Saat ini status hukum Eni belum ditentukan KPK karena masih menjalani pemeriksaan intensif. Namun ditilik dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (13/7), Eni terakhir kali menyetor LHKPN pada 29 Desember 2014.
Saat itu, harta yang dilaporkannya senilai Rp 7.217.632.000 dan USD 20 ribu (atau dalam kurs saat ini Rp 288.366.000) sehingga totalnya kurang-lebih Rp 7.505.998.000.
Rincian harta Eni berupa 8 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 3.180.604.000. Selain itu, Eni memiliki 1 unit mobil Toyota Innova. Eni juga melapor memiliki simpanan logam mulia senilai Rp 2.939.100.000.
Politikus Golkar ini baru sekitar empat bulan menjabat wakil ketua komisi yang membidangi energi. Dilihat dari situs resmi DPR, meski dia tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Eni terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur X meliputi Lamongan dan Gresik.
Dia merupakan alumni IKIP JAKARTA tahun 1994 dan memperoleh gelar magister di Universitas Tri Sakti pada 2013. Eni pernah memiliki berbagai jabatan di beragam organisasi, misalnya Bendahara Umum DPP KNPI periode 2002-2005, Wakil Bendahara Pengajian Al-Hidayah 2004-2009, dan Wakil Ketua Umum MKGR periode 2015-2019.
Selain aktif di berbagai organisasi, Eni menjabat komisaris di sejumlah perusahaan. Antara lain PT Raya Energy Indonesia pada 2011-2014 dan PT Nugas Trans Energy, juga pada tahun yang sama.
Eni telah bertugas di Komisi VII sejak awal periode 2014-2019. Meski demikian, Eni pernah dimutasikan ke Komisi II pada 2015.
Pada 2018, tepatnya Maret, Eni kembali masuk ke Komisi VII. Kali ini dia dipercaya oleh Fraksi Golkar sebagai wakil ketua. Ironis, kali ini Eni diamankan KPK.(jpc/bbs/ala)
