Home Blog Page 6410

Bayern Munchen v Real Madrid: Bearoma Dendam

MUNCHEN, SUMUTPOS.CO – Satu tiket final Liga Champions 2017/2018 akan diperebutkan dua raksasa Eropa, Bayern Munchen dan Real Madrid yang akan duel di Allianz Arena, Kamis (26/4) dini hari. Pertemuan yang tidak asing di fase-fase krusial seperti tahun lalu. Namun kali ini Die Bavarians, julukan Bayern Munchen membidik ending cerita yang berbeda dari tahun lalu.

Masih teringat jelas memori buruk tahun lalu. Bagaimana Bayern Munchen harus tersingkir di perempat final dari lawan yang sama.  Ketika itu Madrid menyingkirkan Bayern dengan agregat 6-3. Menang 2-1 di Allianz Arena dan 4-2 di Bernabeu.

Sebelumnya Munchen sempat menyamakan agregat dengan skor 2-1 jelang berakhirnya waktu normal dan memaksakan perpanjangan waktu. Namun kartu merah Arturo Vidal mengubah cerita. Dua gol Ronaldo di masa perpanjangan waktu dan satu gol dari Assensio membalikkan keadaan.

“Tahun lalu kami mencanangkan target melaju ke final, tapi kami justru mendapat nasib buruk terkait kepemimpinan wasit,” ujar Joshua Kimmich.

Namun ini waktu yang tepat untuk membalas. Thomas Muller yang beberapa kali tak berdaya disingkirkan Real Madrid di semifinal mengatakan saat ini mereka yakin menjadi tim yang bisa menghentikan laju Madrid. “Kami memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi,” ujar striker Bayern Munchen, Thomas Muller, mengenai pertemuan timnya dengan Real Madrid.

“Pertandingan ini datang di waktu yang tepat. Kami sedang berada dalam performa yang luar biasa, kami bersatu, kami punya banyak kualitas dan ada begitu banyak keinginan untuk menang,” tambah Muller.

Senada dengan Müller, Jupp Heynckes juga optimis tim asuhannya kali ini bisa melalui ujian di semifinal untuk menjejakkan kaki di partai puncak. “Kami tahu seberapa bagus Real Madrid, tapi kami juga bukan tim yang buruk,” ujarnya.

Apalagi Heynckes punya tradisi bagus di Liga Champions. Bayern Munchen pernah dibawanya juara empat tahun lalu setelah menumbangkan Dortmund di final.

Selain itu ada sosok lain yang ingin memberi pembuktian kepada El Real. Dialah James Rodriguez. Pemain Kolombia itu disia-siakan Real Madrid setelah tiga tahun merumput di Bernabeu. “Kedua pertandingan akan menjadi istimewa bagi saya,” kata James kepada surat kabar Spanyol AS sebelum leg pertama di Allianz Arena.

KPK: Saksi Jangan Dianggap Tersangka

Saut Situmorang
Saut Situmorang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Pasalnya selama ini, masyarakat sering beranggapan kalau saksi yang diperiksa KPK bakal dijerat sebagai tersangka. Padahal, saksi-saksi yang diperiksa itu memiliki jasa besar dalam membongkar kasus korupsi dan patut mendapat penghargaan karena memberikan kesaksian juga merupakan amanah undang-undang.

“Ketika seseorang dipanggil memberi keterangan, itu adalah perintah UU. Soal status kita tidak boleh sembarangan. Kita bisa menduga seseorang ketika sudah masuk penyidikan. Menurut kami ini harus diluruskan dan harus clear buat publik menilainya. Bahwa dipanggil sebagai saksi itu berbeda. Justru penghargaan kepada siapapun yang dipanggil KPK karena itu amanah UU,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, usai acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Sumut di Ruang Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Selasa (24/4).

Hal itu ditegaskan Saut menjawab wartawan soal pengembangan kasus mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang menyeret tersangka baru 38 DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Sebab bisa saja dari nama-nama yang diperiksa dan dipanggil kembali, justru merugikan bagi mereka, terlebih pada momen tahun politik seperti ini. Beberapa nama populer yang ikut dipanggil sebagai saksi itu, seperti Cagubsu Musa Rajekshah, H Anif (Ayah Musa Rajekshah/pihak swasta), dan Gubsu Erry Nuradi.

Nikita Mirzani dan Dipo Latief Ramadan di Makkah

SUMUTPOS.CO – Nikita Mirzani dan Dipo Latief sudah berencana menjalankan ibadah umrah saat Ramadan nanti. Pasangan yang sedang mesra-mesranya itu, punya alasan menjalani umrah di Makkah.

“Insha Allah Ramadan di sana. Enak aja di sana. Berasa kayak puasa beneran, di Indonesia enggak. Masih banyak setannya. Kadang-kadang gue diajak buka sama teman, kalau di sana kan enggak,” ungkap Nikita, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/4) malam.

Rencananya Nikita dan Dipo akan menjalani ibadah umrah selama 10 hari. Meski harus mengganti travel umrah, Nikta Mirzani yakin tidak masalah untuk keberangkatan. Tadinya Nikita akan menggunakan ADA Tour, tapi karena satu dan lain hal, ia mengurungkan niatnya. Meski begitu, menurut ibu 2 anak itu, tidak masalah untuk urusan visa. “Insha Allah enggak, karena visa semua sudah diatur. Kalau enggak ada halangan 26 atau 29 ini,” harapnya.

Untuk perjalanan ibadahnya kali ini, Nikita dan Dipo tidak memboyong serta anak-anak mereka. Beruntung menurut bintang film Jakarta Undercover itu, anak-anaknya tidak ada yang protes.

Santer kabar, Nikita dan Dipo akan meresmikan pernikahan mereka di Makkah. Tapi, Nikita berujar tidak ada doa khusus saat umrah nanti. “Enggak ada (doa khusus). Pengen sehat aja. Kalau dikasih sehat kan bisa ngerjain semuanya. Niki enggak muluk-muluk orangnya. Dikasih sehat aja udah,” katanya.

Sebelumnya, Nikita sempat berencana ingin pergi umrah menggunakan jasa ADA Tour, tapi rencana itu diurungkan. Ia mengaku kurang sreg dengan travel umrah milik Lasty, yang sedang bermasalah dengan Lyra Virna tersebut. Padahal awalnya Nikita mengaku tidak takut menggunakan travel umrah yang memang sedang bermasalah dengan beberapa artis itu. “Kebetulan gue ganti travel. Karena rasanya enggak sreg dan gue takut kenapa-kenapa di sana. Akhirnya diurus dari awal lagi,” ungkapnya.

Adapun beberapa hal yang membuat Nikita merasa harus ganti travel umrah, yakni sebelum berangkat ke Tanah Suci, ia sudah menggunakan ADA Tour untuk programnya. “Kemarin sempat jadi sponsor untuk program Niki, ternyata Niki lihat kurang. Harusnya orang mau pergi kan tiket pulang-pergi sudah ada, tapi ini dikasihnya pas mau berangkat, dan itu pun harus diminta-minta, jadi diganti saja,” bebernya.

Nikita berencana akan pergi umrah bersama Dipo dan seorang sahabatnya. Kepergiannya ke Tanah Suci kali ini Nikita tidak mengajak anak-anaknya. “Bertiga. Niki, Dipo, sama sahabat Dipo. Anak-anak enggak komplain. Malah pada demen, gue juga heran. Mereka bilang, ‘Oh mami mau pergi sama daddy. Oh hore’,” ungkapnya. (dtc/saz)

Ijeck: Jangan karena Pilkada Kita Terpecah

Cawagubsu Musa Rajekshah foto bersama pengurus Forum Komunikasi Pujakesuma Sumut di White Haus Cafe & Bistro, Jalan Wahid Hasyim Medan, Sabtu (21/4).
Cawagubsu Musa Rajekshah foto bersama pengurus Forum Komunikasi Pujakesuma Sumut di White Haus Cafe & Bistro, Jalan Wahid Hasyim Medan, Sabtu (21/4).

Sebanyak 17 DPD Pujakesuma se Sumatera Utara segera mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) di Pilgubsu 2018. Hal tersebut terungkap melalui Forum Komunikasi Pujakesuma Sumut, di White Haus Café & Bistro, Jalan Wahid Hasyim Medan, akhir pekan lalu.

Ketua Forum Komunikasi Pujakesuma Sumut, H Rusbandi mengatakan, pembentukan forum tersebut bermula dari rasa keprihatinan atas keadaan Pujakesuma saat ini. Dimana menjelang Pilkada Serentak 2018, beberapa oknum atau warga Pujakesuma yang mengatasnamakan paguyuban tersebut justru menginginkan perpecahan. “Kami kadang-kadang ditanya, Bapak Pujakesuma yang mana, kanan apa kiri? Kami tidak mau seperti itu. Kami ingin melalui Forum Komunikasi Pujakesuma ini menjadi satu. Nggak kanan dan nggak ada kiri lagi,” katanya.

Sebab dari awal, lanjutnya, pendirian Pujakesuma bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan kesenian. Namun di tengah perjalanan, terutama jelang momen Pilkada, malah muncul polemik yang mengakibatkan perpecahan di tubuh paguyuban suku Jawa kelahiran Sumatera tersebut. “Jadi kami nggak mau seperti itu. Makanya melalui forum ini kami coba memperbaiki keadaan. Untuk deklarasi dukungan pada Eramas, Insyaallah kita gelar 5 Mei 2018,” katanya.

Hadir di forum tersebut sejumlah ketua DPD Pujakesuma seperti Langkat, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Deliserdang dan daerah lainnya, serta pendiri dan tokoh pemuda Jawa. Turut hadir dalam pertemuan itu Calon Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Ketua DPD Pujakesuma Kabupaten Langkat, Sutopo mengatakan, pihaknya ingin memenangkan putra Sumut menjadi pemimpin di wilayah ini. Menurut dia, sah-sah saja bila ada warga Pujakesuma lainnya mendukung paslon lain. Namun ke-17 DPD melalui Forum Komunikasi Pujakesuma Sumut, komit memenangkan Eramas.

“Pujakesuma tidak pernah pecah. Soal dukungan itu pribadi masing-masing. Tapi tergantung kepada masyarakatnya dan pasti  memilih yang terbaik. Orang Jawa sekarang sudah banyak yang pintar-pintar, tidak seperti orang Jawa tempo dulu yang mudah dibodoh-bodohi,” katanya.

Pihaknya menegaskan, jika ada oknum atau warga mengatasnamakan paguyuban Pujakesuma mendukung paslon lain di Pilgubsu, itu bukan atas nama Pujakesuma melainkan pribadi. “Secara organisasi sebetulnya, menurut AD/ART Pujakesuma tidak boleh mendukung tetapi independen. Kalau sudah dukung-mendukung membawa paguyuban, itu keliru,” pungkasnya.

Mendagri: Jangan ’Main Mata’ dengan DPRD

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEKLARASI_Menteri dalam negri Tjahjo kumolo menjawab pertanyaan media ketika menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut di kantor Pemprovsu Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/4). Pembekalan yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPU, Bawaslu, pasangan cagub-wagub Sumut, pasangan calon bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Sumut tersebut untuk memberikan informasi mengenai pencegahan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEKLARASI_Menteri dalam negri Tjahjo kumolo menjawab pertanyaan media ketika menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut di kantor Pemprovsu Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/4). Pembekalan yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPU, Bawaslu, pasangan cagub-wagub Sumut, pasangan calon bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Sumut tersebut untuk memberikan informasi mengenai pencegahan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Banyaknya pejabat di Sumatera Utara yang terlibat tindak pidana korupsi, menjadi perhatian serius Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Karenanya, dia mewanti-wanti para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 se-Sumatera Utara agar meninggalkan tradisi kongkalikong atau ‘main mata’ dengan DPRD dalam menyusun APBD.

Perencanaan anggaran, menurut Tjahjo, menjadi salah satu sumber kerawanan korupsi. Dan salah satu pintu masuk itu dari pengadaan barang dan jasa melalui e-Catalog, e-Planning dan e-Budgetting yang kini wajib diterapkan semua pemerintah daerah.

“KPK sekarang ini menekuni soal belanja barang dan jasa di semua pemda. Baik itu melalui e-Planning dan e-Buddgeting. Jangan malu-malu meniru e-Planing di daerah lain yang sistemnya sudah baik,” kata Tjahjo saat memberi sambutan di acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sumut, di Ruang Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Selasa (24/4).

Menurutnya, jangan sampai ada unsur saling tekan antara eksekutif dan legislatif. Terutama dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD. Kata dia, semua program kegiatan yang diusulkan harus selektif dengan melihat kemampuan keuangan pemda.

“Ini tidak seperti zaman dulu. Eksekutif jangan mau ditekan oleh DPRD. Begitu juga sebaliknya. Sebab saya nggak ingin lagi melihat teman-teman pejabat dan kepala daerah terjerat OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ini sudah saya alami di lingkungan Kemendagri,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta, hentikan praktik kongkalikong dan ‘main mata’ antara pemda dan DPRD. Justru ke depan ia berharap sesama penyelenggara negara mampu menggerakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan gairah dalam budaya gotong-royong yang bertujuan pada dampak pembangunan yang semakin baik. “Bukan gotong-royong dalam korupsi berjamaah,” katanya dan disambut aplaus tamu undangan yang hadir. “Lebih baik apa adanya saja. Kalau memang anggaran nggak cukup, jangan dipaksakan,” imbuh Tjahjo.

Selanjutnya area rawan korupsi, sebut dia, yakni retribusi pajak daerah. Serta pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang menjadi momok bagi Provinsi Sumut karena banyak pejabat, politisi dan swasta yang terlibat. “Contohnya pembangunan masjid di satu daerah. Jangan pula selama lima tahun masjid di daerah itu saja yang mendapat bantuan. Harus merata pemberian bantuannya,” katanya.

Selain itu, Tjahjo juga mengimbau kepada para cakada agar jangan hanya punya keinginan untuk satu periode saja, tapi harus mempunyai cita-cita ke jenjang yang lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi. “Jadi Pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta proses memilih pemimpin daerah yang amanah,” ungkapnya.

Karena ini pesta demokrasi, maka masyarakat harus menyambutnya dengan gembira dan ikut berpartisipasi dalam memilih calon Kdh nya dengan target partisipasi bisa di atas 70 persen. Tjahjo juga meminta Panitia Pengawas  untuk tegas dalam melawan politik uang. Kalau tertangkap tangan saat kampanye atau menjelang hari H pemilihan untuk segera diberi tindakan. “Marilah adu konsep dan program. Jangan kampanye berujar kebencian, SARA, dan memfitnah. Bangun optimisme di tengah masyarakat untuk mau maju ke depan. Indonesia merdeka sudah 72 tahun, jangan hanya berkutat pada sandang dan pangan saja. Tapi juga papan karena banyak masyarakat belum punya rumah,” sarannya.

Setnov: Saya Sangat Shock!

Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat menjalani sidang perdana di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS
Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat menjalani sidang perdana di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku sangat terkejut dengan vonis 15 tahun penjara yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (24/4). Mantan Ketua DPR RI itu menilai, apa yang disampaikan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan yang telah berlangsung sebelumnya.

“Pertama-tama, saya sangat shock sekali karena apa yang didakwakan dan apa yang disampaikan perlu dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan persidangan yang ada,” kata Novanto dengan muka yang agak pucat di Basement Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, Novanto tetap menghargai putusan majelis hakim tersebut. Karena itu, dia belum bisa memutuskan untuk menerima atau menolaknya dengan mengajukan upaya hukum banding. “Namun, saya tetap menghormati, menghargai, dan saya minta waktu untuk pelajari dan konsultasi dengan keluarga dan juga pengacara,” kata Novanto sebelum masuk ke dalam mobil tahanan.

Menyikapi vonis ini, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan apresiasi terhadap putusan hakim PN Tipikor Jakarta. Ini karena vonis tersebut terbilang tinggi yang hanya terpaut satu tahun dari tuntutan KPK, yakni meminta agar mantan Ketua DPR tersebut divonis 16 tahun pidana penjara.

“KPK Apresiasi karena tuntutan KPK tentang uang pengganti dan pencabutan hak politik dikabulkan, meskipun ancaman hukuman masih selisih 1 tahun,” ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com (grup Sumut Pos), Selasa (24/3).

Sementara itu, perihal vonis tersebut, tim JPU KPK katanya akan segera mempelajari dan melakukan analisis guna dijadikan bahan laporan kepada pimpinan dan langkah upaya hukum selanjutnya.

Keberhasilan pengusutan kasus ini, kata Agus, tak luput dari kerja keras timnya, sehingga bisa menyelesaikan satu per satu tersangka kasus e-KTP, walau sempat menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. “Namun bisa selesai akibat kerja keras tim di penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan unit lain terkait,” jelasnya.

Sementara itu, meskipun Novanto telah divonis bersalah, Agus menegaskan, timnya tidak akan berhenti mengusut pelaku lain yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Sebab, KPK sudah banyak mengantongi bukti-bukti kuat perihal keterlibatan para pihak lain yang dinilai berperan dalam kasus korupsi dengan nilai proyek Rp5,9 triliun tersebut. “Segera kami cermati fakta-fakta sidang. Tentu seperti yang pernah disampaikan, kasus ini tidak akan berhenti kepada SN saja,” tukasnya.

Tambang Emas Martabe Gelar Pap Smear dan USG Mamae Gratis

Foto: Corcomm Martabe Bincang Seru Bersatu dalam Keberagaman menjadi acara puncak perayaan Hari Kartini 2018 di Tambang Emas Martabe.
Foto: Corcomm Martabe
Bincang Seru Bersatu dalam Keberagaman menjadi acara puncak perayaan Hari Kartini 2018 di Tambang Emas Martabe.

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe terus meningkatkan komitmen terhadap kebijakan keberagaman gender. Pada perayaan Hari Kartini 2018, Tambang Emas Martabe menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan pap smear dan USG mamae gratis kepada seluruh karyawan perempuan.

Pemeriksaan pap smear bertujuan untuk mendeteksi dini kehadiran kanker serviks, sementara USG mamae adalah pemeriksaan untuk mendeteksi dini kanker payudara. President Director PT Agincourt Resources, Tim Duffy, menuturkan kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung bagi kinerja dan produktivitas karyawan dalam hal ini karyawan perempuan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kebijakan keberagaman gender yang sudah Tambang Emas Martabe canangkan sejak 2 tahun lalu. Pada awal penerapan, perusahaan berfokus pada perekrutan karyawan perempuan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keberagaman tersebut. Tambang Emas Martabe menargetkan memiliki 25% karyawan perempuan pada 2019, termasuk 40% berada pada level Superintendent dan Manager.

“Pada tahun ini, kami fokus untuk peningkatan kualitas kesehatan para karyawan perempuan. Perayaan Hari Kartini 2018 merupakan momen bagi Tambang Emas Martabe untuk kembali menguatkan komitmen penerapan keberagaman gender di seluruh aspek operasional,” jelas Tim Duffy.

Bertemakan Good Health is Good Business, perayaan Hari Kartini 2018 di Tambang Emas Martabe juga diramaikan oleh berbagai perlombaan untuk seluruh karyawan seperti tebak gambar, teka-teki silang, kreasi daur ulang, penulisan artikel dan What’s Your Part Today? Tak hanya itu, terdapat juga Martabe’s Fun Day bertema Diversity Makes Martabe GREAT, sesi diskusi grup mengenai penguatan peran perempuan dalam rumah tangga dan karirnya, serta Bincang Seru bersama pasangan publik figure Gilang Ramadhan-Shahnaz Haque yang dimoderatori oleh Richard Sam Bera dan hiburan oleh Putri Silitonga. Rangkaian kegiatan Hari Kartini 2018 tersebut dimulai sejak 16-24 April 2018.

Foto: Corcomm Martabe
President Director PT Agincourt Resources Tim Duffy didampingi Vice President Director Linda Siahaan dan para Senior Manager berfoto bersama para bintang tamu pada acara puncak perayaan Hari Kartini 2018.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengemukakan, pada awal bulan ini pula, PT Agincourt Resources merilis kebijakan pendukung peningkatan kualitas kesehatan kerja karyawan perempuan, yakni penambahan jumlah waktu cuti bersalin dari 3 bulan menjadi 4 bulan. Tak hanya itu, perusahaan juga memberikan cuti melahirkan bagi karyawan laki-laki selama 14 hari.

“Tambang Emas Martabe akan terus berupaya untuk menerapkan keberagaman gender secara menyeluruh. Kami meyakini bahwa keberagaman gender akan meningkatkan kekuatan dan kinerja perusahaan, melalui keberagaman ide pengembangan, pemecahan masalah, dan inovasi. Kami menyadari bahwa kami harus terus mengedukasi dan mendiskusikan keberagaman gender ini dan melibatkan seluruh karyawan. Tak hanya karyawan perempuan, kami juga melihat para karyawan laki-laki sangat antusias untuk mendukung keberagaman gender di Tambang Emas Martabe, ” pungkas Katarina.

Sebelumnya, Tambang Emas Martabe juga telah menyediakan ruangan khusus laktasi bagi karyawan perempuan dan pelatihan keberagaman gender bagi seluruh karyawan.

Foto: Corcomm Martabe
Pelaksanaan pap smear gratis kepada seluruh karyawan perempuan Tambang Emas Martabe.

Penerapan keberagaman gender di Tambang Emas Martabe juga merupakan bentuk dukungan terhadap konvensi internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Indonesia pun telah meratifikasinya sejak 1984 melalui UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Adapun, perkembangan pelaksanaan oleh Tambang Emas Martabe secara konsisten dilaporkan sesuai panduan Global Reporting Initiatives (GRI) untuk pelaporan keberlanjutan. Hingga akhir Maret 2018, jumlah karyawan perempuan PT Agincourt Resources mencapai 163 orang dari total karyawan 795 orang atau 20,5%. Sementara itu, jumlah keseluruhan karyawan perempuan PT Agincourt Resources dan kontraktor mencapai 504 orang dari total 2.649 orang karyawan atau 19,03%. (rel/mea)

Imigrasi Belawan Persulit Pengurusan Paspor

Kantor Imigrasi Belawan
Kantor Imigrasi Belawan

SUMUTPOS.CO – Meski memiliki syarat administrasi lengkap, pengurusan parspor di Kantor Imigrasi Belawan terkesan dipersulit. Penyebabnya, adanya oknum pegawai nakal yang diduga menghampat proses pembuatan pasrpor.

Salah seorang masyarakat, Ardianti (39) mengaku, dirinya sudah enam kali mendatangi Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor. Namun, wanita yang menetap di Medan Denai ini malah dipersulit.

“Pertama saya datang petugas minta kelengkapan dokumen dan saya penuhi. Namun saat ditanya tentang status perkawinan, saya mengaku sudah cerai karena suami saya meninggal,” kata Ardianti, Selasa (24/4).

Mendapat penjelasan darinya, petugas Imigrasi Belawan diketahui bernama Guna meminta surat keterangan (Suket) tetang kematian suami dari pejabat pemerintahan alamat pemohon paspor.

“Saya sudah urus surat keterangan dari kelurahan, tapi tetap ditolak dengan alasan harus yang dikeluarkan oleh pejabat dari Dinas Catatan Sipil. Kalaulah dari awal disebut seperti itu mana mungkin saya urus dari kantor lurah,” katanya kesal.

Merasa dirinya dipersulit, ibu satu orang anak ini berharap pimpinan Imigrasi Belawan mengevaluasi jabatan yang dipegang bawahannya yang bernama Guna tersebut.  “Saya sudah enam kali kemari untuk masalah ini dan semua dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi kanapa tetap ditolak, ” ujarnya kepada wartawan.

Menyikapi hal tersebut Kepala Imigrasi Belawan, Said Ismail mengaku tidak tahu menahu urusan tersebut dan meminta pemohon paspor untuk menemui langsung pejabat yang menangani berkasnya. “Tidak urusan saya itu, suruh saja pemohon untuk menemui pejabatnya,” kata pria berdarah Aceh itu sambil masuk ke dalam mobil dinas menghindari pertanyaan lebih lanjut.

Terpisah, seorang mantan pejabat Imigrasi Belawan yang minta namanya tidak disebutkan menegaskan, memiliki sebuah paspos adalah hak seorang warga negara dan selama dokumen umum pendukung untuk penerbitan lengkap maka paspor layak diterbitkan.

Jika belakangan ada keraguan akan adanya perdagangan wanita atau perempuan, maka penambahan syarat seperti izin suami, surat kematin dan sejenisnya merupakan sebuah kebijakan pimpinan yang sifatnya tidak wajib dan hal itu bisa dikesampingkan jika sudah ada suket atau jaminan dari orang tertentu yng dianggap layak.

“Jadi kalau surat keterangan yang menjadi penyebab paspor gagal diterbitkan itu sudah keterlaluan dan pejabat yang bersangkutan terlalu kaku menafsirkan sebuah peraturan serta bisa dikategorikan melanggar hak kewarganegaran seorang warga negara Indonesia, ” katanya saat dihubungi melalui ponselnya. (fac/ila)

 

 

Pedagang Pasar Kwala Bekala Menolak

Foto: M Idris/Sumut Pos Puluhan pedagang Pasar Kwala Bekala berdemo di Kantor Walikota Medan, Senin (23/4) siang.
Foto: M Idris/Sumut Pos
Puluhan pedagang Pasar Kwala Bekala berdemo di Kantor Walikota Medan, Senin (23/4) siang.

SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang Pasar Kwala Bekala mendadak menyerbu Kantor Walikota Medan, Senin (23/4) siang. Para pedagang yang didominasi kaum ibu-ibu ini melakukan aksi unjuk rasa, menolak pergantian pengelola jaga malam, parkir dan kebersihan.

Salah seorang pedagang, Lita Boru Ginting mengatakan, penolakan terhadap pergantian pengelola tersebut dilakukan untuk menghindari kekacauan yang pernah terjadi sebelumnya di pasar tersebut. Sebab, dikhawatirkan saat berganti pengelolanya terjadi keributan hingga merugikan para pedagang.

“Selama ini kami telah merasa nyaman. Kami takut akan kacau jika dikelola oleh pihak lain. Sebab, beberapa tahun silam pasar itu sempat kacau karena terjadi perebutan hak pengelolaan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan membawa senjata tajam,” ujarnya saat diwawancarai disela-sela berunjuk rasa.

Menurut dia, selama ini pengelola jaga malam, parkir dan kebersihan di pasar tersebut sudah bekerja dengan baik. Bahkan, pengelola dari perorangan tersebut atau kelompok masyarakat sangat dekat dengan pedagang. “Dijaganya barang kami dan tidak ada yang hilang. Pokoknya amanlah dijaganya,” kata Lita yang sehari-hari berjualan ikan.

Oleh karena itu, sambung dia, diminta kepada Pemko Medan dalam hal ini PD Pasar dapat mengutamakan kepentingan pedagang daripada pihak-pihak tertentu. Pihak yang sengaja mencari keuntungan semata. “Jangan pedagang dijadikan korban dibalik kepentingan,” ucapnya yang mengaku sudah lebih dari 10 tahun berjualan di Pasar Kwala Bekala.

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, L Pasaribu. Kata dia, pedagang tak ingin pengelola diganti dengan yang baru. “Jika pengelolanya diganti yang baru, kami khawatir pasti terjadi keributan. Kalau ribut, tentu pedagang tak bisa berjualan,” tuturnya.

Tak Ada Suket Kolektif e-KTP

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengatre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan, Kamis (20/4). Padatnya antrean dipicu memasuki tahun ajaran baru 2017 dan menunggu masuknya 10 ribu blanko e-KTP untuk Kota Medan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengantre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan, beberapa waktu lalu.

SUMUTPOS.CO – Usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut tentang penerbitan surat keterangan (suket) secara kolektif perekaman KTP elektronik (e-KTP), untuk mencegah penduduk yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih pada 27 Juni 2018 sepertinya tidak menjadi rekomendasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.

Kepala Disdukcapil Kota Medan, OK Zulfi menyatakan, perekaman e-KTP yang dilakukan pihaknya secara individu atau perorangan. Tidak ada yang dilakukan secara kolektif.

“Kalau yang kolektif enggak ada, kita terus secara bergulir (perorangan). Kita enggak ada main rame-rame gitu,” kata OK Zulfi ditemui usai menghadiri pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017 di gedung DPRD Medan, kemarin.

Dia mengaku, secara bertahap terus dilakukan perekaman e-KTP di kantor camat untuk mendapatkan suket tersebut. Setiap hari kerja prosesnya terus dilakukan.

Disinggung berapa banyak masyarakat Medan yang memenuhi syarat hak pilih namun belum mendapatkan suket, OK Zulfi tak dapat menjelaskan berapa jumlahnya. Ia hanya menyampaikan jumlah berapa banyak yang belum cetak KTP elektronik.

“Data terakhir lebih kurang 120 ribu lagi yang harus kita cetak e-KTP. Namun demikian, data ini dinamis karena setiap hari proses perekaman terus berjalan sehingga jumlahnya bertambah. Jadi, 120 orang lagi bukan belum merekam tapi belum cetak e-KTP,” ujarnya.

Terkait masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi belum selesai mengurus e-KTP apakah masih bisa menggunakan haknya, OK Zulfi mengaku itu kewenangan KPU. “Dasar untuk menggunakan hak pilih minimal suket tadi. Kalau tidak ada suket, itu ranahnya KPU apakah oleh memilih atau tidak,” pungkasnya sembari berlalu.

Sebelumnya, Bawaslu Sumut mengusulkan penerbitan surat keterangan kolektif untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan hak pilih karena belum tuntas proses perekaman e-KTP. Diperkirakan, ratusan ribu penduduk Sumut terancam dicoret atau tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

1...6,4096,4106,411...15,922Page 6,410 of 15,922