Home Blog Page 6244

Pemko Medan Harus Bentuk Satgas Awasi Jajanan Anak Sekolah

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Sejumlah pelajar sekolah dasar SD) menuju sekolah mereka di SD Negeri 06402 jalan Karang Sari Medan, Senin 28/tujuh). Hari ini para siswa kembali bersekolah memasuki tahun ajaran baru
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Sejumlah pelajar sekolah dasar tengah menikmati jajanannya.  Jajanan anak sekolah harus diawasi.

SUMUTPOS.CO – Guna memaksimalkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10/2017 tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Pemko Medan diminta segera membentuk satuan tugas (satgas).

Ruang lingkup pengawasan juga diminta menyasar pada jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah di Kota Medan. “Soalnya kita masih dapat melihat pedagang jajanan anak di sekolah-sekolah masih banyak yang menjual jajanan non higienis dan itu harus diawasi,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli saat menyosialisasikan perda ini kepada masyarakat di Kelurahan Madrasah Hulu, Kecamatan Medan Polonia pada 12 Juni 2018.

Melalui payung hukum ini, lanjutnya, konsumen bisa merasa nyaman dan aman membeli produk makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik di pasaran dan swalayan swalayan yang ada di Medan.

“Perda ini tidak hanya membahas tentang halal, namun juga higienis dari sebuah produk. Kita dan DPRD Kota Medan telah berkoordinasi dengan Pemko Medan agar perda ini dapat disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat selaku konsumen namun juga kepada produsen,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ia akan meminta kepada Pemko Medan segera membentuk tim Satgas untuk mengawasi peredaran produk non halal dan non higienis di Kota Medan.

Nanda juga menegaskan bahwa Pemko Medan berkewajiban melindungi masyarakat dari makanan, minuman dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienisannya. Sehingga perlu dilakukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum dan menghilangkan keraguan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis.

“Apalagi kita tahu dewasa ini produk makanan banyak ragam jenis dan tidak hanya diproduksi dalam negeri tetapi langsung didatangkan dari negara lain untuk selanjutnya masyarakat Indonesia mengkonsumsinya,” katanya.

Prinsip dari perda ini, sambung politisi Golkar itu untuk melindungi segenap masyarakat Kota Medan dari makanan-makanan yang tidak memiliki kandungan gizi yang bermanfaat khususnya bagi umat Muslim yakni terkait tentang kehalalannya. “Lahirnya perda ini dalam rangka menjawab keresahan warga terkait banyaknya makanan dan produk halal. Dan dengan disahkannya Perda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis ini, maka DPRD Medan merniliki kewajiban untuk segera melakukan sosialisasi,” pungkasnya. (prn/ila)

 

 

Pocong Ajak Masyarakat Jangan Golput

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS SOSIALISASI_Sejumlah masyarakat berpakaian pocong dan membawa spanduk muncul di Jalan Sudirman, Medan, Senin (25/6). mereka menyosialiasikan Pilgub Sumut yang akan berlangsung 27 Juni 2018 dan mengajak warga agar tidak golput.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
SOSIALISASI_Sejumlah masyarakat berpakaian pocong dan membawa spanduk muncul di Jalan Sudirman, Medan, Senin (25/6). mereka menyosialiasikan Pilgub Sumut yang akan berlangsung 27 Juni 2018 dan mengajak warga agar tidak golput.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada-ada saja cara komunitas anak muda di Kota Medan untuk menyerukan masyarakat agar tidak golput saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.

Mereka berdandan seperti pocong dan beraksi di bundaran Jalan Jendral Sudirman, Medan, Senin (25/6).

Alhasil, aksi itu membuat para pengendara yang melintas kaget dan heran. Apalagi pocong-pocong itu mendatangi para pengendara setiap kali lampu merah menyala sambil membawa poster berisi tulisan mengajak masyarakat untuk tidak golput.

“Pocong aja nyoblos masa klen nggak. Jangan ngaku syantik kalau golput,” demikian beberapa tulisan pada poster yang mereka pampangkan kepada pengguna jalan.

Aksi ini digagas kalangan profesional muda yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Anti Golput.

Koordinator aksi Andreansyah mengatakan, aksi ini mereka lakukan agar masyarakat di Sumut antusias mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 Juni 2018.

“Pilgubsu 2018 inikan ajang kita dalam menentukan pemimpin Sumut ke depan. Jadi seluruh masyarakat kita ajak agar memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, lewat aksi ini masyarakat Sumut akan semakin tergugah untuk memberikan suaranya. Sehingga tingkat partisipasi pemilih meningkat tidak seperti edisi Pilgubsu 2013.

“Kami prihatin dalam pemilu-pemilu sebelumnya angka golput sangat tinggi. Ya semoga dengan aksi kami ini, angka golput bisa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mangaraja H Harahap, menyoroti maraknya kampanye hitam di Pilgubsu 2018. Cara-cara seperti itu menurutnya tidak terpuji dan justru mencoreng pelaksanan pilkada di Sumut.

“Ini adalah Pilgubsu ketiga yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi dalam prosesnya, banyak pelanggaran berupa black campaign yang diduga dilakukan kandidat ataupun tim suksesnya. Padahal, black campaign bukanlah indikator keberhasilan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Mangaraja melihat, kampanye hitam yang diduga dilakukan timses paslon kandidat merupakan bagian ingin memecah belah persatuan masyarakat Sumut.

Sehingga hal tersebut merusak kondusivitas yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Informasi tersebut didapatnya dari Dirintelkam Polda Sumut Kombespol Dedi Kusumabakti pada acara dialog dan buka bersama kelompok Cipayung Plus Sumut, Rabu (13/6) lalu di Hotel Grand Antares.

Dirinya melihat, laporan tersebut hendaknya dijadikan peringatan bagi seluruh warga Sumut untuk saling menjaga kondusifitas.

“Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Mas Dedi (Dirintelkam, Red) tersebut, merupakan suatu peringatan bagi kita warga Sumut agar menjadikan rujukan utama pada momentum Pilgubsu untuk saling menjaga kondusivitas,” tuturnya.

“Prilaku black campaign yang muncul dari para kandidat dan tim sukses seyogianya kita hindari dan kita abaikan. Agar kebencian dihati kita sebagai rakyat hilang,” pungkasnya.(prn/ala)

 

 

Seratusan Wargabinaan Terancam Golput

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – H-1 pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang jatuh pada 27 Juni 2018, seratusan wargabinaan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai terancam golput.

Pasalnya, usulan nama-nama warga binaan yang diajukan Lapas Binjai kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tidak terakomodir seluruhnya.

Kepala Lapas (Kalapas) Klas II A Binjai Budi Argap Situngkir menyatakan, saat ini ada 1.790 jumlah wargabinaan yang ditampung di Lapas tersebut.

Dari jumlah itu, KPU Kota Binjai menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili di Kota Rambutan sebanyak 312 orang.

“Kami beberapa waktu lalu sudah usulkan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU sebanyak 1.766. Tapi, KPU Kota Binjai menetapkan 312 DPT,” kata Budi, Senin (25/6).

Menurut dia, wargabinaan di Lapas Binjai banyak yang berdomisili di luar Kota Rambutan.

“Banyak lah, ada dari Medan, Deliserdang, Stabat, di luar Kota Binjai lah,” sambung mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjunggusta ini.

Meski ada aturan yang menyatakan masyarakat boleh menggunakan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, hal tersebut tak dapat dilakukan oleh wargabinaan Lapas Binjai. Pasalnya, kata Budi, wargabinaan tidak memiliki identitas seperti KTP Elektronik.

“Yang ada surat putusan dari Pengadilan Negeri dan surat tahanan dari kepolisian,” jelasnya.

Begitupun, wargabinaan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa Form A5. Budi menambahkan, soal A5 itu tengah disosialisasikan oleh Lapas Binjai agar keluarga daripada wargabinaan dapat membawa Form A5 dari domisili asalnya.

“Sudah kita sosialisasikan bolak-balik kepada keluarga (wargabinaan). Itu kami lakukan demi menyukseskan Pilgubsu agar tidak banyak angka golput,” ujarnya.

Sayangnya, upaya menekan angka golput di Sumut terpaksa harus kandas. Menurut Budi, soal hak pilih wargabinaan di Lapas Binjai sudah dilaporkanya kepada KPU Sumut.

Dijelaskan Budi, sejatinya wargabinaan ini harus diberlakukan khusus oleh KPU Binjai. Sebab, wargabinaan merupakan orang khusus.

“Jangan samakan yang di luar sana. (Wargabinaan) makan saja ditanggung negara, sakit juga ditanggung negara,” kata Budi seraya mengatakan, TPS di Lapas Binjai hanya ada 1 di ruang tunggu.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Binjai Herry Dani menyatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi berulang kali di Lapas Binjai menyoal DPT untuk Pilgubsu 2018.

Bahkan, tidak hanya KPU Kota Binjai yang proaktif. KPU Sumut pun demikian aktifnya dalam rapat koordinasi dengan Kakanwil Kemenkumham Sumut hingga Polda Sumut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Peraturan sekarang memang harus berKTP elektronik. Kami sudah sesuai dengan tupoksi. KPU mana bisa keluarkan KTP juga, apalagi Dinas Catpil sini juga tak mungkin keluarkan KTP di luar Binjai,” ujarnya.

Disoal Form A5, menurutnya wargabinaan dapat menggunakan hak pilihnya melalui cara tersebut. Juga turut dilampirkan alasannya menggunakan hak pilih di luar domisili tempat tinggal.

“Kami juga kerepotan, terlalu jauh bisa dicurigai. Yang pasti kami sudah jemput bola. Form A akan diakomodir oleh petugas TPS dari jam 12.00 WIB sampai jam 1 siang,” pungkasnya.(ted/ala)

 

 

Opsi Basarnas: Tarik atau Angkat Kapal

Triadi Wibowo/Sumut Pos_ Petugas Basarnas berjalan di dekat alat pendeteksi titik bangkai kapal di dermaga Tiga ras, Sabtu (23/6)
Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Petugas Basarnas berjalan di dekat alat pendeteksi titik bangkai kapal di dermaga Tiga ras, Sabtu (23/6)

SUMUTPOS.CO – Objek yang terdeteksi di dasar Danau Toba itu, ukurannya cukup besar. Panjang 20 meter dengan lebar 5 meter. Karena itulah benda itu diduga bangkai Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Senin pekan lalu. Untuk mengevakuasi benda yang berada di kedalaman air mencapai 490 meter itu, Tim Basarnas bingung memilih: menarik atau mengangkat bangkai kapal. Tapi tampaknya, Basarnas lebih suka pilihan pertama.

“Saat ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi bangkai kapal. Apakah akan mengangkat, menarik, atau bagaimana. Karena kita tidak punya yang namanya robot,” ucap  Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M Syaugi, kepada wartawan di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (25/6).

Jika pilihan adalah mengangkat badan kapal, Syaugi menyebutkan, hasil konsultasi pihaknya ke beberapa negara, alat evakuasi baru bisa digunakan untuk benda yang berada di kedalaman maksimal 100 meter. “Itupun, objek temuan harus dipotong-potong jika terlalu besar,” katanya.

Karena itu, ia berharap bangkai KM Sinar Bangun bisa ditarik. “Paling tidak kalau ditarik, dia bisa lepas. Harapannya, korban di dalam kapal naik ke permukaan. Kita intinya untuk mengambil korban sebanyak mungkin dari dalam danau. Kapal nelayan di sini juga antusias membantu kita,” katanya.

Senin (25/6) kemarin, Basarnas menerjunkan alat  milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Namun belum bisa memberi hasil maksimal dalam mengevakuasi korban. Termasuk untuk mengangkat bangkai Kapal Motor Sinar Bangun ini. “Kendalanya, kita tidak punya robot untuk orang bisa masuk sampai ke kedalaman 490 meter,” jelas Syaugi.

Untuk pilihan menarik bangkai kapal, hari ini selasa (26/6), Tim SAR akan mencoba menurunkan jangkar di lokasi temuan objek diduga kapal. Mereka berencana berusaha menarik objek tersebut dengan jangkar kapal. “Kalau kuat, ditarik. Kalau nggak kuat ya kita lihatlah. Saya mementingkan usaha… hasil kita nggak tau . Tapi kita all out dalam operasi ini,” katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengakui TNI dan Tim SAR berharap besar objek tersebut merupakan bangkai KM Sinar Bangun. Sambil memastikan hal itu, sambung dia, tim di lapangan tengah mencari cara yang pas untuk mengangkat atau mengevakuasi bangkai kapal itu ke permukaan Danau Toba. ”Karena diduga kuat masih banyak korban yang terperangkap di kapal itu,” ujarnya.

Pencarian Terkendala Cuaca

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Tiam Basarnas, Marinir dan warga sekitar melakukan pancarian korban hilang.
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Tiam Basarnas, Marinir dan warga sekitar melakukan pancarian korban hilang.

SUMUTPOS.CO – Sementara itu, di hari ke-8 pencarian pascakapal tenggelam, Tim SAR Gabungan belum juga menuai hasil baru korban KM Sinar Bangun.

“Kita mulai pencarian dari pukul 07.00 Wib, dengan menurunkan alat-alat yang kita miliki. Ternyata cuaca tidak mendukung. Cuaca tidak bersahabat. Sehingga kita putuskan untuk kembali. Kita tunggu, apabila cuaca sudah bagus kita akan lanjutkan kembali,” ucap Deputi Operasi Basarnas, Brigadir Jenderal TNI, Nugroho Budi Wiryanto kepada wartawan di Posko Utama di Tigaras, kemarin sore.

Budi mengatakan, pihaknya belum yakin 100 persen objek di dasar Danau Toba itu adalah kapal yang tengah dicari. Mereka menilai, masih diperlukan sejumlah penelitian dan analisis, agar benda itu bisa dipastikan apakah benar bangkai KM Sinar Bangun atau bukan.

“Indikasi dari kita, kita belum yakin. Untuk meyakinkan, kita perlu beberapa kali (pendalaman). Nanti kita undang juga ahlinya untuk memastikan apakah benda itu objek yang dicari atau bukan,” kata Budi.

Namun upaya untuk memastikan apakah objek itu adalah KM Sinar Bangun, diakuinya belum maksimal. Terkendala cuaca yang tidak bersahabat. “Ombaknya besar, anginnya gede, kemudian ada hujan. Hal itu sangat menentukan hasil scan sonar kita,” sebut Budi.

Karena itulah, Basarnas pesimis akan mampu mengevakuasi dan mengangkat KM Sinar Bangun tersebut dari kedalaman 490 meter. “Untuk pengangkatan dari kedalaman 500 meter, saya kira sulit sekali. Tetapi kita akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Mungkin ada yang bisa membantu kita,” jelas Nugroho.

Basarnas juga belum bisa memastikan, apakah proses pencarian tetap dilanjutkan atau dihentikan. “Nanti akan ada keputusan, apakah akan diperpanjang atau tidak. Saya rasa pemerintah akan hadir. Kata kuncinya: pemerintah hadir. Kita semua akan all out dan kita bekerja dengan hati. Itu yang menjadi pedoman kita,” tandasnya.

Sementara upaya pencarian dari helikopter, menurut Budi, sejauh ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan para korban dan KM Sinar Bangun. Warga yang turut terjun melakukan upaya pencarian, termasuk kapal-kapal dari Samosir, juga belum membuahkan hasil. (gus/adi/esa/syn/ang/gid)

 

 

Tim SAR Gabungan Temukan Helm dan Pelampung

Foto: Metro Siantar HELM: Barang barang yang ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dari perairan Danau Toba, berupa helm, sandal, dan sebagainya, Senin (25/6).
Foto: Metro Siantar
HELM: Barang barang yang ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dari perairan Danau Toba, berupa helm, sandal, dan sebagainya, Senin (25/6).

SUMUTPOS.CO –  Pencarian para korban KM Sinar Bangun, di H7+1 di perairan Danau Toba, Tim SAR Gabungan menemukan 6 buah pelampung, 4 buah helm, dan 2 buah sandal.

Berdasarkan laporan dari pihak Posko Tim SAR Gabungan, benda-benda yang diduga milik para korban KM Sinar Bangun itu ditemukan dari lokasi yang berbeda-beda, dan terapung di atas permukaan air.

“Mungkin terbawa arus. Masih kita dalami apakah dari KM Sinar Bangun,” jelas Deputi Operasi Basarnas Brigjen Budi Nugroho, kepada para awak media di Posko SAR Gabungan, Pelabuhan Tigaras.

Saat barang-barang temuan tersebut dinaikkan ke Posko SAR Gabungan, masyarakat dan keluarga korban langsung berkerumun. Mereka ingin mengetahui apakah barang-barang tersebut milik keluarga mereka yang hilang atau bukan. (gus/adi/esa/syn/ang/gid)

PT JAPFA Kerahkan Heli dan Tug Boat

Foto: Edi Saragih/Metro Siantar BANTUAN JAPFA: Kapal tug boat milik PT JAPFA, sedang membantu melakukan pencarian korban tenggelam KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Senin (25/6).
Foto: Edi Saragih/Metro Siantar
BANTUAN JAPFA: Kapal tug boat milik PT JAPFA, sedang membantu melakukan pencarian korban tenggelam KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Senin (25/6).

SUMUTPOS.CO – Untuk membantu pencarian bangkai kapal Sinar Bangun, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) mengerahkan satu helikopter satu unit kapal tug boat yang dipasangi sonar.

Corporate Affairs Director PT JAPFA Rachmat Indrajaya, kepada wartawan mengatakan, kapal tugboat milik unit Tilapia operation JAPFA tersebut akan membantu tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI dan Polri mencari bangkai kapal dengan mengelilingi perairan Danau Toba. Sedangkan helikopter untuk membantu pencarian para korban yang masih banyak belum ditemukan hingga saat ini.

“Pengerahan kapal tugbot, heli, dan tim penyelam oleh PT JAPFA merupakan  wujud kepedulian perusahaan, yang salah satu unit usahanya berada di perairan Danau Toba. Diharapkan pencarian bangkai KM Sinar Bangun bisa lebih optimal dilakukan,” ujar Rachmat.

Selain itu, sejak hari pertama dilakukan pencarian korban KM Sinar Bangun, pihaknya juga memberikan bantuan logistik berupa sosis siap makan, susu, telur ayam dan chicken nuggets kepada tim Basarnas, dapur umum TNI di pelabuhan Tigaras, serta dapur umum keluarga korban di RSUD Tuan Rondaihaim di Pamatang Raya.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia yang memiliki lini bisnis produksi pakan ternak, pembibitan ayam, pembibitan dan penggemukan sapi, budidaya perairan serta produksi vaksin hewan. (gus/adi/esa/syn/ang/gid)

GKPS Adakan Doa Bersama untuk Korban KM Sinar Bangun

Foto: Gideon Aritonang/Metro Siantar DOA BERSAMA: Tim Pelayanan Distrik II Raya GKPS Pusat, mengadakan ibadah dan doa bersama, terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, di Pelabuhan Tigaras Simalungun, Senin (25/6).
Foto: Gideon Aritonang/Metro Siantar
DOA BERSAMA: Tim Pelayanan Distrik II Raya GKPS Pusat, mengadakan ibadah dan doa bersama, terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, di Pelabuhan Tigaras Simalungun, Senin (25/6).

SUMUTPOS.CO – Selain upaya fisik, upaya rohani juga mengalir.  Doa dan dukungan untuk korban kecelakaan kapal KM Sinar Bangun, disampaikan sejumlah Pendeta GKPS yang tergabung dalam Tim Pelayanan Distrik II Raya, di pelabuhan Tigaras, Senin (25/6),  dengan mengelar ibadah dan doa bersama.

Ibadah dan doa bersama berlangsung sekitar 30 menit diikuti ratusan masyarakat dan keluarga korban. Dibuka dengan menyanyikan puji-pujian ‘Mampirlah dengar doaku’ dan selanjutnya votum serta doa yang dibawakan ketua tim Pdt Jhonricky Purba. Tampak beberapa keluarga korban meneteskan air mata.

Dalam doa permohonan, Pdt Jhonricky Purba meminta kepada Tuhan supaya dibukakan kuasa-Nya atas segala ciptaan yang ada di bumi agar korban hilang dapat segera ditemukan. Karena kuasa Tuhan lah yang berkehendak atas Danau Toba.

“Kita tetap bermohon kepada Allah, kepada sang pemilik. Karena dalam kuasa-Nya semua itu, kita memohon agar dapat ditemukan semua korban,” harapnya yang diamini jemaat yang hadir.

Kepada keluar korban, Pdt Jhonricky, meminta agar Tuhan memberikan pengharapan dari semangat yang telah hampir patah. Serta atas pertolongan Tuhan diulurkan tangan-Nya kepada tim gabungan yang telah bekerja keras menemukan kapal KM Sibar Bangun dan seluruh korban.

Setelah ibadah dan doa bersama, Pdt Jhonricky dan tim rencananya akan mengadakan pendampingan personal kepada keluarga korban. Kegiatan itu dimulai Selasa hingga kamis mendatang. Pendampingan bertujuan untuk menguatkan keluarga korban secara rohani dan menjadikan wajah keluarga korban bersinar kembali.

“Kami percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan tidak akan bungkam dari yang telah saudara kami alami,” tutupnya. (gus/adi/esa/syn/ang/gid)

 

Penumpang Hilang Resmi 164 Orang

Foto: Metro Siantar HELM: Barang barang yang ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dari perairan Danau Toba, berupa helm, sandal, dan sebagainya, Senin (25/6).
Kepala Kantor SAR Medan, Budiawan menjelaskan mengenai jumlah korban tenggelamnya KM Sinar Bangun.

SUMUTPOS.CO – Satu dari tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, menjadi buronan aparat kepolisian. ABK yang sedang dicari keberadaannya itu berinisial WS, warga Simanindo, Kabupaten Samosir.

“Menurut keterangan nakhoda dan ABK lainnya, WS selamat tapi belum ditemukan (keberadaannya),” kata Kanit Reskrim Polres Samosir, Ipda Edy Syahputra, saat temu pers di Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Senin (25/6).

Untuk itu, pihaknya terus mengupayakan pencarian terhadap WS.

Saat kejadian, nakhoda kapal, Poltak Soritua Sagala, dibantu tiga ABK, yakni Javena Aritonang, Reider Malau, dan WS. “Dua ABK masih dijadikan sebagai saksi,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor SAR Medan, Budiawan menjelaskan, dari hasil rapat verifikasi instasi terkait, informasi resmi ditetapkan yakni jumlah penumpang yang selamat berjumlah 21 orang, termasuk nakhoda dan ABK. Data korban meninggal 3 orang.

“sedangkan data korban yang belum ditemukan, berdasarkan kecocokan dan penelitian, berjumlah 164 orang,” terangnya.

Sebelumnya petugas merelease jumlah penumpang yang masih dalam pencarian sebanyak 184 orang. Jumlah itu berbeda dari hasil rapat verifikasi instansi terkait. Perbedaan ini karena adanya masyarakat yang melaporkan keluarganya yang hilang di dua posko, yakni di Pelabuhan Simanindo dan Tigaras. Setelah data dikumpulkan, ditemukan banyak tertera nama yang dobel.

“Selain itu, ada juga masyarakat yang melaporkan keluarganya hilang namun ternyata tidak menjadi penumpang. Ada juga nama korban yang telah selamat, namun tidak melaporkan ke Posko. Sehingga nama tersebut tetap terdata,” tuturnya.

Untuk mencari keberadaan korban hilang, pihak terkait masih melakukan penyisiran di permukaan Danau Toba, dengan memperluas daerah pencarian. Radius perpanjangan dan perluasan pencarian itu akan ditambahkan 10 kilometer per hari.

Untuk pencarian bangkai kapal yang telah terdeteksi, menurut Budiwan, pihaknya akan melanjutkan pendeteksian pada Selasa (hari ini). “Besok kita deteksi lagi, karena hari ini cuaca tidak mendukung,” tutupnya, kemarin sore. (mag-1/syn/ang/jpg/esa/gid)

 

Nakhoda Utama Ternyata Menolak Berlayar

Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Direktur Reskrimum Kombes Pol Andi Rian, memaparkan 4 tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Mapolda Sumut, Senin (25/6).
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Direktur Reskrimum Kombes Pol Andi Rian, memaparkan 4 tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, di Mapolda Sumut, Senin (25/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Polda Sumut akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka atas kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada Senin (18/6) lalu. Tiga di antaranya pegawai Dishub.

Keempat tersangka itu masing-masing nakhoda sekaligus pemilik kapal, Poltak Soritua Sagala,  pegawai honor Dishub Samosir anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang, PNS Dishub Samosir yang juga Kapos Pelabuhan Simanindo Golpa F Putra, serta Kabid Angkutan Sungai dan Danau Penyebrangan (ASDP) Samosir Dishub Provsu, Rihad Sitanggang.

Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, tiga pegawai dishub itu melanggar sejumlah aturan dan ketentuan. Salah satunya asal 360 KUHP. Mereka dinilai lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. ”Kami lihat ada hal-hal yang tidak memenuhi standar,” kata Tito, Senin (25/6).

Di antara penyimpangan yanga terjadi pada KM Sinar Bangun adalah berlayar tanpa manifes penumpang, tidak memiliki surat izin berlayar, juga tidak menyediakan life jacket. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kapal tersebut memiliki daya tampung hanya 40-an, namun mengangkut hampir 200 penumpang. Kapal itu karam dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo menuju Tigaras, menyebabkan empat orang meninggal, sedangkan 189 lainnya belum ditemukan meski sudah delapan hari proses pencarian dilakukan.

Keempat orang itu juga dijerat dengan pasal 302 dan pasal 303 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasar pasal tersebut, para tersangka terancaman hukuman sepuluh tahun penjara juga denda maksimal Rp 1,5 miliar. ”Diharapkan memberikan efek deterrence untuk perbaikan seluruh jajaran di Indonesia,” tegas Tito.

Mantan kepala Polda Metro Jaya itu menyampaikan, penetapan tersangka tiga pegawai dinas perhubungan tersebut merupakan bukti bahwa kecelakaan kapal penumpang tidak melulu salah nakhoda atau awak kapal. ”Mereka yang dianggap bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kelayakan. Tapi, tidak terlaksana kami tetapkan sebagai tersangka,” kata dia. Itu sekaligus menegaskan bahwa proses hukum oleh Polri tidak pandang bulu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi, Poltak Soritua ternyata mengambil alih nakhoda, setelah nakhoda utama KM Sinar Bangun menolak berlayar. “Nahkhoda utama menolak karena muatan over kapasitas dan cuaca buruk.,” kata Kapoldasu kepada wartawan, Senin (25/6).

Paulus menjelaskan, penetapan Poltak Soritua Sagala sebagai tersangka, karena pemilik KM Sinar Bangun itu sebenarnya tidak memiliki izin berlayar. Tapi ia secara sengaja membiarkan kapal melebihi standar kapasitas yakni 45 penumpang. Ia juga mengabaikan syarat yakni kapal tidak boleh mengangkut kendaraan, yang mengakibatkan kecelakaan dan korban meninggal.

Sementara anggota Kapos Pelabuhan, Karnilan Sitanggang, menjadi tersangka karena ia bertugas mengatur masuknya penumpang dan mengawasi kegiatan perkapalan. “Harusnya dia melarang kapal muatan berlebih dan melarang berlayar jika tidak layak. Selain itu, sudah ada warning cuaca buruk dari BMKG, tapi faktanya yang bersangkutan tidak menjalani tugasnya secara benar, namun retribusi tetap dipungut,” jelasnya.

Untuk tersangka Golpa F Putra yakni Kapos Pelabuhan Simanindo, ia mempunyai tugas mengatur keluar masuk penumpang dan mengutip retribusi. Tapi faktanya, yang bersangkutan meninggalkan tugasnya.