Sementara pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad),Idil Akbar menilai, PresidenJokowi memang sudah selayaknya melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Terutama menteri-menteri yang kinerjanya kurang memuaskan publik termasuk menteri dari partai pengusung utama pemerintah, yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.
“Saya kira memang ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak di-reshuffle,” kata Idil, ketika dihubungi, Minggu (3/4).
Dia tidak menampik jika menteri-menteri dari partai pengusung utama pemerintah termasuk layak untuk dilengserkan. Seperti Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
“Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, dan pada beberapa kondisi sering blunder. Seperti yang kasus kemarin menganggarkan Rp140 miliar untuk bikin website, itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan,” jelas Idil.
Begitu pula dengan Menteri Yasonna yang kinerjanya dilihat banyak orang justru merugikan pihak-pihak tertentu. Berkaca dari campur tangan pemerintah dalam konflik kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle, karena dalam beberapa persoalan terutama ketika mencuatnya dualisme PPP dan Golkar ada campur tangannya. Dia terlalu jauh mengintervensi parpol sehingga dualisme kepengurusan dua partai itu tidak kunjung usai,” beber Idil.
Terlebih, kata Idil, surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar dan PPP yang diterbitkan Menkumham selaku wakil pemerintah juga malah tidak menyelesaikan persoalan-persoalan substantif. Sehingga konflik parpol makin berlarut.
Sedangkan dari Partai Nasdem terdapat nama Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang dinilai tidak punya terobosan selama ini.
“Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya. Tapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan Presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle,” ujar Idil.
Untuk menteri dari kalangan profesional non parpol, Idil menyoroti Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, kinerja Sudirman patut menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi dalam merombak ulang kabinet. Mengingat, mantan direktur PT Pindad itu kerap menuai polemik pada setiap kebijakannya, terutama soal keberadaan Freeport di Indonesia.
“Kita tahu Menteri ESDM agak kontra produktif dalam memberikan proses-proses politik. Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia cukup layak untuk di-reshuffle,” jelasnya.
Profesional lain yang juga memble dalam bekerja adalah Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Di mana, target pemerintah menyediakan dua juta lahan pertanian dan upaya mewujudkan swasembada pangan yang masih kabur dari realitas.
“Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja Mentan dalam bidang pangan. Sebenarnya menteri dari profesional mempunyai peluang besar untuk menunjukkan kinerja atau tidak,” kata Idil.
Untuk itu, dia berharap Presiden Jokowi segera menentukan sikap dalam merubah kembali struktur kabinetnya. Apabila memang ingin menyelamatkan pemerintahannya hingga 2019 nanti.
“Bagaimanapun menurut saya harus ada kepastian. Kalau tidak ada reshuffle oke, mungkin Jokowi perlu memperbaiki lagi internal pemerintahannya. Kalau memang ada reshuffle, paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian,” demikian Idil.
