Firza Hussein dan Rizieq Shihab yang tersangkut kasus chatting mesum.
SUMUTPOS.CO – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus chat berkonten pornografi Habib Rizieq tengah menjadi pusat perbincangan. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum angkat suara terkait kebenaran itu.
Menanggapi hal itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengaku akan mengadakan pertemuan malam nanti untuk membahas SP3 tersebut.
Dengan hal itu diharapkan dapat diketahui informasi akurat yang dapat menberikan kepastian kepada masyarakat. Pertemuan nanti direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti para pemangku jabatan hingga kuasa hukum Rizieq.
Sabik Taufan/ JawaPos.com Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
“Insya Allah kalau tidak ada aral melintang nanti malam setelah salat Isya mudah-mudahan dengan izin Allah Ta’ala bisa mengabarkan tentang perkembangan mutakhir terkait dengan SP3 yang ramai dibicarakan,” ungkap Ali di Jalan Widya Chandra IV nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6).
Namun hingga saat ini Ali masih enggan membeberkan lokasi pertemuan itu. Sebab masih dalam tahap kordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kita mesti duduk, diskusi kan dengan pemangku-pemangku kuasa hukum, kuasa negara untuk luar negeri, administrasi dan lain-lain,” lanjutnya.
Sementara itu Ali juga masih enggan membenarkan ihwal SP3 tersebut. Sebab sampai saat ini KSP belum menerima dokumen apapun yang mempertegas kabar tersebut “Saya sama dengan teman-teman, belum pegang satu dokumen yang bisa kita kemukakan,” tegas Ali.
Lebih jauh politikus partai Golkar itu menghimbau agar masyarakat tetap bersabar. Sehingga diharapkan segala informasi yang beredar luas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Jadi saya pikir kalau teman-teman bisa sejenak bersabar. Karena tidak bisa tidak. Tidak boleh ada seliweran begini beritanya, harus kawan-kawan mendapatkan berita yang benar kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (sat/JPC)
Firza Hussein dan Rizieq Shihab yang tersangkut kasus chatting mesum.
SUMUTPOS.CO – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus chat berkonten pornografi Habib Rizieq tengah menjadi pusat perbincangan. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum angkat suara terkait kebenaran itu.
Menanggapi hal itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengaku akan mengadakan pertemuan malam nanti untuk membahas SP3 tersebut.
Dengan hal itu diharapkan dapat diketahui informasi akurat yang dapat menberikan kepastian kepada masyarakat. Pertemuan nanti direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti para pemangku jabatan hingga kuasa hukum Rizieq.
Sabik Taufan/ JawaPos.com Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
“Insya Allah kalau tidak ada aral melintang nanti malam setelah salat Isya mudah-mudahan dengan izin Allah Ta’ala bisa mengabarkan tentang perkembangan mutakhir terkait dengan SP3 yang ramai dibicarakan,” ungkap Ali di Jalan Widya Chandra IV nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6).
Namun hingga saat ini Ali masih enggan membeberkan lokasi pertemuan itu. Sebab masih dalam tahap kordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kita mesti duduk, diskusi kan dengan pemangku-pemangku kuasa hukum, kuasa negara untuk luar negeri, administrasi dan lain-lain,” lanjutnya.
Sementara itu Ali juga masih enggan membenarkan ihwal SP3 tersebut. Sebab sampai saat ini KSP belum menerima dokumen apapun yang mempertegas kabar tersebut “Saya sama dengan teman-teman, belum pegang satu dokumen yang bisa kita kemukakan,” tegas Ali.
Lebih jauh politikus partai Golkar itu menghimbau agar masyarakat tetap bersabar. Sehingga diharapkan segala informasi yang beredar luas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Jadi saya pikir kalau teman-teman bisa sejenak bersabar. Karena tidak bisa tidak. Tidak boleh ada seliweran begini beritanya, harus kawan-kawan mendapatkan berita yang benar kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (sat/JPC)
