MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo dievaluasi secara menyeluruh menyusul kembali munculnya dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka.
Bobby menegaskan, keamanan makanan tidak boleh menjadi persoalan yang dikesampingkan dalam pelaksanaan program MBG. Apalagi, makanan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan asupan bergizi sekaligus aman dikonsumsi.
Karena itu, apabila terdapat makanan yang dicurigai tidak sehat atau tidak layak konsumsi, Bobby meminta agar makanan tersebut tidak diberikan kepada siswa sebelum ada kepastian mengenai keamanannya. “Kalau memang dicurigai makanannya tidak sehat, ya jangan dikonsumsi,” kata Bobby saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas ketika ditemukan indikasi persoalan dalam penyediaan makanan MBG. Bobby bahkan membuka kemungkinan penghentian sementara operasional pemasok atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan persoalan yang perlu diperbaiki.
Namun, penghentian tersebut bukan berarti program MBG dihentikan secara permanen. Langkah itu diperlukan untuk memberikan ruang evaluasi sekaligus perbaikan terhadap sistem penyediaan makanan. “Kalau mau dihentikan sementara, itu kepala sekolah yang mengajukan. Tujuannya supaya bisa diperbaiki sistemnya, bukan berarti dihentikan selamanya,” ujarnya.
Bobby meminta setiap keluhan terkait menu, kualitas maupun kondisi makanan segera dilaporkan. Keluhan tersebut, kata dia, dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemasok bersama Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau ada keluhan soal menu atau kualitas makanan, sampaikan. Nanti kita koordinasikan dengan BGN provinsi untuk mengevaluasi pemasoknya,” kata Bobby.
Evaluasi, menurut Bobby, tidak semestinya hanya melihat jenis menu yang diberikan kepada siswa. Seluruh rantai penyediaan makanan perlu diperiksa, mulai dari proses pengolahan di dapur, kualitas bahan baku, kebersihan, pengemasan, penyimpanan hingga waktu distribusi makanan ke sekolah.
Selain persoalan keamanan pangan, Bobby juga menyoroti kondisi psikologis siswa yang terdampak. Ia meminta pemerintah, sekolah dan orang dewasa di sekitar korban memberikan pendampingan secara serius. Sebab, pengalaman sakit secara bersamaan maupun harus menjalani perawatan di rumah sakit dapat memberikan tekanan berbeda pada setiap anak. “Anak-anak ini harus kita ayomi, kita lindungi. Jangan dianggap lebay, jangan dianggap drama,” tegas Bobby.
Ia mengingatkan bahwa setiap anak memiliki kondisi mental dan respons yang berbeda ketika menghadapi sebuah peristiwa. “Enggak semua anak itu mentalnya sama. Sama seperti korban kecelakaan, responsnya berbeda-beda,” pungkasnya.
42 Siswa SMKN 1 Merdeka Masih Dirawat
Sementara itu, sebanyak 42 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Amanda Berastagi, Kamis (17/9). Sementara dua siswa lainnya telah dirujuk ke rumah sakit di Medan.
Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Zulkarnain Barus mengatakan, dua siswa tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Adam Malik Medan.
“Untuk siswa SMKN 1 Merdeka yang dirawat di Rumah Sakit Amanda, terdapat 42 orang. Sementara dua lagi sudah dirujuk dokter ke Medan,” ujar Zulkarnain, Kamis (17/9).
Ia menjelaskan, salah satu siswa yang dirujuk, yakni Jesika Kamelia Br Sinuhaji, saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan. Jesika mengalami gejala pusing disertai muntah.
Sementara siswa lainnya, Cristian Hamonangan, dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Cristian mengalami gejala mual, gatal, dan sakit tenggorokan. “Untuk yang sudah dirawat jalan oleh pihak dokter Rumah Sakit Amanda ada 16 murid,” katanya.
Terkait penanganan korban, Zulkarnain menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan telah diserahkan kepada pihak medis. Pihaknya juga telah meminta agar para siswa mendapatkan pelayanan terbaik.
“Untuk kesehatan korban sudah kita serahkan kepada pihak medis. Sudah disampaikan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Merdeka, Mbina Bangun, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait biaya dan pertanggungjawaban perawatan para siswa yang dirujuk ke Medan.
“Dua orang siswa kita sudah dirujuk ke rumah sakit di Medan. Terkait biaya dan pertanggungjawaban biaya perawatan, saya juga kurang paham,” katanya.
Adapun Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Karo Adella Pasaribu saat dikonfirmasi Kamis malam, menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi kesehatan para siswa. “Untuk pengawasan dan pemantauan kita juga punya tim yang standby di lokasi. Dan untuk seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh BGN,” katanya.
Sebelumnya, kasus di SMK Negeri 1 Merdeka bukan satu-satunya persoalan MBG yang mencuat di Kabupaten Karo. Sebelumnya, kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Berastagi dan Yayasan Bersama. Kasus tersebut bahkan belum sepenuhnya selesai ketika persoalan serupa kembali muncul di SMK Negeri 1 Merdeka. Pada kejadian di SMK Negeri 1 Merdeka, puluhan siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026).
DPRD Sumut Desak Evaluasi Total MBG di Karo
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI yang meliputi Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Alpriyansyah Ujung, mendesak dilakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG di daerah tersebut. Desakan itu dinilai penting karena persoalan serupa disebut kembali terjadi.
Menurut Alpriyansyah, evaluasi tidak boleh sebatas dilakukan setelah siswa mengalami gangguan kesehatan, tetapi harus menyentuh seluruh sistem penyelenggaraan MBG.“Harusnya pemerintah, terutama Bupati, lebih bijak dan serius memberikan perhatian khusus terhadap program MBG ini,” ujar Alpriyansyah kepada Sumut Pos, Kamis (17/9/2026).
Ia mengatakan, pemerintah perlu memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan sejak bahan makanan dipilih, diolah, dimasak, disimpan, dikemas hingga didistribusikan ke sekolah. “Yang perlu kita pertanyakan itu kondisi dapurnya, bagaimana manajemennya. Kalau sebelumnya sudah dilakukan penataan atau pemecahan masalah, kenapa persoalan seperti ini masih kembali terjadi?” katanya.
Menurut Alpriyansyah, kondisi dan tata kelola dapur yang menjadi pemasok MBG perlu diperiksa secara menyeluruh. Termasuk bagaimana pengawasan dilakukan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
Ia mengingatkan, program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi langsung oleh anak-anak sekolah. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh menjadi bagian yang terlewat dalam pelaksanaannya.
Alpriyansyah menegaskan, penanganan terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan merupakan hal utama. Namun, pemerintah juga harus mencari akar persoalan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ia juga meminta koordinasi antara Pemkab Karo, Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah dan instansi terkait diperkuat.
Menurutnya, setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG, bukan sekadar diselesaikan dengan penanganan medis terhadap siswa yang terdampak. “Ini bukan hanya soal bagaimana menangani anak-anak yang sudah terdampak. Tetapi bagaimana ke depan jangan sampai ada lagi anak yang menjadi korban karena persoalan yang sama,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemkab Karo belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG tersebut hingga Kamis sore. Saat dikonfirmasi mengenai kondisi kesehatan para korban, Sekda Karo Gelora Kurnia Putra Ginting belum memberikan jawaban. (san/deo/ila)
