BATUBARA – Puluhan petani cabai di Desa Gambuslaut, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut), terpaksa memanen cabai lebih awal meski sebagian buah masih muda. Langkah itu dilakukan setelah areal pertanian mereka terendam selama enam hari akibat pengalihan debit air dari Sungai Daludalu ke Sungai Gambus, menyusul pengerjaan proyek rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Cinta Maju/Cinta Damai di Kecamatan Airputih.
Petani khawatir tanaman cabai yang terendam terlalu lama akan semakin layu, menguning, bahkan mati sehingga tidak lagi menghasilkan.
“Mau bagaimana lagi, Pak. Kami petani kecil hanya bisa menerima kondisi ini. Setidaknya cabai ini dipanen muda agar masih ada hasil untuk membantu membayar biaya budidaya,” ujar Adi, salah seorang petani cabai setempat.
Kepala Desa Gambuslaut, Syarifuddin, saat diwawancarai Sumutpos, Minggu (9/8), membenarkan bahwa sejumlah petani cabai di wilayahnya mulai memanen tanaman yang telah memasuki masa produksi.
Menurut dia, tanaman cabai yang berada di bagian guludan yang terendam mulai mengalami kelayuan sehingga petani memilih memanen buah yang masih hijau.
“Untuk tanaman cabai yang guludannya terendam, sudah dipanen hijau karena pohonnya sudah layu. Sementara untuk padi, sebagian yang sudah kuning sudah dipanen dan yang masih hijau masih terendam,” kata Syarifuddin.
Ia menjelaskan, hingga Minggu (9/8/2026), genangan telah berlangsung selama enam hari, sejak 4 Agustus 2026. Ketinggian air masih bertahan karena debit air masih dialihkan ke Sungai Gambus.
Sementara itu, sejumlah kesepakatan yang dibahas dalam musyawarah sebelumnya masih dalam proses pengerjaan, termasuk pengumpulan material yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Syarifuddin mengatakan, terendamnya areal pertanian cabai dan padi tentu berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Tanaman yang rusak atau gagal panen berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi petani.
Meski pemerintah desa belum menghitung secara keseluruhan nilai kerugian, gambaran kerugian dapat dilihat dari biaya budidaya yang telah dikeluarkan petani.
“Biaya mengusahai tanaman cabai per rante sekitar Rp2,5 juta sampai Rp3 juta per rante, dari awal hingga panen. Sementara untuk tanaman padi sekitar Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta per rante,” jelasnya.
Menurut Syarifuddin, Desa Gambuslaut memiliki sekitar 150 hektare areal pertanian yang terdampak. Dari luasan tersebut, sekitar 60 hektare ditanami cabai, sedangkan sekitar 90 hektare lainnya merupakan tanaman padi.
“Seluas 150 hektare itu tanaman padi dan cabai. Tanaman cabai sekitar 60 hektare dan sisanya padi. Untuk cabai masih bisa dipanen hijau dan padi yang sudah matang juga masih bisa diupayakan dipanen, tetapi yang masih hijau masih berada di lokasi banjir,” katanya.
Syarifuddin mengatakan, dari sekitar 60 hektare tanaman cabai, sebagian sudah pernah dipanen satu hingga dua kali. Namun, masih banyak tanaman yang belum pernah dipanen.
Kondisi terparah terjadi pada tanaman yang guludannya hampir seluruhnya terendam.
“Yang 60 hektare areal tanaman cabai itu sebagian sudah dipanen mulai satu atau dua kali. Namun, masih banyak yang belum pernah sama sekali dipanen merahnya. Yang ketinggian gulutannya tinggal 10 sentimeter lagi mau habis terendam, itu sudah layu dan buahnya dipanen hijau,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari petani, harga cabai hijau saat ini sekitar Rp24.000 per kilogram, sedangkan cabai merah sekitar Rp27.000 per kilogram.
Selain harga jual yang lebih rendah, cabai yang dipanen muda juga memiliki bobot lebih ringan. Bahkan, buah yang masih berupa putik ikut dipanen karena petani berupaya menyelamatkan hasil yang tersisa.
“Harga yang hijau di bawah harga yang merah. Namun, timbangannya yang hijau jauh lebih ringan. Apalagi dipanen keseluruhan, buah yang masih putik ikut dipanen sehingga timbangannya jauh lebih ringan,” ungkapnya.
Selain tanaman cabai, sekitar 90 hektare tanaman padi juga terdampak genangan.
Sebagian tanaman padi yang telah menguning terpaksa dipanen lebih awal, sementara tanaman yang masih hijau hingga kini masih terendam.
“Kalau air bisa berangsur surut, mungkin masih bisa selamat walaupun hasilnya tidak maksimal. Namun, jika air tetap bertahan, sudah pasti pertumbuhan buah berpengaruh dan besar kemungkinan tanaman tumbang,” kata Syarifuddin.
Genangan air juga berdampak terhadap permukiman warga di Dusun VI, VII dan VIII Desa Gambuslaut.
Meski demikian, hingga Minggu (9/8/2026), warga masih bertahan di rumah masing-masing dan belum mengungsi.
Syarifuddin mengatakan, masyarakat sebenarnya mendukung pembangunan Bendung di Sungai Daludalu karena proyek tersebut bertujuan mengatur pembagian air dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor pertanian.
Namun, ia menilai kajian mengenai dampak pengalihan debit air perlu dilakukan secara lebih matang sebelum pekerjaan dilaksanakan.
“Kami mendukung sepenuhnya pembangunan bendungan di Sungai Daludalu karena itu untuk mengatur pembagian air, termasuk untuk kebutuhan petani kami. Namun, barangkali kajiannya sebelum hal itu dilaksanakan kurang maksimal. Apa dampaknya kalau debit air itu dialihkan ke Sungai Gambus?” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, persoalan pengalihan debit air tersebut tidak hanya berdampak terhadap areal pertanian di Desa Gambuslaut.
Ia menyebut, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan besar di kawasan Kualatanjung yang sumber air operasionalnya berada di Desa Kualaindah.
Selain itu, nelayan di Kualaindah disebut turut terdampak karena berkurangnya aliran air Sungai Daludalu hingga mengganggu aktivitas mereka untuk melaut.
Ia juga menyoroti belum adanya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat sebelum pengalihan debit air dilakukan.
“Tidak dilakukan sosialisasi sampai ke bawah sebelum kegiatan dilaksanakan. Sekarang ini bukan cuma kami yang terdampak, tetapi cukup berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kuala Tanjung. Sumber air untuk operasional mereka semuanya berada di Desa Kuala Indah, ditambah lagi terganggunya nelayan Kuala Indah untuk melaut akibat keringnya aliran Sungai Daludalu,” katanya.
Syarifuddin berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi sehingga proyek pembangunan bendung tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, musyawarah yang dilakukan setelah terjadinya banjir dan munculnya kritik dari berbagai pihak harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Musyawarah kemarin dilakukan setelah terjadi bencana dan kritik keras dari berbagai pihak. Baru kemudian berpikir untuk mencari solusi. Yang kami mau, proyek berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus merugikan usaha masyarakat dan perusahaan,” pungkasnya.(lib/azw).
