Home Blog Page 6245

Polda Sumut Tetapkan 4 Tersangka Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Direktur Reskrimum Kombes Pol Andi Rian, memaparkan 4 tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Mapolda Sumut, Senin (25/6).
Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw memaparkan 4 tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Mapolda Sumut, Senin (25/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka atas kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada Senin (18/6) lalu.

Keempat tersangka itu masing-masing, nakhoda sekaligus pemilik kapal Poltak Soritua Sagala, Pegawai Honor Dishub Samosir anggota Kapos Pelabuhan Simanindo Karnilan Sitanggang, PNS Dinas Perhubungan Samosir Kapos Pelabuhan Simanindo Golpa F Putra, serta Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Penyebrangan (ASDP) Samosir Dishub Provsu Rihad Sitanggang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, keempatnya layak dijadikan tersangka karena adanya unsur kelalaian. “Dari hasil penyidikan yang dilakukan, kita tetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (25/6).

Paulus menjelaskan, ditetapkannya nakhoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun sebagai tersangka, karena Poltak Soritua Sagala tidak memiliki izin berlayar, secara sengaja membiarkan kapal melebihi standart 45 penumpang, dan juga syarat kapal tidak boleh mengangkut kendaraan, sehingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan dan korban meninggal.

Sedangkan untuk anggota Kapos pelabuhan, lanjut Paulus, tersangka Karnilan Sitanggang memiliki tugas untuk mengatur masuknya penumpang, dan mengawasi kegiatan perkapalan.

“Harusnya dia melarang kapal muatan berlebih dan melarang berlayar jika tidak layak. Selain itu juga sudah ada warning cuaca buruk dari BMKG, tapi faktanya yang bersangkutan tidak menjalani tugasnya secara benar namun retribusi tetap dipungut,” jelasnya.

Paulus melanjutkan, untuk tersangka Golpa F Putra yang merupakan Kapos Pelabuhan Simanindo mempunyai tugas mengatur keluar masuk penumpang dan mengutip retribusi. Tapi Faktanya tutur Kapolda, yang bersangkutan meninggalkan tugasnya.

“Begitu juga Kabid ASDP, memiliki tugas mengawasi seluruh kegiatan Kapos di Samosir kemudian sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan Pelabuhan Samosir. Tapi faktanya ia tidak mengelola sesuai yang ditentukan, dan masih membiarkan kapal tradisional membawa kendaraan roda dua, yang mana hal tersebut dilarang, serta membiarkan kapal kelebihan kapasitas dan berlayar tanpa surat izin,” terangnya.

Sejauh ini, sambung Paulus, berdasarkan hasil pendataan sementara yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan ada sebanyak 125 korban yang sudah terdata dari 199 laporan yang sudah diklarifikasi, dari jumlah awal 280 lebih.

Target Partisipasi Pemilih di Atas 75 Persen

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Drs Eko Subowo MBA.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Drs Eko Subowo MBA.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA mengharapkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut) melebihi target nasional, yakni di atas 75 persen.

“Kita berdoa, mudah-mudahan Pilkada serentak di Sumatera Utara ini bisa partisipasinya terpenuhi sesuai dengan target 75 persen atau malah justru terlampaui,” ujar Eko Subowo ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun  2018 di Sumatera Utara di ruang Kaharuddin lantai 8 Kantor Gubsu, Senin (25/6).

Eko juga mengharapkan, Pilkada serentak 2018 di Sumut bebas dari politik uang  (money politic), bebas dari ujaran kebencian, SARA, dan hoax. Juga ASN, TNI/Polri tetap netral. “Semoga Pilkada serentak 2018 bisa berjalan dengan aman, lancar sukses sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.

Dikatakannya, secara umum pihak penyelenggara sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak di Sumatera Utara Tahun 2018. “Semua pihak penyelenggara, baik KPU, Bawaslu sudah siap secara umum. Logistik Pilkada sudah terdistribusi. Pengamanan juga sudah dikerahkan  ke daerah-daerah oleh Kapolda dibantu dengan TNI,” ujar Eko.

Terkait hak pilih warga binaan yang ada di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) lanjut Eko, juga dalam rapat tersebut didiskusikan dan sudah didapat solusinya. “Artinya mereka yang berada di lapas dan rutan sepanjang mereka warga Sumatera Utara yang memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) akan diakomodasikan supaya hak pilihnya bisa disalurkan pada saat hari pemungutan suara itu,” katanya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea pada kesempatan itu menyatakan, terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU Sumut dari segi anggaran tidak ada kekurangan. “Sudah cukup,” sebutnya.

KPU Sumut juga sudah melakukan rapat koordinasi guna menggali potensi permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. “Dari Bawaslu juga hadir, pihak Polda dan pasangan calon,” katanya.

Terkait dengan logistik, dikatakannya, beberapa waktu lalu ada dari 21 kabupaten/kota kekurangan surat suara yang terdistribusi, karena adanya kerusakan sejumlah 8.800 surat suara. Kerusakan ini misalkan sobek dan gambar kurang jelas. “Namun saat ini sudah terdistribusi ke 21 kabupaten/kota seluruhnya,” ujar Banurea.

Turut hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi, mewakili unsur Fokopimda, Sekdaprovsu Dr Hj R Sabrina, mewakili Bawaslu, para kepala OPD Provsu dan kabupaten/kota.(prn)

Resmi, 27 Juni Libur Nasional

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres Nomor 15 Tahun 2018, menetapkan hari pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Terbitnya Keppres tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional itu dipublikasikan di situs resmi Setkab.

“Menetapkan Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” bunyi diktum pertama Keppres Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam diktum kedua disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 25 Juni 2015. Disebutkan juga bahwa penetapan 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak di 171 daerah.

Belum Terima Keppres

Sebelumnya, Pemko Medan belum berani mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya untuk libur bersama pada hari pencoblosan Pilkada serentak 2018, besok. Pasalnya, hingga kemarin sore Pemko Medan belum menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait libur nasional pada tanggal tersebut.

“Karena ini ruang lingkupnya nasional, tentu kita menunggu Keppres. Tidak berani kita berikan imbauan kalau tidak ada dasar hukumnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Hannalore Simanjuntak kepada Sumut Pos, Senin (25/6).

Tak hanya bagi kalangan ASN, pihaknya juga belum berani melakukan imbauan libur kepada elemen buruh di Kota Medan. Namun begitu, Hannalore mengaku baru mendengar kabar libur ini melalui pemberitaan media massa. “Sebenarnya kalau sudah ada kita baca bahkan terima Keppresnya, sudah berani saya edarkan ke seluruh elemen kawan-kawan buruh dan perusahaan. Maka dari itu sebaiknya kita tunggu sajalah Keppresnya,” ujarnya.

Biasanya, karena ini menyangkut even nasional, lanjut dia, penerbitan surat edaran disampaikan pemerintah provinsi. “Lebih baik ditanya ke provinsi, karena kita kan sifatnya ikut saja,” pungkasnya.

Asisten Pemerintahan Setdaprovsu, Jumsadi Damanik mengaku, pihaknya juga masih menunggu Keppres ihwal libur pada 27 Juni. “Biasanya kalau sudah ada keppres itu berlaku nasional. Tidak mesti ada lagi surat edaran dari kita,” katanya.

Informasi yang ia terima, kemungkinan pada hari itu Keppres akan terbit. Dimana akan lebih terperinci bisa dilihat isi keppres apakah untuk seluruh provinsi atau daerah yang melaksanakan Pilkada serentak yang diliburkan. “Makanya saya katakan alangkah baiknya kita tunggu keppresnya saja, biar kita gak salah tafsir,” ujarnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPl-FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo mengungkapkan, pihaknya belum ada menerima edaran libur pada 27 Juni. “Sejauh ini belum ada,” katanya. Pun begitu pihaknya mengharapkan, agar pemerintah meliburkan pada tanggal itu sehingga elemen buruh di Sumut dapat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih.

Bujuk Panglima Danau Toba Gerakkan Arus Bawah

Sori Mangaraja Sitanggang, master paranormal asal Tanah Batak dari Yayasan Pusuk Buhit.
Sori Mangaraja Sitanggang, master paranormal asal Tanah Batak dari Yayasan Pusuk Buhit.

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Tak hanya Tim SAR Gabungan yang bekerja keras mencari korban dan bangkai kapal KM Sinar Bangun, yang tenggelam di Danau Toba, Senin (18/6) sore lalu. Keluarga korban hilang juga mengerahkan paranormal dan grup music Gondang Batak, untuk ‘mangelek’ (membujuk, Red) ‘penguasa Danau Toba’ agar mengembalikan jenazah yang ‘ditahannya’ di bawah air.

Meski demikian, upaya paranormal yang dikerahkan itu belum menunjukkan hasil. Pencarian korban tetap nihil hingga hari ketujuh pencarian.

Master Spiritual Dunia dari Tanah Batak, Sori Mangaraja Sitanggang,  saat dimintai pendapat menanggapi kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun, ditinjau dari pandangan spiritual, Senin (25/6) mengatakan, prihatin karena hingga hari ke-7 upaya Tim Sar Gabungan belum membuahkan hasil maksimal. Bahkan ritual mangelek oleh keluarga korban yang dipandu paranormal, juga belum menunjukkan hasil.

Ia menjelaskan, yang menyebabkan kejadian kapal tenggelam itu bukan ‘Namboru’ (sebutan orang Batak untuk menyebut ratu penguasa Danau Toba, Red). Menurut keyakinannya, Namboru penghuni danau sangat jarang marah.

“Namboru itu tidak marah. Yang marah justru Appilaos (panglima penjaga Danau Toba). Appilaos inilah yang bertugas manjaga Danau Toba, yang diturunkan oleh Oppung Mula Jadi Nabolon kepada Raja Silalahi Sabungan,” kata Sori Mangaraja.

Menurut Sori Mangaraja, alam gaib marah karena upacara penghormatan melalui margondang di Danau Toba, sudah diabaikan. Padahal seharusnya, margondang di danau wajib dilakukan untuk menghormati ‘penghuni’ danau, sebelum melakukan kegiatan kebudayaan di darat, terutama Pulau Samosir (ada event Karnaval Sigale-gale di Samosir tanggal 20 Juni 2018, Red).

Sayangnya, lanjut Mangaraja, banyak orang yang tidak percaya dengan ritual budaya ini. “Dahulu ritual selalu dilakukan sebelum Pesta Danau Toba atau Festival Danau Toba. Yang terakhir, margondang saya lakukan tahun 2016 lalu, saat  Presiden Jokowi datang ke Parapat dan Balige,” ujarnya.

Dari sudut spiritual, menurut Mangaraja,  setiap kali hendak menghukum manusia, Appilaos turun dalam bentuk awan hitam berputar yang turun ke atas Danau Toba.  Fenomena ini menjadi pertanda bagi masyarakat, agar lebih berhati hati dalam berlayar.

 

Bersatu Bujuk Appilaos

Tentang ritual Mangelek dan Gondang Mangelek yang digelar beberapa paranormal dan Grup Gondang Batak, menurut Sori Mangaraja, yang paling penting diperhatikan adalah ‘kepada siapa’ ritual mangelek itu ditujukan. “Yang perlu dielek itu adalah Appilaos, bukan penguasa Danau Toba,” tegasnya.

Terkait penemuan ikan mas seberat 14 kilogram di Danau Toba, yang dikait-kaitkan dengan dengan tenggelamnya KM Sinar Bangun, Mangaraja memastikan, hal itu tidak ada hubungannya. Menurutnya, Danau Toba yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu, memiliki kekayaan alam berupa ikan mas.  Bahkan sekira tahun 1960-an, nelayan pernah menemukan ikan  mas seukuran perahu.

“Kawasan Danau Toba sekarang sedang berkembang menjadi destinasi wisata dunia. Jadi tolonglah pengunjung jangan ditakut-takuti dengan mitos itu. Yang penting, para penumpang kapal diharapkan tetap berlaku sopan selam di kawasan Danau Toba,” katanya.

Ditanya soslusi untuk menemukan korban hilang dan bangkai kapal,  Sori Mangaraja mengimbau, agar seluruh pemilik kekuatan supranatural di Tanah Batak, meminta kepada Appilaos untuk mendatangkan angin arus bawah. Tujuannya, untuk menggerakkan kapal kayu Sinar Bangun naik ke permukaan.

“Dengan bantuan doa serta upaya teknologi yang dikerahkan Tim SAR, masih ada harapan bangkai kapal dapat ditemukan. Saya yakin, masih banyak korban terperangkap di dalam kapal,” paparnya. (ana/esa/ms/smg)

Metode Balon Paling Memungkinkan Angkut Bangkai Kapal

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Tim SAR Gabungan mencari posisi bangkai KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, Minggu (24/6).
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Tim SAR Gabungan mencari posisi bangkai KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, Minggu (24/6).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Secercah harapan terbuka bagi keluarga korban hilang dalam insiden KM Sinar Bangun. Minggu (24/6) Tim SAR mendeteksi objek kapal di kedalaman 490 meter dari permukaan Danau Toba. Meski belum pasti, ada indikasi bahwa objek tersebut merupakan bangkai KM Sinar Bangun. Temuan itu langsung ditindaklanjuti untuk dianalisis oleh petugas. Bangkai KM Sinar Bangun atau bukan, masih menunggu hasil analisis tersebut.

Upaya pencarian bangkai KM Sinar Bangun oleh Tim SAR dilakukan menggunakan dua alat. Yakni Side Scan Sonar dan Multibeam Echosounder. Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan (BNPP) atau Basarnas maupun Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menurunkan alat serupa. Hanya saja, kemampuan deteksi alat yang didatangkan Basarnas lebih tinggi. Yakni sampai kedalaman 2.000 meter dari atas permukaan air.

Sedangkan alat yang didatangkan Pushdirosal hanya mampu memberi gambaran di dalam air sampai kedalaman 675 meter. Kemarin, kedua alat tersebut mampu membantu Tim Sar menemukan objek terindikasi bangkai KM Sinar Bangun. Posisinya berada pada kedalaman 490 meter dari permukaan Danau Toba. Dengan jarak sekitar 786 meter dari lokasi perkiraan awal pertama.

Berdasar data dari Basarnas, posisi itu berada kurang lebih 2 kilometer sampai 2,5 kilometer arah barat daya dari posko utama Tim SAR di Pelabuhan Tigaras. Menurut Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, kemarin dia mendapat laporan temuan objek tersebut sekitar pukul 15.30 WIB. Namun, Unit Survei Tanggap Darurat sudah mendapat informasi temuan objek terindikasi bangkai KM Sinar Bangun menjelang siang.

Harjo menyampaikan bahwa analisis objek terindikasi KM Sinar Bangun memang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh tim gabungan. ”Apakah itu kapal yang tenggelam atau yang lain. Itu perlu dicocokan nanti,” ungkap dia ketika diwawancarai Jawa Pos kemarin. Dalam urusan pencarian dan penyelamatan, analisis tersebut penting. Sebab, akan turut berpengaruh terhadap langkah lanjutan yang akan diambil oleh Tim SAR.

Apalagi jika mengingat kecelakaan kapal di Danau Toba bukan kali pertama terjadi. ”Jadi, harus diidentifikasi. Tentang ukurannya, kemudian bentuknya, segala macam itu,” beber Harjo. Hasil identifikasi tersebut, kemudian dicocokan dengan data-data KM Sinar Bangun yang ada. Apabila memang sesuai, upaya evakuasi bisa dilakukan. Bagaimana proses evakuasi? Semua bergantung kesepakatan bersama Tim SAR.

Dino Sedih Cuma Sanggup Selamatkan 5 Nyawa 

Foto: Ramsianna Gultom Dino Simson Aritonang (34) dan istrinya, Ita Turnip saat ditemui di rumah adik iparnya di Desa Simanindo,Minggu (24/6).
Foto: Ramsianna Gultom
Dino Simson Aritonang (34) dan istrinya, Ita Turnip saat ditemui di rumah adik iparnya di Desa Simanindo,Minggu (24/6).

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Pandangan mata Dino Simson Aritonang (34), terlihat sayu saat ditemui di rumah adik iparnya di Desa Simanindo, Minggu (24/6). Korban sekaligus penyelamat 5 nyawa ini masih trauma.

Di dalam rumah khas Batak yang sudah mulai reot, milik adiknya, Dino menceritakan kisah miris, tragis tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun, Senin (18/6) yang lalu. Dino satu satunya korban selamat, yang sekaligus berhasil menyelamatkan lima orang korban. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan,  Dino banyak bercerita. Mulai dari awal keberangkatan, Dino bercerita posisinya berdiri di bagian depan kapal.  Saat keberangkatan kondisi air Danau masih keadaan tenang,  tidak ada terlihat ombak besar seperti yang diberitakan sebagian besar media.

Keadaan ombak terlihat meninggi setelah kapal hampir 15 menit berlayar tepatnya saat KM Sinar Bangun mulai melewati Pulau Tao ( Pulau Tao nama salah satu Pulau kecil di Danau Toba tak jauh dari Pelabuhan Simanindo). Saat itulah,  tiba tiba ada ombak besar dan angin kencang datang menerpa kapal yang ditumpanginya.

“Kapal terasa berayun beberapa kali. Terasa Nakhoda memutar kapal ke arah barat untuk membelah ombak, namun tak lama lagi ombak besar dan angin kencang membalikkan kapal. Saya juga ikut terbalik bersama kapal, tapi saya langsung sadar dan berusaha menjauh dengan menyelam dari bagian bawah kapal, ” papar Dino.

Sesekali Dino menarik nafas dalam dalam, memandang sekitar lalu melanjutkan ceritanya.

“Saat tiba di permukaan air,  saya melihat begitu banyak orang yang berteriak minta tolong, sayapun berusaha menolong orang yang lebih dekat dengan saya. Waktu itu, beberapa orang dari kapal ferry melemparkan pelampung ke atas air, saya berenang mengejar pelampung lalu saya berikan kepada orang terdekat,” papar Dino.

Setiap kali ada pelampung yang dilemparkan, Dino terus berusaha mengambilnya untuk diberikan kepada penumpang lain yang berteriak minta tolong. Sayangnya, keluh Dino dia hanya bisa menolong lima orang saja.  Akhirnya diapun kelelahan dan tak sanggup lagi membantu yang lainnya.

Kelima orang yang dibantunya dibawa menuju kapal kayu KM Sinta Dame yang datang membantu menarik korban dari air.

“Saat itu,  puluhan orang dengan mata nanar berteriak minta tolong, tapi kondisi fisik saya sudah tak sanggup, saya hanya bisa melihat mereka dengan fikiran berkecamuk dan rasa iba yang tak terungkapkan, sampai akhirnya kapal KM Sinta Dame tiba di Pelabuhan Simanindo.

Begitu tiba di darat,  istri berserta keluarga dekat langsung meletakkan beras di atas kepala yang dalam budaya Batak disebut ‘boras sipir nitondi’ yang artinya beras sebagai bentuk ungkapan untuk menguatkan jiwa.

Poldasu Tetapkan 4 Tersangka Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Kapolda Sumut Irjen Pol, Paulus Waterpauw memaparkan penetapan tersangka tenggelamnya KM Sinar Bangun, Senin (25/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Siang ini Polda Sumut telah resmi menetapkan tersangka dalam tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun, di Perairan Danau Toba pada 18 Juni 2018 lalu .

Ada empat tersangka yang ditetapkan Poldasu, yaitu Poltak Soritua Sagala (Nakhoda yang juga pemilik kapal), Karnilan Sitanggang (Pegawai Honor Dishub Samosir), Golpa F. Putra (PNS Dinas Perhubungan Kab. Samosir, anggota Kapos Pelabuhan Simanindo), dan Rihad Sitanggang Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (Kabid ASDP).

Kapolda Sumut Irjen Pol, Paulus Waterpauw menjelaskan nahkoda kapal KM Sinar Bangun dijadikan tersangka karena tidak memiliki izin berlayar, dan diduga sengaja membiarkan kapal memuat penumpang melebihi kapasitas.

“Yang bersangkutan (nahkoda) tidak memiliki izin berlayar yang pasti. Kedua, bersangkutan tahu dan bahkan sengaja membiarkan kapal ini memuat melebihi jumlah penumpang kapal yang standarisasi 45 orang penumpang. Ketiga, di dalam syarat kapal ini tidak boleh kendaraan diangkut. Nyatanya diangkut kendaraan kurang lebih 50 sepeda motor,” ujar Kapolda, dalam konferensi pers di Aula Mapolda Sumut, Senin (25/6/2018).

Kapos regulator pelabuhan, ditetapkan tersangka karena dianggap lalai. Dimana, mereka seharusnya mengatur masuknya kelancaran penumpang termasuk mengutip retribusi dan mengawasi kegiatan perkapalan di lokasi. “Harusnya mereka melarang kapal yang mengangkut penumpang lebih dari kapasitas. Selain itu juga mereka tidak menuruti imbauan BMKG yang telah memberikan warning bahwa ada peningkatan cuaca buruk pada tanggal 18 Juni. Mereka telah tahu kapal over kapasitas tapi tetap meminta retribusi,” jelasnya.

Dari data sementara untuk jumlah korban yang sebenarnya, Kapolda menjelaskan ada 199 data korban KM Siane Bangun. Namun baru 125 nama korban yang bisa dipertanggungjawabkan. Sisanya masih dalam tahap klarifikasi kepada pihak keluarga korban dengan petugas Babinkamtibmas dan kepala desa.

“Kami sudah bentuk 8 Satgas polri khusus termasuk DVI Polri yang dikoordinir oleh Kabag Ops dan Dir Binmas. Hasil klarifikasi yang telah kami dapat sementara ini yang terdata sesuai dengan data awal (Antemortem) yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak rumah sakit ada 125 korban yang terdata dari jumlah 199 laporan yang sudah diklarifikasi jumlah awal,” jelas Kapolda.

Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris

DEPOK, SUMUTPOS.CO – Densus 88 Antiteror Mabes Polri menembak mati dua terduga teroris berinisial AS, 29, dan AZW, 31, serta menangkap pelaku lainnya MM 38, di kawasan Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (23/6).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, penembakan ke dua teroris tersebut terjadi pada pukul 07.00. Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengincar keduanya karena diduga telah merencanakan amaliyah atau aksi teror dalam waktu dekat.

Dua pelaku yang sedang berboncengan sepeda motor tersebut disergap angggota Densus 88. Namun, dalam proses penyergapan, keduanya melawan dengan menyerang petugas menggunakan pisau komando dan senjata api. Sempat terdengar beberapa bunyi tembakan di lokasi kejadian, sebelum akhirnya kedua pelaku ditembak mati.

Suasana penyergapan kata Doni, warga sekitar lokasi, sempat mencekam. Polisi sempat menutup akses jalan. “Kita nggak berani lihat dari dekat pas mereka (teroris) ditangkap,” ungkap dia.

Beberapa anggota Polisi berpakaian preman, sambung dia, juga meminta warga untuk tidak keluar rumah pada saat penangkapan. Namun, peristiwa itu tidak berlangsung begitu lama.

“Sempat denger suara mirip petasan dua kali. Nggak berapa lama sudah selesai. Tapi pas dilihat di lokasi ada darah,” kata dia.

Anggota Densus tidak menunggu lama, di kawasan yang sama, mereka kembali menangkap terduga pelaku teror lainnya, yakni, MM. Pelaku diamankan di RT6, RW22, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

SBY Tuding Aparat Zalimi Demokrat

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Polri bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Polri bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak.

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding Polri bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak. Mantan presiden RI itu mengklaim dirinya pribadi dan Partai Demokrat kerap dizalimi institusi penegak hukum.

SBY mengambil contoh Pilkada DKI 2017 lalu. Saat itu, Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.

“Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia dalam konferensi pers usai kampanye pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor, Sabtu (23/6).

Bukan hanya di Jakarta, lanjut SBY, dugaan ketidaknetralan juga terjadi dalam pilgub Papua tahun ini. Di sana, calon gubernur yang diusung Demokrat, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.

“Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” jelasnya

SBY juga menerangkan bahwa Polri tidak netral dalam Pilgub Kalimantan Timur. Menurut SBY, calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.

Masalah itu, masih menurut SBY, terjadi karena adanya penolakan permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

Tak hanya itu, ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.

SBY juga menuding TNI dan BIN bersikap tidak netral. Dalam gelaran Pilgub Riau, SBY mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu.

“Di Maluku kejadian. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” jelas dia.

“Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” sambung Presiden keenam RI ini.

Terpisah, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai, SBY kembali menggunakan trik playing victim.

Hal itu tidak lepas dari pernyataan SBY yang menuding ada anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI tidak netral dalam pilkada.

Banyak ASN Terlibat Politik Praktis

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PNS_Beberapa orang PNS sedang menunggu jemputan usai jam selesai jam kerja di Kantor Walikota Medan, Selasa (25/7)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Beberapa orang ASN sedang menunggu jemputan usai jam selesai jam kerja di Kantor Walikota Medan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menggelar penelitian terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis.

Hasilnya terbilang memprihatinkan. Sebab banyak ASN yang melanggar netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 5 provinsi.

Peneliti KPPOD, Aisyah Nurrul Jannah mengatakan setidaknya ada 80 kasus pelanggaran netralitas ASN menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jenis pelanggarannya beragam, mulai dari foto bersama pasangan calon (paslon), menjadi tim sukses, hadir dalam kampanye, hingga ikut deklarasi paslon.

“Paling banyak ASN terlibat dalam kampanye media sosial yaitu 24 kasus,” ujar Aisyah di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).

“ASN juga banyak terlibat deklarasi pasangan calon ada 20 kasus, dan yang ikut kampanye 11 kasus,” lanjutnya.

Lebih jauh Aisyah menutur dari 80 kasus pelanggaran itu, 56 persennya melibatkan ASN dengan jabatan sekelas staf. Disusul 13 persen melibatkan Kepala Dinas.

“Terbanyak yang terlibat politik praktis itu ASN kalangan staf sampai 56 persen, kedua ada kepala dinas 13 persen,” tegasnya.

Aktor ASN lain yang terlibat meliputi, 10 persen guru, Lurah 5 persen, Camat 8 persen, Kepala Desa 2 persen, Kepala Sekolah 1 persen, Sekretaris Daerah (Sekda) 2 persen, Wakil Bupati 1 persen dan Sekregariat KORPRI 1 persen.

Sebagai informasi, KPPOD melakukan penelitian ini dalam rentang waktu Februari-Juni 2018, dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengunpulan data dengan cara analisa  regulasi, monitoring media, analisa program pemda.

Aisyah mengungkapkan, KPPOD juga turut melakukan studi lapangan berupa Forum Grup Diskusi (FGD), in depth interview, observasi dan dibantu dengan software analisis Nvivo 12.

“Penelitian sendiri dilakukan di 5 provinsi meliputi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara,” pungkasnya.(sat/jpc/ala)

 

1...6,2446,2456,246...15,912Page 6,245 of 15,912