Kinerja PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 kembali dikritik. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengevaluasi hingga mencopot Direktur Utama PT PPSU karena dinilai gagal mendongkrak minat masyarakat mengunjungi PRSU. Desakan itu disampaikan menyusul masih sepinya jumlah pengunjung meski ajang pameran tahunan tersebut telah memasuki pekan ketiga pelaksanaan.
Menurut Rudi, kondisi itu menunjukkan pengelolaan PRSU belum berjalan maksimal. Ia menilai tidak ada terobosan baru yang mampu membuat masyarakat tertarik datang ke arena pameran.”Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton,” katanya kepada Sumut Pos, Senin (20/7).
Rudi menilai keramaian yang sempat terjadi selama PRSU lebih dipengaruhi konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara. “Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu,” ujarnya.
Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan, ia meminta panitia segera mengambil langkah konkret, mulai dari menurunkan harga tiket hingga memperkuat promosi agar masyarakat kembali berminat datang.”Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai,” tegasnya.
Menurutnya, indikator ramainya PRSU dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.”Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan,” katanya.
Rudi juga menyoroti minimnya perubahan sejak pengelolaan PRSU dialihkan kepada PT PPSU. Menurutnya, perpindahan pengelolaan dari pemerintah ke BUMD seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. “Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti,” ujarnya.
Meski pengelola menggunakan jasa event organizer (EO), ia menilai hasil yang ditampilkan belum mencerminkan profesionalisme. “Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat,” katanya.
Politikus PAN itu menegaskan kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT PPSU. Bahkan, ia meminta Gubernur Bobby Nasution tidak ragu merombak direksi maupun komisaris apabila dinilai tidak mampu memperbaiki pengelolaan PRSU.
“Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi,” tegasnya.
Menurut Rudi, DPRD Sumut selama ini telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus PT PPSU, ia menilai persoalan yang terjadi sudah sangat nyata sehingga membutuhkan tindakan tegas. “Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan,” pungkasnya. (san/ila)
