TANJUNGPINANG -Jejaring Dewan Riset Daerah (DRD) kawasan regional Sumatera sangat diperlukan untuk menguatkan sinergitas kebijakan riset antar provinsi, dalam menyikapi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknoligi (iptek) sebagai salah satu pilar pendukung master plan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI) di koridor 1 Pulau Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DRD Sumut, Azizul Kholis SE MSi saat menjadi pembicara dalam acara temu jejaring kerja lembaga institusi kelitbangan se-Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (30/3) di Hotel Laguna, Kota Tanjungpinang, Pulau Bintan Kepri.
Menurut Azizul, dengan adanya jejaring Dewan Riset, maka akan mempercepat akselerasi pertukaran informasi riset dan iptek dalam satu kawasan yang sama. Pada tahapan awal, jejaring ini telah dimulai oleh Kepala Badan Penelitian dan Provinsi Sumatera Utara Ir H Alwin MSi yang telah melaksanakan pertemuan institusi kelitbangan se-Wilayah Barat di Medan, pada awal Maret 2012 yang lalu.
Pembicara lainnya, Ir Hartaya MT dari Dewan Riset Nasional (DRN) mendorong percepatan pembentukan DRD Provinsi Kepri untuk mewujudkan jejaring dimaksud. Dia mengatakan Pulau Sumatera yang berada dalam koridor 1 (satu) MP3EI memiliki beberapa kawasan strategis yang telah menjalin kerjasama regional seperti Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), dan Singapura, Johor, Riau (Sijori), sehingga sinergitas kebijakan riset dan iptek serta jejaring dewan riset menjadi penting dan relevan untuk dikedepankan.
Hartaya berharap kepada Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membentuk DRD di tahun 2012 sebagaimana yang diatur dalam UU No 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kepala Bappeda Kepri yang diwakili oleh Kepala Bidang Penelitian Litbang Ir.Sunipto didampingi Ketua Panitia Robert Lukman MSi dan Staf Ahli Suradji MSi mengemukakan pertemuan ini digagas oleh Bappeda Kepri untuk membangun jejaring dan penguatan institusi kelitbangan se-Provinsi Kepri.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi cikal bakal pembentukan DRD di provinsi ini, terlebih dengan adanya revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang ke depannya sangat mengakomodir peranan lembaga kelitbangan di daerah.
“Untuk itulah kami mengundang seluruh perguruan tinggi, badan, lembaga, institusi kelitbangan pemerintah dan swasta se-Kepri untuk mendapatkan informasi dari DRN serta Dewan Riset Sumut yang kami anggap telah mapan dari sisi kelembagaan dan perannya dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah bidang iptek, sebagai perbandingan untuk pembentukan DRD Kepri,” ujarnya.
Pada sesi terakhir dibentuk Tim Formatur yang diketuai oleh Suradji MSi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, koordinator Tim Ahli Perumus Bambang Saatriawan, SE, M.Si dari Universitas Batam dengan anggota 14 orang dari seluruh stakeholder lembaga kelitbangan yang hadir, ditambah unsur pemerintah dari Bappeda yang menjadi fasilitator untuk persiapan pembentukan DRD yang bertugas menyusun analisis kebutuhan dan naskah akademik yang akan disampaikan kepada gubernur. (*/ila)
