang” di tingkat DPC (pengurus kabupaten/kota), tetapi justru dipakai di DPD. Hal ini dianggap kontroversial. Seakan-akan tidak ada figur kader yang lebih baik, sehingga “orang buangan” didudukkan di dalam struktur.
Ketiga, sejumlah bekas pengurus lama yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Sumut justru tidak dipakai. Tidak didudukkan menjadi pengurus. Seperti dirinya sendiri dan Ruben Tarigan yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. “Saya merasa disingkirkan. Kenapa kok orang yang terpilih lagi jadi anggota DPRD Sumut seperti saya dan Ruben Tarigan tidak diikutkan jadi pengurus,” tegas Baskami.
Lebih jauh, dia menyatakan bahwa penyingkiran dirinya dan Ruben dari struktur kepengurusan baru adalah untuk menghilangkan kesempatan mereka dipilih menjadi Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024.
Menanggapi ini, Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih yang dihubungi melalui sambungan telepon membantah pernyataan Baskami. Katanya, nama-nama baru yang belum cukup dikenal yang dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan adalah dalam rangka regenerasi. Soal adanya figur pengurus terbuang dari DPC tetapi kemudian dipakai di DPD, dijawabnya bahwa hal itu karena keterbatasan jumlah pengurus yang bisa dipilih. “Ini kan kapalnya kecil, terbatas jumlahnya yang bisa jadi pengurus. Kalau muat banyak pasti kita masukkan,” ujar Japorman yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut.
Tentang tuduhan menyingkirkan Baskami Ginting dan Ruben Tarigan dari kepengurusan sehingga menghilangkan kesempatan keduanya terpilih jadi Ketua DPRD Sumut 2019-2024, dibantahnya tegas. Sebagai kader partai, pengabdiannya ada di berbagai tempat. Tidak harus jadi pengurus DPD. Bisa di tempat lain, seperti lembaga legislatif. “Tidak ada hubungannya antara duduk sebagai pengurus DPD dengan kesempatan jadi Ketua DPRD, itu dua hal terpisah. Walau tak jadi pengurus, mereka masih bisa jadi Ketua DPRD. Keputusan ada di DPP, ada penilaian tersendiri untuk itu,” ungkap Japorman.
Dia membenarkan, ada ketentuan bahwa pengurus partai bakal terpilih jadi Ketua DPRD. Akan tetapi karena Sumatera Utara merupakan daerah berkwalifikasi “A”, ada penilaian lain tentang siapa yang bakal terpilih. “Semua 19 anggota DPRD Sumut terpilih, berkesempatan jadi Ketua DPRD Sumut,” paparnya.
Seperti diketahui, Japorman Saragih dan Soetarto kembali terpilih menjadi ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan tersebut dihasilkan pada Konferensi Daerah V PDIP Sumut yang dipimpin tiga pengurus DPP; Djarot Syaiful Hidayat, Trimedya Panjaitan dan Erico Sotarduga di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sabtu (20/7). Sebagai bendahara terpilih Meriahta Sitepu yang dikenal sebagai pengusaha pemilik RS Bandung dan juga caleg DPRD Sumut terpilih dari daerah pemilihan Binjai dan Langkat.
Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Erico Sotarduga mengungkapkan beberapa alasan mengapa Japorman Saragih dan Soetarto kembali dipecaya menjadi Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut. “Di PDI Perjuangan itu berlaku sistem reward dan punishment. Di Sumut, PDIP berhasil menang Pileg, Pilpres juga menang, ada juga kantor baru PDIP Sumut yang dibangun secara gotong royong,” katanya sesaat sebelum meninggalkan arena Konferda V PDIP Sumut, di Hotel Santika, Medan, Sabtu (20/7).
Menurutnya, sudah terlalu lama PDIP di DPRD Sumut tidak mendapat jatah ketua. Namun, di tangan Japorman dan Soetarto hal itu berhasil diraih. “Berdasarkan hasil rapat di DPP beberapa waktu lalu, akhirnya Ibu Ketua Umum Hj Megawati Soekarno Putri menetapkan Japorman, Soetarto dan Meriatha Sitepu menjadi ketua, sekretaris dan bendahara DPD Sumut,” paparnya.
“Sebenarnya tidak ada perubahan untuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara di DPD Sumut. Cuma hanya posisi bendahara yang berganti karena yang sebelumnya menjadi bupati dan Ketua DPC Batubara,” paparnya.(mbc/adz)
