MEDAN, SUMUT POS— Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengintervensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Langkah konkret berupa penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Pangan Murah secara berkala dinilai krusial guna menjaga daya beli masyarakat yang kian tergerus di tengah kelesuan ekonomi saat ini.
Desakan tersebut disampaikan Dodi saat menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Lapangan Sepakbola Asrama Polisi (Aspol) Pasar Merah, Jalan Pukat, Menteng Raya, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Dodi, program pangan murah merupakan instrumen mendesak untuk merealisasikan janji politik yang pernah digaungkan Kepala Daerah saat ini. “Kita masih ingat janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap, pada Pilkada lalu, yakni program sembako murah. Ini saatnya Wali Kota Rico Waas merealisasikan program itu. Kita tagih janjinya,” tegas Dodi di hadapan konstituen.
Seruan politik ini dipicu oleh gelombang keluhan kaum ibu rumah tangga yang menghadapi pembengkakan anggaran dapur secara ekstrem. Dalam sesi penyampaian aspirasi, Nyonya Manurung Boru Sibarani mengungkapkan bahwa biaya belanja bulanan melonjak hingga 15 hingga 20 persen dari estimasi normal, sementara pendapatan keluarga cenderung stagnan atau tidak menentu.
“Sekarang ini, semua ibu-ibu mengeluh ketika belanja. Kita bawa Rp200 ribu untuk belanja, sudah tidak ada artinya. Kepada Pak Dodi, tolong sampaikan kepada pemerintah agar ditinjau harga bahan pangan yang melambung saat ini,” keluh Boru Sibarani.
Menyikapi realitas sosial tersebut, Dodi Robert Simangunsong menegaskan bahwa stabilitas harga pasar tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Diperlukan sinergi kuat antara kebijakan strategis otoritas daerah, adaptasi para pelaku usaha, serta efisiensi pola konsumsi di tingkat rumah tangga. “Pemerintah memegang kendali utama dalam menstabilkan harga pasar melalui intervensi langsung dan pengelolaan rantai pasok,” jelas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Sebagai langkah taktis jangka pendek, Dodi menyarankan agar Pemko Medan memetakan klaster wilayah yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Otoritas eksekutif diminta melaksanakan program pasar murah secara selektif dan tepat sasaran di titik-titik pemukiman masyarakat yang membutuhkan, dengan intensitas minimal tiga bulan sekali. Langkah ini diharapkan mampu membanjiri pasar dengan komoditas pangan pokok berharga terjangkau, sekaligus meredam spekulasi harga di tingkat pedagang perantara. (adz)
