Dia menambahkan, pengurangan pegawai hingga sejuta orang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kebijakan rasionalisasi ini bukan hanya pemikiran seorang menteri, tapi hasil kajian komprehensif oleh KemenPAN-RB, BKN, LAN, BPKP, tim QT, tim independen RB, Komite RB yang? diketuai Wapres,” terangnya.
Bagi Yuddy, sah-sah saja berbagai kalangan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun harus ada argumen jelas agar tidak salah menanggapi masalah.
Disebutkannya, setiap pengadaan satu PNS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bila PNS yang dipekerjakan tidak kompeten, malas-malasan, suka bolos, sering bikin gaduh, akan merugikan negara. Saat ini belanja pegawai 33,3 persen dari APBN, dengan rasionalisasi target penurunanya di bawah 30 persen. “Yang saya tegaskan di sini, rasionalisasi bukan sekadar cari popularitas. Bukan juga mencari sensasi atau hanya pikiran sesaat seorang menteri. Ini pemikiran besar dari semua stakeholder untuk menciptakan ASN berkualitas dan smart,” tandasnya.
Saat rapat dengan Komisi II DPR, Yuddy kembali membeberkan argumennya. “Sekarang PNS 4,5 juta, idealnya jadi 3,5 juta. Kalau yang pensiun 500 ribu orang, tinggal 4 juta. Masih dibutuhkan pengurangan 500 ribu lagi. 330 ribu yang kita tawarkan pensiun dini,” kata Yuddy dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.
Namun, Menteri dari Partai Hanura itu menyebutkan bahwa semua skema masih dalam kajian selektif yang sedang dilakukan jajarannya. Bahkan, rencana ini menurutnya juga belum dibahas dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku telah menyiapkan laporan skema rasionalisasi progresif (pensiun dini) PNS kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Yuddy, laporan tersebut berisi paparan lengkap tentang langkah rasionalisasi progresif.”Memang presiden inginkan rasionalisasi dilakukan secara alami atau moderat. Tapi dari KemenPAN-RB punya kajian sendiri berupa rasionalisasi progresif yaitu pensiun dini. Dengan cara ini, proses pemetaan PNS akan berlangsung cepat dan dalam waktu tiga tahun sudah bisa diperoleh angka PNS 3,5 juta orang,” cetus Yuddy.
Dia menyebutkan, rasionalisasi progresif yang terbaik dilakukan agar PNS tidak berkualitas dan berkinerja buruk bisa dipensiunkan dini. Dengan pensiun dini, beban belanja pegawai pun akan cepat berkurang.”Apa rela masyarakat bayar pajak dan pajaknya dipakai untuk membayar PNS yang malas-malasan? Saya sudah lihat sendiri di lebih dari 100 daerah yang PNS-nya tidak maksimal kinerjanya,” tegasnya.
Bukannya mendapat dukungan dari Komisi II DPR. Dalam kesempatan tersebut, Yuddy malah dikecam. Kebijakannya dinilai hanya bikin galau PNS. “Sesuatu yang masih mentah jangan dibuka ke media. Ini menimbulkan kontroversi dan mengganggu masyarakat,” kata Amran, anggota Komisi II dari Fraksi PAN.
Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat juga menyebut Yuddy tidak konsisten dalam menangani masalah kepegawain. Dikatakan, Yuddy dulu pernah berjanji akan mengisi kuota PNS yang pensiun dari honorer K2.
“Sekarang malah bicara soal rasionalisasi. Ini instruksi presiden yang berubah-ubah atau Pak Menteri yang berubah?” ucapnya dengan nada tinggi. (sam/adz)
