MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2026. Hingga pertengahan Juli, puluhan paket pekerjaan fisik telah berjalan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut Chandra Dalimunthe, mengatakan seluruh tahapan pembangunan terus didorong agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
“Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten dan kota,” ujar Chandra, Kamis (16/7).
Berdasarkan rekapitulasi Dinas BMBKCK Sumut per 10 Juli 2026, sebanyak 41 kegiatan fisik telah memasuki tahap pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, tujuh kegiatan merupakan Proyek Strategis Daerah (PSD), sedangkan sisanya masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Proyek yang dikerjakan meliputi peningkatan struktur jalan provinsi, pembangunan turap, talud dan bronjong, pembukaan serta penimbunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan provinsi, peningkatan kapasitas jalan, hingga pembangunan jembatan.
Pekerjaan tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Padang Lawas Utara, Asahan, Batu Bara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Toba, Kota Medan, dan Kabupaten Deliserdang.
Selain itu, sebanyak 14 paket pekerjaan telah memasuki tahap kontrak. Paket tersebut mencakup proyek PHTC, PSD, serta pembangunan jembatan baru pada ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan di Kabupaten Langkat sebagai bagian dari penanganan pascabencana.
Sementara itu, 13 paket lainnya masih dalam proses tender. Beberapa di antaranya merupakan pembangunan turap, talud, dan bronjong di ruas Kuala–Simpang Marike, Kabupaten Langkat, serta proyek yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Di sisi lain, lima kegiatan PSD di Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan masih dalam tahap penyusunan serta pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Adapun dua kegiatan lainnya yang belum memasuki tahap RUP berada di Kabupaten Deli Serdang dan Padang Lawas Utara.
Tak hanya fokus pada pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga menyiapkan 21 proyek infrastruktur untuk penanganan pascabencana. Proyek tersebut meliputi perbaikan oprit jembatan, pembangunan turap, talud, bronjong, hingga penggantian jembatan di sejumlah daerah, seperti Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.
Chandra menegaskan, pihaknya akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memastikan seluruh alur pelaksanaan pembangunan, mulai dari proses tender hingga kontrak, berjalan efektif dan terukur, termasuk proyek penanganan pascabencana,” pungkasnya. (san/ila)
