30 C
Medan
Sunday, May 5, 2024

Pemko Siap Tampung Warga Pinggir Rel di Rusun

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Alat berat terlihat merobohkan bangunan yang beridir dikawasan pinggiran rel di Jalan Stasiun kereta api lama Belawan Medan, Kamis (14/9). Kegiatan tersebut terkait rencana pembangunan jalur rel ganda kereta api dari stasiun besar Medan menuju Belawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Penggusuran warga pinggir rel di sejumlah kawasan di Kota Medan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyisakan cerita miris. Warga pinggir rel Jalan Stasiun, Belawan yang sempat melawan digusur PT KAI, kini bingung. Pasalnya, sebagian dari mereka terpaksa menumpang di rumah keluarga karena tempat tinggalnya sudah tiada. Pemko Medan didesak untuk mencari solusi hunian bagi nasib warganya.

Nazaruddin, tokoh masyarakat di Utara Medan mengatakan, dampak sosial menjadi aspek penting untuk kelanjutan proyek nasional, Pemerintah harus bertanggung jawab atas warga yang terkena gusur.”Setiap kehidupan warga terdampak penggusuran, adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi harus diperhatikan juga seperti apa dampak sosialnya, karena mereka bagian dari warga Kota Medan,” katanya.

Dampak dari penggusuran warga pinggir rel, kata dia, bukan cuma dialami oleh warga Belawan, namun penertiban bangunan dengan alasan optimalisasi aset lahan PT KAI Divre I Sumut, juga bakal dialami ribuan rumah warga lainnya di Utara Medan.

Untuk itu, solusi atas dampak sosial lanjutnya diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Apalagi, tidak menutup kemungkinan PT KAI akan melakukan penertiban di lahan pinggir rel lain yang kini masih didiami warga.”Jangan hanya berpikir proyek strategis nasional. Negara wajib melindungi warga negara yang tidak memiliki hunian,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah harus menyusun strategi pembangunan yang lebih manusiawi. Tetap tegas, tapi tidak semena-mena melanggar hak-hak warga miskin. Dibutuhkan analisis akar masalah penyebab dari maraknya permukiman liar di Kota Medan.”Antisipatif mencegah bangunan liar juga perlu dilakukan sejak sekarang. Supaya ke depan tak ada lagi penggusuran yang melukai hati masyarakat,” cetus dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, siap mengakomodir warga yang menjadi korban penggusuran PT KAI tersebut. Solusi paling konkret yakni tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Solusi ini ditawarkan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution.”Ya, rusunawa merupakan jawabannya. Kita persilahkan bagi mereka kalau mau masuk. Tapi masalahnya mindset warga kita, mayoritas berpikir tinggal di situ adalah korban penggusuran,” katanya.

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Alat berat terlihat merobohkan bangunan yang beridir dikawasan pinggiran rel di Jalan Stasiun kereta api lama Belawan Medan, Kamis (14/9). Kegiatan tersebut terkait rencana pembangunan jalur rel ganda kereta api dari stasiun besar Medan menuju Belawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Penggusuran warga pinggir rel di sejumlah kawasan di Kota Medan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyisakan cerita miris. Warga pinggir rel Jalan Stasiun, Belawan yang sempat melawan digusur PT KAI, kini bingung. Pasalnya, sebagian dari mereka terpaksa menumpang di rumah keluarga karena tempat tinggalnya sudah tiada. Pemko Medan didesak untuk mencari solusi hunian bagi nasib warganya.

Nazaruddin, tokoh masyarakat di Utara Medan mengatakan, dampak sosial menjadi aspek penting untuk kelanjutan proyek nasional, Pemerintah harus bertanggung jawab atas warga yang terkena gusur.”Setiap kehidupan warga terdampak penggusuran, adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi harus diperhatikan juga seperti apa dampak sosialnya, karena mereka bagian dari warga Kota Medan,” katanya.

Dampak dari penggusuran warga pinggir rel, kata dia, bukan cuma dialami oleh warga Belawan, namun penertiban bangunan dengan alasan optimalisasi aset lahan PT KAI Divre I Sumut, juga bakal dialami ribuan rumah warga lainnya di Utara Medan.

Untuk itu, solusi atas dampak sosial lanjutnya diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Apalagi, tidak menutup kemungkinan PT KAI akan melakukan penertiban di lahan pinggir rel lain yang kini masih didiami warga.”Jangan hanya berpikir proyek strategis nasional. Negara wajib melindungi warga negara yang tidak memiliki hunian,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah harus menyusun strategi pembangunan yang lebih manusiawi. Tetap tegas, tapi tidak semena-mena melanggar hak-hak warga miskin. Dibutuhkan analisis akar masalah penyebab dari maraknya permukiman liar di Kota Medan.”Antisipatif mencegah bangunan liar juga perlu dilakukan sejak sekarang. Supaya ke depan tak ada lagi penggusuran yang melukai hati masyarakat,” cetus dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, siap mengakomodir warga yang menjadi korban penggusuran PT KAI tersebut. Solusi paling konkret yakni tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Solusi ini ditawarkan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution.”Ya, rusunawa merupakan jawabannya. Kita persilahkan bagi mereka kalau mau masuk. Tapi masalahnya mindset warga kita, mayoritas berpikir tinggal di situ adalah korban penggusuran,” katanya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/