MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemerintah Kota Medan telah berlangsung sepekan dan memasuki pekan kedua. Hingga Senin (18/11) siang, terpantau 503 orang pelamar telah mendaftarkan diri melalui website resmi milik BKN. Adapun Pemko Medan membuka kuota 193 lowongan CPNS.

“Per siang ini total ada 503 orang yang sudah mengisi formulir pendaftaran. Dari total itu, 146 di antaranya sudah submit,” ucap kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (18/11).

Dari 146 yang sudah submit tersebut, 25 di antaranya sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Sebanyak 25 lainnya sudah diverifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). “Sisanya yang 96 lagi belum diverifikasi,” terangnya.

Menurut Muslim, jumlah yang telah mendaftarkan diri ini terbilang cukup banyak. Artinya, respon terhadap perekrutan CPNS ditahun ini terbilang sangat baik. “Untuk kategori masih tersisa waktu pendaftaran 1 minggu lagi. Penutupannya tanggal 25 November nanti,” sebutnya.

Biasanya, kata dia, tren pendaftar CPNS akan meningkat secara tajam pada 5 sampai 3 hari terakhir sebelum pendaftaran ditutup. “Sekarang, masih banyak yang masih melihat-lihat formasi di tempat lain. Tapi biasanya kalau sudah 5 atau 3 hari sebelum tutup pendaftaran, pendaftar sudah menetapkan pilihan dan melakukan pendaftaran,” katanya.

Mengenai lokasi ujian CPNS Kota Medan, pihak BKD belum menentukan lokasi. Meski telah memiliki beberapa alternatif lokasi, BKDPSDM Medan masih menunggu perkembangan jumlah pendaftar yang ada.

“Kita tunggu dulu pendaftaran ditutup. Nanti akan lihat berapa banyak yang mendaftar. Kita ada 2 lokasi yang akan kita ajukan sebagai lokasi ujian ke BKN, yaitu SMP Negeri 1 Medan dan SMK Binaan. Kalau jumlah pendaftar memungkinkan untuk 1 sekolah saja maka kita tidak perlu ajukan 2 lokasi ujian. Tapi kalau pendaftarnya sangat banyak, kita akan ajukan keduanya,” tutupnya.

BKD Sumut Belum Mendata Pelamar

Berbeda dengan Pemko Medan, Pemprov Sumut belum menghimpun jumlah pelamar yang telah mendaftar ke instansinya. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, hal ini disebabkan jumlah pelamar yang mendaftar masih dinamis.

“Datanya ini ‘kan masih bolak balik masuk. Tiap hari terus masuk, makanya data belum bisa direkap sama anggota,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (18/11).

Ia mengemukakan, pelamar yang meregistrasi secara online dalam pembuatan akun pendaftaran, nantinya akan diverifikasi oleh tim BKD Setdaprovsu. Saat ini, proses masih berlangsung.

“Data belum direkap dan belum bisa dikategorikan lengkap. Pelamar langsung online. Nanti mesti diverifikasi semua (berkas yang masuk) nanti. Anggota masih kerja terus,” katanya.

Dinilai Lambat

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar menilai BKD Setdaprovsu lambat dalam menghimpun data jumlah pelamar CPNS. Meski begitu, ia memahami lantaran mekanisme ini baru berjalan seminggu, BKD tak ingin ada kesalahan dalam penyampaian data peserta yang telah melamar.

“Seharusnya mereka (BKD) tahu update jumlah pelamar. Sehingga kita mengetahui tingkat antusiasme masyarakat dalam penerimaan pegawai tahun ini. Begitupun, karena ini masih baru dibuka, wajar jika belum banyak pelamar. Mungkin masih mencari formasi dan jurusan yang cocok,” katanya.

Diketahui, tahapan pendaftaran CPNS mulai 12 sampai 25 November 2019. Calon pelamar diharapkan segera membuat akun sesuai ketentuan berlaku, agar dapat mengikuti mekanisme selanjutnya.

“Pastikan betul persyaratan yang diminta tidak ada yang ketinggalan. Persiapkan juga diri dengan baik, sehingga nanti sewaktu ujian sukses menjawab semua soal,” saran dia.

Pemprov Sumut sebelumnya telah merilis formasi CPNS 2019 pada Senin (11/11). Dari 306 formasi sesuai jatah yang diberikan Kemenpan RB, tidak tersedia lowongan untuk tenaga pendidik. Padahal usulan ke pusat sebanyak 417 formasi. (map/prn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Densus 88 Anti Teror benar-benar tidak ingin aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan terulang. Karena itu hingga saat ini dipastikan telah ada 46 terduga teroris yang telah ditangkap. 23 terduga teroris di antaranya terhubung dengan pelaku bom bunuh diri RNM. Mereka merupakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Medan pimpinan Yn

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, 46 terduga teroris itu telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi, seperti Medan, Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Jawa Barat. “Yang paling banyak di Medan dengan 23 orang,” terangnya.

Ke-23 orang terduga teroris itu merupakan satu kelompok JAD Medan dengan amir berinisial Y. Yang menarik, empat orang dari 23 orang itu menyerahkan diri. Hal tersebut bukti bahwa Densus 88 Anti Teror juga melakukan soft approach. “Melalui keluarga dan tokoh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu, dua orang di antaranya meninggal dunia saat proses penangkapan. Kedua terduga teroris itu melakukan perlawanan dan membahayakan petugas. “Dua orang yang meninggal berinisial K dan P. Satu anggota Densus 88 Anti Teror mengalami luka sabetan senjata tajam saat menangkap dua orang itu,” tuturnya.

Saat ini 20 orang masih dalam pemeriksaan. RNM pelaku bom bunuh diri juga termasuk dalam angka tersebut. Untuk sementara diketahui kelompok ini memiliki sejumlah peran. Di antaranya, berbaiat kepada pemimpin ISIS yang baru, membantu memberikan peralatan dalam rangka membuat bom dan idad atau pelatihan militer. “Itu semua dilakukan setiap anggotanya,” terangnya.

Dedi menjelaskan, saat ini setiap anggota polisi, khususnya di Medan diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Sebab, mungkin ada yang terusik dengan penangkapan jaringan JAD Medan tersebut. “Upaya soft approach juga dilakukan ya,” tuturnya.

Untuk upaya kontra dan deradikalisasi, dia menjelaskan bahwa Polri akan mendukung penuh. Sesuai informasi yang didapatkan, Wapres Maruf Amin telah memimpin langsung semua stakeholder untuk membuat konsep yang lebih membumi. “Tentu ini harus bersama-sama, karena paparan radikalisme itu sangat luas,” ujarnya. (idr/jpg)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascabom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Densus 88 Anti Teror telah menangkap 26 terduga teroris di Sumatera Utara. Fakta baru yang mengejutkan, ke-26 tersangka jaringan bomber Medan itu selama ini rutin berlatih di kawasan Gunung Sibayak, Tanah Karo, Sumatera Utara. Di sana, mereka berlatih militer, seperti berkuda dan memanah.

“BEBERAPA kali mereka berlatih di Tanah Karo. Selama ini kita memonitor kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi kalau mereka tak beraksi, kita juga tidak bisa melakukan penindakan. Setelah mereka melakukan aksi, kita melakukan pendalaman. Mereka ternyata berjaringan. Cukup besar,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, saat diwawancarai usai disposal atau pemusnahan barang bukti bahan peledak di lahan PTPN II Helvetia, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Senin (18/11) sore.

Agus mengaku heran dengan pelatihan yang dilakukan jaringan teroris di Medan itu, karena pola pelatihannya seperti zaman batu. “Tolonglah yang latihan-latihan itu (naik kuda, memanah), untuk apa sih? Sekarang ini kita waktunya berinovasi. Kreatif. Karena ke depan bangsa ini akan berhadapan persaingan global. Jangan kembali lagi ke jaman batu. Ini zaman teknologi yang terus berkembang setiap saat dan kemajuannya bisa per hari. Terus berubah dan berkembang,” bilangnya.

Tak hanya itu, menurut Agus, beberapa pelaku sering mengunjungi narapidana teroris yang ditahan di Lapas Tanjung Gusta. Salah satunya, Rabbial Muslim Nasution alias Dedek, yang melakukan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Rabu (13/11) pagi. “Kelompok ini bisa saja melakukan aksi di manapun. Bahkan di tempat-tempat rumah ibadah untuk memperkeruh suasana. Termasuk di kantor dinas pemerintah,” cetus Agus.

Hingga Senin (18/11), penangkapan jaringan teroris di Sumatera Utara mencapai 26 orang. Sebelumnya, jumlah pelaku yang ditangkap sebanyak 18 orang. Pada Minggu (17/11), tim kembali menangkap 5 orang. Dan pada Senin (18/11), 3 orang tersangka kembali ditangkap.

“Dari kelima pelaku yang ditangkap pada Minggu, dua di antaranya menyerahkan diri ke Mapolsek Hamparan Perak. Dari jumlah tersangka itu, 3 di antaranya tewas (satu bom bunuh diri, dua tewas ditembak),” ungkap Agus.

Setelah dilakukan pengembangan, 3 pelaku lainnya, Senin (18/11). Masing-masing berinisial C, HP dan HI. “Ketiga pelaku yang baru ditangkap ini masih dalam kaitan jaringan yang sama. Pelaku berinisial C merupakan bendahara. Sedangkan P dan HI berjanji ketemu dengan tiga pelaku yang melawan saat ditangkap di Hamparan Perak. Jadi totalnya sudah 26 tersangka ditangkap,” terang Agus.

Menurut dia, tersangka HP dan HI memiliki kemampuan merangkai bom atau bahan peledak. Kedunya ditangkap di wilayah Belawan. Sedangkan tersangka C diserahkan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. “Kita masih menelusuri bagaimana mekanisme aliran dana tersangka C yang berperan sebagai bendahara,” ucapnya.

Seluruh tersangka yang terkait bom bunuh diri diketahui telah membaiatkan diri ke pimpinan ISIS dan pernah melakukan latihan militer di Gunung Sibayak, Karo, Sumatera Utara. Salah satu tersangka merupakan pelaku bom bunuh diri yang berinisial RMN dan meninggal ketika kejadian.

Kemudian, dua tersangka lainnya tewas saat dilakukan penangkapan. Kedua tersangka yang meninggal itu berinisial NP dan K alias Khoir. Keduanya berperan sebagai pembuat bahan peledak yang digunakan RMN. Salah satu tersangka yang ditangkap termasuk Y, selaku pimpinan kelompok tersebut.

Kemudian, ditangkap pula istri RMN berinisial DA. Para tersangka lain, yaitu MAI, MN, AL, AS, F, S (perempuan), DH alias Abu Said, KS alias Abu Munsir, S, S, Z, MFJ, SS, W alias Yunus, DS, IF, DS alias Hendro, dan AH.

Tak Hafal Pancasila

Dari 26 tersangka yang ditangkap, lima di antaranya merupakan perempuan. “Rata-rata yang ditangkap masih muda. Beberapa di antaranya menyesal kenapa ikut dalam jaringan tersebut. Ketika saya tanya, rata-rata dari mereka tidak bisa menyanyi lagu Indonesia Raya. Juga tidak hafal Pancasila. Kalau ditanya cinta Indonesia, mereka diam saja dan tak mau menjawab,” beber Agus.

Jaringan atau kelompok ini melakukan pengajian eksklusif dan tertutup, dengan jumlah dan orang-orang tertentu. “Mereka memiliki kemampuan masing-masing, ada yang bisa merakit (bom), guru atau perekrut dan lainnnya,” kata mantan Direktur Reskrimum Polda Sumut ini.

Ditegaskan Agus, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. “Para Kapolsek dan Kapolres sudah dipanggil untuk meningkatkan kewaspadaan. Apalagi menjelang natal dan tahun baru. Siapapun orang yang masuk kelompok ini, akan terus ditindak. Ini untuk memberi rasa aman kepada masyarakat,” tegasnya.

Polres & Pemkab Karo Rapatkan Barisan

Penangkapan 26 orang teroris yang disebut-sebut selama ini berlatih berkuda dan memanah di Tanah Karo, menggemparkan warga Bumi Turang. Warga Karo sontak was-was.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Benny Remus Hutajulu, yang dikonfirmasi Senin (18/11), meminta masyarakat Karo tetap tenang dan menginformasikan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masing-masing. “Langkah pengawasan sudah kita lakukan dengan mem-follow-up ke TKP,” tegasnya.

Ke depan, lanjut Benny, jajaran Polres Karo dan stakeholder serta masyarakat, akan merapatkan barisan untuk mengawasi wilayah masing-masing. “Jika menemukan hal-hal yang janggal, segera menginfokan pada aparat,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak paranoid atau ketakutan berlebihan menghadapi informasi tersebut. “Masyarakat kita himbau ikut serta, minimal mengawasi lingkungan masing-masing. Mari sama-sama kita ciptakan ketahanan dan resistensi pada ancaman terorisme maupun radikalisme,” ajak Benny.

Polres Tanah Karo berjanji segera membahas masalah ini dengan stakeholder dan berkordinasi dengan satuan atas. “Kita juga mengimbau para kepala desa untuk mendata warga pendatang di desa masing-masing. Kalau ada yang mencurigakan segera menginfokan ke aparat,” tandasnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, mengaku telah memerintahkan para Camat bekerjasama dengan lurah dan kepa desa segera mendata warga asing di wilayah masing-masing. “Pengawasan diperketat. Warga asing yang tidak jelas identitasnya, harus diperiksa. Para kepala desa harus membuat peraturan, agar warga baru wajib lapor,” tegasnya.

Apabila ditemukan identitas yang tidak jelas, Terkelin meminta para camat dan kepala desa segera berkordinasi dengan pihak kepolisian. “Kita juga sudah memerintahkan Satpol-PP melakukan razia bersama camat di wilayah yang terindikasi rawan masyarakat pendatang,” tandasnya.

Pemusnahan Bom Rakitan

Adapun pemusnahan bom rakitan berbentuk pipa paralon dan kaleng piloks, dilakukan petugas Densus 88 Antiteror Mabes Polri bersama tim Gegana Brimob Poldasu di lahan PTPN II Jalan Sei Bederah Jatian, Pasar III Lori, Dusun XX, Desa Klumpang Kebon, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, Senin (18/11) siang.

“Bom rakitan itu hasil sitaan. Bahan peledak ini sempat dibuang di sungai, tetapi akhirnya ditemukan tim ketika melakukan penelusuran di kawasan Sicanang,” kata Kapoldasu, Irjen Agus.

Pemusnahan bom rakitan jaringan terduga bomber bunuh diri di Markas Polrestabes Medan ditemukan di salah satu rumah di Canang Kering, Kecamatan Medan Belawan, diletakkan di tengah areal lahan perkebunan yang sudah gersang untuk diledakkan

Petugas mengontrol pemusnahkan bom rakitan itu dengan jarak sekitar 500 meter. Suara ledakan keras terjadi saat pemusanahan berlangsung. Selain itu, sejumlah bahan kimia dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kapoldasu, Irjen Pol Agus Adrianto dan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan serta pejabatan utama Poldasu sejajaran menyaksikan langsung pemusnaham bom dan mengundang perhatian warga sekitar.

Dua bom tersebut, katanya, merupakan hasil penggeladan Densus 88 Antiteror di rumah Yanto, yang diduga sebagai salah satu rekan pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Memang daya ledak bom tersebut low eksplosive. Tetapi jika dalam jumlah banyak, daya ledaknya akan besar. Apalagi ditambah potongan-potongan besi, paku. “Apalagi ditambah dengan potongan besi dan gotri, itu bisa memancarkan bahan tajam yang membahayakan,” katanya.

Dikatakannya, masih ada beberapa barang bukti yang belum dimusnahkan, misalnya senjata api rakitan, parang, sangkur, senapan angin dan lainnya. Kemudian ada tabung atau pipa paralon karena di dua ujungnya sudah disemen sehingga kalau salah penanganan bisa membahayakan petugas. “Nanti dari Labfor yang akan melakukan,” katanya.

Pelaku perakit bom itu adalah Yanto yang juga di rumahnya juga ditemukan bahan-bahan peledak yang juga dimusnahkan itu.

Dedek Dikuburkan di Liang Neneknya

Pascapenolakan warga kampungnya menguburkan jenazah pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Rabbial Muslim Nasution alias Dedek, akhirnya warga menerima jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin (18/11) malam.

Pantauan Sumut Pos, warga ramai mendatangi TPU tersebut untuk melihat prosesi pemakaman Dedek. Prosesi pemakaman berjalan dengan kondusif, tanpa pada penolakan dari warga sekitar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama pihak kepolisian, pihak kecamatan yang membantu dalam proses fardhu kifayah alkmarhum Dedek, yang kita kenal nama panggilannya,” ungkap Kepala Lingkungan (Kepling) 3, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan. Medan Petisah, Ardiansyah Poetra di lokasi pemakaman.

Ardiansyah menjelaskan, jenazah Dedek dikuburkan satu liang lahat dengan neneknya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di pemakaman tersebut juga dimakamkan ibu kandung pelaku.

“Warga dan keluarga korban minta jenazah dikuburkan di pekuburan Sikambing ini, karena silsilah keluarganya semua di sini,” jelas Ardiansyah.

Menurutnya, seorang manusia layaknya dikubur sebagai seorang manusia. “Kebetulan dia beragama Islam, jadi kita kuburkan secara Islam,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Senin siang, belasan orang menggelar unjuk rasa menolak jenazah bomber itu dikebumikan di TPU tersebut. “Kami juga punya hak menolak teroris bom dikuburkan,” kata salah pendemo, Dedi Harvi Syahari, yang engaku dari Garuda Merah Putih Community Sumut.

Namun tak berapa lama menggelar aksi, warga sekitar mendatangi pendemo. Warga mengatakan, menerima jenazah Dedek dimakamkan di lingkungan mereka. “Insha Allah kami menerima semua di sini,” kata Amin Tanjung di hadapan pendemo.

Menurut Amin Tanjung, warga juga mengecam keras perbuatan Dedek. Namun warga hanya ingin menjalankan fardhu kifayah bagi jenazah sesama umat muslim.”Untuk dosa, urusan dia.Tapi fardhu kifayah, wajib kita lakukan selaku umat muslim. Insha Allah jenazah siapapun kita terima. Mr X pun kita terima di sini,” tandas Amin. (ris/deo/fac/gus)

PEMAKAMAN: Prosesi pemakaman Rabbial Muslim Nasution alias Dedek (24), pelaku bom bunuh diri Medan, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin (18/11) malam.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengultimatum pihak rumah sakit (RS) khususnya di Sumut, apabila tidak menerapkan fungsi sosialnya maka bisa diberikan sanksi pidana.

Bahkan, jenderal polisi berpangkat bintang dua ini sama sekali tidak akan ragu untuk memproses kasusnya jika ada ditemukan.

“Harapan kita tidak ada satupun rumah sakit yang sampai menolak (pasien), karena (hal) itu bisa sanksi pidana. Kalau itu sampai terjadi, saya tidak ragu untuk memproses rumah sakit yang tidak menjalankan fungsi sosialnya,” kata Agus saat diwawancarai usai berkunjung ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (18/11).

Menurut Agus, setiap rumah sakit tentu memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sejalan dengan itu, bisa dibantu untuk pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan pasien. “Seharusnya dengan kebijakan pemerintah sudah jelas, dalam lima tahun ke depan salah satu orientasinya adalah terkait masalah kesehatan. Hal itu untuk menyiapkan SDM agar tidak terkena persoalan stunting, sehingga menjadi perhatian pemerintah. Saya yakin di bawah kepemimpinan dr Terawan (Menteri Kesehatan RI) ini tidak terjadi. Hanya mungkin karena yang bersangkutan (pasien) tidak memiliki biaya untuk berobat, maka ragu membawa ke rumah sakit,” terangnya.

Sebelumnya, diutarakan Agus, kemarin malam (Minggu, 17/11) pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada bayi yang kritis dan usianya baru 10 hari. Namun, orangtuanya ada masalah ekonomi. “Sang bayi sudah kejang-kejang dan panasnya tidak turun-turun selama dua hari. Oleh sebab itu, saya langsung menginstruksikan untuk membawa bayi tersebut ke RS Bhayangkara. Bayinya juga enggak mau minum susu, jadi karena enggak punya biaya, ya sudah saya bilang bawa saja ke RS Bhayangkara,” jelas Agus.

Lanjut dia, kebetulan sore ini (Senin, 18/11) juga akan dilaksanakan operasi hernia dan operasi kelenjar di leher terhadap dua orang pasien lainnya. Kedua pasien ini juga berasal dari keluarga yang kurang beruntung atau kurang mampu. “Kita mewakili negara untuk membantu mereka, mudah-mudahan kesulitan yang dihadapi dapat teratasi dan bisa sembuh,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, memang sudah menjadi tugas dari rumah sakit dalam menerima pasien. Hal itu tentunya tanpa mempermasalahkan apakah pasien itu miskin atau kaya, karena yang penting adalah kondisi urgensinya harus diatasi.

Meski begitu, kata Azwan, terkait ada sanksi terhadap rumah sakit yang menolak pasien bisa dipidana hal itu harus dilihat terlebih dulu permasalahannya seperti apa. Sebab, pada prinsip umumnya siapapun itu termasuk rumah sakit tugasnya adalah untuk melayani rakyat.

“Dilihat dulu lah persoalannya seperti apa, karena masing-masing fungsinya kan ada. Kalau orang miskin ditanggung negara kan gitu, yang mampu dia pakai swasta. Tapi kalau darurat itu memang (menjadi) tanggung jawab rumah sakit,” ujarnya.

Menurut Azwan, saat ini rumah sakit juga dalam keadaan yang sulit. Apalagi, BPJS Kesehatan sudah sekitar empat hingga lima bulan belum membayarkan jasa layanannya atau klaim kepada rumah sakit providernya.

“Kita sejuk-sejuk saja, pokoknya semua pasien dilayani. Kalau ada yang enggak dilayani tolong dicek kenapa. Kalau seperti ini (sanksi pidana) kan kasian rumah sakitnya,” pungkas Azwan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan belum bisa melakukan perubahan peruntukan bagi lahan eks Bandara Polonia, padahal Pemko Medan telah lama berencana ingin merubah lahan eks Bandara Polonia sebagai salah satu kawasan pusat bisnis di Kota Medan.

“Status lahan eks Bandara Polonia hingga saat ini belum berubah, masih diperuntukkan sebagai pangkalan TNI angkatan udara. Itu memang belum bisa kita wujudkan sebagai kawasan pusat bisnis di Kota Medan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Senin (18/11).

Dikatakan Irwan, hal itu merujuk kepada peraturan presiden (Perpres) No. 62/2011 dan hingga kini status peruntukannya masih belum mengalami perubahan. Karenanya, rencana akan dijadikan pusat bisnis maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum bisa dilakukan.

Sampai saat ini, kata Irwan, Perpres tersebut masih bersebrangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW kota Medan. “Karena Perpres kedudukan hukumnya jelas di atas Perda, maka jelas kita harus mengacu kepada Perpres, bukan Perda, sekalipun kita memang membutuhkan lahan itu sebagai salah satu fokus pembangunan di Kota Medan,” ujarnya.

Selain itu, Pemko dan DPRD Medan juga berencana untuk merevisi RTRW Kota Medan guna melakukan percepatan pembangunan di Kota Medan. Sebab, di beberapa lokasi di Kota Medan banyak pembangunan yang terhalang karena adanya RTRW yang dinilai sudah tidak sesuai. “Kalau RTRW mau diubah, ya bisa saja. Tapi kalau untuk eks Bandara Polonia ini, saya fikir kalaupun diubah tidak akan mengubah apapun karena tetap harus mengacu kepada Perpres,” katanya.

Satu-satunya cara untuk melakukan pembangunan di kawasan Eks Bandara Polonia, kata Irwan, adalah dengan mencabut Perpres No.62/2011. “Kalau saya tidak salah, upaya itu memang sudah dilakukan oleh Pemko Medan, tapi hasilnya memang Perpres itu masih berlaku. Selama Perpres itu masih berlaku tentu kita tidak bisa melakukan pembangunan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura,PSI,PPP, Abdul Rani mengatakan agar pemerintah pusat mau mempertimbangkan hal-hal yang bersifat mempercepat pembangunan daerah. “Itu memang masih mengacu kepada Perpres, tapi kita harapkan pemerintah pusat juga mau mempertimbangkan masih tepat atau tidaknya Perpres itu diterapkan. Bila memang sudah tidak tepat lagi, kenapa tidak untuk pemerintah mau mencabut Perpres itu, terkecuali bila pemerintah punya pertimbangan sendiri soal lah Eks Bandara Polonia,” kata politisi PPP tersebut.

Selain itu, lanjut Rani, Pemko Medan juga harus mulai berpikir untuk melakukan percepatan pembangunan di sejumlah kawasan lainnya di Kota Medan. Terkhusus Medan Utara, Rani meminta Pemko Medan mau berfokus untuk melakukan percaya pembangunan.

“Kita sudah terlalu sering mendengar keluhan masyarakat Medan Utara yang kian tertinggal, tapi belum banyak perubahan yang dilakukan Pemko Medan. Sebaiknya Pemko berfokus lebih dulu ke kawasan yang bisa di bangun tanpa halangan dari pada yang masih berhalangan seperti Eks Bandara Polonia yang masih berseberangan dengan Perpres,” pungkasnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Djuishin Jalan Pulau Karimun, KIM II, Desa Saintis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, terbakar, Senin (18/11) pukul 09.50 WIB. Kebakaran disebabkan arus pendek mengakibatkan perusahaan bergerak di bidang pembuatan keramik mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Tidak ada korban jiwa, namun, kobaran api yang telah melalap pabrik itu mengakibatkan para karyawan berhamburan keluar pabrik. Petugas pemadam kebakaran lebih dari 10 unit dari Pemko Medan dan Deliserdang turun ke lokasi. Api terus menjilat bagian mesin boiler yang berada di belakang pabrik tersebut.

Akhirnya, api dapat dipadamkan dalam tempo lebih dari satu jam. Petugas Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Tadi kami dengar ada suara ledakan dari, makanya kami keluar dari pabrik. Rupanya, api sudah marak di dekat mesin boiler,” cerita seorang karyawan di lokasi kejadian.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP Edy Safari mengatakan, peristiwa kebakaran itu sudah ditangani. Penyebabnya masih kita selidiki. “Kasusnya ditangani Polres Pelabuhan Belawan. Untuk penyebabnya belum diketahui, petugas sudah mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi dari lokasi,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan diminta tetap prioritaskan pengungkapan kasus uang raib Rp1,6 miliar milik Pemprov Sumut, meski saat ini masih hangat soal penanganan kasus teror bom dan pembuangan limbah babi oleh oknum peternak.

“Polrestabes Medan tentu harus mempercepat kasus uang hilang Pemprovsu itu. Jangan sampai tenggelam karena kasus yang sedang hangat saat ini, yaitu teror bom dan juga limbah babi,” kata Pengamat Hukum Tata Negara, Abdul Hakim Siagian menjawab Sumut Pos, Senin (18/11).

Sifat penegakan hukum, kata dia, adalah karena salah satu azas praduan itu cepat sederhana dan berbiaya ringan. Apalagi jika sudah ada tersangka yang ditahan yang tentunya berkait ke masa penahanan. “Jadi belakangan ini cukup banyak kasus menarik apalagi yang berkait dengan kepolisian. Untuk itu mengenai kasus hilangnya uang pemerintah provinsi ini, publik tentu mengharapkan segera bisa dilimpahkan ke pengadilan sehingga penanganan kasusnya cepat terungkap,” katanya.

Karena kaitan uang negara itulah, menurut dosen UMSU tersebut penanganan kasus uang raib bernilai fantastis perlu dipercepat, sebab diawal kasus mencuat Kapolda Sumut Agus Andrianto sempat menyoal dugaan salah prosedural dalam pencairan anggaran ini.

“Dan ini pun kita juga belum tahu bagaimana progresnya. Saat ini betul polisi disibukkan urusan teror bom termasuk masalah babi, tetapi nantikan ujungnya di persidangan. Hampir sama sebenarnya dengan kasus uang hilang pemprov itu. Inilah yang perlu segera disidangkan sehingga publik tahu, apa sebetulnya hal yang berkait dengan itu,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga sependapat dengan Abdul Hakim Siagian. Ia mengatakan, uang milik Pemprov Sumut yang dicuri tersebut harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Sebab, bila tidak dikembalikan akan menyebabkan kerugian besar. “Intinya uang tersebut harus kembali dengan keadaan utuh. Kalau tidak akan menyebabkan kerugian besar terhadap negara,” katanya.

Sampai dengan saat ini, diakuinya masih menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan aparat kepolisian. Nantinya, setelah ada putusan pengadilan akan diketahui siapa dan berapa yang harus mengembalikan uang secara utuh.

Pihaknya juga berharap putusan pengadilan dapat memberatkan para pelaku pencurian uang tersebut. Tidak hanya kepada para pelaku, pihak-pihak terkait yang mengambil uang tersebut juga harus dikenakan sanksi tegas. “Kalau tidak dikembalikan kan ada sanksi pidana yang akan kenakan kepada mereka,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi yang ditanya ihwal ini belum mengetahui lagi perkembangan kasus dimaksud. Ia menegaskan, yang jelas sampai kini pihak kepolisian masih memburu pelaku pencurian uang itu. “Uang yang hilang itu masih ditangani. Saya belum tahu apa perkembangan terbaru,” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (15/11).

Sebelumnya, empat orang pelaku pencurian uang milik Pemprovsu Rp 1,6 miliar sudah ditangkap. Satu di antara mereka, kakinya ditembak karena mencoba melawan.

Dengan penangkapan mereka, Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di halaman Kantor Gubernur Sumut pada Senin (9/9) lalu.

Diketahui, uang tersebut dicairkan melalui Bank Sumut oleh dua orang pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu. Uang tersebut juga akan dipakai untuk membayarkan honor terhadap 117 orang TAPD Sumut.

Sampai dengan saat ini belum diketahui apakah kedua pegawai yang ditugaskan mengambil uang tersebut diminta untuk menggantinya. Edy meminta kepada pimpinan yang menugaskan kedua pegawai tersebut harus bertanggungjawab. “Setiap pimpinan wajib bertanggungjawab,” tegasnya.

Awalnya, uang yang hilang itu baru saja diambil Muhammad Aldi Budianto yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di BPKAD, bersama seorang tenaga honorer BPKAD bernama Indrawan Ginting. Mereka memarkirkan mobil sekitar pukul 15.40 WIB.

Aldi dan Indrawan Ginting meninggalkan kendaraan itu untuk melakukan absensi, lalu salat. Sementara uang ditinggalkan di jok belakang mobil. Pada pukul 17.00 WIB, saat hendak pulang, yang bersangkutan melihat tas sudah tidak ada di dalam mobil. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – CB Army Sumut menggelar temu kangen CB Army Sumut 2 di Kampung Outbond Pancurbatu, Minggu (17/11). Dalam temu kangen tersebut, dihadiri dari berbagai klub atau biker pecinta motor tua di seluruh kota Medan dan sekitarnya.

Ketua Panitia, Estu Ragil mengungkapkan, selain temu kangen dalam kegiatan dilakukan pemotongan nasi tumpeng. Kemudian, dilanjutkan pemberian santunan kepada 40 anak yatim.

“CB Army Indonesia (induk dari CB Army Sumut) bukan sebuah club ataupun organisasi. Bahkan, hanya bersifat komunitas ajang silaturahmi, tukar pikiran maupun pengalaman di bidang motor CB ataupun informasi lainnya,” ungkap Estu Ragil didampingi penanggung jawab acara, Nurisma, serta Korlap dan Korwil CB Army Sumut, Apry Yon Arhanuds 11/WBY, Febri Yon Zipur 1/DD serta rekan-rekan dari 3 Matra yang tergabung dalam CB Army Sumut.

Disebutkan dia, anggota CB Army Indonesia sendiri adalah anggota TNI AD, AL dan AU, yang aktif maupun purnawirawan dengan hobi atau penggemar motor CB. “(CB Army Indonesia) tidak berstruktural, tidak ada ketua, sekretaris, bendahara, hanya korlap atau pun korwil di wilayah tertentu. Anggota dari CB Army Indonesia tersebut bisa saja sudah tergabung di club CB lain ataupun belum tergabung,” kata Estu Ragil.

Diutarakannya, sejauh ini sudah terbentuk Korwil CB Army Indonesia yaitu CB Army Indonesia Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalimantan, Jakarta dan Sumut. “CB Army tetap mengedepankan tugas pengabdian kepada negara, serta ingin selalu mempererat tali silahturahmi sesama club atau biker pecinta motor tua yang ada di Kota Medan dan sekitarnya,” ujarnya. (azw/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah I telah memprediksi intensitas hujan yang tinggi akan terus terjadi hingga akhir tahun atau Desember mendatang di Kota Medan.

Di sisi lain, cuaca yang kurang kondusif tersebut di khawatirkan akan membuat kemungkinan tumbangnya sejumlah pohon yang ada pada badan jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Medan semakin besar.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, M Husni SE mengaku telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang di saat intensitas hujan dan angin yang tinggi seperti saat ini.

“Salah satunya, saat ini kita tengah intens melakukan pemangkasan dahan-dahan pohon yang ada di badan-badan jalan,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Minggu (17/11).

Sebelum melakukan pemangkasan, kata Husni, pihaknya telah terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap pohon-pohon yang ada di badan jalan, hal itu dilakukan guna melihat kondisi kelayakan pohon.

“Pohon-pohon yang ada di badan jalan memang rata-rata menggunakan pohon jenis angsana, memang pohonnya cepat tumbuh rindang tapi kekuatannya memang kurang dan mudah rapuh. Tapi tidak semua juga sudah rapuh dan tidak semua dahannya di atas badan jalan, itu makanya harus di data dan di evaluasi dulu,” ujarnya.

Begitu juga dengan sejumlah pohon yang berada di hutan kota, walaupun dinilai resikonya tidak sebesar pohon yang berada di badan jalan, namun pohon-pohon di hutan kota tetap menjadi perhatian khusus bagi DKP Medan.

“Memang fokus kita untuk pohon-pohon yang ada di badan jalan karena bila tumbang resikonya jelaa lebih besar. Tapi yang namanya pendataan, perawatan dan antisipasi tetap kita lakukan pada pohon-pohon yang kain, termasuk dengan pohon-pohon yang ada di hutang Kota,” katanya.

Ke depannya, kata Husni, pihaknya akan secara bertahap mengganti jenis pohon angsana yang berada di sekitar badan jalan dengan jenis pohon yang memiliki sifat batang dan dahan yang lebih keras dan kokoh. (map/ila)

“Kalau di hutan kota jenis Angsana memang sudah tepat, tapi kalau di sekitar badan jalan memang lebih baik bila diganti dengan yang pohonnya lebih kokoh. Saat ini sedang kita pelajari jenis pohon apa yang sebaiknya kita tanam di seputar badan jalan,” katanya.

Selain itu, selaku Kepala DKP, Husni turut mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan, khususnya ke sungai-sungai ataupun drainase.

“Sebab membuang sampah di drainase jelas dapat membuat drainase dan saluran air lainnya menjadi tidak berfungsi untuk menampung dan mengalirkan jumlah debit air yang tinggi, khususnya di musim penghujan seperti saat ini,” pungkasnya. (map/ila)