Meski demikian, bukan berarti perusahaan tinggal diam terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengemudinya. Express siap memberikan sanksi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan opsi untuk memberikan ganti rugi, peluangnya disebut terbuka. ’’Akan didata, sebatas kemampuan kami,’’ jelasnya.
Saat disinggung demo yang berulang, dia justru menyindir sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas terhadap transportasi online. Padahal, masalah tersebut sudah muncul sejak dua tahun lalu. David mengatakan, pemerintah terlalu menganakemaskan bisnis transportasi online.
Padahal, perusahaan taksi konvensional sudah mengikuti berbagai aturan seperti membayar pajak. Sedangkan transportasi online, disebutnya tidak terikat oleh hal itu. Dia makin geram karena pemerintah tidak kompak. ’’(Sampai kapan demo) itu tergantung respon pemerintah supaya demo tidak berlanjut,’’ jelasnya.
Dia juga meminta agar Kementerian Kominfo tidak asal melempar masalah ke Kemnterian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, Kemenhub sudah menyampaikan sikap agar aplikasi diblokir kalau tidak menaati aturan. ’’Pertanyaan saya ke Kemenkominfo, bisnis transportasi itu untuk rakyat atau online yang notabene investornya asing?’’ tegasnya.
David juga mengatakan, Express tidak alergi dengan perkembangan zaman. Itu dibuktikan bergabungnya taksi berwarna putih itu dengan aplikasi Grab untuk Grab Taksi. Menurutnya, itu cara resmi karena bekerjasama dengan taksi-taksi umum yang jelas mengikuti aturan. ’’Itu bukti kalau kami tidak melawan online. Yang menjadi masalah itu ketidakadilan terhadap transportasi ilegal,’’ katanya. (owi/byu/dyn/dim/jpg/adz)
Meski demikian, bukan berarti perusahaan tinggal diam terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengemudinya. Express siap memberikan sanksi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan opsi untuk memberikan ganti rugi, peluangnya disebut terbuka. ’’Akan didata, sebatas kemampuan kami,’’ jelasnya.
Saat disinggung demo yang berulang, dia justru menyindir sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas terhadap transportasi online. Padahal, masalah tersebut sudah muncul sejak dua tahun lalu. David mengatakan, pemerintah terlalu menganakemaskan bisnis transportasi online.
Padahal, perusahaan taksi konvensional sudah mengikuti berbagai aturan seperti membayar pajak. Sedangkan transportasi online, disebutnya tidak terikat oleh hal itu. Dia makin geram karena pemerintah tidak kompak. ’’(Sampai kapan demo) itu tergantung respon pemerintah supaya demo tidak berlanjut,’’ jelasnya.
Dia juga meminta agar Kementerian Kominfo tidak asal melempar masalah ke Kemnterian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, Kemenhub sudah menyampaikan sikap agar aplikasi diblokir kalau tidak menaati aturan. ’’Pertanyaan saya ke Kemenkominfo, bisnis transportasi itu untuk rakyat atau online yang notabene investornya asing?’’ tegasnya.
David juga mengatakan, Express tidak alergi dengan perkembangan zaman. Itu dibuktikan bergabungnya taksi berwarna putih itu dengan aplikasi Grab untuk Grab Taksi. Menurutnya, itu cara resmi karena bekerjasama dengan taksi-taksi umum yang jelas mengikuti aturan. ’’Itu bukti kalau kami tidak melawan online. Yang menjadi masalah itu ketidakadilan terhadap transportasi ilegal,’’ katanya. (owi/byu/dyn/dim/jpg/adz)
