Gerah Dikritik, SDA Diminta Tabayyun

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan  DPR memiliki kewajiban mengawasi  jalannya pemerintahan, termasuk mengkritik pelaksanaan haji.

Namun kritikan Marzuki tersebut dinilai Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai bentuk pelecehan terhadap pemerintah. Atas pernyataan itu, Marzuki Alie mengatakan kalau Suryadharma Ali tidak tahu tugas dan kewenangan DPR.

“DPR memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga kalau memang pelaksanaan haji belum berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, wajar jika saya  sebagai anggota DPR, pimpinan DPR dan sebagai ketua tim pengawas haji melontarkan kritik,” tegas Marzuki Alie kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (1/12).

Menurut Marzuki, kritikan terhadap pelaksanaan haji bukan asal cuap alias tanpa dasar, tapi didasarkan laporan dari temuan tim pengawas haji dan sudah dirapatkan, termasuk dengan Komisi VIII, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

“Saya dari partai pemerintah pasti bahasa saya normatif dan tidak akan provokatif. Kalau penilaian haji baik, yang baik Pemerintah SBY. Sebagai sahabat, seharusnya menteri agama bisa tabayyun dulu,” tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat dengan komisi VIII DPR, Menteri Agama meminta, agar penyelenggaraan ibadah haji tidak dijadikan komoditas politik atau panggung politik bagi para pengkritiknya. Pengkritik yang dimaksud Surya tentunya tidak lain dimaksudkan kepada Ketua Tim pengawas haji, yang juga Ketua DPR. Politisi PPP itu beranggapan, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah selama tiga tahun ini berjalan dengan baik. Meski ada kekurangan, namun menurutnya hal itu masih dalam batas wajar.

“Penyelenggaran haji tahun 2009, 2010, dan 2011, saya katakan sukses. Mengalami kemajuan-kemajuan. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah atau kekurangan. Masalah dan kekurangan pasti ada. Tapi jangan jadikan soal haji sebagai panggung politik,” ujar Suryadharma.

Suryadharma mengaku merasa gerah melihat gelagat para pengkritik, yang cenderung memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji untuk berkomentar negatif demi mendapat popularitas politik. (dry/rm/jpnn)

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan  DPR memiliki kewajiban mengawasi  jalannya pemerintahan, termasuk mengkritik pelaksanaan haji.

Namun kritikan Marzuki tersebut dinilai Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai bentuk pelecehan terhadap pemerintah. Atas pernyataan itu, Marzuki Alie mengatakan kalau Suryadharma Ali tidak tahu tugas dan kewenangan DPR.

“DPR memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga kalau memang pelaksanaan haji belum berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, wajar jika saya  sebagai anggota DPR, pimpinan DPR dan sebagai ketua tim pengawas haji melontarkan kritik,” tegas Marzuki Alie kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (1/12).

Menurut Marzuki, kritikan terhadap pelaksanaan haji bukan asal cuap alias tanpa dasar, tapi didasarkan laporan dari temuan tim pengawas haji dan sudah dirapatkan, termasuk dengan Komisi VIII, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

“Saya dari partai pemerintah pasti bahasa saya normatif dan tidak akan provokatif. Kalau penilaian haji baik, yang baik Pemerintah SBY. Sebagai sahabat, seharusnya menteri agama bisa tabayyun dulu,” tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat dengan komisi VIII DPR, Menteri Agama meminta, agar penyelenggaraan ibadah haji tidak dijadikan komoditas politik atau panggung politik bagi para pengkritiknya. Pengkritik yang dimaksud Surya tentunya tidak lain dimaksudkan kepada Ketua Tim pengawas haji, yang juga Ketua DPR. Politisi PPP itu beranggapan, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah selama tiga tahun ini berjalan dengan baik. Meski ada kekurangan, namun menurutnya hal itu masih dalam batas wajar.

“Penyelenggaran haji tahun 2009, 2010, dan 2011, saya katakan sukses. Mengalami kemajuan-kemajuan. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah atau kekurangan. Masalah dan kekurangan pasti ada. Tapi jangan jadikan soal haji sebagai panggung politik,” ujar Suryadharma.

Suryadharma mengaku merasa gerah melihat gelagat para pengkritik, yang cenderung memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji untuk berkomentar negatif demi mendapat popularitas politik. (dry/rm/jpnn)