Beda dengan Ikrimah, anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli menilai, UMP Sumut Rp2,1 juta itu tidak pantas ditetapkan untuk 2018.
Kata dia, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan UMP diantaranya tarif dasar listrik (TDL) dari PLN dan tarif dasar air (TDA) PDAM Tirtanadi. “Dengan inflasi yang tinggi, dan kebaikan tarif air dan listrik. Jadi UMP Sumut 2018 sebesar Rp2,1 juta belum tepat, terlalu kecil,” kata Nezar saat ditemui di gedung dewan, Rabu (1/11).
Dia yakin, nasib buruh tidak akan banyak berubah apabila UMP 2018 ditetapkan Rp2,1 juta. Nezar juga membandingkan besaran UMP Sumut dengan UMK Medan. “UMP Medan bisa Rp2,4 juta di 2017. Informasi nya 2018 mereka usulkan Rp3,2 juta. Kenapa Sumut hanya Rp2,1 juta. Apakah ada perbedaan TDL di Medan dan di kabupaten/Kota, apakah harga beras di daerah lebih murah dibandingkan di Medan, kan tidak,” tegasnya.
Dengan kemampuan daerah yang ada di Sumut, politisi Nasdem itu mendesak agar UMP Sumut 2018 direvisi menjadi Rp2,5 juta. Dengan catatan, UMP itu merupakan upah bagi pekerja yang memiliki tingkat keterampilan yang rendah.
“Rp2,5 juta itu pantas. Kalau bicara cukup, berapa pun nominalnya bisa kurang, itu tergantung gaya hidup. Kalau Rp2,5 juta pantas, setidaknya butuh bisa memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk makan maupun tempat tinggal. Daerah juga harus memfasilitasi agar buruh mendapatkan haknya seperti BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya. (ain/dik/bal/adz)
