BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Rencananya bulan depan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan akan ditender. Harapan masyarakat proses tender yang akan berlangsung dilakukan secara terbuka dan pemenang proyek yang melaksanakan pembangunan harus memiliki kapasitas. Demikianlah ditegaskan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin, Rabu (4/3).

Ia mengapresiasi proses tender yang segera dilasanakan Pemko Medan untuk membangun jembatan tersebut. Sebab, akan membuka akses jembatan yang selama ini menjadi penghambat bagi transportasi bagi masyarakat sekitar.

Harapannya, proses tender yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara terbuka, siapapun pemenangnya dalam tender itu diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut sesuai bestek.

“Kita tidak ingin kejadian yang lama terulang lagi, makaya kita minta tendernya benar – benar dilaksanakan sesuai prosedur agar tidak menghasilkan pembangunan jembatan yang bobrok,” tegas Saharuddin.

Ketua Gerbraksu ini meminta kepada pelaksana tendar yang lama harus diperjelas seperti apa sanksi yang diberikan kepadanya oleh pemerintah dan penegak hukum.

“Kita lihat, sudah tiga kali tender pemenangnya orang yang sama. Jadi, kita tidak mau sampai ke empat kali terjadi. Makanya kita minta yang menang nanti memang mempunyai kapasitas dan dokumennya benar – benar sesuai kemampuannya. Jangan nanti karena ada titipan, jembatan itu terbengkalai lagi,” ungkap Saharuddin.

Sebelumnya, Plt Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan masih melakukan appraisal (taksiran nilai property) terhadap sebagian lahan yang akan dibangun jembatan Titi Dua Sicanang Belawan tersebut.

“Sampai saat ini kita masih menunggu final appraisal-nya dari Dinas PKPPR, mereka masih hitung. Katanya paling lama akhir bulan ini appraisalnya selesai,” ucapnya.

Dikatakan Zulfansyah, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang yang baru berada tepat di samping jembatan alternatif yang saat ini digunakan oleh masyarakat Sicanang.

Zulfansyah mengaku telah menemui masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jembatan itu, masyarakat pun kooperatif dan saat ini hanya tinggal menunggu appraisalnya. Setelah appraisal nya selesai, pihak Pemko Medan pun akan segera membayar biaya pembebasan lah tersebut.

“Kalau akhir bulan (Maret) ini appraisalnya sudah selesai, maka paling lama awal bulan April sudah bisa kita tenderkan proyeknya. Proses tender sendiri memakan waktu sekitar 40 hari,” kata Zulfansyah.

Bila sudah ditenderkan, kata Zulfansyah, maka proses pengerjaan jembatan pun sudah bisa dilaksanakan. “Kalau tendernya selesai di pertengahan bulan Mei, maka paling lama akhir bulan Mei sudah bisa mulai dikerjakan.Waktu pengerjaannya kita targetkan 6 bulan, jadi target kita November 2020 ini sudah selesai dan sudah bisa langsung dipergunakan,” jelasnya.

Zulfansyah menerangkan, Pemko Medan sudah menganggarkan dana sebesar Rp15 miliar dari APBD Kota Medan untuk membangun jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut.

“Anggarannya Rp15 miliar, memang itu tidak cukup untuk membangun sampai tuntas lengkap dengan pernak-pernik jembatan itu, tapi setidaknya nilai itu sudah bisa dipergunakan untuk membangun jembatan secara konstruksi hingga fungsinya kita pastikan layak untuk dilintasi. Jadi saat ini, kita memang sedang menunggu proses appraisalnya saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya jembatan Titi Dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017 jembatan tersebut amblas. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Angkutan Darat Kota Medan siap berpartisipasi pada lelang operator bus dengan skema pembelian jasa layanan atau Buy The Service (BTS), yang diketahui dibuka dalam waktu dekat ini. Pemerintah Kota Medan diharap prioritaskan pengusaha lokal sebagai pemenang lelang nantinya.

“Antusias kawan-kawan mengikuti tahapan lelang bus BTS ini sebenarnya sangat besar. Cuma persyaratan dan ketentuan yang kita lihat banyak kali tercantum. Sulit juga kita dalam bersaing nantinya. Makanya butuh bantuan Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan untuk menjamin kita menang lelang itu,” kata Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe menjawab Sumut Pos, Kamis (5/3).

Diungkapkan dia, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah dokumen yang diminta sesuai persyaratan lelang operator bus BTS. Termasuk, akan membentuk konsorsium sejumlah perusahaan transportasi darat. Namun ada sejumlah persyaratan pula, yang dirasa Organda Medan cukup sulit mereka penuhi.

“Salah satunya mengenai surat dukungan dari perbankan. Ini diantaranya yang memberatkan kita. Dan memang cukup banyak juga serba serbi persyaratan yang mesti kita penuhi. Kami harap kiranya hal-hal yang sulit dipenuhi ini dapat dipermudah oleh Dishub Medan. Sebab hasilnya nanti ditentukan oleh kementerian,” katanya.

Pihaknya sangat mendukung kemajuan Kota Medan sebagai kota megapolitan di bidang transportasi massa. Apalagi mengingat perkembangan zaman dan teknologi dewasa ini, instrumen transportasi sudah berkiblat dalam bentuk layanan aplikasi by gugdet.

“Sekarang ini sudah banyak transportasi online seperti Gojek, Grab, Gocar dan lainnya. Bagaimana kita mau menyaingi perusahaan-perusahaan itu dengan perkembangan zaman saat ini. Makanya seperti yang tadi saya katakan, jika pengusaha lokal tidak didukung pemda mengikuti perkembangan sekarang ini, ke depan kami juga sulit berkontribusi terhadap pembangunan,” katanya.

Diberitakan sebenarnya, wacana penerapan alat transportasi massal berupa bus BTS benar-benar akan segera terwujud di Kota Medan. Saat ini proses persiapan Bus BTS akan segera masuk ke tahap lelang operator. Pihak yang memenangkan lelang nantinya akan bertindak

sebagai operator bus BTS. Bagi pemenang lelang, wajib menyiapkan 81 bus di 5 koridor. “Ini mau masuk tahap lelang operator, agak sedikit mundur waktunya, tapi ini akan segera dilelang,” ucap Kadishub Medan, Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Rabu (4/3).

Sedangkan proses lelangnya, lanjut Iswar, pihak Dishub Medan tidak akan ikut campur. Mereka yang mau ikut lelang langsung mendaftarkan diri ke Kementerian Perhubungan. “Kalau kita di dinas hanya memfasilitasi, bagaimana supaya Kota Medan ini bisa segera diterapkan Bus BTS ini,” katanya.

Nantinya, pihak operator harus bisa menyediakan armada bus yang dibutuhkan, setidaknya di 5 koridor yang telah direncanakan. “Itu setidaknya harus ada 81 unit bus, mulai dari yang berukuran sedang sampai bus yang berukuran besar. Pemenang lelang wajib menyiapkan 81 busa di 5 koridor itu,” tegasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen Kota Medan mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Kamis (5/3). Deposito yang telah mereka tanamkan ke perusahaan tersebut tidak bisa ditarik lagi, pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melikuidasi PT Minna Padi. Khusus di Medan, dana investasi yang tertanam di Minna Padi nilainya mencapai Rp1,2 triliunn

“Kami bingung kenapa dana yang kami masukkan di Minna Padi, yang tadinya sebagai deposito dengan ikatan 6-12 bulan, pokok dijamin 100 persen pengembalian ditambah bunga 10-11% per tahun, sekarang tidak bisa dikembalikan kepada kami secara utuh sesuai dengan perjanjian,” kata Chris, Leo dan Erick mewakili Aliansi Korban Minna Padi Medan kepada Anggota F-PDIP DPRD Sumut, Sugianto Makmur.

Mereka mengungkapkan, pertimbangan awal menempatkan dana ke Minna Padi karena perusahaan tersebut legal dan di bawah pengawasan OJK. “Kami percaya dan merasa aman karena (Minna Padi) di bawah pengawasan OJK dan memiliki Bank Kustodi,” kata Chris.

Para nasabah bahkan bertambah heran, akibat likuidasi tersebut dana mereka menjadi berkurang. Mereka pun mempertanyakan Minna Padi dilikuidasi disebabkan pelanggaran apa. Sebab hingga kini akses informasi tentang itu sangat tertutup dari PT Minna Padi Aset Manajemen.

“Kemudian apa sanksi OJK kepada Minna Padi? Kenapa kesalahan perusahaan justru merugikan nasabah/investor? Bukankah OJK beroperasi mendukung investor atau pengusaha kecil? Kami mengharapkan pengembalian dana kami secara utuh sesuai dengan perjanjian awal,” katanya.

Leo menambahkan, untuk di Medan diketahui paling besar dana investasi yang tertanam di Minna Padi nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Sedangkan total nilai investasi se Indonesia mencapai Rp6-7 triliun. “Medan paling besar dari daerah lain di Indonesia yang dananya tak dapat dikembalikan dan jumlah nasabah terbesar (ribuan orang) Minna Padi,” ucapnya.

Adapun para nasabah yang berinvestasi di Minna Padi juga bervariasi. Namun khusus produk Minna Padi yang dilikuidasi OJK, baru diketahui nasabah pada 21 Oktober 2019. Sedangkan diketahui bahwa produk dimaksud telah suspend, sejak 9 Oktober 2019.

Sebelum berinvestasi, para nasabah dijanjikan mendapat pengembalian deposito berbentuk reksadana dari 10-11 persen. Dari pengaduan itu juga terungkap, ada nasabah yang baru bergabung satu hari setelah produk Minna Padi kena suspend.

“Kawan-kawan di Bandung dan Jakarta sudah berupaya menanyakan ke Minna Padi, namun hasilnya masih nihil. Makanya kami berpikir tidak perlu melakukan hal yang sama di Medan. Kami bermohon agar para wakil rakyat melalui Pak Sugianto Makmur dapat memfasilitasi permasalahan ini, sehingga dana kami dapat kembali. Minimal untuk pokoknya saja,” kata para nasabah.

Menyikapi aspirasi ini, Sugianto Makmur berjanji segera mengomunikasikan ke anggota Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi C DPRD Sumut, sekaligus akan mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat.

“Pada prinsipnya saya siap membantu persoalan dan nasib yang sedang bapak dan ibu hadapi saat ini. Nanti saya akan sampaikan ke kawan-kawan fraksi yang di Komisi C, karena saya kebetulan tugas di Komisi B. Sehingga persoalan ini cepat mendapat solusi terbaik sesuai harapan bapak dan ibu,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama lima hari penuh, yakni sejak tanggal 22 sampai 26 Februari 2020, Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan sukses menggelar pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Global Training Center (GTC) Jakarta. Sejak awal sampai berakhirnya pelatihan, 65 peserta tampak sangat antusias. Sebab, mereka mendapatkan pelajaran dari para profesional di bidang keperawatan kegawatdaruratan.

Pada hari pertama, Tim GTC telah memberikan berbagai materi, termasuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT). Mulai konsep dasar EKG, interpretasi EKG gangguan pembentukan/hantaran impuls listrik, acute coronary syndrom dan EKG pada iskemik dan infark miokardium hingga therapi electrik/DC shock plus AED (Automated External Defibrillator). Untuk hari kedua masuk ke pembahasan tentang bantuan hidup dasar dan AED, initial asesment dan trauma thorak, abdomen; serta airway dan breathing management. Dilanjutkan hari ketiga materi shock management, trauma kepala dan spinal, trauma muskuluskeletal dan cedera thermal.

“Untuk materi di hari keempat fokus pada keracunan dan gigitan binatang, triase dan transportasi pasien gawat darurat,” ungkap Ketua Panitia, Syaiful, S.Kep, Ns, MKM.

Sementara itu, Direktur Akper Kesdam I/Bukit Barisan Medan, Suharto, SKM, M.Kes menambahkan bahwa pelatihan BTCLS ini untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penangananan sistem kegawatdaruratan jantung dan pernafasan serta penanganan trauma sesuai dengan lingkup kewenangan perawat. Hal ini sejalan dengan visi prodi Akper Kesdam I/BB Medan yaitu menjadi program studi Diploma III Keperawatan yang unggul berskala Nasional. (rel)