jawa pos
UPAYA: Rico berusaha melewati pemain lawan saat bersua PSIS.
jawa pos UPAYA: Rico berusaha melewati pemain lawan saat bersua PSIS.
SUMUTPOS.CO – Persija Jakarta mengaku keberatan andai laga melawan Persib Bandung benar diundur. Mereka saat ini tengah menunggu keputusan operator kompetisi dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan berharap ada jalan terbaik.
Seperti diketahui, laga yang berdasar jadwal dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/9) terancam mundur karena alasan keamanan. Polrestabes Bandung mengusulkan laga diundur dua hari atau pada Selasa (25/9) agar situasi terkendali.
Andai dihelat Selasa (25/9), Persija tampaknya keberatan. Sebab, mereka hanya bisa istirahat beberapa hari sebelum menjamu Perseru Serui pada 28 September 2018.
“Saya sudah dengar permintaan mundur mereka menjadi Selasa. Tentunya kami keberatan juga mengingat kami juga akan bertemu Perseru Serui pada hari Jumat. Tentunya jarak yang sangat mepet untuk tim,” ujar COO Persija, Rafil Perdana.
Meski begitu pihaknya masih menunggu surat dari PT LIB terkait jadwal maupun venue pertandingan untuk laga tersebut. Andai itu jadi keputusan LIB mereka siap saja.
“Sekali lagi kami tidak mau berspekulasi, mengenai hal itu kami tunggu saja. Di mana pun mainnya kami siap,” ucapnya.
Sementara itu salah satu penggawa Macan Kemayoran, Ramdani Lestaluhu, mundur atau tidak melawan Persib tak jadi masalah.”Mau main kapan saja kami siap,” ucap Ramdani singkat.
Persija baru saja menumbangkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Riko Simanjuntak. Kemenangan itu membuat Macan Kemayoran naik ke posisi empat klasemen dengan koleksi 36 poin. (ies/jpc/don)
ADITIA LAOLI/sumut pos
LANTIK:Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM lantik dua kepala dinas, yakni Atobali Laoli, SPd SD dan Drs Ingati Hura.
ADITIA LAOLI/sumut pos LANTIK:Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM lantik dua kepala dinas, yakni Atobali Laoli, SPd SD dan Drs Ingati Hura.
NIAS,SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM melantik sekaligus mengambil sumpah dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) di kantor Bupati Nias, Jalan Plud Binaka, Gunungsitoli Selatan, pada Senin (17/9).
Kedua pejabat yang dilantik ini adalah Atobali Laoli, SPd SD yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial. Sedangkan Drs Ingati Hura, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, dilantik sebagai Kepala Dinas DPMPPTSP Pemerintah Kabupaten Nias.
Bupati Nias dalam arahannya, mengatakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka menjaga kesinambungan birokrasi yang bertujuan untuk memberikan kinerja terbaik.
“Mutasi hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal berdasarkan kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas yang sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Nias”,Ujar Sokhiatulo.
Menurut Sokhiatulo, pertimbangan utama dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada Negara.
“Saya kembali mengingatkan fungsi dan peranan pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”,katanya.
Sokhiatulo juga berharap kepada dua pejabat yang baru dilantik, untuk bekerja secara profesional, serta mendukung penuh visi-misi Pemerintah Kabupaten Nias.
“Saya harapkan agar setiap pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik hendaknya memiliki kemauan yang kuat, wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menjadi roda penggerak organisasi”,Harapnya.
Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Drs F Yanus Larosa, MAP, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian lingkup Setda Kabupaten Nias, pejabat struktural lingkup BKD Nias, Rohaniwan dan undangan lainnya. (mag-5/han)
ISTIMEWA/SUMUT POS DIABADIKAN: General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumut FebyJoko Priharto diabadikan bersama lima KDh yakni Wali Kota Gunung Sitoli, Bupati Nias, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Utara, dan Bupati Nias Barat usai penandatanganan MoU untuk mewujudkan Nias Terang 2019.
NIAS,SUMUTPOS.CO – PT PLN bersama lima kepala daerah (KDh) di Pulau Nias, Sumut sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait program Nias Terang 2019, Selasa (18/9). Penandatanganan MoU itu dirangkai dengan seminar kelistrikan di Kantor Bupati Nias.
MoU atau nota kesepahaman untuk mewujudkan Nias Terang 2019 tersebut diteken General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumut FebyJoko Priharto bersama lima KDh yakni Wali Kota Gunung Sitoli, Bupati Nias, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Utara, dan Bupati Nias Barat.
Menurut Feby Joko Priharto, MoU yang diteken bersama lima kepala daerah merupakan wujud kerja nyata PLN bersama dengan seluruh stakeholder. Yakni untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta pengawasan dan pengamanan penggunaaan tenaga listrik di Pulau Nias.
Feby menyebutkan anggaran investasi program listrik desa (Lisdes) di Sumut pada 2019 sebesar Rp400 miliar yang bersumber dari Anggaran PLN. Dari total jumlah anggan itu, sekitar Rp354 miliar untuk program Lisdes di Kepulauan Nias.
“Kepulauan Nias mendapat anggaran Lisdes paling besar, yaitu sekitar 90 persen,” kata Feby dalam sambutannya pada pembukaan seminar yang bertemakan Sinergitas antara PLN dengan Pemda dalam rangka Mewujudkan Nias Terang 2019.
Sementara di tahun 2018, lanjut Feby, Kepulauan Nias mendapatkan sebesar Rp90 miliar atau 50 persen dari total Rp180 miliar anggaran Lisdes Sumut. Di tahun 2017, Kepulauan Nias mendapatkan Rp50 miliar dari total anggaran Rp270 miliar.
Di Kepulawan Nias, lanjut Feby, terdiri dari 165.000 kepala keluarga (KK). Sebanyak 85.000 KK dari jumlah itu adalah pelanggan PLN. “Berarti rasio elektrifikasinya yaitu jumlah pelanggan rumah tangga dengan jumlah KK berarti masih 55 persen dan ini menjadi tugas kami menambah pelanggan,” katanya.
Kemudian Kepulauan Nias terdiri dari 944 desa. Dari jumlah itu, 800 desa sudah dialiri listrik oleh PLN. Sebagiam kecil desa dari listrik swasta. Sehingga PLN harus berupaya keras melistriki sisa 140 desa yang belum berlistrik.
Sebelumnya, Manager PLN Area Nias Evan Suseno Sirait, mengatakan ada beberapa pokok penting dalam MoU bersama lima kepala daerah di Kepulauan Nias.
Di antaranya, komitmen bersama untuk mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik. Seperti pembebasan lahan dan penebangan pohon misalnya, Pemda di Nias diharap bisa mempermudah perizinannya.
Sedangkan untuk pengelolaan pemakaian tenaga listrik diwujudkan dengan kelancaran pemerintah daerah dalam membayar rekening listrik setiap bulan serta pengawasan dan sosialiasi pemakaian tenaga listrik kepada masyarakat.
Yang lebih penting adalah menghindari pencurian listrik karena sekecil apapun itu dapat mengganggu arus tenaga listrik sehingga menjadi tidak stabil. “Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder untuk mengawasi dan mengelola kelistrikan di Pulau Nias,” katanya.
sutan siregar/sumut pos
ABSEN: Gusti Sandria absen saat menghadapi Persela Lamongan di Stadion Teladan, Jumat (21/9).
sutan siregar/sumut pos ABSEN: Gusti Sandria absen saat menghadapi Persela Lamongan di Stadion Teladan, Jumat (21/9).
SUMUTPOS.CO – PSMS tak akan tampil komplet saat laga kandang kontra Persela Lamongan di Stadion Teladan, Jumat (21/9) besok. Pasalnya dua pemain dipastikan absen.
Mereka adalah Reinaldo Lobo dan Gusti Sandria. Dua pemain belakang ini absen karena akumulasi kartu kuning. “Kita kehilangan Lobo, Gusti, akumulasi kartu. Jadi kita harus bikin rencana baru. Itu kenapa saya mau perbaiki kondisi pemain hari ini, dan akan buat keputusan besok,” ujarnya Pelatih PSMS, Peter Butler, usai memimpin timnya latihan, Rabu (19/9) sore.
Butler menjelaskan, dirinya tak punya pilihan selain akan mengganti formasi untuk laga lawan Persela. Dia menyebutkan, ada beberapa yang berpeluang mengisi posisi yang kosong tersebut.
Ada Danie Pratama di lini belakang dan Erwin Ramdani pengisi posisi sayap sebagai opsi. “Ada Danie, Erwin, Antoni bagus sekali sebagai striker. Tidak ada masalah,” lanjutnya.
Beruntung, Abdul Azis yang sebelumnya absen saat PSMS menahan imbang Perseru Serui, sudah bisa kembali memperkuat tim. “Azis sudah bisa main juga,” timpalnya.
Selain itu PSMS juga akna kembali diperkuat Rachmat Hidayat yang sebelumnya absen karena akumulasi. Hal ini membuat Butler bisa punya banyak opsi.
Sebelumnya saat bersua Perseru, Butler menurunkan Antoni di posisi penyerang sayap kanan. Hasilnya cukup baik, Antoni kerap merepotkan.
PSMS sendiri baru berlatih pasca kembali dari perjalanan jauh dari Serui. PSMS sempat libur sehari sejak kembali pada Senin (17/9) sore.
Saat ini, diakui Butler, dirinya fokus memperbaiki fisik pemain usai menjalani perjalanan panjang ke markas Perseru selama 36 jam.
“Apa lebih pnting sekarang kondisi pemain, saya percaya kadang-kadang kondisi capek mempengaruhi mental juga. Duduk di pesawat untuk lama waktu tidak bagus untuk kondisi pemain,” jelasnya.
Inilah alasan, dia meliburkan tim kemarin dan hanya menjalani latihan ringan hari ini. “Hari ini recovery, saya mau pemain persiapan esok sore di sini (Stadion Teladan),” pungkasnya. (don)
SUMUTPOS.CO – Pemerintah menargetkan suplai listrik sebesar 100.000 MW tahun 2025, dengan 23.000 MW di antaranya berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT. Hal ini membuat pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 MW listrik berbasis EBT setiap tahun.
Hal ini terungkap dalam seminar bertajuk “Energi Baru dan Terbarukan, Strategi dan Teknologi” yang digelar dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-73 di Balai Sidang Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (19/9). Diskusi menghadirkan pembicara Nisriyanto, yang mewakili Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priandaru, dan Praktisi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Anton Sugiono.
Dikatakan Anton Sugiono, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penggunaan energi terbarukan menjadi prioritas sementara energi berbasis fosil seperti solar dan batubara diminimalkan. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditargetkan naik mencapai 23% pada tahun 2025.
Untuk itu, lanjutnya, beberapa energi primer yang diharapkan meningkat kontribusinya adalah panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Termasuk yang kini dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan yang berkapasitas 4×127,5 MW.
“PLTA Batang Toru yang dibangun PT North Sumatera Hydrology Energy (NSHE) akan memanfaatkan kolam penampung yang tidak luas sehingga tidak akan mengubah bentang alam dan berdampak minimal pada ekosistem yang ada di sekitarnya,” paparnya.
Dipaparkan Anton, pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 Ha dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 Ha sebagai kolam harian menampung air.
Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW. Tersedianya sumber energi baru ini akan membantu kemandirian energi di Sumut. “Saat ini PLN menyewa kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) dari Turki yang menyalurkan listrik 240 MW. Itu sebabnya listrik di Sumut saat ini surplus sekitar 160 MW,” bilang Anton.
Sedangkan PLTA Batang Toru, lanjutnya, sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW.
Namun dalam pengembangan PLTA Batangtoru, kata Anton, aktivis organisasi nonpemerintah lingkungan menuding NSHE membuka vegetasi hutan primer. Padahal sesungguhnya, proyek tersebut dibangun di lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan bekas tanah pertanian warga, seperti kebun karet tua.
“Meskipun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan ramah lingkungan dan berperan penting dalam menyerap emisi karbon, masih ada organisasi nonpemerintah yang menyebar kampanye negatif. Padahal, pembangkit listrik tenaga air justru akan merawat kelestarian hutan agar sumber air yang menjadi bahan baku EBT tetap lestari,” ketus Anton.
Karenanya, NSHE pun proaktif membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti para pakar USU dan IPB dan pihak lainnya. “Kolaborasi NSHE dengan para pemangku kepentingan diharapkan mendorong percepatan pembangunan PLTA Batangtoru yang ditargetkan beroperasi tahun 2022,” harap Anton.
Nisriyanto, yang mewakili Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priandaru mengatakan, pemerintah saat ini sangat mendukung pengembangan EBT untuk menggantikan energi fosil secara bertahap. Berbagai regulasi dibangun dan pengaturan tarif pun kini semakin positif sehingga investasi EBT untuk memenuhi kebutuhan energi dalam beberapa dekade mendatang semakin bergairah. (rel/ila/ram)
ASAHAN,SUMUTPOS.CO – Penyerapan anggaran di triwulan III untuk di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rata–rata hanya 50 persen dari target yang diharapkan sebesar 75%.
“Artinya, diharapkan seluruh OPD yang ada di Asahan harus dapat meningkatkan serapan anggaran,”ujar Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang, MAP saat memimpin rapat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (18/9).
Terlebih di tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Asahan mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut.
Dikhawatirkan, lanjut Taufan Gama, serapan anggaran di setiap OPD tidak mencapai target 75 persen. Maka serapan anggaran tidak tercapai di tahun 2019. Sehingga, Kabupaten Asahan mendapat pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
“Saya yakin para OPD di Kabupaten Asahan dapat menargetkan serapan anggaran,”bilangnya.
Untuk itulah, tambah Taufan Gama, seluruh Pimpinan, PPK dan Bendahara di setiap OPD agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Inspektorat paling lambat akhir September 2018.”Sampaikanlah laporan kekayaan anda ke LHKPN,”tegasnya.
Kepada Kepala BKD Asahan, Bupati meminta agar menindaklanjuti proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan tahun 2018 dengan lebih proaktif mensosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat. “Agar masyarakat dapat mengetahui tata cara dan persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan,”tan dasnya.
Bupati Asahan juga meminta Kepala Dinas Pendapatan agar lebih aktif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. “Dengan meningkatkan PAD dapat lebih memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Asahan,”katanya. (omi/han)
ist
BERSAMA: Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Jonathan Hekster (dua kanan) didampingi Chief Distribution Officer John Curtis (kanan) dan Chief Agency Officer Jeffrey Kie (kiri) meluncurkan Manulife Prime Assurance (MPA) - asuransi jiwa untuk perencanaan peninggalan bagi yang terkasih, di Jakarta.
ist BERSAMA: Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia Jonathan Hekster (dua kanan) didampingi Chief Distribution Officer John Curtis (kanan) dan Chief Agency Officer Jeffrey Kie (kiri) meluncurkan Manulife Prime Assurance (MPA) – asuransi jiwa untuk perencanaan peninggalan bagi yang terkasih, di Jakarta.
JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat kelas atas di Indonesia terus meningkat. Bahkan, dalam lima tahun ke depan, jumlahnya diperkirakan meningkat lima kali lipat. Hal itu, merujuk dari Data Global Wealth Report.
Global Wealth Report†menyebutkan, jumlah orang kaya di Indonesia pada 2017 mencapai sekitar 111.000 orang dengan aset US$ 1,8 triliun. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 105.000 orang. Namun jumlah tersebut, akan meningkat pada tahun 2022 diperkirakan jumlahnya mencapai 180.000 orang.
Kondisi itu juga terlihat dari data penjualan mobil sport mewah di Indonesia yang tumbuh lebih dari 20 persen per tahun. Belum lagi penjualan barang mewah yang tiap tahunnya tumbuh sekitar 80%.
Namun, dari masyarakat kalangan atas itu, hanya 12% dari kekayaan mereka yang dialokasikan untuk asuransi jiwa. Belum lagi, banyak keluarga mapan yang sulit mewariskan kemapanan mereka ke generasi berikutnya.
Berdasarkan data Baker McKenzie (2017), lebih dari 50% bisnis keluarga di Asia dijalankan oleh generasi pertama, tetapi hanya 3% bisnis keluarga yang dijalankan generasi ketiga.
Dari kondisi itulah yang memacu Manulife Indonesia menghadirkan Manulife Prime Assurance (MPA), produk proteksi premium untuk individu high net-worth (HNW).
“Siapa bilang orang mapan tidak ada masalah? Kemapanan bisa susut dan bisa jadi tidak ada yang diwariskan. Orang berduit belum tentu terbebas dari masalah keuangan, apalagi kalau bicara soal transfer generasi,” kata Presiden Direktur dan CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia), Jonathan Hekster dalam acara peluncuran MPA di Jakarta, Rabu (19/9).
Hadir pada kesempatan itu Chief Agency Officer Manulife Indonesia Jeffrey Kie dan Chief Distribution Officer Manulife Indonesia John Curtis. Jonathan Hekster menjelaskan, produk yang diluncurkan itu sebagai perencanaan peninggalan keluarga melalui asuransi jiwa menyeluruh. Peluncuran MPA merupakan wujud komitmen berkelanjutan Manulife untuk melindungi seluruh keluarga Indonesia.
“Kami telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 33 tahun dan kami memiliki peran membantu seluruh keluarga Indonesia, termasuk para individu High-Net Worth, untuk menggapai impian dan aspirasi finansial mereka. Itulah sebabnya kami mengembangkan solusi jangka panjang perlindungan jiwa menyeluruh,” ujar Hekster.
Ia menambahkan, salah satu tantangan bagi keluarga kelas atas adalah menyeimbangkan antara perubahan gaya hidup dan pengelolaan keuangan bagi persiapan keuangan di masa depan. Ada indikasi bahwa keluarga Indonesia membutuhkan bantuan mencapai keseimbangan itu. Hal ini merujuk pada hasil survei Manulife Investor Sentiment Index 2016 yang menyebutkan bahwa investor Indonesia hanya mengalokasikan 12% dari kekayaan mereka untuk asuransi.
Sementara itu, Jeffrey Kie menjelaskan, angka 12 persen alokasi untuk asuransi itu menunjukkan adanya peluang besar bagi industri asuransi. Apalagi, kata dia, pertumbuhan masyarakat kelas atas tidak terbendung. Jumlahnya terus meningkat. “Orang-orang di level ini, tidak menyadari mereka juga butuh perlindungan.
Mereka perlu melindungi kemapanan mereka dan kemapanan itu bisa dinikmati sampai generasi seterusnya,” tutur Jeffrey.
Makanya, tambah dia, lewat produk proteksi MAP, Manulife ingin membantu keluarga mapan di Indonesia agar bisa mewariskan kemapanan itu untuk generasi penerus.
Dia menambahkan, orang mapan kerap lupa bahwa ada risiko kehidupan yang menimpa. Risiko itu tidak memilih orang, jenis kelamin, status kaya atau miskin. Makanya, lanjut Jeffrey, kemapanan itu seperti life style yang perlu terus dipertahankan.
Ia menambahkan, dengan produk MPA memungkinkan keluarga Indonesia memiliki proteksi sekaligus perencanaan peninggalan atau warisan bagi yang terkasih. MPA didistribusikan melalui tenaga pemasar atau agen Manulife yang tersebar di 24 kantor pemasaran di seluruh Indonesia.(rel/gus/ram)
ist
DAFTAR: Partai dan bacaleg saat mendaftar di KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, beberapa waktu lalu.
ist DAFTAR: Partai dan bacaleg saat mendaftar di KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, beberapa waktu lalu.
SUMUTPOS.CO – Jelang dimulainya masa kampanye bagi peserta Pemilu 2019 pada 23 September besok, belum satu pun partai politik (parpol) atau bakal calon legislatif (bacaleg) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyerahkan Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut.
“Ya, hingga hari ini (Rabu) kami belum ada menerima RKDK ataupun LADK dari partai politik peserta Pemilu 2019 termasuk DPD asal Sumut,” kata Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnain menjawab Sumut Pos, kemarin.
Berdasarkan jadwal dan tahapan kampanye pemilu 2019, penyampaian RKDK dan LADK tersebut diserahkan paling lama pada 22 September, atau satu hari sebelum masa kampanye dimulai.
“Perbedaan penyerahannya cuma di waktunya saja. Kalau RKDK kita terima sampai pukul 16.00 WIB, sementara LADK sampai pukul 18.00 WIB,” katanya.
Pihaknya kembali menegaskan, penyerahan RKDK dan LADK wajib disampaikan oleh semua peserta pemilu. Karena sanksinya bakal calon dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu.
“Sanksinya tegas. Kita sudah sampaikan hal ini kepada semua partai politik, bakal calon legislatif dan juga DPD untuk tidak anggap remeh. Apabila tidak menyerahkan LADK ataupun lewat masa waktunya, maka sank sinya adalah pembatalan sebagai peserta pemilu sesuai tingkatannya,” terangnya.
Sebelumnya ia menyebut, peserta pemilu tergolong tiga bagian. Yakni untuk pilpres, pileg, dan DPD. Di mana ancamannya jika di se mua tingkatan tersebut tidak diserahkan, maka akan dibatalkan sebagai peserta pemilu.
“Selanjutnya ada namanya LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye). Untuk ini memang gak ada sanksinya. Tapi kalau mereka tidak serahkan, maka tidak mungkin mereka bisa buat laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Nah, untuk ini ada sanksinya kalau mereka tidak serahkan. Yakni tidak diusulkan untuk dilantik jika dia nanti terpilih. Sama artinya kepesertaan mereka dibatalkan,” terangnya.
“Khusus caleg, untuk sumbangan perorangan dana kampanye maksimal Rp2,5 miliar dan pihak kedua maksimal Rp25 miliar. Sementara untuk DPD RI, sumbangan dari perorangan maksimal Rp750 juta dan pihak kedua maksimal Rp2,5 miliar,” pungkas Iskandar.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut mengklaim sebagai parpol yang serius menindaklanjuti aturan soal penyampaian RKDK dan LADK tersebut.
“Kami mengundang langsung komisioner KPU dan petugas operator untuk membimbing langsung seluruh caleg kita atas pelaporan RKDK dan LADK ini. Sehingga nantinya di saat menyampaikan pelaporan tersebut tidak ada kesalahan,” kata Plt Ketua Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Menurut Doli, pembekalan dan bimbingan teknis kepada seluruh bacaleg mereka dalam konteks dimaksud penting untuk dilakukan agar neraca keuangan parpol juga bisa transparan diketahui publik. Pihaknya menekankan bahwa mendukung penerapan PKPU No.23 dan PKPU No.28/2018 tentang Kampanye Pemilu 2019, terutama dalam konteks pelaporan RKDK dan LADK tersebut.
“Kami pikir regulasi tersebut sebagai cara untuk meminimalisir politik uang pada pemilu mendatang. Kami mendukung penuh dan merespon positif peraturan tersebut,” katanya. (prn/azw)
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Tahun 2017 angka kelahiran per wanita atau biasa disebut Total Fertility Rate (TFR) Indonesia, berdasarkan Sensus Demografi dan Kesehatan Indonesia yang biasa dikenal dengan SDKI, mengalami penurunan dari 2,6 anak per wanita pada tahun 2012 menjadi 2,4 anak per wanita.
Sedangkan untuk Sumut pada 2017 angka TFR sendiri masih dicatatat 2,9. Melihat kondisi ini, tentunya perlu komitmen pemerintah provinsi dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengendalian laju jumlah penduduk.
“Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa menahan pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk, karena tentunya semua juga ingin mempunyai keturunan dan generasi muda juga ingin menikah dan memiliki keturunan. Namun kita bisa mengendalikannya,” ujar Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) BKKBN Pusat, Sri Rahayu pada Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-25 Tingkat Sumut dengan tema, Hari Kita Semua yang dilaksanakan di Pantai Pondok Permai, Sergai, Rabu (19/9).
Sri Rahayu mengatakan, jika terencana akan lebih mudah. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat mulai merencanakan memperhatikan keluarganya.
“Untuk itulah Hari Keluarga tahun ini mempunyai tema Hari Keluarga, Hari Kita Semua dan memiliki slogan Cinta Keluarga Cinta Terencana, yang artinya cinta yang tumbuh dan berkembang dalam hati sanubari individu keluarga merupakan buah dari suatu proses yang terencana sebelumnya,” katanya.
Sementara Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengungkapkan, bahwa keluarga sangat penting, karena apa yang terjadi saat ini merupakan pengaruh dari keluarga.
Terkait masih tingginya angka kelahiran anak di Sumut, Edi mengaku akan menjalankan program-program dari pusat maupun yang sudah di daerah hingga ke tingkat kabupaten.
“Kita lakukan ini, lalu diawasi dan benar-benar dilaksanakan program tersebut,” ujarnya yang turut didampingi Bupati Sergei Soekirman, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Temazaro Zega dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, dr Ria Novida Telaumbanua.
Jika bicara program, lanjutnya, sudah pasti ada dananya dan harusnya bisa, kenapa tidak bisa ini yang perlu dievaluasi.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluagar Berencana Provinsi Sumut yang juga Ketua Panitia kegiatan memaparkan, tujuan kegiatan untuk mengingatkan kembali pentingnya mencintai keluarga dan pentingnya perencanaan dalam membangun keluarga dengan baik.
Upaya mewujudkan keluarga sejahtera harus dimulai sejak perencaanaan berkeluarga, sehingga diharapkan keluarga Indonesia kembali pada penerapan delapan fungsi keluarga.
“Kegiatan Harganas 2018 ini diadakan selama dua hari, mulai dari tanggal 18 hingga 19 September. Pada rangkaian Harganas tingkat provinsi tersebut juga dilakukan berbagai kegiatan, termasuk lomba terkait keluarga hingga bedah rumah,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti peserta dari 33 kabupaten/kota se-Sumut dan Sergai selaku tuan rumah. Dalam kegiatan itu juga, sebelumnya dilaksanakan bedah rumah di kampung KB, lalu pemberian 4.000 akte kelahiran gratis dari Disdukcapil Sumut, sosialisasi kampung KB di Kampung Pegajahan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BkkbN Provinsi Sumut, gebyar Genre atau kampanye pendewasaan usia perkawinan, sosialsiasi PIK remaja di Kampung KB, penilaian kinerja dinas pengendalian penduduk dan KB dan Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Sumut 2018. (dvs/han)
DPD GPEI SUMUT FOR SUMUT POS
DIABADIKAN: Ketua DPD GPEI Sumut Drs Hendrik Sitompul MM bersama peserta Rapat Koordinasi GPEI Sumut di Kantor Balai Besar Karantina, Jalan Karya Jasa No 14 Medan Johor, Selasa (18/9).
DPD GPEI SUMUT FOR SUMUT POS DIABADIKAN: Ketua DPD GPEI Sumut Drs Hendrik Sitompul MM bersama peserta Rapat Koordinasi GPEI Sumut di Kantor Balai Besar Karantina, Jalan Karya Jasa No 14 Medan Johor, Selasa (18/9).
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Periode Januari hingga Agustus 2018, neraca perdagangan Sumatera Utara (Sumut) sebesar 1,510 miliar dolar AS yang diperoleh dari selisih antara ekspor 3,781 miliar dolar AS dengan impor 2,270 miliar dolar AS. Capaian ini sungguh membanggakan. Karenanya, Bea Cukai akan memberikan sertifikat penghargaan kepada pelaku usaha.
Ketua DPD GPEI Sumut Drs Hendrik Sitompul MM mengapresiasi pengusaha ekspor di Sumut yang berhasil menjaga nilai perdagangan Sumut surplus selama tahun 2018. Dia berharap, kinerja perdagangan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi melalui kerja sama dan dukungan para pemangku kepentingan.
“Ini merupakan prestasi luar biasa untuk Sumatera Utara. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi ini bahkan bisa meningkatkan jadi lebih baik lagi,” puji Hendrik Sitompul dalam Rapat Koordinasi Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut di Kantor Balai Besar Karantina, Jalan Karya Jasa No 14 Medan Johor, Selasa (18/9).
Sebelumnya, perwakilan Bea dan Cukai Belawan Mahdi Jafar dalam rapat itu memaparkan capaian neraca perdagangan yang membanggakan tersebut. “Sungguh pencapaian yang membanggakan. Bea Cukai akan memberikan sertifikat penghargaan kepada pelaku usaha,” ujar Mahdi disambut tepuk tangan peserta rapat.
Lebih lanjut, Mahdi juga memaparkan Data Eksportir dengan Jumlah Devisa Terbesar Periode Januari-Agustus 2018 yang dihasilkan 25 pelaku usaha. Penghasil devisa terbesar di urutan pertama adalah PT Musim Mas dengan devisa 1,203 miliar dolar AS.
Pada urutan kedua ditempati oleh PT Smart Tbk dengan devisa sebesar 313 juta dolar AS. Selanjutnya disusul oleh PT Sumatera Agro Makmur Indonesia yang menghasilkan devisa sebesar 282 juta dolar AS.
Di samping itu, Mahdi juga menjelaskan bahwa eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
“NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut,” jelas Mahdi
Sedangkan PEB, lanjut Mahdi, adalah dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir ketika akan melakukan ekspor barang, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. Hal ini menunjukkan bahwa setiap barang keluar atau masuk dari atau wajib diberitahukan kepada negara dalam hal ini “diwakili” oleh Bea Cukai.
“Pengurusan PEB di kantor pabean dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir,” kata Mahdi.
Rapat Koordinasi GPEI Sumut dihadiri oleh Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Bea Cukai Belawan, Balai Karantina Pertanian Belawan, Balai Karantina Perikanan Belawan, GM BICT Belawan, PT Greenex Sumatera Mandiri, PT GSM, PT BPLU, PT MUJUR TIMBER, PT Samawood, PTPN III, PT Musim Mas, dan PT MUTIARA LAUT ABADI.(rel/adz)
