MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Medan secara resmi melakukan pemeriksaan suhu badan dengan termometer infrared terhadap seluruh tamu dan pegawai yang masuk ke gedung dewan.

Hal itu juga ditegaskan dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor: 800/3876 tertanggal 18 Maret 2020, terkait pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Medan yang ditandatangani Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis, sebagaimana imbauan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasutionn

Kabag Umum DPRD Medan Andi Syukur Harahap kepada sejumlah wartawan, pihaknya sudah melaksanakan arahan Plt Wali Kota Medan mengenai pencegahan penyebaran covid-19 di gedung DPRD Medan dengan cara penyemprotan disinfektan di tiap-tiap lantai dan ruangan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan hand sanitizer di tiap-tiap laintai, dan penyemprotan disinfektan akan dilakukan secara berkala. Bahkan, pihaknya sudah menerapkan pemeriksaan suhu badan terhadap seluruh tamu dan pegawai yang masuk ke gedung dewan.

“Seluruh pegawai dan tamu yang masuk dari pintu lobby DPRD Medan akan diperiksa satu persatu suhu badannya,” ujar Andi kepada Wartawan, Kamis (19/3).

Dijelaskannya juga, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh staf yang bertugas di Sekretariat DPRD Medan untuk menjaga kesehatan diri masing-masing. Sementara untuk akses keluar masuk gedung, ke depan akan diterapkan satu akses.

“Staf atau ASN yang sakit akan kita pantau dan laporkan ke Pemko Medan. Bukan mencurigai, tapi sebagai langkah mengantisipasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di jajaran Sekretariat DPRD Medan,” ujarnya.

Disebutkannya, sejauh ini belum ada arahan untuk meliburkan atau menginstruksikan ASN agar bekerja dari rumah. “Yang kami terima informasinya, baru di jajaran pendidikan saja meliburkan siswa. Untuk ASN belum ada arahan,” jawabnya.

Pantauan wartawan terlihat, seluruh tamu yang masuk ke gedung dewan diperiksa dengan menggunakan termometer infrared. Menurut petugas yang berjaga di lobby DPRD Medan, tamu yang diperbolehkan masuk adalah tamu yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat celcius. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindak lanjuti surat edaran Wali Kota Medan tentang antisipasi pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah maupun orangtua yang berada di luar rumah atau pusat keramaian.

Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu Satpol PP melaksanakan apel yang dipimpin Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmat Harahap yang bertempat di pelataran Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto No 30, Kamis (19/3).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Satpol PP memberikan arahan kepada anggotanya agar melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat yang anak-anaknya masih berada di luar rumah atau di pusat keramain untuk segera membawa anaknya kembali ke rumah, guna untuk mencegah meluasnya wabah Virus Corona.

Dalam sosialisasi ini, Satpol PP dibagi menjadi 4 tim. Tim pertama melakukan sosialisasi di kawasan Plaza Medan Fair dan Berastagi Supermarket di Jalan Gatot Subroto, tim kedua mendatangi Manhattan Times Square dan Ringroad City Walks, tim yang ketiga mendatangi Pasar Petisah dan Plaza Millenium, dan tim terakhir mendatangi warnet-warnet yang ada di sekitaran Kota Medan.

Dikatakan Rahmat, saat ini Pemko Medan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait wabah corona virus untuk tidak berada di tempat-tempat keramaian dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

“Hari ini kita hanya memberikan sosialisasi dan imbauan tanpa adanya sanksi yang diberikan. Ini kami lakukan meneruskan dari keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Msi agar anak-anak belajar di rumah, bukan malah keluar ke tempat-tempat keramaian. Jadi tolong orangtua yang bawa ana,knya ke tempat keramaian, bqawa pulang anaknya segera!” tegas Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa siswa dan mahasiswa mulai diliburkan sejak tanggal 17 hingga 30 Maret dan melakukan proses kegiatan belajar di rumah melalui e-learning (belajar online) dengan menggunakan WA grup mata pelajaran, rumah belajar, ruang guru, dan atau jenis pembelajaran online lainnya, tentunya dengan bimbingan orangtua.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengeluarkan imbauan ke 33 pemerintah daerah. Kali ini, seluruh kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta lakukan patroli anak sekolah yang berkeliaran pada spot-spot keramaian.

Patroli petugas Satpol PP tersebut, guna memantau dan memastikan bahwa para pelajar tetap belajar dari rumah dengan diawasi intens oleh orangtua mereka.

Kasatpol PP Sumut Suriadi Bahar mengamini ihwal SE partoli wilayah yang pihaknya keluarkan mulai 18 Maret 2020. Kata dia, SE bernomor 812/Satpol.PP/I/2020 itu merupakan tindak lanjut dari SE Gubsu No.440/2666/2020 pada 17 Maret tentang Kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dan arahan langsung Gubsu kepada pihaknya pada 18 Maret tentang wabah berbahaya tersebut di Sumut.

“Sifatnya lebih kepada patroli wilayah bukan razia. Kalau razia pasti ada hukuman. Namun ini kita mau memastikan bahwa para pelajar tidak berkeliaran keluar rumah selama sekolah diliburkan dua minggu,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (19/3).

Terdapat dua poin krusial dalam SE tersebut. Pertama, patroli wilayah bermaksud memonitoring keberadaan pelajar (SD, SMP, dan SMA) yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti plaza, warnet dan cafe.

Kedua, melakukan pengecekan ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi serta tempat keramaian lainnya. Apabila ditemukan ada warga yang panic buying (membeli dalam jumlah yang berlebihan) agar memberi penyuluhan, pemahaman, dan pengertian untuk tidak resah dalam menghadapi Covid-19.

“Kami juga mengimbau agar para orangtua dapat mengawasi anak-anaknya dengan baik di rumah, dan tetap memastikan bahwa mereka tetap belajar seperti biasa serta tidak berkeliaran ke titik-titik keramaian tersebut,” harapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Selasa (17/3) telah mengeluarkan surat edaran meliburkan seluruh sekolah menengah atas (SMA) sederajat dan meminta siswa-siswi belajar secara mandiri dari rumah.

Sementara itu, kemarin petugas dari Kodam I/BB telah berjaga-jaga dan mengawasi aktivitas pelajar dan sekolah-sekolah. Para petugas tersebut memberikan pemahaman bahwa sekolah diliburkan sementara waktu. Sebab didapati masih ada pelajar yang datang ke sekolah untuk mengikuti proses belajar dan mengajar. (map/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – MENJAMIN keterbukaan informasi terkait penanganan Covid-19, Pemprov Sumut melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melakukan pembaruan informasi melalui konferensi pers (live streaming) secara berkala. Pada konferensi pers di Posko Media Center, Kamis (19/3), Ketua Pelaksana Gugus Tugas Riadil Akhir Lubis dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan bahwa Pemprov Sumut melalui Tim Gugus Tugas telah melakukan beberapa hal untuk penanganan wabah Covid-19 di daerah ini, seperti menyiapkan rumah sakit (RS) untuk menampung orang dalam pemantauan (ODP).

Beberapa RS yang disiapkan antara lain RS Perkebunan RS TNI Polri dan RS Swasta untuk menampung jika ada peningkatan kapasitas penerimaan ODP dan pasien dalam pengawasan (PDP). Sedangkan, RS utama tetap berada di RS Adam Malik. “Sampai hari ini, sekitar pukul 17.00 WIB, data pasien terkait Covid-19 berjumlah 19 PDP. 3 PDP sudah pulang dan dinyatakan negatif. Sedangkan untuk ODP berjumlah 53. Status Covid-19 yang positif di Sumut jumlahnya 2 dan 1 sudah meninggal,” jelas Riadil.

“Banyak pertanyaan tentang kesiapan tim medis. Saat ini, kita sedang memesan 10.000 Alat Pelindung Diri (ADP). Paling cepat besok atau lusa sudah tersedia di posko. RS rujukan sudah kita siapkan untuk PDP pada RS PTPN II di Tanjung Morawa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riadil pun mengimbau kepada seluruh pihak rumah sakit untuk menomorsatukan kepentingan pasien yang melakukan pelaporan. Bagi RS di kabupaten/kota yang tidak sanggup agar segera merujuk ke provinsi. Imbauan kepada masyarakat juga disampaikan, diantaranya melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, seperti social distancing (menjaga jarak), belajar dari rumah, ke luar rumah hanya seperlunya dan hindari kerumunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan bahwa saat ini ada satu pasien Covid-19 yang positif. Menyikapi hal ini, akan dilakukan penyelidikan epidemiologi dan tracing terhadap dua pasien positif Covid-19 untuk memantau dan mengidentifikasi ODP. “Tadi disebutkan ada 53 ODP. Dengan bertambahnya pasien positif, kemungkinan ODP juga akan bertambah. Ini yang akan kita lacak. Para ODP diminta agar tetap berdiam diri di rumah agar tidak ada kemungkinan peningkatan penyebaran,” imbau Alwi.

Saat ini, Alwi menyebutkan bahwa tim medis sedang menyiapkan 1.000 unit Rapid Test, sehingga status ODP secara dini bisa diketehui positif atau negatifnya dengan cepat. Apabila ada yang postif akan dikonfirmasi dengan Polymerase Chain Reaction (PCR), karena tes tersebut yang akurat. Rapid test hanya bersifat screening sementara. “Terakhir, imbauan Saya menegaskan imbauan yang telah disampaikan Ketua Pelaksana Gugus Tugas. Kami minta kerja sama dari seluruh masyarakat. Lakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) serta social distancing. Hal ini untuk memutus rantai penyebaran. Kalau kita gagal memutus, kemungkinan peningkatan akan lebih besar bahkan akan terjadi lonjakan,” pesan Alwi.

RS Jangan Tolak Pasien

Gubsu Edy Rahmayadi mengingatkan seluruh RS di Sumut agar tidak menolak warga yang memeriksakan diri terkait wabah Covid-19. Peran serta seluruh RS sangat penting dalam upaya percepatan penanggulangan wabah tersebut. “Jangan coba-coba ada rumah sakit yang menolak warga yang ingin periksakan diri. Masalah virus corona ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Harus sama-sama kita atasi masalah ini. Beberapa waktu lalu mereka nyatakan siap untuk berikan ruangan untuk warga PDP corona, malamnya semua pada tarik diri,” kata Gubsu saat memimpin rapat dengan pimpinan OPD Pemprovsu di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Kamis (19/3).

Dikatakannya, agar seluruh pimpinan OPD untuk saling berkoordinasi. Karena saat ini semua berlomba dengan waktu dan tidak cukup lagi waktu untuk berdiskusi. “Saling berkoordinasi Kadisperindag dan Kadis Ketahanan Pangan harus cek kembali stok cadangan beras dan lainnya. Jangan barang sudah langka baru kita sibuk mencari,” tambahnya.

Gubsu pun mengarahkan agar Satpol PP rutin melakukan patroli terhadap anak-anak sekolah yang masih berkeliaran diluar rumah. Sebab Pemprovsu sudah menginstruksikan agar melakukan aktivitas belajar dari rumah selama dua pekan ke depan. “Begitu saya selesai dilantik, Satpol PP adalah yang pertama sekali ingin saya tingkatkan. Nah, saat ini kalian harus lebih berperan, banyak anak-anak sekolah yang masih keluyuran, lakukan penertiban, lalu cek gudang-gudang para importir jangan sampai di saat seperti ini ada yang melakukan penimbunan masker dan APD,” ucapnya.

Menyikapi instruksi Gubsu, bila ada pihak RS menolak warga memeriksakan diri, Kadinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, sudah mengirimkan tim ke setiap RS. “Kita akan tagih komitmen mereka kemarin. Saya sudah turunkan tim agar itu disasar satu persatu. Awalnya semua mengaku siap untuk memberikan kamar isolasi. Saat ini kamar di RSU Adam Malik penuh. Untung RSU USU siap, sembari itu kita juga kan harus mempersiapkan ruang isolasi lainnya,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, Kepala Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Sumut Riadil Akhir Lubis menginformasikan kondisi terkini pasien Covid-19. “Izin pak, saya melaporkan info terkini. Saat ini sudah ada 49 ODP dan 17 PDP untuk Sumut. Untuk penanganan pasien PDP nanti akan difokuskan ke RSU Adam Malik dan RS GL Tobing/Medical Tembakau Deli PTP Nusantara II Tanjungmorawa,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim yang diketuai Abdul Azis menolak eksepsi Wali Kota Medan nonaktif, T Dzulmi Eldin dalam sidang beragendakan putusan sela, di ruang Cakra 1, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (19/3). Dengan begitu, kasus dugaann penerima suap Rp2,1 miliar ini akan tetap dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi.

Majelis hakim menilai, surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum KPK sudah jelas secara umum. “Menyatakan tidak dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Surat dakwaan dari Jaksa KPK sudah cukup jelas dan menjelaskan secara umum keterlibatan terdakwa,” ucap Azis dalam amar putusannya.

Menurut majelis hakim, pada poin kedua eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa, yang menjelaskan bahwa peranan Dzulmi Eldin tidak jelas dalam surat dakwaan, dinilai majelis hakim tidak tepat secara hukum. “Dalam dakwaan tersebut, dikatakan bahwa Dzulmi Eldin ikut andil menyuruh terdakwa Samsul Fitri untuk mengutip uang kepada para OPD. Maka dari itu hal tersebut akan dibuktikan di dalam proses persidangan,” katanya.

Usai pembacaan putusan sela, majelis hakim menunda proses persidangan hingga pekan depan. Majelis juga meminta kepada Jaksa KPK untuk menghadirkan saksi-saksi dan fakta dalam persidangan selanjutnya. “Melanjutkan persidangan pada pokok perkara, dengan menghadirkan saksi-saksi,” tegasnya Azis.

Usai persidangan, Junaidi Matondang, seorang penasihat hukum Dzulmi Eldin menyatakan, pihaknya tetap menerima hasil putusan sela tersebut. “Untuk sementara ini kita menerima keputusan majelis hakim. Maka dari itu, untuk selanjutnya akan kita ikuti keterangan saksi-saksi, jadi menyangkut eksepsi ini tidak akan kita bahas lagi,” tandasnya.

Mengutip surat dakwaan, terdakwa pada pertengahan Juli 2018 menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencapai jumlah tersebut.

Mendapat laporan itu, terdakwa kemudian memberikan arahan untuk meminta uang kepada para kepala OPD/pejabat eselon II dan Samsul Fitri menyatakan kesanggupannya. Samsul Fitri kemudian membuat catatan para Kepala OPD/Pejabat Eselon II yang akan dimintai uang serta perkiraan jumlahnya yang mencapai Rp240 juta.

Namun ternyata, permintaan Eldin melalui Samsul Fitri, hanya terkumpul Rp120 juta. Dalam kesempatan lain, permintaan Dzulmi Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019.

Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp1,5 miliar. Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp500 juta. Edin kemudian mengarahkan Samsul Fitri untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut.

Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, totalnya mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DENGAN mewabahnya virus corona di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, masker dan hand sanitizer menjadi barang yang paling banyak diburu masyarakat. Akibatnya, stok masker dan hand sanitizer mulai langka di pasaran dalam beberapa hari terakhir. Karenanya, tak sedikit masyarakat yang membuat sendiri kedua alat kesehatan tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Seperti yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, meracik hand sanitizer secara mandiri sebagai bentuk antiseptik terhadap penularan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, cairan pencuci tangan yang diracik tersebut diproduksi sebanyak 2.000 botol ukuran 50 mililiter (ml).

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pembuatan hand sanitizer dibantu tim Labfor Polda Sumut di bawah pimpinan Kompol Debora M Hutagaol. Hand sanitizer diracik dari bahan-bahan sesuai standar formula lembaga kesehatan dunia atau WHO. “Bahan-bahannya sesuai standar WHO, yang terdiri dari etanol (alkohol), gliserol/gliserin, H2O2 dan aquades. Hand sanitizer racikan tersebut dimasukkan ke dalam botol berukuran 50 ml sebanyak 2.000 botol,” jelas Tatan kepada wartawan, Kamis (19/3).

Disebutkannya, cairan pencuci tangan itu nantinya akan dibagikan kepada seluruh personel di lingkungan Mapolda Sumut. Tujuannya, tak lain sebagai langkah antisipasi penularan virus corona. “Hal ini merupakan sebagai bentuk upaya Polda Sumut untuk ikut terlibat dalam pencegahan dan penyebaran penularan virus corona,” ucapnya.

Dikatakan Tatan, Polda Sumut juga telah menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk agar personel dan tamu yang masuk dapat tetap terjaga kebersihan tangannya. “Selain membuat hand sanitizer, Polda Sumut juga meracik sendiri cairan disinfektan,” ujarnya.

Lebih lanjut Tatan mengatakan, secara rutin personel di lingkungan Mapolda Sumut dilakukan pengecekan suhu tubuh dan disemprot disinfektan setiap apel. Selain itu, para tamu atau masyarakat yang datang juga demikian. “Kegiatan ini dilaksanakan sesuai perintah Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, setiap personel dan ruang kerja di Mapolda Sumut harus bersih untuk menghindari wabah virus Covid-19,” tukasnya.

Senada disampaikan Kompol Debora M Hutagaol selaku tim Labfor Polda Sumut. Kata Debora, hand sanitizer yang diracik bahan-bahannya sesuai standar WHO. Disinggung salah satu bahan dasarnya yaitu gliserol atau gliserin yang merupakan obat untuk mengatasi konstipasi atau kesulitan buang air besar secara sementara, Debora menyatakan aman digunakan. “Kami mengikuti standar WHO komponennya, termasuk juga gliserol. Artinya, tidak ada efek samping, misalnya iritasi,” jelasnya.

Kata Debora, proses pembuatan dilakukan selama dua hari. Hari pertama 1.000 botol dan kedua juga 1.000 botol. “Sejauh ini dibagikan kepada internal di lingkungan Polda Sumut. Apabila lebih nantinya, maka akan dibagikan kepada masyarakat luas,” sebutnya.

Dia menambahkan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terkait wabah Covid-19. Artinya, menjaga kesehatan tubuh dan juga menerapkan pola hidup sehat dan bersih. “Harapan kami tentunya wabah penyakit ini cepat berakhir,” tandasnya.

Pemko Upayakan Ketersediaan Masker

Sementara, Pemko Medan segera berupaya mengadakan kembali ketersediaan stok masker dan hand sanitizer di Kota Medan. “Kita akan melakukan semua upaya untuk mengadakan masker dan peralatan lainnya,” kata Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kamis (19/3).

Kepada Sumut Pos, Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane menjelaskan, untuk kelangkaan masker saat ini, Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk segera menyediakan masker. “Soal masker sudah diminta Pak Plt Wali Kota agar segera diselesaikan, sedang diusahakan supaya masker tersedia di Kota Medan,” ujarnya.

Sedangkan untuk hand sanitizer, kata Arrahman, saat ini Pemko Medan telah meminta Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) untuk menyediakannya. “Dinas Ketapang kan ada Laboratoriumnya, jadi infonya memang nanti mereka yang membuat. Memang secara tupoksi itu bukan tugas Dinas Ketapang, tapi dalam kondisi darurat seperti ini kita tidak bisa lagi bicara tupoksi, siapa yang bisa berbuat untuk Kota Medan maka dia harus berbuat, karena kondisinya memang sedang darurat,” jelasnya.

Nantinya, hand sanitizer tersebut akan diedarkan di Kota Medan. “Prioritasnya untuk dibagikan ke rumah-rumah ibadah. Untuk itu, Plt Wali Kota terus mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tidak panik dan tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun,” tutupnya.

Pantauan Sumut Pos, saat ini Pemko Medan telah menyediakan hand sanitizer di sejumlah titik di Balai Kota Medan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rahman sangat menyayangkan lemahnya pengawasan Pemko Medan dalam mencegah terjadinya penimbunan masker dan hand sanitizer yang membuat langkanya kedua hal tersebut di pasaran. “Saat ini sedang urgent, tapi pemerintah tidak mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang dalam kondisi cemas,” katanya.

Dikatakan Aulia, saat ini harga hand sanitizer yang biasanya ada di kisaran harga Rp20 ribu melonjak tajam hingga ke Rp60 ribu, padahal cost logistik tidak mengalami kenaikan. “Dimana peran pemerintah dalam hal ini? Sudahlah langka, harganya pun mahal sekali, kasihan mereka yang tak mampu membelinya. Justru seharusnya pemerintah ada untuk menyediakan barang-barang itu kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau atau setidaknya harga normal,” tegasnya.

Untuk itu, Aulia meminta agar Pemko Medan mau meningkatkan pengawasannya supaya ketersediaan barang-barang tersebut tetap ada dan terjaga di Kota Medan. “Jangan hanya mereka yang menimbun barang saja yang ditindak, mereka yang sekonyong-konyong menaikkan harga juga harus ditindak. Sebab apa bedanya? Sama saja itu. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang sengaja memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri,” tutupnya. (ris/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang didiagnosa positif Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara naik menjadi dua orang. Satu di antaranya meninggal dunia pada Selasa (17/3) malam. Satu lagi masih dalam perawatan dan diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan. Belasan PDP lainnya masih dirawat. Melihat kondisi ini, rantai virus corona di Sumut diprediksi akan memanjang dalam dua minggu ke depan.

KEPALA dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, membenarkan satu PDP tambahan yang positif Covid-19 di sumut. Hal ini menyusul pernyataan Jubir Penanganan Covid-19 pemerintah pusat, Achmad Yurianto, yang menyebutkan kasus positif corona di Sumut sudah naik menjadi dua orang. “Saat ini kasus positif Covid-19 di Sumut sudah menjadi dua,” ungkapnya dalam keterangan pers, Kamis (19/3).

Dikatakan Alwi, penambahan satu orang positif Covid-19 ini sebelumnya merupakan salah satu dari PDP yang diisolasi di RSUP HAM.

Menyikapi kondisi ini, pihaknya sudah melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) kepada para kontak erat terhadap kedua PDP positif tersebut. Juga mengidentifikasi banyak orang yang kemungkinan ODPn

“Sudah disampaikan, bahwasanya saat ini sudah ada 53 ODP dan bertambah satu lagi yang positif. Kemungkinan akan bertambah (ODP), karena ada satu mata rantai lagi yang harus ditelusuri,” terangnya.

Melihat kondisi yang berkembang dan mempelajari kasus yang sudah terjadi, menurut Alwi, secara epidemiologi diprediksi akan ada peningkatan oasien dalam dua minggu ke depan. “ODP-ODP yang sebelumnya diminta secara sukarela untuk tetap tinggal di rumah atau mengisolasi dirinya, tidak terlalu patuh. Akibatnya, terjadilah kondisi yang seperti sekarang ini. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan terjadi peningkatan dalam dua minggu ke depan,” beber Alwi.

1.000 Liter Hand Sanitizer

Untuk itu, sebut Alwi, harus diputus mata rantai penularan. Caranya, dengan melakukan social distancing atau mengatur jarak sehingga tidak terjadi penularan. “Kita sedang menyiapkan alat rapid test (tes cepat) terhadap ODP-ODP. Sehingga secara dini mengetahui mana yang positif dan negatif. Kalau positif, maka dikonfirmasi lagi dengan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk benar-benar memastikan. Kita sudah memesan 1.000 unit alat rapid test,” sebutnya.

Selain upaya itu, masyarakat diimbau supaya menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara konsisten. Seperti mencuci tangan memakai sabun atau cairan antiseptik (hand sanitizer).

Tentang sulinya memperoleh hand sanitizer di lapangan saat ini, ia mengatakan, sudah meminta Fakultas Farmasi dan Teknik Kimia USU untuk membantu menyiapkannya.

“Kami sudah menerima sekitar 5 liter. Tetapi dalam waktu dekat, pesanan kita 1.000 liter akan siap. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkannya, bisa berhubungan dengan tim Gugus Tugas di Sumut,” jelasnya.

Alwi berharap, upaya yang dilakukan tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. “Makanya, diminta kepada para ODP menjaga dirinya (mengisolasi) selama 14 hari, untuk tidak ke luar rumah. Selain itu, diperiksa kondisi perkembangan kesehatannya. Apabila terjadi hal-hal menuju ke arah tanda-tanda penyakit Covid-19, segera memeriksakan dirinya,” tegas dia.

Jika gagal memutus mata rantai penularan ini, menurutnya, setelah dua minggu ke depan akan ada dua minggunya lagi peningkatan. Oleh karena itu, semua pihak diminta bersama-sama secara serius.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus bersama. Kalau tidak, maka akan gagal memutus mata rantainya sehingga terjadi peningkatan. Bukan dua kali lipat tetapi bisa quantum atau lonjakan,” pungkasnya.

Sekali lagi ia mengingatkan masyarakat, agar di rumah saja jika tidak ada hal yang sangat penting untuk ke luar rumah.

Ruang Isolasi Adam Malik Penuh

Kassubag Humas RSUP HAM, Rosario Dorothy Simanjuntak, membenarkan dua PDP positif corona. “Satu meninggal, satu lagi masih dalam perawatan,” ujarnya.

Hingga Kamis (19/3) sore, jumlah PDP yang masih dirawat sebanyak 11 orang. Jumlah PDP ini meningkat satu orang dari hari sebelumnya, Rabu (18/3) sebanyak 10 orang. “Sedangkan PDP yang sebelumnya dirawat dan telah dipulangkan masih tetap, yakni sebanyak tiga orang. Satu PDP baru datang sendiri ke sini hari ini (kemarin, red). Bukan dirujuk,” bebernya.

Rosa tidak menjelaskan asal si PDP baru tersebut. Begitu juga dengan riwayatnya, apakah baru datang dari luar negeri atau tidak. “Sudah aturan dari pusat, tidak boleh menyampaikan secara detail,” cetus dia.

Dengan bertambahnya jumlah PDP, lanjutnya, ruang isolasi di rumah sakit rujukan utama Covid-19 di Sumut sudah penuh. Pun begitu, apabila ada PDP lagi, tetap diterima namun dirujuk ke rumah sakit lain.

“Ruang isolasi hanya 11 ruangan dan sudah penuh. Jika ada PDP lagi, tetap terima, tapi akan dirujuk ke rumah sakit lain yang sudah ditunjuk Dinas Kesehatan (Sumut) sebagai rumah sakit perbantuan penanganan Covid-19,” tambahnya.

308 Kasus Positif

Sementara itu, hingga Kamis (19/3) petang, data pasien yang dikonfirmasi positif terjangkit Covid-19 tercatat sebanyak 308. Jumlah ini dikoreksi dari jumlah yang disampaikan juru bicara pemerintah Achmad Yurianto, yang menyebutkan total kasus pasien positif Covid-19 sebanyak 309. Dari jumlah tersebut, total ada 15 orang yang sembuh. Sementara yang meninggal dunia 25 orang.

Koreksi disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo. “Ada sedikit kesalahan dan sudah diklarifikasi dengan tim surveilans di PHEOC. Untuk data provinsi Riau pada 19 Maret tidak ada penambahan kasus. Jadi sampai saat ini kasus di Riau masih tetap 1 kasus (pasien positif Covid-19),” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis petang.

Sebelumnya, Yuri menyebutkan, ada 16 provinsi di Indonesia dengan jumlah pasien positif Covid-19. Dari 16 provinsi yang dimaksud, DKI Jakarta dan Banten memiliki jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak. “Total kasus kematian 25. Ini adalah sekitar 8 persen dari kasus yamg kami rawat. Ini angka tinggi tapi dinamis yang setiap saat akan berubah. Semoga tak ada lagi kasus yang meninggal,” kata Yuri.

Beberapa kasus meninggal yang diddapatkan terjadi pada rentang usia 45-65 tahun. Ada kasus meninggal juga yang terjadi pada seseorang 37 tahun. “Faktor lain hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu dan sebagian besar diabetes, hipertensi, dan jantung kronis,” jelasnya.

Dibanding Rabu (18/3) dengan 227 kasus, Kamis kemarin kasus bertambah 82 kasus baru hanya dalam 24 jam.

IDI Sumut: Ada Tim Dokter Khusus

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara (IDI Sumut), dr Edi Ardiyansyah, mengatakan tim dokter yang khusus menangani pasien terindikasi virus corona atau PDP, dan suspect sudah dibentuk.

“Sudah ada tim dokternya yang dibentuk sesuai Prosedur Operasi Standar (SOP) dari rumah sakit (RS) yang berlaku. Jadi tidak semua diterjunkan,” ujar Edi kepada Sumut Pos, Kamis (19/3).

Menurutnya, bagi dokter yang sudah ditugaskan, tidak ada kata untuk tidak melayani. Para dokter ini di bawah naungan Dinas Kesehatan, sehingga standarnya haruslah yang baik. “Jika sudah dibentuk tim, maka harus optimal dan maksimal dalam menangani pasien terindikasi Covid-19. Tentunya sudah diperhitungkan segala kemungkinannya. Sudah pasti melakukan antisipasi terlebih dahulu. Jika ada hal-hal di luar harapan, itu berarti sudah diluar kuasa para dokter ini,” katanya.

Adapun langkah-langkah yang harus dicapai dalam penanganan PDP dan suspek covid-19, menurutnya. melayani dengan sebaik-baiknya, serta mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi dan antisipasinya. Seperti perlindungan diri, sarana, dan keselamatan bagi tim dokter ini.

Ia berharap, agar tim yang memberikan layanan dapat menyediakan dan mempersiapkan sarana, prasana, tempat penampungan, dan karantina dengan standar yang baik, laya,k serta secara profesional.

“Tim medisnya juga harus disiapkan sematang-matangnya. Tentunya yang kompeten dan tidak asal-asalan,” tukasnya.

Kabid P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan, Muthia Nimphar, menjelaskan tim dokter khusus adalah wewenang dari RS yang ditunjuk oleh pemerintah. “Tim dokter ini, khusus menangani pasien dengan pengawasan (PDP), dan suspect. Tentunya RS telah menunjuk tim-tim dokter yang kompeten dalam menangani PDP dan suspect ini,” ujar Muthia.

Dalam hal ini Dinkes Sumut bekerja sama dengan Dinkes Medan hanya menangani dan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) untuk ODP saja. “Namun ke depannya akan kita minta juga data tersebut ke RS yang menangani PDP dan suspek. Kalau untuk ODP, semua TGC telah digerakan, termasuk pelayanan di Puskesmas hingga aparatur negara, seperti kepling, lurah dan camat,” jelasnya. (ris/mag-1/kps)