ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai melakukan sosialisasi JKN-KIS sekaligus Mobile Customer Service (MCS) bagi masyarakat terutama di daerah sulit akses, salah satunya di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan.

Sei Dua Hulu berjarak kurang lebih satu jam dari BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Asahan, dan tergolong sulit mendapat akses informasi dikarenakan tempat yang terpencil dengan jalan tanpa aspal dan jauh dari jalan raya.

Salah seorang peserta, Sarinah, cukup antusias terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dan berterimakasih atas informasi dan layanan perubahan data peserta yang diperolehnya dari pihak BPJS Kesehatan.

“Terima kasih BPJS Kesehatan mau memberikan informasi dan layanan langsung ke desa kami ini. Saya tadi mau ubah tanggal lahir anak saya yang salah di kartu (JKN-KIS) saya tinggal isi formulir saja sesuai kartu keluarga dan kartu JKN-KIS, besok diantar kartunya. Syarat-syaratnya juga mudah sekali,” tutur wanita paruh baya peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) tersebut, Selasa (9/7/19).

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Desa Sei Dua Hulu Sumardi Nasution yang mengapresiasi terselenggaranya sosialisasi tersebut.

“Kami bersyukur kali BPJS Kesehatan mau datang ke desa kami ini. Memang kalau saya sebagai kepala desa sendiri yang menjawab, terkadang tidak begitu terperinci atau kadang ada yang butuh dieksekusi langsung seperti ini kan mau ubah data dan daftar baru bisa langsung ke pegawai BPJS Kesehatan. Kalau ada syarat yang ketinggalan, warga hanya sebentar ke rumah untuk mengambil, jadi gak jauh lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Desa ini juga membawahi 15 dusun yang mungkin belum tersosialisasikan semua tentang JKN-KIS ini,” ungkap Sumardi.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai Darwin Sirait yang diwawancarai secara terpisah, berharap masyarakat yang hadir dapat memahami dan menyebarkan informasi kepada orang-orang disekitarnya.

“Mayoritas peserta di sini merupakan peserta PBI. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul memang masih banyak yang awam tentang Program JKN-KIS ini. Semoga setelah sosialisasi ini, masyarakat dapat menyebarkan informasi kepada keluarga dan sanak saudaranya terutama mengenai peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,” katanya. (per/ahu/ma)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menghentikan penyaluran pupuk subsidi bayar pasca panen sebagai langkah menyikapi tingginya tunggakan pembayaran produk oleh kelompok tani penerima.

Direktur utama Perusahaan Daerah Pertanian Taput Janpiter Lumbantoruan mengatakan, penghentian penyaluran pupuk subsidi bayar pasca panen ini dilakukan sejak awal 2019.

“Sejak 2019 kita tidak lagi menyalurkan pupuk subsidi bayar pasca panen,” ujar Janpiter Lumbantoruan, Senin (8/7/19).

Disebutkan, penghentian penyaluran pupuk subsidi bayar pasca panen dilakukan karena masyarakat petani banyak yang menunggak pembayaran tagihan.

“Penghentian ini dilakukan karena banyak masyarakat yang menunggak pembayaran tagihan,” sebutnya.

Dikatakan, hingga saat ini masih ada tagihan pembayaran pupuk subsidi bayar pasca panen dari masyarakat petani sasaran yang diperkirakan senilai total Rp4,7 miliar.

“Hingga saat ini masih ada total tagihan yang diperkirakan sebesar Rp4,7 miliar,” katanya.

Untuk itu pihaknya berharap, saat tibanya musim panen seperti sekarang ini, petani penerima pupuk subsidi tersebut diharapkan mampu melunasi tagihan pembayaran pupuk demi keberlangsungan penerapan program pemerintah yang dalam beberapa tahun terakhir telah direalisasikan tersebut.

“Kita berharap pada musim panen saat ini masyarakat bisa membayar tagihannya,” katanya. (ant/int)

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Raja Bonaran Situmeang yang divonis majelis hakim 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan penjara akhirnya menyatakan banding. Hal itu disampaikan Bonaran usai persidangan di PN Sibolga, Senin (8/7/19) sore.

“Saya pasti banding dong, karena apa yang disampaikan majelis hakim dalam vonisnya tidak ada kaitannya dengan saya,” tegasnya.

Menurutnya, yang paling menarik untuk dibuktikan di tingkat banding nanti, yakni keterangan saksi-saksi yang mengaku memberikan uang kepadanya.

“Tadi kan menurut hakim, saksi-saksi banyak memberikan uang kepada saya. Siapa saksi-saksi yang memberikan uang itu kepada saya. Menariknya lagi, antara saya dengan Farida Hutagalung tidak saling kenal, demikian juga dengan Heppi Rosnani Sinaga. Namun hakim menyatakan ada kaitan dengan saya. Yang punya rekening adalah Farida Hutagalung, dan yang melakukan penipuan adalah Heppi Rosnani Sinaga. Tetapi saya yang jadi terpidana. Ini aneh kan namanya,” ketusnya.

Oleh karena itu masih kata mantan Bupati Tapteng tersebut, dia akan menyurati Mahkamah Agung (MA), meminta agar MA memeriksa kejiwaan Hakim PN Sibolga. “Saya melihat kejiwaan hakim ini perlu diperiksa. Saya akan buat surat ke MA agar kejiwaan mereka (hakim) diperiksa,” pungkasnya.

Sesuai dengan KUHAP Pasal 183 lanjut Bonaran, dijelaskan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dua alat bukti. Sementara menurutnya, dari fakta persidangan yang sudah digelar, hakim tidak menemukan dua alat bukti tersebut.
“Sekarang kita tanya, mana dua alat buktinya. Farida Hutagalung membuka rekening di Bank Mandir, apa hubungannya dengan saya. Heppi Rosnani Sinaga yang menipu uang CPNS, apa hubungannya dengan saya. Ini aneh kan namanya. Jadi sekali lagi, kejiwaan hakim ini perlu diperiksa bukan hanya ilmunya. Jangan gara-gara suasana batin itu muncul tanpa ada dua alat bukti, orang dihukum. Kasihan kan, saya punya anak istri yang harus saya tanggung,” ujar Bonaran.

Sebelumnya, mantan pengacara Anggodo tersebut mengaku saat persidangan, masih pikir-pikir untuk mengajukan banding kepada majelis hakim terkait vonisnya. Karena sesungguhnya ia ingin mengambil waktu tujuh hari untuk membuat memori banding.

Sementara itu dalam sidang putusan Senin sore yang dipimpin Martua Sagala selaku hakim ketua, didampingi Obaja Sitorus dan Marolop Bakkara selaku hakim anggota, ditegaskan bahwa rekening Bank Mandiri Cabang Sibolga atas nama Farida Hutagalung adalah milik keluarga Joko, ajudan Bonaran Situmeang sewaktu menjabat Bupati Tapanuli Tengah.

Pekerjaan Farida adalah pengusaha katering dan Joko adalah anggota TNI. Sementara rekening yang dibuka di Mandiri Cabang Sibolga itu atas nama Farida Hutagalung adalah rekening jenis bisnis Jumbo, dan menggunakan mata uang dolar AS dengan jumlah miliaran rupiah.

“Tidak mungkin seorang pengusaha katering dan seorang anggota TNI melakukan transaksi uang miliaran rupiah dan dalam bentuk dolar AS. Selain itu, terdakwa Bonaran juga pernah menyuruh asistennya atas nama Yesi untuk mentransfer uang ke rekening Farida Hutagalung. Artinya rekening itu sengaja dibuat atas nama Farida Hutagalung, namun yang menggunakan bukan Farida Hutagalung,” tegas majelis hakim pada pembacaan putusan.

Pada kesempatan itu juga, majelis hakim menyebut, hal yang memberatkan terdakwa adalah, sudah pernah dihukum, dan tidak jujur dalam persidangan. Sedangkan yang meringankan, terdakwa kooperatif selama persidangan. Sehingga, dalam sidang putusan, mejelis hakim menegaskan menolak semua permohonan dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Komisi Yudisial Kembali Pantau Sidang

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) wilayah Provinsi Sumatera Utara kembali menghadiri dan memantau jalannya sidang lanjutan kasus dugaan penipuan CPNS dan pencucian uang yang dipersangkakan terhadap mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Raja Bonaran Situmeang di PN Sibolga, Senin (8/7/18) lalu.

“Yang pertama kita akan mengawasi hakim, kedua kita melihat situasi apakah persidangan ini berpotensi rusuh atau tidak,” kata salah seorang Tim KYRI, Muhrizal Saputra.

Dikatakan Muhrizal, selain memantau persidangan RBS, tim KYRI juga akan mengawasi independensi hakim demi menjaga peradilan agar tetap dihormati oleh masyarakat.

“Kita akan pantau independensi hakim dalam sidang tuntutan hari ini, apakah ada indikasi politik atau tidak kasus tersebut” ungkapnya.

Dijelaskan Muhrizal, selama sidang RBS berlangsung, tim KY juga memiliki tim yang setiap minggunya bergantian untuk mengawal persidangan mantan Bupati Tapteng tersebut.

“Inilah yang ke 3 kalinya kami hadir dalam sidang RBS, sejauh ini belum ada pelanggaran yang kita temukan,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini PN Sibolga kembali menggelar sidang kepada Raja Bonaran Situmeang, Senin (8/7) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh hakim ketua, Martua Sagala.

Pantauan di lokasi, selain dihadiri oleh tim KYRI, sidang putusan mantan Bupati Tapteng tersebut juga dihadiri puluhan simpatisan RBS. Mereka meminta agar hakim memberi putusan yang adil kepada terdawa RBS.

“Kami dari simpatisan berharap agar Raja Bonaran Situmeang dibebaskan. Karena sejauh pengamatan kami dari fakta persidangan bahwa keterangan dari sejumlah saksi tidak ada yang memberatkan kepada terdakwa (RBS),” kata koordinator massa, Jumaidi Marbun.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa RBS dinyatakan terbukti dan secara sah melanggar Pasal 372 KUHPidana (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHPidana (Penipuan) dan Undang-undang (UU) RI Nomor 8 tahun 2010 Pasal 4 (TPPU). (ts/ztm/int)

SIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Pelaku penikaman petugas Satpam di RSUD Kota Padangsidimpunan, Rudi Rangkuti (38), menyerahkan diri setelah bersembunyi selama sepekan.

Rudi diamankan polisi pada Senin (8/7/19) sekitar pukul 10.00 Wib, di rumahnya Jalan Yos Sudarso, Gang Ikhlas, Kelurahan Wek III, Kampung Jawa, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Menurut Kasat Reserse Kriminal Polres Kota Padangsidimpuan AKP Abdi Abdillah, pelaku menikam korban karena didasari ketersinggungan. Antara korban dan pelaku berteman lama, dan ketersinggungan itu, sudah lama.

“Pas ada kesempatan itu, itu dilakukannya. Kalau parkir, tidak ada hubungannya ke sana. Pelaku dikenakan Pasal 351 ayat 2 KUHPidana (Penganiayaan dengan luka berat),” ungkapnya, Selasa (9/7) kepada Metro Tabagsel.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau sangkur yang bergagang alumunium berwarna hitam, dengan panjang 25 sentimeter.

Merunut dari berita sebelumnya, seorang petugas keamanan (Satpam) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, Dani Kurniawan Lubis (38) ditikam rekannya sendiri, Rudi Rangkuti yang juga berprofesi sebagai satpam, pada Senin (1/7) malam di basement rumah sakit plat merah itu.

Informasi yang dihimpun Metro Tabagsel, sebelumnya Dani dan Rudi sempat bertengkar. Persoalannya parkir di basement bangunan baru rumah sakit itu. Diketahui, pengelolaannya belum resmi dan mesti disetor ke pimpinan rumah sakit.

Belakangan, Dani sebagai Satpam mengutip setoran uang parkir dan membuat Rudi murka dan menikam rekannya itu. Sebab Rudi juga merasa turut berperan dalam pengelolaan parkir baru itu.

Sekitar pukul 23.00 Wib, Rudi membawa senjata tajam sejenis sangkur dan membacok Satpam itu pada bagian pinggul dan paha sebelah kiri. Pelaku juga menyabetkan senjata tajam tersebut ke betis sebelah kiri korban. Petugas parkir dan warga lainnya lalu melerai, namun salahsatu saksi pun terkena sabetan.

Tak lama kemudian, Rudi Rangkuti yang karib disapa Kunti dan disebut merupakan warga Kampung Jawa, Kecamatan Psp Utara itu melarikan diri. Sementara korban yang bersimbah darah dengan tiga titik luka parah pada bagian bawah tubuhnya, diangkat sejumlah warga ke bagian Instalasi Gawat Darurat Rumahsakit itu. (san/ms/sp)