Alamakk… Investor ‘Kapling’ Soewondo!

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di tengah Kota Medan sudah jadi persoalan sejak lama. Tidak itu saja, investor pun sudah ‘mengapling’ lahan yang sangat strategis untuk pusat bisnis tersebut. Permintaan agar lanud itu dipindahkan jauh sebelum tragedi Hercules.

Soal keinginan para investor agar lanud dipindahkan diungkapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. Keinginan itu diutarakan para investor dalam suatu forum seminar tentang gedung bertingkat di Kota Medan.

“Jadi seminarnya itu bulan satu (Januari 2015) lalu, di mana membahas soal gedung-gedung bertingkat di Kota Medan. Mereka (investor) meminta agar Soewondo dipindahkan,” ujar Kepala Bidang Fisik Bappeda Sumut Tety Magdalena Nasution kepada koran ini di Medan, Senin (6/7).

Tety sendiri mengaku tidak hadir dalam seminar tersebut. Ia mendelegasikan seorang stafnya pada waktu itu. Dan ia pun baru mendapat laporan pembahasan soal itu dari stafnya, sehingga memberi tahu Sumut Pos. “Wacana ini (pemindahan) memang sudah ada,” tambahnya.

Masih dalam seminar itu, Tety melanjutkan, jika kesimpulan yang dihasilkan pada pembahasan tersebut pihak TNI AU bersedia pindah kalau diberi lahan oleh pemerintah. Di sisi lain, lambatnya pertumbuhan Kota Medan karena masih adanya aktivitas penerbangan di tengah kota. Dengan demikian para investor masih enggan untuk berinvestasi di daerah ini.

“AU sebelumnya menyatakan bahwa keberadaan Soewondo masih layak. Namun andai kata mau dipindahkan pihak AU juga tidak keberatan asal disiapkan lahan,” ungkapnya. Seperti diketahui, meski Lanud Soewondo masih berfungsi, di lahan tersebut telah berdiri Central Business distric (CBD) Polonia.

Lahan yang cocok itu menurut TNI AU ialah di daerah Kualanamu. “Makna siap pindah mereka (AU) ini kita juga belum tahu. Siap dalam artian mau dipindahkan, atau siap jika diberikan lahan,” sambung Tety.

Namun begitu menurut Tety, pihaknya (Pemprov Sumut) siap mengoordinasikan dan mendorong wacana relokasi tersebut. Sebab, disamping memikirkan aspek pertumbuhan kota, keselamatan jiwa warga masyarakat perlu dikedepankan. Sehingga pemerintah merasa perlu mengubah letak pangkalan militer milik TNI AU tersebut.

“Saya pikir kami hanya akan berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk mendorong perda (peraturan daerah) tentang Keselamatan Kawasan Operasi Penerbangan (KKOP) oleh Pemkab Deliserdang, yang sampai sekarang belum disahkan pemerintah dan DPR setempat. Kiranya kalau itu sudah disahkan, maka tata ruang dan wilayah Kualanamu bisa diketahui mana saja yang menjadi KKOP. Sehingga kalaupun mau dipakai sebahagian areal untuk pangkalan militer, sudah diketahui di mana lahannya,” paparnya.

Tety mengakui kalau Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah memberi pernyataan terkait wacana ini. Untuk itu pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Kita juga tahunya saat melihat berita bahwa Soewondo akan dipindah. Sejauh ini belum ada pembahasan intens lagi soal ini ditingkat provinsi, dan kita masih menunggu arahan beliau (Gubsu, Red),” ucap Tety.

Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan kendala yang dihadapi saat ini untuk proses relokasi Lanud soewondo yakni belum tersedianya lokasi atau lahan yang memadai.

Sehingga, untuk jangka pendek maka langkah yang harus ditempuh itu merelokasi ke KNIA. Kata Politisi Demokrat itu, usulan tersebut akan dibawanya pada rapat tingkat pimpinan (rapim), dan selanjutnya mendesak Gubernur Sumut untuk mempercepat relokasi.

“Kalau berbicara soal lahan tidak akan ada habisnya, bahkan proses relokasi terancam batal. Makanya agar relokasi tetap terjaga, solusi jangka pendek harus tetap diambil,“ujar Burhan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7).

Mempertahankan keberadaan bandara militer di pusat kota, lanjut Burhan, juga tidak memberikan dampak yang cukup baik bagi perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau terus dipertahankan keberadaannya, maka Kota Medan akan rugi dari sisi pendapatan dan rugi dari sisi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang bermukim di seputaran Lanud Soewondo. Kita juga akan kordinasikan hal ini kepada pihak eksekutif,“ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan lainnya, Iswanda Ramli juga mendukung percepatan relokasi. Bahkan, wacana relokasi itu sudah ada jauh sebelum peristiwa jatuhnya pesawat Hercules.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir sudah dua kejadian pesawat yang lepas landas dari eks Bandara Polonia jatuh di Jalan Jamin Ginting. Bahkan, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia juga tidak sedikit.

Melihat itu semua, ujarnya, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan keberadaan Lanud Soewondo. “Kita akan desak pihak eksekutif dan akan kita kordinasikan ke gubernur agar langkah percepatan relokasi segera dilakukan,“ imbuhnya.

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga menyatakan hal serupa. Dia juga mendukung agar relokasi bandara lanud soewondo segera dilakukan. Apalagi, rekomendasi relokasi Lanud Soewondo sudah pernah disampaikan oleh Pemko Medan beberapa waktu lalu. Namun, ketika itu proses relokasi masih terganjal oleh Keputusan Presiden (Kepres).

Mengenai lokasi pengganti yang akan dijadikan tempat untuk pangkalan udara militer, Eldin menyatakan semua masih dalam tahap pembicaraan.

Ada beberapa alternatif yang sedang dikaji. Namun, khusus untuk Kota Medan, memang tidak memiliki lahan yang cukup memadai. “Kalau Medan tidak punya lahan, makanya semua masih kita komunikasikan,“ jelasnya. (prn/dik/ain/rbb)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di tengah Kota Medan sudah jadi persoalan sejak lama. Tidak itu saja, investor pun sudah ‘mengapling’ lahan yang sangat strategis untuk pusat bisnis tersebut. Permintaan agar lanud itu dipindahkan jauh sebelum tragedi Hercules.

Soal keinginan para investor agar lanud dipindahkan diungkapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. Keinginan itu diutarakan para investor dalam suatu forum seminar tentang gedung bertingkat di Kota Medan.

“Jadi seminarnya itu bulan satu (Januari 2015) lalu, di mana membahas soal gedung-gedung bertingkat di Kota Medan. Mereka (investor) meminta agar Soewondo dipindahkan,” ujar Kepala Bidang Fisik Bappeda Sumut Tety Magdalena Nasution kepada koran ini di Medan, Senin (6/7).

Tety sendiri mengaku tidak hadir dalam seminar tersebut. Ia mendelegasikan seorang stafnya pada waktu itu. Dan ia pun baru mendapat laporan pembahasan soal itu dari stafnya, sehingga memberi tahu Sumut Pos. “Wacana ini (pemindahan) memang sudah ada,” tambahnya.

Masih dalam seminar itu, Tety melanjutkan, jika kesimpulan yang dihasilkan pada pembahasan tersebut pihak TNI AU bersedia pindah kalau diberi lahan oleh pemerintah. Di sisi lain, lambatnya pertumbuhan Kota Medan karena masih adanya aktivitas penerbangan di tengah kota. Dengan demikian para investor masih enggan untuk berinvestasi di daerah ini.

“AU sebelumnya menyatakan bahwa keberadaan Soewondo masih layak. Namun andai kata mau dipindahkan pihak AU juga tidak keberatan asal disiapkan lahan,” ungkapnya. Seperti diketahui, meski Lanud Soewondo masih berfungsi, di lahan tersebut telah berdiri Central Business distric (CBD) Polonia.

Lahan yang cocok itu menurut TNI AU ialah di daerah Kualanamu. “Makna siap pindah mereka (AU) ini kita juga belum tahu. Siap dalam artian mau dipindahkan, atau siap jika diberikan lahan,” sambung Tety.

Namun begitu menurut Tety, pihaknya (Pemprov Sumut) siap mengoordinasikan dan mendorong wacana relokasi tersebut. Sebab, disamping memikirkan aspek pertumbuhan kota, keselamatan jiwa warga masyarakat perlu dikedepankan. Sehingga pemerintah merasa perlu mengubah letak pangkalan militer milik TNI AU tersebut.

“Saya pikir kami hanya akan berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk mendorong perda (peraturan daerah) tentang Keselamatan Kawasan Operasi Penerbangan (KKOP) oleh Pemkab Deliserdang, yang sampai sekarang belum disahkan pemerintah dan DPR setempat. Kiranya kalau itu sudah disahkan, maka tata ruang dan wilayah Kualanamu bisa diketahui mana saja yang menjadi KKOP. Sehingga kalaupun mau dipakai sebahagian areal untuk pangkalan militer, sudah diketahui di mana lahannya,” paparnya.

Tety mengakui kalau Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah memberi pernyataan terkait wacana ini. Untuk itu pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Kita juga tahunya saat melihat berita bahwa Soewondo akan dipindah. Sejauh ini belum ada pembahasan intens lagi soal ini ditingkat provinsi, dan kita masih menunggu arahan beliau (Gubsu, Red),” ucap Tety.

Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan kendala yang dihadapi saat ini untuk proses relokasi Lanud soewondo yakni belum tersedianya lokasi atau lahan yang memadai.

Sehingga, untuk jangka pendek maka langkah yang harus ditempuh itu merelokasi ke KNIA. Kata Politisi Demokrat itu, usulan tersebut akan dibawanya pada rapat tingkat pimpinan (rapim), dan selanjutnya mendesak Gubernur Sumut untuk mempercepat relokasi.

“Kalau berbicara soal lahan tidak akan ada habisnya, bahkan proses relokasi terancam batal. Makanya agar relokasi tetap terjaga, solusi jangka pendek harus tetap diambil,“ujar Burhan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7).

Mempertahankan keberadaan bandara militer di pusat kota, lanjut Burhan, juga tidak memberikan dampak yang cukup baik bagi perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau terus dipertahankan keberadaannya, maka Kota Medan akan rugi dari sisi pendapatan dan rugi dari sisi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang bermukim di seputaran Lanud Soewondo. Kita juga akan kordinasikan hal ini kepada pihak eksekutif,“ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan lainnya, Iswanda Ramli juga mendukung percepatan relokasi. Bahkan, wacana relokasi itu sudah ada jauh sebelum peristiwa jatuhnya pesawat Hercules.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir sudah dua kejadian pesawat yang lepas landas dari eks Bandara Polonia jatuh di Jalan Jamin Ginting. Bahkan, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia juga tidak sedikit.

Melihat itu semua, ujarnya, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan keberadaan Lanud Soewondo. “Kita akan desak pihak eksekutif dan akan kita kordinasikan ke gubernur agar langkah percepatan relokasi segera dilakukan,“ imbuhnya.

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga menyatakan hal serupa. Dia juga mendukung agar relokasi bandara lanud soewondo segera dilakukan. Apalagi, rekomendasi relokasi Lanud Soewondo sudah pernah disampaikan oleh Pemko Medan beberapa waktu lalu. Namun, ketika itu proses relokasi masih terganjal oleh Keputusan Presiden (Kepres).

Mengenai lokasi pengganti yang akan dijadikan tempat untuk pangkalan udara militer, Eldin menyatakan semua masih dalam tahap pembicaraan.

Ada beberapa alternatif yang sedang dikaji. Namun, khusus untuk Kota Medan, memang tidak memiliki lahan yang cukup memadai. “Kalau Medan tidak punya lahan, makanya semua masih kita komunikasikan,“ jelasnya. (prn/dik/ain/rbb)