MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, meminta setiap lurah di Kota Medan agar lebih selektif dalam memilih kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan mengerjakan pekerjaan fisik maupun non fisik di masing-masing kelurahan dengan menggunakan Dana Kelurahan.
Sebab berdasarkan temuan di lapangan, banyak pekerjaan yang bersumber dari Dana Kelurahan dikerjakan oleh pihak ketiga. Padahal semestinya pekerjaan yang bersumber dari Dana Kelurahan wajib dikerjakan oleh masyarakat setempat secara swadaya.
“Kita sudah tahu mengenai informasi ini, maka yang salah itu bukan pihak ketiganya, tapi pokmasnya. Banyak Pokmas yang ditunjuk oleh lurah untuk mengerjakan sesuatu tapi nggak punya modal, akhirnya pihak ketiga lah yang ambil alih. Makanya kedepan, kita minta lurahnya selektif memilih pokmas,” ucap Habib, Rabu (15/6).
Ketua Garda Pemuda Nasdem Kota ini mengatakan, protes yang disampaikan para mahasiswa maupun masyarakat terkait pelaksanaan Dana Kelurahan selama ini sudah cukup baik. Namun akan lebih baik lagi, jika protes itu ditujukan kepada orang tepat. Misalnya dalam hal ini, Pokmas selaku lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola Dana Kelurahan merupakan orang-orang pilihan.
“Ketika ditunjuk untuk mengelola Dana Kelurahan tapi nyatanya Pokmas gak mampu, kan yang rugi Pokmas itu sendiri. Padahal tujuan adanya Dana Kelurahan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Permen 130 tahun 2018,” ujarnya.
Habib menambahkan, pihaknya tidak sepakat apabila Dana Kelurahan dikerjakan oleh pihak ketiga. Sebab hal itu dianggap melanggar Permen 30 tahun 2018 yang mana salah satu isinya adalah keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan sangat dibutuhkan.
“Dana Kelurahan ini kan sama dengan Dana Desa, cuma beda penyebutan saja. Makanya kita minta lurah jangan tutup mata soal ini. Pokmas harus benar-benar terlibat penuh mengelola anggarannya. Kan tujuan program ini baik, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)
