Ratusan angkutan umum jenis taksi terparkir diruas jalan Gatot Subroto saat melakukan unjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Dalam aksinya mereka menuntut untuk pemerintah segera menutup armada angkutan plat hitam berbasis aplikasi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suasana Ibukota, Selasa (22/3) mencekam. Aksi demonstrasi berujung ricuh di depan gedung DPR meluas ke wilayah lain. Di Jakarta Timur, sebagian sopir angkutan kota men sweaping sopir lain. Angkutan kota (Angkot) yang tetap beroperasi dihentikan paksa. Aksi itu mengakibatkan penumpang terlantar.
Demo besar-besaran ribuan sopir taksi itu juga memicu kemacetan parah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat terjebak macet saat hendak menghadiri rapat kerja pimpinan Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Selama satu setengah tahun (sejak menjabat), saya kira baru hari ini pertama kalinya saya dan presiden terkena macet. Macet bukan karena lalu lintas padat, tapi karena demo sopir taksi,” kata JK di Auditorium Kementerian PUPR, kemarin (22/3).
Jokowi yang dijadwalkan membuka rapat kerja pukul 09.00 WIB, terlambat sampai 45 menit karena macetnya jalanan dari Istana Presiden di Jakarta Pusat menuju Kantor Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sedangkan JK yang berangkat dari Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma setelah memberi penghormatan pada prajurit TNI yang gugur di Poso, iringan mobilnya sempat terhambat di tol dalam kota Jl. Gatot Subroto. Bahkan, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) harus turun dari mobil untuk memastikan jalanan yang dipenuhi pendemo aman dilalui.
Demo sopir taksi, kata JK, mengingatkan dirinya bahwa kemajuan teknologi memang tak bisa ditantang. Karena itu, pemerintah tidak bisa begitu saja menerima tuntutan pendemo untuk menutup layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car, karena kemajuan teknologi tak bisa dihentikan. “Tinggal sekarang diatur saja,” katanya.
JK lantas menyinggung perihal perkembangan bisnis taksi. Dia menyebut, zaman dulu hanya ada taksi pangkalan, kemudian berkembang menjadi taksi panggilan, lalu taksi yang menggunakan meteran atau argo, kemudian taksi dengan teknologi GPS, dan sekarang berkembang lagi menjadi taksi berbasis aplikasi online.
“Dulu waktu awal beroperasi, Bluebird juga didemo di mana-mana (oleh taksi lokal yang takut bersaing), sekarang mereka (sopir Bluebird) yang demo,” urainya.
Karena itu, kata JK, pemerintah dan pelaku usaha di bidang transportasi juga mau tidakmau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah selaku regulator kini tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur jalannya bisnis taksi berbasis aplikasi online. “Intinya mesti ada perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar mengenai aksi unjuk rasa para sopir taksi dan bajaj kemarin. “Saya titip, demo adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib,’’ ujar Presiden usai membuka raker Eselon I di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat kemarin.
Mengenai solusi ke depan terkait dengan angkutan tersebut, Presiden tidak menjelaskan secara detail. ’’Mengenai solusi ini, hal-hal teknis biar disampaikan oleh Menteri Perhubungan,’’ tambahnya. Sebab, sebelumnya Menhub juga sudah membahas solusi atas angkutan berbasis aplikasi pascademonstrasi pertama.
