Siasati UNBK, Siswa Bakal Gantian Ujian

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir  meminta Disdik Sumut dan pihak sekolah tidak memaksakan siswa harus membawa laptop sendiri dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 3 sampai 6 April 2017 mendatang. Kata dia, tidak boleh ada paksaan dalam pendidikan dan memberi ilmu, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah yang harus mempersiapkan sarana dan prasarananya.

“Jangan diwajibkan untuk membawa laptop, apalagi sampai mengancam tidak boleh ikut ujian. Tapi kalau siswa itu memiliki laptop sendiri ya silahkan saja, tapi jangan sampai menyusahkan orangtua murid tuk terpaksa membeli laptop,”katanya, Rabu (29/3).

Menurutnya, untuk mempermudah pelaksanaan UNBK sebelumnya Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan kontrak kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, untuk memanfaatkan fasilitas komputernya bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer.

Meski memang untuk di daerah kondisi nya akan berbeda karena tidak semua daerah memiliki perguruan tinggi. Namun begitupun diminta guru-guru membawa laptopnya untuk dipinjamkan kepada siswa yang tidak memiliki laptop.

“Tapi kalaupun guru dan murid tidak punya laptop, ya tidak masalah. Ini juga tidak diwajibkan. Tapi sekolah lah yang harus memgambil antisipasi nya yang penting UNBK wajib diikuti seluruh siswa,”bilangnya.

Sedangkan kalau tetap ada paksaan bahkan membuat edaran kewajiban membawa laptop kepada seluruh siswa, kata Zahir, itu tidak benar dan kepala sekolah bersangkutan bisa ditindak tegas oleh Pemerintah Provinsi.

“Dinas pendidikan harus sudah memikirkan dengan matang pelaksaan UNBK ini. Kalau sempat ada paksaan terhadap orang tua dan siswa, kita minta agar segera ditindak tegas. Karena UNBK menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau memang ada siswa yang membawa laptop, silahkan saja dan bantu lah pemerintah yang sedang mempersiapkan seluruh sarana ini,”ungkap Politisi PDI-P ini. (ris/dik)

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir  meminta Disdik Sumut dan pihak sekolah tidak memaksakan siswa harus membawa laptop sendiri dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 3 sampai 6 April 2017 mendatang. Kata dia, tidak boleh ada paksaan dalam pendidikan dan memberi ilmu, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah yang harus mempersiapkan sarana dan prasarananya.

“Jangan diwajibkan untuk membawa laptop, apalagi sampai mengancam tidak boleh ikut ujian. Tapi kalau siswa itu memiliki laptop sendiri ya silahkan saja, tapi jangan sampai menyusahkan orangtua murid tuk terpaksa membeli laptop,”katanya, Rabu (29/3).

Menurutnya, untuk mempermudah pelaksanaan UNBK sebelumnya Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan kontrak kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, untuk memanfaatkan fasilitas komputernya bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer.

Meski memang untuk di daerah kondisi nya akan berbeda karena tidak semua daerah memiliki perguruan tinggi. Namun begitupun diminta guru-guru membawa laptopnya untuk dipinjamkan kepada siswa yang tidak memiliki laptop.

“Tapi kalaupun guru dan murid tidak punya laptop, ya tidak masalah. Ini juga tidak diwajibkan. Tapi sekolah lah yang harus memgambil antisipasi nya yang penting UNBK wajib diikuti seluruh siswa,”bilangnya.

Sedangkan kalau tetap ada paksaan bahkan membuat edaran kewajiban membawa laptop kepada seluruh siswa, kata Zahir, itu tidak benar dan kepala sekolah bersangkutan bisa ditindak tegas oleh Pemerintah Provinsi.

“Dinas pendidikan harus sudah memikirkan dengan matang pelaksaan UNBK ini. Kalau sempat ada paksaan terhadap orang tua dan siswa, kita minta agar segera ditindak tegas. Karena UNBK menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau memang ada siswa yang membawa laptop, silahkan saja dan bantu lah pemerintah yang sedang mempersiapkan seluruh sarana ini,”ungkap Politisi PDI-P ini. (ris/dik)